Dalam pertemuan itu, salah satu hasil yang disepakati, yakni Kemendikdasmen menunjuk Pemerintah Kabupaten Malang sebagai salah satu daerah yang akan melaksanakan program unggulan Presiden Prabowo Subianto di tahun 2026 yakni Sekolah Terintegrasi. “Dalam paparan tadi yang disampaikan Kemendikdasmen, saya bersama Kepala Bappeda dan Kepala Dinas Pendididikan Kabupaten Malang akan menyiapkan SDN 4 Panggungrejo, SMPN 4 Kepanjen dan SMAN 1 Kepanjen dalam Program Sekolah Terintegrasi tersebut,” jelas Wabup Malang, seusai audiensi.

Baca juga :

Mantan Anggota Komisi IX DPR RI ini menambahkan, bahwa Pemerintah Kabupaten Malang akan menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh Kementerian untuk kesuksesan program tersebut. Dirinya pun bersyukur, karena selama memimpin kunjungan kerja di Jakarta telah tercatat menghasilkan sejumlah program unggulan nasional untuk di bawa ke Kabupaten Malang.

“Hal ini tentunya sesuai dengan arahan Bupati Malang dimana setiap pejabat daerah Pemkab Malang yang melakukan kunjungan dinas harus membawa manfaat untuk pemerintah daerah, bukan sekedar seremonial belaka yang ujung-ujungnya menghabiskan anggaran karena perjalanan dinas yang tidak efektif,” tambahnya. (pro/gie)

Komitmen ini disampaikan Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat memimpin Rapat Koordinasi (Rakor) Tim Pelaksana Pemungutan Pajak MBLB di Ruang Nararya Kirana, Kantor Bupati Lumajang, Rabu (09/07/2025) tadi. Dalam Rakor itu, turut hadir Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adhi Kusuma, Danyonif 527/BY, Dansubdenpom Lumajang, serta pejabat terkait.

Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang dalam Rakor itu menekankan bahwa peningkatan PAD bukan semata soal angka, tetapi merupakan bagian dari upaya sistemik menuju kemandirian fiskal dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi dengan aparat keamanan diperlukan guna memastikan kepatuhan wajib pajak dan mencegah potensi kebocoran pendapatan.

“Saya sengaja meminta bantuan kepada TNI dan Polri dalam pengamanan pemungutan pajak MBLB. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri dan tugas meningkatkan PAD ini adalah tanggung jawab bersama demi kesejahteraan masyarakat Lumajang,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Dirinya juga menegaskan, bahwa keterlibatan TNI-Polri bersifat mendukung dan tidak masuk dalam ranah teknis pemungutan pajak, yang tetap menjadi kewenangan Badan Pajak dan Retribusi Daerah (BPRD). “Kami sangat berterima kasih atas kesediaan TNI-Polri untuk turut menjaga proses ini tetap aman dan kondusif,” tambahnya.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, mengingatkan pentingnya integritas dalam pelaksanaan di lapangan. Dirinya menekankan, bahwa disiplin dan kejujuran dari para petugas pemungut pajak akan menjadi kunci keberhasilan skema baru ini.

“Kita sudah mendapat dukungan pengamanan dari TNI-Polri. Maka, kita juga wajib menjaga kehormatan dan integritas kita dalam menjalankan tugas. Jangan sampai ada celah yang mencoreng kepercayaan publik,” ujarnya.

Langkah kolaboratif ini menjadi bagian dari strategi besar Pemkab Lumajang, dalam menutup kebocoran PAD dari sektor potensial yang selama ini rawan manipulasi. Pajak MBLB, yang berkaitan langsung dengan aktivitas pertambangan rakyat dan konstruksi, merupakan salah satu sumber pendapatan penting daerah, namun sering kali menghadapi tantangan dalam pengawasan dan penertiban.

Dengan skema pengawasan terpadu yang melibatkan unsur keamanan dan penguatan integritas petugas, diharapkan PAD Kabupaten Lumajang dapat meningkat secara signifikan dan berkelanjutan. Lebih jauh, inisiatif ini mempertegas arah kebijakan daerah yang berani, partisipatif, dan berorientasi pada reformasi fiskal di tingkat lokal. (kom/adi/gie)

Dalam kegiatan itu, ada sebanyak 17 pejabat yang dilantik dan diambil sumpahnya oleh Bupati Fawait. Tidak hanya itu, ada juga penyerahan SK Pelaksanaan Tugas (Plt) kepada 4 pejabat Pemerintah Kabupaten Jember.

Pelantikan sendiri, sebagai bentuk penyegaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jember. Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, melakukan pelantikan dengan melakukan evaluasi selama 100 hari kerja dan akhirnya diputuskan perlu adanya penyegaran di beberapa OPD Pemerintah Kabupaten Jember.

Baca juga :

“Hari ini kami melakukan penyegaran, saya pikir ini adalah budaya baru bagi Jember dimana setelah proses Pilkada, kami tidak langsung melakukan perombakan seperti daerah lain. Namun, kami memberi waktu bekerja 100 hari dan hasilnya sangat luar biasa,” kata Bupati Fawait.

Pemerintah Kabupaten Jember mempunyai tujuan utama, lanjutnya, yakni pengentasan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan tujuan utama tersebut, diperlukan adanya penyegaran supaya masalah-masalah yang ada di Jember saat ini cepat terselesaikan.

Bupati Fawait juga mengizinkan kepala OPD, untuk melakukan perjalanan dinas luar. Namun, dengan syarat jika pulang ke Jember harus membawa program dari pemerintah provinsi ataupun pusat.

Salah satu yang dinilai oleh Bupati Fawait, yakni bagaimana para kepala PD bisa melobby pemerintah provinsi dan pusat untuk menggelontorkan APBD Provinsi atau APBN ke Kabupaten Jember. (kom/rio/gie)

Terkait kesiapan itu, terlihat ketika Tim Kementerian Sosial (Kemensos) RI melakukan survei lapangan di beberapa aset milik Pemkot Malang. Diantaranya, seperti eks bangunan Kampus Poltekkom dan Rumah Susun Sewa (Rusunawa) milik Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Sabtu (12/04/2025) tadi.

Sekretaris Jenderal Kemensos RI, Robben Rico, yang turut hadir bersama Direktur Jenderal (Dirjen) Rehabilitasi Sosial, Supomo, menyampaikan apresiasi atas berbagai persiapan yang dilakukan oleh Pemkot Malang. Menurut Robben, dari hasil survei di berbagai kota atau kabupaten di Indonesia, Kota Malang dinilai sebagai salah satu daerah yang paling siap.

“Ini salah satu yang menurut saya cukup bagus, dari beberapa kota yang kami survei. Saya optimis, jika Juli nanti Kota Malang akan menjadi salah satu daerah pelaksana Sekolah Rakyat,” kata Robben.

Kemudian, ditambahkannya bahwa dengan pemanfaatan aset-aset yang sebelumnya tidak optimal, maka akan menjadi nilai tambah bagi Kota Malang. Dukungan sarana dan prasarana yang memadai membuat Kota Malang, dinilai siap menggelar program SR secara lengkap, dari tingkat SD hingga SMA.

Baca juga :

“Di Provinsi Jawa Timur, baru dua daerah yang dinyatakan siap menyelenggarakan program SR secara menyeluruh. Diantaranya, yakni Kabupaten Jombang dan Kota Malang. Dari data dan kajian empiris, pendidikan adalah salah satu cara paling efektif memutus rantai kemiskinan. Harapannya, tidak ada lagi anak di Kota Malang yang tidak bisa mengakses pendidikan dan ke depannya tidak ada lagi keluarga miskin,” tambahnya.

Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menambahkan bahwa Pemkot Malang sangat mendukung penuh terhadap implementasi program SR. Dirinya menyebut, bahwa program tersebut juga sejalan dengan upaya Pemkot Malang dalam membangun manusia seutuhnya melalui pendidikan yang inklusif.

“Dengan Sekolah Rakyat, pendidikan tidak lagi menjadi sesuatu yang eksklusif. Anak-anak dari berbagai latar belakang, terutama menengah ke bawah, bisa mendapatkan kesempatan yang setara,” kata Sekda Erik.

Di akhir, dirinya menambahkan bahwa Pemkot Malang siap mengoptimalkan aset-aset yang dimiliki serta mendukung manajemen sumber daya manusia. Mulai dari peserta didik, tenaga pendidik hingga faktor pendukung lainnya.

Sekda Erik optimis, dengan adanya program tersebut nantinya tidak hanya berdampak pada sektor pendidikan. Namun juga, dapat menggerakkan perekonomian masyarakat sekitar.

“Pelaksanaan Sekolah Rakyat ini tidak hanya bermanfaat dari sisi pendidikan, tapi juga memberi daya ungkit ekonomi bagi warga,” imbuh Sekda Erik. (pro/rsy/sit)

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Pamekasan, Amin Jabir, mengatakan bahwa penghentian pembangunan gedung karena CV VU selaku kontraktor pelaksana pembangunan Gedung Perpusda, telah diputus kontrak karena beberapa faktor. “Sebelum memutus kontrak, kami telah memberikan Surat Peringatan (SP 1 hingga 3), bahwa kontraktor pembangunan gedung Perpusda tidak mampu melaksanakan tugas dan memperbaiki kinerja setelah empat kali diberikan waktu perpanjangan,” katanya, Sabtu (02/12/2023) tadi.

Ditambahkan Amin Jabir, bahwa pemutusan kontrak itu sebagai sanksi. Bahkan, suratnya langsung tembusan pada Bupati Pamekasan, Sekretaris Daerah (Sekda), Inspektorat, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) dan Kejaksaan Negeri RI.

“Sanksi pertama, saya memasukkan perusahaan atau CV Versaindo Utama dalam daftar hitam (blacklist) dan surat telah dilayangkan terhadap Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) sampai Kejaksaan Negeri Republik Indonesia,” tambahnya.

Baca juga :

Masih menurut Jabir, pihaknya sudah melakukan permohonan pencairan jaminan pelaksanaan senilai 5 persen dari kontrak dengan nilai sekitar Rp 499 juta, yang merupakan aset dari kontraktor untuk digeser menjadi aset pemerintah daerah Pamekasan dan harus ditransfer ke Kas Daerah (Kasda). “Progres pembangunan mencapai 60,02 persen. Namun, kontraktor tetap mendapat kesempatan selama 14 hari untuk memberikan ruang dan waktu supaya kontraktor menghitung secara detail melalui pendampingan tim pengawas dan tim profesi audit. Konsultan dapat merekomendasi hasil evaluasi sebagai dasar dan landasan,” tegasnya.

Amin Jabir menyampaikan, dirinya tetap memiliki tugas dengan melakukan review atau perhitungan riil pada fisik yang telah dibangun untuk dilaporkan terhadap Bupati Pamekasan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), agar mendapatkan perhatian. “Kami juga sedang melakukan perhitungan terhadap rencana review desain. Artinya, pelibatan kembali terhadap konsultan perencana dengan cara melelang kembali perencanaan dan mengusulkan dana pembangunan yang dibutuhkan,” paparnya.

Sekedar diketahui, pembangunan Gedung Perpusda Pamekasan dialokasikan dinas sebagaimana Pagu senilai Rp 10 miliar. Dari angka itu, proses lelang berhasil dimenangkan CV VU dengan penawaran sekitar Rp 7,9 miliar. (azm/sit)

Kasi Intel Kejari Batu, Mohammad Januar Ferdian, mengatakan bahwa dua tersangka yang kemudian dilakukan penahanan itu, adalah Angga Dwi Prasetya (ADP) 34 tahun, yang sebagai Direktur CV Punakawan atau sebagai pelaksana pekerjaan proyek dan Diah Aryati (DA) 43 tahun, yang merupakan Direktur CV Dyah Anugrah Pratama, selaku konsultan pengawas. Penetapan tersangka itu sesuai surat perintah Nomor: B-01/M.5.44/Fd.1/10/2023 atas nama tersangka ADP dan tersangka DA Nomor : B-02/M.5.44/Fd.1/10/2023 per tanggal 11 Oktober 2023.

Januar menjelaskan, dari kedua tersangka itu, untuk ADP disangka telah memalsukan tanda tangan atas nama Doddy Irawan, yang sebenarnya berstatus sebagai pelaksana dalam proses pembangunan Puskesmas Bumiaji. Sementara tersangka DA, selaku konsultan pengawas, dimana tidak melaksanakan pekerjaan pengawasan dengan cermat. Diantaranya dalam melakukan penyusunan laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan.

“Dari dugaan itu, kami telah menetapkan dua tersangka, yaitu ADP dari pelaksana pekerjaan dan DA sebagai konsultan pengawas pekerjaan,” terangnya di Kantor Kejari Kota Batu, Rabu (11/10/2023) tadi.

Dasar penetapan dua tersangka tersebut, tambahnya, yaitu sebelumnya telah memeriksa 27 orang saksi. Dimana, 18 orang saksi dari PNS ditambah sembilan orang saksi dari pihak pelaksana dan pengawas pekerjaan.

Baca juga :

“Jadi, dari dua orang yang ditetapkan sebagai tersangka, itu termasuk dari sembilan saksi yang sebelumnya telah diperiksa,” ujarnya.

Dari hasil pemeriksaan hingga penetapan tersangka, papar Januar, bahwa dalam proses pembangunan tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan. Seperti, pengerjaan tidak sesuai spesifikasi. Misalkan dengan kualitas 300, tapi oleh mereka kualitas dibuat dibawahnya. Sehingga, ada selisih angka jika dirupiahkan.

“Dari perhitungan sementara oleh tim penyidik Kejari Batu, mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 300 juta. Untuk menentukan jumlah kerugian negara sebenarnya, kami masih menunggu dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP),” tegasnya.

Januar menambahkan, kedua tersangka disangka telah melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) UU Nomor 31 tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001, tentang perubahan atas UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.

“Untuk saat ini, tersangka dilakukan penahanan selama 20 hari terhadap kedua tersangka. ADP di Lapas Lowokwaru Malang dan DA di penjara wanita Lapas Sukun Malang. Ini bisa dimungkinkan, adanya potensi penambahan tersangka,” terangnya. (put/sit)

“Saya berharap betul, stadion ini tidak hanya stadion untuk Liga I. Tetapi, nantinya dengan jarak yang tidak jauh dari bandara ini, itu bisa menjadi stadion untuk pertandingan bertaraf internasional,” kata bupati yang akrab disapa Mas Dhito, Jumat (21/07/2023) tadi.

Dalam pertemuan yang diikuti pula jajaran OPD terkait di Pemkab Kediri, Senin (17/07/2023) itu, juga turut diundang manajemen dari Persedikab dan Persik Kediri. Tujuannya, untuk diminta masukan terhadap pembangunan stadion baru di Kabupaten Kediri.

Mas Dhito berharap, pembangunan stadion itu menjadi perhatian bersama. Pihaknya berpesan, babwa hal-hal yang terlihat sepele sekalipun harus tetap diperhatikan dalam proses pembangunan stadion Kabupaten Kediri, yang baru itu.

“Rumput yang akan digunakan seperti apa. Rumput ini terlihat sepele, tapi sangat krusial. Jadi, tolong rumput stadion diperhatikan apakah betul sudah sesuai dengan standar FIFA,” ungkapnya.

Baca juga:

Mega proyek pembangunan stadion berstandar FIFA, itu pun dilakukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, pekerjaan dilakukan PT PP Urban dengan nilai kontrak Rp 149.79 miliar yang bersumber dari APBD 2023.

Selain masalah rumput, Mas Dhito juga menyinggung persoalan penerangan stadion. Mas Dhito pun berharap, ketika tahap pertama selesai stadion sudah bisa digunakan untuk kegiatan malam hari.

“Jangan sampai, penerangan ini menjadi problem baru,” ungkap Mas Dhito.

Site Engineering Manager PT PP Urban, Ryan Aldi Hutagalung, menyebut jika pencahayaan nantinya berada di empat sisi stadion. Untuk tahap pertama, yang dikerjakan PP Urban pemasangan lampu masih sebatas pada tribun Barat dan Timur.

Adapun jumlah lampu yang dipasang, ujarnya, di satu tribun diakui belum bisa memenuhi standar penerangan yang ditentukan. Dirinya menyebut, satu tribun untuk mendapat penerangan 800 lux dibutuhkan sebelas lampu FOP (Field of Play).

“Untuk tahap ini kita pasang di delapan lampu. Pada malam hari, tetap bisa nyala tapi untuk kelayakan bertanding memang belum bisa dipakai,” terangnya.

Terkait rumput stadion, tambahnya, dalam pemaparan PP Urban menggunakan rumput natural dari jenis Zoysia Japonica. Jenis rumput itu, dipilih dengan pertimbangan asli endemik Asia Tenggara. Sehingga, tahan udara panas dan relatif tahan kekeringan.

Ditambahkannya, rumput jenis itu dinilai memenuhi kriteria rumput FOP sepak bola yg ditetapkan FIFA. Seperti tidak mengganggu pergerakan pemain dan karakteristik gerak bola seperti guliran dan pantulan.

Selain itu, rumput jenis ini dinilai tahan terhadap friksi karena mempunyai perakaran yang dalam tapi memberi bantalan yang baik pada saat atlet terjatuh. Atas masukan dari Mas Dhito, PP Urban pun akan melakukan evaluasi rumput yang akan digunakan untuk memastikan rumput yang digunakan sesuai standar FIFA. PP Urban meminta masukan, termasuk dari Manajer Persik Kediri maupun Persedikab.

“Kita akan evaluasi terhadap rumput ini,” kata Ryan.

Sebagaimana masukan manajemen dua klub sepak bola di Kediri, PP Urban disarankan untuk terus menjalin komunikasi dengan pihak PSSI termasuk terhadap setiap perubahan yang akan dilakukan. Sementara dari pertemuan dengan PP Urban tersebut, Mas Dhito memerintahkan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Perkim) untuk dapat menangani kekurangan kebutuhan penerangan stadion begitu tahap pertama selesai. (kom/pan/sit)

Adalah Kelurahan Kebonsari Kulon, yang berhasil menduduki pelaksana terbaik ketiga dalam 10 Program Pokok PKK Tahun 2023, dalam Kategori Kelurahan. Ketua TP PKK Kota Probolinggo, Aminah Hadi Zainal Abidin, pun menerima langsung penghargaan tersebut dalam acara Puncak Peringatan BBGRM ke 20 dan HKG PKK Ke 51 Provinsi Jatim di Pendopo Ronggo Djomeno, Caruban, Kabupaten Madiun, Minggu (16/07/2023) malam.

“Alhamdulilah, tanggal 16 Juli 2023 bertempat di Pendopo Ronggo Djomeno, Caruban, Kabupaten Madiun, TP PKK Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo berhasil meraih Juara III Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK Provinsi Jatim tahun 2023,” kata istri Wali Kota Probolinggo, Kamis (20/07/2023) tadi.

Dirinya juga sangat mengapresiasi, TP PKK Kelurahan Kebonsari Kulon atas upaya dan kerja samanya selama ini. “Sempat gagal tahun kemarin, tapi tidak menyurutkan asa dan terus lebih bersemangat lagi. Para kader pantang menyerah dan terus berusaha memberikan terbaik,” jelasnya.

Kategori kelurahan terbaik satu diraih oleh Kelurahan Manguharjo, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun. Sedangkan kategori terbaik kedua diraih Kelurahan Bendo, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar dan terbaik ketiga diraih Kelurahan Kebonsari Kulon, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo.

Ketua TP PKK Kelurahan Kebonsari Kulon, Jita Olisa, membeberkan bahwa setiap Pokja di TP PKK Kebonsari Kulon mempunyai inovasinya masing-masing. Dirinya menceritakan bahwa Pokja 1 mempunyai inovasi, antara lain, Kegiatan Jumat Berkah (KJB), Difabel Terampil (pemberdayaan disabilitas dengan keterampilan), dan Ngejuz Melon (mengaji 1 minggu 1 juz bersama masyarakat Kebonsari Kulon).

Baca juga :

Pokja 2 mempunyai inovasi antara lain, Latih Dalang (pelatihan daur ulang bersama lembaga pendidikan), Gemmbuk (gemar membaca dengan menuntaskan 1 minggu 1 buku), dan Warung PKK Online. Sedangkan Pokja 3 ada dua inovasi yang diusung, yakni Kampung Edukasi Lingkungan dan Bank Sampah Berkah Bersama TP PKK Kebonsari Kulon.

Dua inovasi juga diusung oleh Pokja 4, antara lain Si Doraemon (aksi donor darah bersama masyarakat Kebonsari Kulon) dan Gerak Sampan Posyandu (gerakan ibu Balita membawa sampah ke Posyandu).

“Rata-rata setiap inovasi sudah berlangsung sekitar satu tahun bahkan ada yang dua tahun, namun tetap berjalan sampai saat ini,” beber wanita yang juga istri dari Lurah Bonsakul (akronim Kebonsari Kulon) ini.

Wanita yang kesehariannya mengurus rumah tangga ini juga sangat berterimakasih kepada TP PKK Kota Probolinggo yang sudah mendampingi dan dengan sabar melakukan pembinaan kepada Kelurahan Kebonsari Kulon. “Harapan ke depannya semoga TP PKK Kota Probolinggo bisa lebih baik lagi dan bisa meraih kembali penghargaan ini tahun depan,” harap Jita.

Diketahui, penilaian lomba Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK adalah agenda rutin yang diadakan oleh TP PKK Provinsi Jawa Timur. Bertujuan untuk mengukur ketercapaian Program Tim Penggerak PKK di daerah. Lomba ini dilaksanakan terpadu bersama dengan penilaian kelurahan/desa terbaik.

Lomba ini diikuti oleh seluruh TP PKK Kota dan Kabupaten se Jawa Timur. Diawali dengan penilaian administrasi mulai dari tingkat kota, kecamatan dan kelurahan kemudian diambil 3 terbaik yang kemudian dilanjutkan dengan penilaian lapang oleh Tim Penilai gabungan dari TP PKK Provinsi Jawa Timur dan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Provinsi Jawa Timur. Indikator dalam lomba ini adalah sinergitas kegiatan dan dan kesinambungan mulai dari TP PKK kota/kabupaten, kecamatan sampai dengan kelurahan/desa. (kom/pix/gie)

Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, menyampaikan bahwa penghargaan yang diterima tersebut merupakan hasil kolaborasi dan inovasi yang berhasil dilaksanakan oleh Desa Oro-oro Ombo dalam memberikan pelayanan kepada warganya. “Jadi, Desa Oro-oro Ombo berhasil meraih penghargaan sebagai juara 1 kategori kabupaten dalam Pelaksana Terbaik 10 Program Pokok PKK. Ini kemarin secara langsung diterima oleh TP PKK Kota Batu dari TP PKK Provinsi Jawa Timur,” terangnya saat berada di Balai Kota Among Tani, Kota Batu, Senin (17/07/2023) tadi.

Baca juga:

Di awal penyeleksian, ujarnya, desa ini sudah memaparkan sajian yang sudah tergambar jelas inovasinya. Mulai tentang skema pembangunan desa yang berdampak langsung kepada masyarakat. Diantaranya, wisata alam dan buatan, kemudian sekitar 1.000 homestay, pusat oleh-oleh serta spot agro tourism.

Untuk itu, ujarnya, atas diraihan penghargaan Desa Oro-oro Ombo, Aries berterimakasih atas kerja keras seluruh Pokja PKK Kota Batu dan desa yang telah bekerja dengan maksimal dan menghasilkan prestasi yang terbaik. “Secara garis besar, inovasi bidang pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, ditambah dengan 33 inovasi PKK desa maka layak Desa Oro-Oro Ombo meraih prestasi tersebut,” tegas Aries. (put/sit)