Bahkan, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga menjelaskan bila pemerintah daerah membuka ruang kerja sama yang lebih luas bagi organisasi mahasiswa untuk terlibat langsung dalam berbagai program lintas perangkat daerah. Itu karena, pembangunan daerah membutuhkan partisipasi aktif generasi muda, terutama dalam isu-isu strategis seperti penurunan stunting, penguatan ekonomi kreatif, pengembangan pariwisata, hingga pemberdayaan masyarakat di tingkat desa.

“Saya membuka pintu selebar-lebarnya bagi PMII untuk berkolaborasi dengan pemerintah daerah. Banyak program di perangkat daerah yang bisa dikerjakan bersama pemuda untuk mendukung pembangunan,” kata Bupati Lumajang.

Kebijakan ini, ujarnya, menandai penguatan model pembangunan partisipatif, di mana organisasi mahasiswa tidak hanya berfungsi sebagai ruang kaderisasi dan diskursus intelektual. Namun, juga menjadi mitra implementasi kebijakan publik di tingkat lokal.

Dalam konteks pembangunan nasional, tambahnya, pelibatan organisasi kepemudaan dinilai penting untuk memperkuat kualitas pembangunan berbasis sumber daya manusia. Pemerintah menilai, generasi muda memiliki peran strategis sebagai agen perubahan sosial sekaligus penghubung antara kebijakan pemerintah dan kebutuhan masyarakat.

Baca juga :

Bupati Indah menjelaskan, keterlibatan pemuda menjadi semakin penting karena sejumlah indikator pembangunan Lumajang menunjukkan tren positif yang memerlukan penguatan keberlanjutan. Pemerintah daerah mencatat, prevalensi stunting turun dari sekitar 30 persen menjadi 19 persen, sementara pertumbuhan ekonomi meningkat dari 4,5 persen pada 2024 menjadi 5,35 persen pada 2025.

Di sektor pariwisata, Lumajang juga mencatat peningkatan kunjungan wisatawan mancanegara ke kawasan Air Terjun Tumpak Sewu, yang menjadi salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi kreatif lokal. Capaian tersebut, membutuhkan dukungan lebih luas dari kalangan muda agar pembangunan tidak hanya bertumpu pada birokrasi, tetapi juga didorong oleh partisipasi sosial yang lebih kuat.

Pemerintah Kabupaten Lumajang juga meminta seluruh organisasi perangkat daerah, membuka ruang kolaborasi dengan organisasi mahasiswa. Sehingga, kaderisasi di kampus dapat terhubung dengan praktik pembangunan di masyarakat.

Pendekatan ini, ujarnya, sejalan dengan arah pembangunan nasional yang menempatkan generasi muda sebagai pilar penguatan demokrasi partisipatif, inovasi sosial dan pembangunan berkelanjutan di tingkat daerah. Dengan kolaborasi tersebut, pemerintah berharap organisasi kemahasiswaan dapat menjadi bagian dari ekosistem pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, dan berbasis gotong royong. (kom/lmj/sit)

“Amanah yang saudara emban bukanlah amanah yang ringan. Melainkan, sebuah tanggung jawab besar untuk menggerakkan roda organisasi, menjaga marwah perjuangan, serta memberikan kontribusi nyata bagi umat, bangsa dan daerah,” kata Wabup Lathifah.

Menurutnya, tema ‘Meneguhkan Khazanah Intelektual dan Semangat Kemandirian sebagai Kompas Perjuangan Menghadapi Disrupsi Zaman’, merupakan tema yang sangat relevan dengan kondisi saat ini. “Kita hidup di era disrupsi, era dimana perubahan terjadi begitu cepat, ditandai dengan kemajuan teknologi, digitalisasi dan globalisasi yang tidak bisa kita hindari. Mahasiswa terutama kader-kader HMI, harus mampu menjadi intelektual yang adaptif, kritis, sekaligus solutif,” paparnya.

Baca juga :

Wabup Lathifah menjelaskan, bahwa khazanah intelektual bukan hanya tentang penguasaan ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang kemampuan membaca zaman, memahami persoalan masyarakat, serta menghadirkan solusi yang berkeadilan dan berkelanjutan. “Di sinilah pentingnya kader HMI untuk terus mengasah diri, memperkuat literasi, serta menjaga nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan. Generasi muda tidak boleh hanya menjadi penonton, tetapi harus menjadi pelaku perubahan. Kemandirian berpikir, kemandirian ekonomi, serta kemandirian dalam berkarya adalah fondasi untuk membangun bangsa yang kuat,” tegasnya.

Dirinya berharap kepada pengurus yang baru, agar menjadikan organisasi ini sebagai ruang belajar dan pengabdian, menguatkan solidaritas dan integritas kader, serta aktif berkontribusi dalam pembangunan daerah, khususnya di Kabupaten Malang. Mengingat, Kabupaten Malang senantiasa membuka ruang kolaborasi dengan seluruh elemen mahasiswa, termasuk HMI, dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif, berdaya saing dan berkelanjutan.

“Mari kita bersama-sama membangun Kabupaten Malang yang lebih maju, sejahtera dan berkeadaban, dengan peran aktif generasi muda sebagai agen perubahan,” tambahnya. (pro/gie)

Apresiasi RDP diberikan, karena DPRD akhirnya bergerak. Namun di sisi yang lain, kritik tajam ditujukan karena langkah ini dinilai terlambat, terlebih jika akhirnya hanya sebagai formalitas tanpa hasil nyata.

“Bagaimanapun, meski terlambat, tetapi sudah tepat bilamana ada upaya dari DPRD untuk memanggil dan meminta pertanggungjawaban dari semua pihak yang berkompeten dengan perkara penataan kepegawaian di Kabupaten Malang. Namun, rakyat tidak hanya butuh RDP. Sesungguhnya rakyat butuh tindakan berani, berintegritas dan tidak pandang bulu,” kata Wiwid, Selasa (21/04/2026) tadi.

Ditambahkannya, bahwa pelantikan anak bupati sebagai Kepala DLH, hanyalah puncak gunung es dari banyak permasalahan tata kelola kepegawaian di Kabupaten Malang. Sebab, perlu di ingat bahwa banyak fakta fenomena kepegawaian yang ‘lucu’ dan patut diduga tidak berbasis merit.

“Setidaknya, beberapa hal itu diantaranya seperti pencopotan Kepala Dinas Kesehatan (sekarang aktif, red) yang kemudian dinyatakan tidak sah oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Lalu, hasil seleksi Jabatan Tinggi Pratama tahun 2024 (Juni, red) yang telah selesai namun diabaikan tanpa kejelasan. Termasuk, job fit yang mengikutkan pegawai mendekati masa pensiun – sebuah prosedur yang tidak logis dan membuang waktu,” tambahnya.

Baca juga :

Selain itu, lanjutnya, juga Pelaksana Tugas (Plt) berkepanjangan di berbagai dinas, yang itu melanggar batas maksimal yang ditentukan peraturan. Kemudian, pelaksanaan seleksi Jabatan Tinggi Pratama yang tidak mencakup semua posisi yang di-Plt-kan, menunjukkan adanya diskriminasi prosedur. Termasuk, uji kompetensi terhadap pejabat yang sudah menjabat – sebuah prosedur absurd yang hanya dijadikan alat legitimasi, bukan evaluasi sesungguhnya.

“Dari semua proses tata kepegawaian yang menurut kami lucu-lucu dan seperti menunjukkan sistem kepegawaian di Kabupaten Malang, itu tidak memiliki tata rencana yang baik berbasis sistem merit. Maka, dengan ini Lira Kabupaten Malang meminta DPRD, agar jangan jadikan RDP sebagai sandiwara politik. Panggil semua pihak secara transparan,

termasuk Tim Pansel, Baperjakat, BKPSDM, bupati dan siapapun yang terkait dengan tata kelola kepegawaian. Termasuk, buka seluruh dokumen seleksi kepada publik, termasuk hasil uji kompetensi, rekam jejak peserta, serta alasan diabaikannya hasil seleksi Jabatan Tinggi Pratama 2024,” paparnya.

Masih menurut Wiwid, jika dalam proses RDP ditemukan kesalahan masif, sistematis dan terstruktur, hingga terdapat penyalahgunaan wewenang, nepotisme terstruktur dan penghinaan berulang terhadap sistem meritokrasi yang melanggar undang-undang serta merugikan kepercayaan publik, maka Lira mendesak DPRD untuk berani mengambil opsi yang diatur konstitusi. Yakni, menyampaikan usul pemberhentian (impeachment) kepada Bupati Malang, demi menjaga marwah amanat publik terhadap pemerintahan yang bersih, jujur dan benar bekerja untuk rakyat.

“Demikian Lira Kabupaten Malang sampaikan dan dengan ini mengajak seluruh elemen masyarakat, pers dan organisasi kepemudaan, untuk mengawal jalannya RDP di DPRD. Jangan biarkan kepentingan sesaat mengorbankan masa depan birokrasi Malang yang bersih, profesional dan berintegritas,” ungkapnya. (sit)

Wakil Ketua Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, mengatakan bahwa teguran dari pusat tersebut menjadi salah satu masukan fraksi untuk bergerak. Surat resmi sudah dilayangkan ke Ketua DPRD Kabupaten Malang, agar melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) gabungan segera digelar.

Zulham juga menegaskan, bahwa pengawasan yang dilakukan, bukan karena posisi Bupati Sanusi sebagai kader partai. Melainkan, sebagai wujud tanggung jawab menjaga tata kelola pemerintahan yang bersih.

“Bagi kami, pengawasan bukan sekadar respons atas satu peristiwa, melainkan manifestasi tanggung jawab ideologis dalam menjaga marwah tata kelola pemerintahan yang berkeadilan dan berintegritas,” tegas Zulham, Senin (20/04/2026) tadi.

Mengenai pelaksanaan RDP, Zulham mengatakan, bahwa akan dijadwalkan dalam waktu dekat dengan menghadirkan pimpinan DPRD dan seluruh fraksi, komisi terkait, Baperjakat hingga Panitia Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama. Fraksi PDI-Perjuangan ingin menelisik utuh, proses seleksi dari hulu ke hilir guna memastikan prinsip meritokrasi dan aturan perundang-undangan berjalan. Mengenai hasil RDP, nantinya akan menjadi dasar sikap politik fraksi selanjutnya.

“Kami memastikan akan menelisik secara utuh proses seleksi terbuka JPTP ini. Fokus kami adalah memastikan setiap tahapan berjalan sesuai prinsip meritokrasi dan aturan perundang-undangan yang berlaku,” tambahnya.

Baca juga :

Langkah fraksi ini, ungkap Zulham, membuka ruang pembenahan sistem promosi jabatan di daerah. Tujuannya, agar polemik serupa tidak terulang, Baperjakat dan Pansel JPTP perlu membeberkan seluruh dokumen seleksi secara terbuka dalam forum RDP, mulai dari pengumuman, hasil asesmen kompetensi, rekam jejak, hingga berita acara penilaian akhir.

Ditambahkannya, bahwa DPRD juga akan menggandeng KASN atau Ombudsman, untuk audit independen terhadap proses yang telah berjalan. Di sisi regulasi, Pemkab Malang perlu menyusun aturan teknis yang mewajibkan calon pejabat struktural mempublikasikan LHKPN dan surat pernyataan bebas konflik kepentingan sebelum dilantik.

Partai politik pengusung kepala daerah, pun dituntut konsisten mengedepankan pengawasan substantif, bukan pembelaan politik. Dengan keterbukaan data dan pengawasan berlapis, marwah birokrasi yang profesional dan akuntabel bisa ditegakkan sekaligus memutus mata rantai politik kekerabatan di pemerintahan daerah.

Saat disinggung kemungkinan menghadirkan pihak lain, seperti LSM Lira yang dalam perkara seleksi terbuka (Selter) Pemkab Malang pada Juni 2024 lalu, kini melayangkan gugatan Citizen Law Suit kepada Bupati Malang, BKN, Mendagri dan Menpan RB, dalam perkara Selter tujuh eselon II, Zulham menjelaskan bahwa semua akan dikonfirmasi secara jelas dalam RDP. Pihaknya pun, juga akan mengikuti perkembangan dari proses hukum gugatan yang kini sedang berlangsung di Pengadilan Negeri Kepanjen itu.

“Kita akan coba tanya seterang-terangnya. Termasuk, kaitan mengenai perkara itu,” tambahnya.

Sementara itu, Bupati Lira Kabupaten Malang, Wiwid Tuhu, saat dikonfirmasi terpisah mengenai rencana RDP Fraksi PDI-Perjuangan DPRD Kabupaten Malang, berharap agar pemanggilan itu menghasilkan keterbukaan dalam proses pemerintahan di kabupaten. Itu karena, salah satu alasan yang membuat pihaknya melayangkan gugatan, adalah karena tranparansi.

“Kalaupun pada akhirnya Lira turut diundang nantinya, Lira akan siap,” ujar Wiwid.

Sebagaimana diberitakan, anak Bupati Malang, Ahmad Dzulfikar atau akrab disapa Avi, dilantik sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Malang, per Senin (13/04/2026) lalu. Sebelum dilantik, yang bersangkutan menjabat sebagai Plt Kepala DLH sekaligus Sekretaris DLH. Posisi tersebut, berlangsung sejak sekitar Maret 2024, sementara pada Juni 2024, berlangsung Selter tujuh pejabat eselon II. Cukup lamanya masa jabatan Plt di satu dinas, membuatnya menjadi pejabat terlama berstatus Plt. (sit)

Dalam momen itu, Ketua DPD KNPI Kabupaten Pasuruan yang baru, adalah Muhammad Ilmy Sholeh. Sedangkan untuk Sekretaris, dijabat Adinda Denisa, yang sehari-hari menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan dan posisi Bendara oleh Bambang Yuliantoro Putro.

Usai dilantik, Sholeh-sapaan akrab Ketua KNPI Kabupaten Pasuruan, menegaskan bahwa pihaknya akan langsung menggelar rapat kerja (Raker) dengan seluruh pengurus untuk membahas program-program apa saja yang akan disepakati, untuk kemudian direalisasikan dalam bentuk kegiatan. “Yang jelas, minggu depan kami akan langsung melaksanakan Raker untuk menentukan langkah dan kegiatan apa saja yang direncanakan dan sepakati bersama,” katanya.

Saat ditanya target yang diharapkan dari seluruh pengurus, Sholeh menjelaskan ada beberapa hal penting yang diharapkan dapat membantu menyampaikan program-program pemerintah yang menyentuh publik secara langsung. Seperti, perekonomian desa, pengembangan wisata, literasi masyarakat, mitigasi bencana dan lainnya.

Baca juga :

“Kita ingin berkontribusi untuk banyak hal. Seperti, perekonomian desa, pengembangan wisata, literasi masyarakat, mitigasi bencana dan lainnya. Intinya, kami siap mewaqafkan diri, bersinergi menjadi mitra Pemerintah Daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo mengucapkan selamat kepada seluruh Pengurus DPD KNPI Kabupaten Pasuruan yang baru saja dilantik. Dirinya berpesan, agar seluruh pengurus KNPI tetap menjaga kekompakan. Sebab, KNPI adalah wadahnya para pemuda dalam memajukan daerah melalui program dan kegiatan kepemudaan.

“Tetap kompak di tataran kebijakan KNPI nya. Bagaimana pun caranya, yang penting kompak, karena itu sangatlah dibutuhkan. Apalagi tanggung jawab yang diemban, bukanlah tugas yang ringan,” harapnya.

Di hadapan para pengurus, Mas Rusdi – sapaan Bupati Pasuruan, meyakini semangat, dedikasi dan komitmen para pengurus akan membawa KNPI ke arah yang jauh lebih maju serta memberikan banyak kontribusi bagi pembangunan. “Saya yakin bahwa semangat, dedikasi dan komitmen akan membawa organisasi KNPI ke arah yang lebih maju serta dapat memberikan kontribusi positif bagi pembangunan di Kabupaten Pasuruan,” imbuhnya. (kom/puj/sit)

Sebagai Pembina Iwapi, Bupati Ipuk mengajak pengusaha perempuan mengambil peran dalam menyukseskan agenda nasional. Khususnya, kebijakan hilirisasi yang saat ini menjadi fokus Presiden Prabowo Subianto.

“Presiden sedang konsen dengan hilirisasi. Ini harus disambut baik oleh pengusaha Iwapi dengan ikut berperan aktif,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya juga menjelaskan, bahwa Banyuwangi memiliki potensi besar di berbagai sektor. Mulai dari sektor pertanian, perikanan, pariwisata, hingga ekonomi kreatif yang bisa dikembangkan melalui hilirisasi berbasis potensi lokal.

Bupati Ipuk juga mencontohkan, pengusaha yang memiliki lahan kopi tidak hanya berhenti pada produksi bahan mentah, tetapi mampu mengolahnya menjadi produk turunan. Termasuk, seperti membuka kafe dan menyerap tenaga kerja lokal.

“Itu yang diinginkan Bapak Presiden. Usaha harus memberi nilai tambah dan berdampak langsung bagi masyarakat sekitar,” tegasnya.

Baca juga :

Bupati Ipuk juga menyebut, Iwapi memiliki posisi strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ukuran keberhasilan sebuah usaha, bukan hanya keuntungan, tetapi sejauh mana usaha tersebut memberi dampak, terutama bagi karyawan dan masyarakat kecil.

“Kalau usaha itu berdampak pada karyawannya, maka derajat hidup mereka ikut terangkat,” tambah Bupati Ipuk.

Lebih lanjut Bupati Ipuk juga mendorong Iwapi Banyuwangi, untuk tidak hanya mengembangkan potensi usaha. Namun, juga menjadi wadah penguatan perempuan di Banyuwangi.

“Perempuan harus mendukung perempuan dan perempuan harus membantu perempuan. Itu konsep Iwapi yang harus terus dijaga,” paparnya.

Sementara itu, Ketua DPC Iwapi Banyuwangi 2026 – 2031, Hj Erna Sukris Diani, menyampaikan bahwa Iwapi siap berkolaborasi dengan pemerintah dalam memberdayakan dan menjadikan pelaku UMKM perempuan lebih naik kelas. “Kami akan merangkul dan memberdayakan pengusaha perempuan Banyuwangi melalui wirausaha dan pelatihan agar derajat ekonominya meningkat,” kata Erna-sapaan akrab Nina.

Dalam kegiatan pengukuhan itu, juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan, pameran produk UMKM Banyuwangi, serta partisipasi dari sejumlah pihak perbankan. Pengukuhan pengurus Iwapi juga dihadiri Wakil Ketua Umum I DPD Iwapi Jawa Timur, Reny Widya Lestari. (kom/bwi/gie)

“Capaian adik-adik sebagai Pramuka Garuda bukan sekadar prestasi simbolik. Ini menandakan keberhasilan proses pembinaan, latihan dan pendampingan Gugus Depan serta Kwarcab Lumajang dalam meningkatkan kualitas anggota,” ujar Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, dalam amanatnya.

Dirinya menegaskan, bahwa Tanda Pramuka Garuda bukan hanya penghargaan, melainkan pengingat agar anggota selalu memegang teguh motto setia, siap, sedia. Setia berarti tetap loyal kepada Tuhan, bangsa, negara, pemimpin dan keluarga. Siap mengarahkan diri untuk melakukan kebajikan kapan pun dibutuhkan. Sedia menekankan keikhlasan untuk berbakti kepada masyarakat.

Dirinya juga menegaskan, bahwa peran Pramuka Garuda tidak berhenti pada pencapaian individu. Para peserta diharapkan menjadi teladan, mengembangkan kecakapan dan berkontribusi positif di sekolah, lingkungan rumah dan masyarakat luas.

“Pendidikan karakter yang diperoleh di kepramukaan menjadi penopang utama pendidikan formal di sekolah. Generasi yang memiliki integritas, kemandirian dan tanggung jawab akan mampu menopang kehidupan berbangsa dan bernegara,” ujarnya.

Baca juga :

Salah satu inovasi Kwarcab Lumajang yang mendapat sorotan, adalah pelaksanaan Kelas Garuda untuk golongan Penggalang, memberikan materi inti yang sering terlewat di Gugus Depan. Program ini, terbukti efektif membantu peserta memenuhi syarat Pramuka Garuda dan menarik perhatian Kwartir Daerah Jawa Timur, bahkan dimuat dalam Majalah Genderang Kwarda Jatim sebagai contoh inovasi yang dapat ditularkan ke kabupaten/kota lain.

Dirinya juga memberikan arahan khusus kepada para Kamabigus, agar pembinaan di Gugus Depan terus didukung dan berjalan rutin. Hal ini karena, proses yang matang di Gugus Depan menjadi kunci keberhasilan pencapaian Pramuka Garuda.

“Tanpa pembinaan yang konsisten di Gugus Depan, sulit mencetak Pramuka Garuda yang berkualitas,” jelasnya.

Meski Kwarda Jatim menargetkan 5 persen peserta didik setiap kabupaten/kota menjadi Pramuka Garuda tiap tahun, Yudha menegaskan bahwa kualitas tetap menjadi prioritas utama. Dirinya juga berkomitmen memperjuangkan pengakuan resmi berupa poin khusus bagi Pramuka Garuda ketika melanjutkan pendidikan ke jenjang berikutnya, setara dengan piagam prestasi lainnya.

“Pramuka Garuda yang dihasilkan harus terjamin dari sisi kecakapan, keterampilan dan akademis. Ini bukan sekadar simbol, tetapi investasi nyata untuk membangun karakter generasi masa depan,” imbuhnya.

Pelantikan tahun ini menegaskan posisi Lumajang sebagai pelopor inovasi kepramukaan di Jawa Timur, sekaligus menunjukkan keseriusan pemerintah daerah dalam menanamkan nilai-nilai kepemimpinan, integritas dan kepedulian sosial melalui Gerakan Pramuka. (kom/adi/gie)

Ketua DPRD Oktafiani menilai, pelantikan tersebut menjadi upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. “ASN harus menjadi pelayan masyarakat yang tulus, cepat dan berorientasi hasil,” tegasnya.

Baca juga :

Melalui momentum yang dilakukan itu, Pemkab Lumajang berkomitmen mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel dan semakin dekat dengan rakyat. Bahkan, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat memimpin kegiatan itu menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah publik yang harus dijalankan dengan keikhlasan dan tanggung jawab, bukan sekadar simbol status.

“ASN harus benar-benar hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang. (adi/gie)

Sejumlah pernyataan itu, disampaikan dalam Pelantikan Pembina Pramuka, Pelatih Pembina Pramuka, Pamong Saka dan Instruktur Saka Masa Bakti 2025–2028, di Pendopo Arya Wiraraja Lumajang, Rabu (15/10/2025) tadi. Dalam sambutannya, Kak Yudha berharap jajaran yang dilantik segera bergerak aktif, khususnya dalam membangkitkan semangat Pramuka Penegak dan Pandega melalui kegiatan Saka yang berkelanjutan dan terstruktur.

“Saya berharap, para pamong dan Instruktur Saka segera mengaktifkan kembali pangkalan-pangkalan Saka yang ada. Wadah ini sangat penting bagi Pramuka Penegak dan Pandega, untuk menambah keterampilan dan kecakapan di bidangnya masing-masing. Kegiatan Saka harus menghasilkan peserta didik yang kompeten dan tersertifikasi,” tegasnya.

Kak Yudha juga menekankan, bahwa pembinaan Pramuka tidak hanya sebatas kegiatan lapangan. Namun, juga merupakan sarana strategis pembentukan karakter, disiplin dan nilai tanggung jawab sosial.

Baca juga :

Para Pembina di gugus depan, pun diminta menjadi teladan sekaligus pendidik karakter. Sehingga, setiap peserta didik memperoleh bekal moral dan kompetensi yang kokoh untuk masa depan.

“Bekali adik-adik dengan nilai dan karakter positif. Inilah bekal hidup mereka yang akan menentukan kualitas diri di masa depan,” ujar Kak Yudha.

Selain itu, Kak Yudha juga menekankan agar Pelatih Pembina Pramuka terus berinovasi dalam merancang dan melaksanakan kursus kepramukaan, menyesuaikan metode dan materi dengan perkembangan zaman serta tantangan generasi muda saat ini. Pendekatan inovatif ini, diyakini akan meningkatkan daya tarik kegiatan Pramuka sekaligus menyiapkan generasi muda yang kompeten, kreatif dan peduli sosial.

“Penguatan kapasitas Pembina dan Saka bukan hanya soal keterampilan teknis, tetapi juga tentang mencetak generasi muda yang memiliki integritas, tanggung jawab dan kepedulian terhadap lingkungan sosialnya,” ujar Kak Yudha.

Dengan strategi ini, Gerakan Pramuka Lumajang berkomitmen menjadi wadah pendidikan nonformal yang efektif dalam membentuk generasi muda berkarakter, kompeten dan siap menghadapi tantangan masa depan. (kom/adi/gie)