Perlu diketahui, bahwa Rakor ini merupakan tindak lanjut dari Program Sambang Puskesmas, yang telah dilaksanakan Bupati Malang bersama jajaran Pemerintah Kabupaten Malang selama sebulan terakhir. Melalui program tersebut, berbagai masukan, evaluasi, serta kondisi riil pelayanan kesehatan di lapangan berhasil dihimpun sebagai bahan perbaikan dan penyempurnaan pengelolaan layanan kesehatan daerah.

Bupati Sanusi dalam keterangannya menegaskan bahwa keberadaan BLUD pada Puskesmas maupun rumah sakit daerah, harus mampu memberikan fleksibilitas pengelolaan keuangan yang berdampak langsung terhadap peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat. “Melalui Rakor ini, saya berharap seluruh pengelola BLUD dapat semakin meningkatkan kinerja, memperkuat tata kelola yang akuntabel, serta memastikan setiap kebijakan dan program benar-benar berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Hasil Sambang Puskesmas yang telah kita laksanakan harus menjadi dasar dalam menyusun langkah-langkah perbaikan pelayanan kesehatan ke depan,” kata Bupati Malang.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya sinergi antara Puskesmas, RSUD dan perangkat daerah terkait, untuk semakin mewujudkan sistem pelayanan kesehatan yang terintegrasi, responsif dan berkualitas. “Pelayanan kesehatan merupakan salah satu kebutuhan dasar masyarakat yang harus terus ditingkatkan baik dari sisi sarana prasarana, sumber daya manusia, maupun tata kelola kelembagaannya,” tambahnya.

Sementara itu, Sekda Budiar menambahkan bahwa hasil evaluasi dari kegiatan Program Sambang Puskesmas, akan menjadi bahan strategis dalam penyusunan kebijakan pengelolaan BLUD tahun 2026. Berbagai temuan di lapangan, akan ditindaklanjuti melalui langkah-langkah perbaikan yang terukur dan berkelanjutan.

Baca juga :

“Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus memperkuat pengelolaan BLUD Puskesmas dan RSUD agar semakin adaptif terhadap kebutuhan masyarakat serta mampu menghadirkan layanan kesehatan yang prima, merata dan berkualitas bagi seluruh warga Kabupaten Malang,” ujarnya.

Sekda Budiar juga memberikan perhatian khusus, terhadap kondisi sarana dan prasarana sejumlah Puskesmas yang masih memerlukan perbaikan. Berdasarkan hasil pemantauan selama pelaksanaan Program Sambang Puskesmas, masih terdapat beberapa bangunan Puskesmas yang membutuhkan rehabilitasi maupun peningkatan fasilitas guna menunjang kenyamanan masyarakat serta optimalisasi pelayanan kesehatan.

Ditambahkan Sekda Budiar, perbaikan infrastruktur pelayanan kesehatan harus menjadi salah satu prioritas dalam perencanaan tahun 2026, agar pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dapat berjalan lebih maksimal. “Hasil evaluasi di lapangan menunjukkan masih ada beberapa fasilitas yang perlu mendapatkan perhatian. Ke depan, perencanaan perbaikan dan peningkatan sarana prasarana harus dilakukan secara bertahap dan terukur agar kualitas pelayanan kesehatan semakin baik,” tambah Sekda Budiar.

Dirinya menambahkan, selain peningkatan kualitas sumber daya manusia dan tata kelola BLUD, dukungan fasilitas yang memadai menjadi faktor penting dalam menciptakan layanan kesehatan yang cepat, aman dan nyaman bagi masyarakat Kabupaten Malang. “Seluruh Puskesmas diharapkan mampu memberikan pelayanan yang optimal sesuai standar pelayanan kesehatan yang ditetapkan,” imbuhnya. (pro/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa deklarasi SPMB merupakan bentuk komitmen bersama lintas sektor sebelum tahapan penerimaan murid baru dimulai. Menurutnya, SPMB tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah daerah, tetapi juga melibatkan sekolah, orang tua, serta seluruh pemangku kepentingan pendidikan.

“Deklarasi ini menjadi kesepakatan bersama agar pelaksanaan SPMB berjalan sesuai harapan, lancar, aman, objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan dan tanpa diskriminasi,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dijelaskannya, evaluasi pelaksanaan penerimaan di tahun sebelumnya, menjadi bahan perbaikan agar potensi kendala dapat diminimalkan sejak awal. Meski begitu, pelaksanaan SPMB tahun lalu dinilai telah berjalan cukup baik.

“Evaluasi tetap kami lakukan. Kendala-kendala yang mungkin muncul akan kita minimalisir. Dengan sistem yang sudah dibangun, peluang pelanggaran bisa ditekan,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagai bagian dari pengawasan, Pemkot Malang juga menyiapkan posko pengaduan bagi masyarakat. Posko tersebut dibuka untuk menerima laporan orang tua maupun masyarakat jika menemukan dugaan pelanggaran selama proses SPMB berlangsung.

“Jika ada persoalan, masyarakat bisa langsung melapor ke posko pengaduan. Laporan akan langsung ditindaklanjuti,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Malang, Suwarjana, menjelaskan bahwa formulasi SPMB tahun ini masih sama dengan tahun sebelumnya, dengan prioritas utama pada jalur domisili. Pelaksanaan pendaftaran jenjang TK dan SD dijadwalkan mulai 8 sampai 10 Juni 2026 dengan jalur domisili, afirmasi dan mutasi untuk jenjang SD.

“Untuk jenjang TK itu hanya ada domisili saja. Kemudian di tanggal 15 sampai 17 Juni itu jalur afirmasi dan mutasi untuk SMP, lalu 22 sampai 24 Juni itu jalur prestasi akademik dan 6 sampai 7 Juli 2026 itu jalur prestasi non-akademik,” jelasnya.

Untuk membantu masyarakat yang belum terbiasa menggunakan sistem digital, Disdikbud membuka posko layanan SPMB di seluruh sekolah negeri. “Kami membuka posko di setiap sekolah negeri agar masyarakat terbantu, terutama yang belum memahami sistem berbasis IT. Operator sekolah akan mendampingi proses pendaftaran,” imbuhnya. (rsy/sit)

Dalam prosesi pelepasan itu, Bupati Fawait memberikan pesan utama terkait penguatan aspek fisik dan efisiensi birokrasi pemberangkatan. Dirinya juga menekankan, bahwa kesuksesan ibadah haji merupakan kolaborasi antara kesiapan batiniah jamaah dan dukungan fasilitas dari pemerintah daerah. Terlebih, kondisi iklim di Tanah Suci yang dinamis, menuntut stamina yang prima.

Sebagai bentuk motivasi, Gus Fawait – sapaan Bupati Jember, juga menceritakan disiplin almarhum ayahandanya dalam menjaga kebugaran. “Haji ini bukan hanya ibadah batin saja, tetapi ibadah fisik saudara-saudara. Maka saya teringat abah saya, almarhum Kyai Haji Khudori, kalau mau berangkat ibadah haji, beliau menjaga kesehatannya dengan baik,” ungkap Gus Fawait.

Lebih lanjut Bupati Fawait menyoroti mengenai aspek keberuntungan spiritual, yang harus dijaga dengan tindakan nyata, yakni kontrol kesehatan yang rutin. Dirinya memberikan analogi, bahwa kesiapan finansial dan jabatan bukanlah jaminan mutlak keberangkatan jika fisik tidak mengizinkan.

Baca juga :

“Maka saya titip, jaga kesehatan panjenengan. Hari ini sudah mulai dijaga, karena banyak orang yang ingin berangkat haji, harta sudah ada, jabatan sudah ada, bahkan saya punya teman, sudah pejabat mau berangkat haji ndak berangkat tahun ini karena kesehatan,” tambahnya.

Kebijakan formal lain yang menjadi sorotan, adalah revitalisasi titik kumpul pemberangkatan. Sejak 2025, Pemkab Jember telah menggeser pusat pemberangkatan ke Masjid Jami Tanggul, untuk mempermudah akses jamaah dari wilayah barat.

Kebijakan ini diambil, berdasarkan masukan para ulama agar jamaah tidak mengalami kelelahan berlebih akibat rute perjalanan domestik yang tidak efisien. “Berapa tahun yang lalu, pemberangkatan haji di Kabupaten Jember ditumpuk di tengah-tengah. Yang dari barat ke tengah, lalu ke barat lagi. Tapi dawuhnya kiai, kenapa nggak diberangkatkan dari barat biar ndak muter-muter. Maka saya setuju pemberangkatan kita pusatkan di Masjid Jamik Tanggul,” jelasnya.

Menutup prosesi pelepasan, Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat (Kabag Kesra) Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin, memberikan detail administratif mengenai jadwal kelompok terbang (Kloter) yang terbagi dalam tiga gelombang besar. “Kloter 90 dan 91 dijadwalkan berangkat pada 14 Mei 2026. Selanjutnya, Kloter 92 hingga 96 akan berangkat pada 15 Mei, disusul Kloter 97 dan 98 pada 16 Mei 2026,” jelasnya. (rio/gie/adv)

Prosesi gelaran ini, diawali dengan penyerahan tebu dari HM Kholili kepada Direktur Utama Rajawali I, Daniyanto. Pelaksanaan yang berlangsung live streaming itu, untuk proses penggilingan ditandai dengan penekanan suling launching, tanda dimulainya giling.

Deputi Bidang Koordinasi Tata Niaga dan Distribusi Pangan, Tatang Yuliono, mengatakan capaian kesuksesan hasil giling dari tahun ke tahun di PG Krebet. Dirinya melakukan kunjungan kembali ke Kabupaten Malang, khusus untuk belajar mengenai koperasi yang juga merupakan bagian penting program dari Presiden.

“Kabupaten Malang merupakan sentra produksi tebu. Semoga giling perdana tebu di PG KBB, nantinya mampu memenuhi kebutuhan pangan di Indonesia,” katanya seraya menyampaikan salam hangat dari Menko yang berhalangan hadir dalam kesempatan itu.

Sementara itu, Bupati Sanusi mengucapkan selamat dan sukses atas dimulainya Musim Giling Pabrik Gula Krebet Baru II tahun 2026. Menurutnya, ini menjadi momentum penting bagi sektor pergulaan daerah sekaligus penopang ketahanan pangan nasional, khususnya komoditas gula.

Baca juga :

Dalam sambutannya, Bupati Sanusi menegaskan bahwa Kabupaten Malang memiliki potensi besar di sektor tebu, dengan ribuan hektare lahan yang tersebar di berbagai wilayah. Potensi ini, diperkuat melalui kemitraan erat antara petani tebu, pabrik gula dan pemerintah daerah. Sinergi tersebut, dinilai menjadi kunci utama dalam meningkatkan produktivitas, rendemen, serta kesejahteraan petani.

“Semoga giling tahun ini dapat berjalan lancar, aman dan produktif, dengan efisiensi proses produksi yang semakin baik. Peningkatan kinerja industri gula, diharapkan berdampak langsung pada peningkatan pendapatan petani serta keberlanjutan industri gula di Kabupaten Malang. Karenanya, mari jadikan momentum ini untuk memperkuat hubungan industrial yang harmonis, produktif dan berkeadilan di Kabupaten Malang,” kata Bupati Sanusi.

Direktur Utama Rajawali I, Daniyanto, mengatakan bahwa Krebet mengawali buka giling perdana di tahun 2026 di Jawa Timur, bertepatan dengan HUT PG KBB. “Kalau mundur kasihan petani tebunya, biaya produksi kebun juga mengalami kenaikan 25 persen, baik itu dari segi angkutan transportasi atau plastik. Alhamdulillah dengan perencanaan yang baik harga gula dapat bisa lebih baik dari tahun lalu. Karena tantangan kita saat ini dari biaya produksi belerang yang sulit dan mahal, mohon doa restu tahun ini keuntungan dan keberkahan bagi seluruh mitra perusahaan yang ada di wilayah PG KBB,” harapnya.

Komisaris Utama Rajawali I, Iqbal Andi Pakki, menambahkan kegiatan ini merupakan sebuah refleksi kesiapan perusahaan baik dari segi oprasional maupun manajerial ditengah tantangan. Dirinya mengapresiasi kepada tim produksi, mesin, pengadaan bahan baku yang lebih efektif dan efisien.

“Industri gula saat ini mulai mengalami fluktuasi harga, karena persaingan global. Semoga kita mampu menjaga stabilitas kualitas produksi, dengan mendorong peningkatan sinergi dengan petani maupun mitra strategis. Sehingga, target rencana perusahaan dapat tercapai dan izinkan kami berinovasi agar mampu meningkatkan produktivitas,” paparnya. (pro/gie)

Sekedar diketahui, Pemkab Malang mulai memberlakukan pola kerja fleksibel bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui skema WFO dan WFH. Kebijakan ini, menjadi langkah strategis untuk menekan biaya operasional sekaligus meningkatkan efisiensi penggunaan energi di lingkungan perkantoran. Sementara zoom meeting sendiri digelar, sebagai bagian dari upaya memastikan kedisiplinan serta optimalisasi kinerja aparatur sipil negara.

Dalam momen itu, Kepala BKPSDM Nurman memberikan arahan agar tetap menjaga produktivitas, profesionalisme dan integritas dalam menjalankan tugas. Baik melalui skema WFO, maupun WFH.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya memperkuat koordinasi dan komunikasi antar perangkat daerah. Sehingga, pelayanan publik tetap berjalan optimal, efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Baca juga :

Melalui kebijakan itu, Pemerintah Kabupaten Malang menetapkan pelaksanaan WFH selama satu hari dalam satu minggu, yakni setiap hari Jumat, dengan tetap memastikan tidak ada gangguan terhadap kualitas pelayanan publik. Perangkat daerah juga diminta, untuk mengatur pembagian tugas dan jadwal kerja secara proporsional sesuai kebutuhan organisasi, tanpa mengganggu kinerja serta pencapaian target pelayanan.

“Kami berharap, kebijakan ini dapat memberikan dampak positif, khususnya dalam penghematan energi, terutama penggunaan listrik. Hal ini, nantinya dapat dilihat dari tagihan rekening listrik. Salah satu semangat utama dari penerapan WFH, ini adalah efisiensi energi,” kata Kepala BKPSDM.

Sementara Sekda Budiar, dalam arahannya juga menegaskan bahwa penerapan pola kerja fleksibel ini harus diiringi dengan tanggung jawab dan disiplin tinggi dari seluruh ASN. Pola kerja WFO dan WFH ini, bukan berarti mengurangi kinerja, melainkan mendorong ASN untuk bekerja lebih efektif, terukur dan berbasis hasil.

“Oleh karena itu, setiap perangkat daerah harus memastikan target kinerja tetap tercapai dengan optimal,” ujar Sekda Budiar. (pro/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu mengatakan bahwa tinjauan tersebut dilakukan untuk memastikan pelaksanaan imunisasi berjalan optimal, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi campak. Menurutnya, sebagian besar anak yang menjadi sasaran telah mengikuti imunisasi campak sesuai tahapan usia, mulai 9 bulan hingga 59 bulan.

“Beberapa sasaran sudah mengikuti semua tahapan imunisasi. Namun, memang masih ada sebagian kecil warga yang perlu pendekatan khusus karena masih beranggapan imunisasi campak tidak berdampak,” ujar Wali Kota Wahyu.

Baca juga :

Dalam hal ini, menurutnya Pemkot Malang terus melakukan berbagai upaya edukasi. Termasuk, juga pendekatan door to door kepada masyarakat yang belum bersedia mengikuti imunisasi.

Selain itu, tambahnya, Pemkot Malang tidak akan menyerah dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai pentingnya imunisasi campak. “Kita tidak putus asa. Pendekatan terus dilakukan bersama tokoh agama, tokoh pendidikan, dan tokoh masyarakat agar warga memahami pentingnya imunisasi ini,” tegasnya.

Lebih lanjut dikatakan, bahwa penyakit campak memiliki tingkat penularan yang sangat tinggi. Bahkan, satu penderita dapat menularkan kepada hingga 18 orang lainnya apabila tidak dilakukan pencegahan melalui imunisasi.

“Dampaknya bisa sangat fatal, bahkan sampai menyebabkan kematian. Karena itu kampanye ini terus kita gencarkan agar masyarakat sadar akan bahayanya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Dalam serangkaian pelaksanaan itu, Wabup Ulfiyah yang tiba di Pelabuhan Jangkar, langsung menuju Kapal KN P498 milik KPLP KSOP Kelas IV Panarukan. Selanjutnya, rombongan meninjau langsung proses pencarian serta melaksanakan tabur bunga sebagai bentuk penghormatan dan doa bagi para korban.

Baca juga :

Di momen itu, suasana haru menyelimuti prosesi tabur bunga di tengah laut. Kehadiran pemerintah daerah bersama unsur TNI–Polri dan instansi terkait, menjadi simbol kepedulian serta komitmen dalam penanganan musibah.

Usai mengikuti rangkaian kegiatan di laut, rombongan Wabup kembali ke Pelabuhan Umum Jangkar. Kemudian melanjutkan perjalanan menuju Kota Situbondo.

Bati Tuud Koramil 0823/09 Jangkar, Pelda Anton Iswahyudi, mengatakan bahwa pelaksanaan itu diikuti seluruh personel yang bersinergi untuk memastikan kegiatan berjalan aman, tertib dan lancar. “Kami bersama unsur terkait melaksanakan pengawasan dan pengamanan (Waspam) guna mendukung kelancaran kunjungan Wakil Bupati dalam rangka peninjauan Operasi SAR gabungan serta kegiatan tabur bunga,” ujarnya. (her/gie)

Bahkan, sejak Sabtu (21/03/2026) dini hari, pukul 04.30, persiapan sudah dilakukan. Meski jumlah jamaah tahun ini tidak sebanyak sebelumnya, namun semangat keterlibatan dari pihak gereja justru semakin terasa.

Romo Paroki Kayutangan, Henrikus Suwaji OCarm, mengatakan bahwa kegiatan itu bukanlah hal baru. Dirinya bahkan menemukan dokumentasi sejak tahun 1993, yang menandakan kegiatan tersebut telah berlangsung lama sebagai bagian dari budaya toleransi di Kota Malang.

“Kegiatan seperti ini sudah cukup lama. Saya menemukan dokumentasi tertua tahun 1993 dan kemungkinan sebelumnya sudah ada,” ujar Henrikus.

Baca juga :

Tidak hanya menyediakan tempat, para romo, frater, suster, hingga Umat Katolik juga hadir langsung untuk menyambut dan mengucapkan selamat kepada jamaah Salat Id. Kehadiran mereka menjadi simbol keterbukaan dan penghormatan antar umat beragama.

“Kami menyediakan tempat dan tikar bagi teman-teman Muslim untuk menjalankan Salat Idul Fitri. Setelah itu, biasanya kami juga saling mengucapkan selamat Idul Fitri,” ucapnya.

Usai pelaksanaan salat, suasana hangat langsung terasa. Umat Katolik dan Muslim saling bersalaman, bermaaf-maafan dan mempererat kebersamaan, serta menguatkan makna Hari Raya sebagai momentum kembali ke fitrah sekaligus merawat persaudaraan.

Lebih lanjut, menurutnya nilai toleransi tidak hanya hadir saat momen hari besar keagamaan. Dalam kehidupan sehari-hari, Paroki Kayutangan juga menginisiasi Kampung Moderasi di kawasan Gempol Margabakti, sebagai ruang nyata hidup berdampingan lintas iman.

“Semangat toleransi harus terus dirawat dan ditanamkan, terutama kepada generasi muda, agar keberagaman tidak menjadi sumber perpecahan, melainkan kekuatan bangsa. Karena dengan berbeda-beda, kita tetap bersaudara. Perbedaan tidak boleh memisahkan, justru harus semakin menyatukan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menyampaikan bahwa penggunaan kupon menjadi salah satu bentuk evaluasi. Terlebih, antrean yang membludak di dua kecamatan sebelumnya sempat viral di sosial media. Menurutnya, memang jumlah paket sembako yang disediakan tidak sebanding dengan jumlah warga yang datang.

“Kalau dari laporan masyarakat memang kemarin membludak sekali. Artinya itu di luar ekspektasi pemerintah kota. Ini juga menandakan kebutuhan masyarakat memang tinggi,” ujar Bayu, saat dihubungi Kamis (12/03/2026) tadi.

Menurutnya, kuota paket Sembako yang disediakan dalam setiap kegiatan pasar murah hanya sekitar 1.300 paket perkecamatan. Sementara, jumlah warga yang membutuhkan jauh lebih besar.

“Kalau dibandingkan dengan jumlah kepala keluarga di satu kecamatan bisa puluhan ribu, tentu itu sangat jomplang. Ini yang kemudian menjadi bahan evaluasi,” katanya.

Baca juga :

Dengan skema kupon yang mulai diterapkan, Bayu menilai pelaksanaan pasar murah menjadi lebih tertata dan tidak lagi menimbulkan kerumunan besar seperti sebelumnya. Meski begitu, pihaknya juga mendorong agar ke depan skema pelaksanaan pasar murah dapat diperbaiki agar manfaatnya lebih merata.

“Sehingga kalau dibagi perkelurahan menurut saya akan lebih tepat sasaran. Selain itu warga juga tidak perlu datang jauh-jauh ke kantor kecamatan,” tambahnya.

Bayu mencontohkan, apabila dalam satu kecamatan tersedia 5 ribu paket Sembako, maka paket tersebut dapat dibagi ke masing-masing kelurahan. Data penerima juga dapat diverifikasi melalui RT dan RW agar lebih tepat sasaran. Selain itu, untuk kupon diprioritaskan bagi keluarga dengan kondisi ekonomi tertentu, seperti kelompok masyarakat pada desil satu hingga empat.

“Kalau pakai kuponkan lebih enak. Warga yang datang sudah pasti mendapat paket, tidak sampai datang jauh-jauh lalu kehabisan,” tuturnya.

Terkait kemungkinan penambahan paket sembako dalam waktu dekat, Bayu menyebut hal tersebut cukup sulit dilakukan karena keterbatasan anggaran yang telah ditetapkan sejak tahun sebelumnya. Sebagai solusi jangka pendek, dia menyarankan agar Pemkot Malang dapat menggandeng pihak swasta melalui program Corporate Social Responsibility (CSR) untuk membantu menambah jumlah paket Sembako.

“Kalau anggaran sudah terkunci, mungkin yang bisa dilakukan adalah kolaborasi dengan CSR,” imbuh Bayu. (rsy/sit/adv)