Keterangan ini disampaikan Mas Dirham-sapaan Wabup Lamongan, saat membuka rapat evaluasi dan pelaporan Tim Percepatan Penurunan Stunting Kabupaten Lamongan, di Aula Gadjah Mada Pemkab Lantai 7, Kamis (06/11/2025) tadi. Diuraikannya, bahwa pembaharuan data dapat ditujukan untuk mengetahui ketimpangan geografis, mengefektifkan intervensi, mengatasi masalah multi dimensi, hingga dasar pemantauan dan evaluasi. Sebab, faktor stunting tidak hanya terkait gizi, tetapi juga faktor ekonomi, sosial dan lingkungan yang berbeda-beda di setiap daerah.

Melalui data yang detail, lanjutnya, maka dipastikan dapat membantu mengidentifikasi faktor-faktor stunting. “Prevalensi stunting Lamongan terbaik nomor 2 di Jawa Timur. Untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian tersebut, tertib dan pemberdayaan data sangat diperlukan. Karena pada momen, wilayah dan kondisi yang berbeda bisa menjadi salah satu faktor penyebab stunting,” kata Mas Dirham.

Baca juga :

Tercatat, urainya, prevalensi stunting di Kabupaten Lamongan terus mengalami penurunan. Tahun 2024 berada pada angka 6,9 persen, tahun 2023 berada pada angka 9,4 persen dan tahun 2022 berada pada angka 27,5 persen.

Capaian tersebut, didukung dengan ragam program inovasi penurunan dan pencegahan stunting. Salah satunya, adalah program kolaborasi Pemkab Lamongan bersama TP PKK Kabupaten Lamongan 1-10-100. Program ini, mengatasi stunting dengan memberikan paket makanan untuk anak Balita berisiko, paket susu untuk ibu hamil KEK selama 100.

Untuk memastikan ketepatan sasaran, program ini melibatkan pemantauan rutin melalui Posyandu setiap 2 minggu. Sehingga, bantuan dapat dievaluasi perkembangannya. (kom/son/gie)

Kepala Dispusipda Kota Malang, Yayuk Hermiati, menyampaikan bahwa dalam hal ini sudah dipahami oleh publik. Terlebih, Dispussipda Kota Malang juga telah melakukan sosialisasi mengenai mekanismenya.

“Biasanya masyarakat sendiri yang menginformasikan. Kami sudah pernah sosialisasi, jadi mereka tahu mekanismenya,” kata Yayuk, Senin (25/08/2025) tadi.

Baca juga :

Menurutnya, naskah kuno berbeda dengan arsip. Naskah kuno merupakan tulisan tangan asli, baik dalam aksara Arab, Pegon, Bali, maupun lainnya. Sedangkan arsip, umumnya berupa cetakan. Adapun ketentuan naskah kuno, ditetapkan berusia lebih dari 50 tahun. Namun, untuk memastikan keaslian dan usianya, tetap diperlukan tenaga ahli.

“Kalau ada masyarakat yang melaporkan memiliki naskah kuno, kami bisa melakukan survei langsung ke lokasi bersama tenaga ahli. Tidak harus dibawa ke perpustakaan,” jelasnya.

Kemudian, dikatakannya apabila sebagian pemilik naskah kuno keberatan jika diakuisisi oleh perpustakaan karena alasan kepercayaan atau kepemilikan. Dalam kondisi seperti itu, Dispussipda tetap bisa melakukan alih media, yakni mendokumentasikan isi naskah tanpa mengambil barang aslinya.

“Misalnya, naskah kuno milik Ordo Karmel. Itu tidak boleh diakuisisi, tetapi kami boleh mengalihmediakan dan mendaftarkannya ke Perpusnas. Barangnya tetap milik Ordo Karmel, tetapi isinya bisa diakses dan diinformasikan kepada masyarakat,” imbuh Yayuk. (rsy/sit)

Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Kediri selaku Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Germas, pun menggelar kegiatan Pelaporan Germas Semester I, yang akan menjadi bahan evaluasi dari pelaksanaan Germas di Kota Kediri, serta untuk bahan penyusunan Profil Germas Kota Kediri. Kegiatan tersebut, dilaksanakan di salah satu hotel di Kota Kediri dan dihadiri perwakilan seluruh OPD dan instansi vertikal, meliputi BPOM, BNN, Kemenag, BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan serta menghadirkan nara sumber dari Bappeda Provinsi Jatim, Jumat (13/09/2024) tadi.

Baca juga :

Kepala Bappeda Kota Kediri,Chevy Ning Suyudi, mengatakan bahwa implementasi Germas sebenarnya merupakan kegiatan rutinitas yang dilaksanakan oleh OPD dan instansi lain. Hal tersebut, tercermin dari berbagai contoh kegiatan. Diantaranya, Germas Award yang diampu Dinas Kesehatan, car free day yang diampu Dinas Perhubungan dan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga (Disbudparpora), Ruang Terbuka Hijau oleh Dinas Lingkungan Hidup, Kebersihan dan Pertamanan (DLHKP), penganekaragaman pangan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) hingga Kelurahan Bersinar oleh BNN bekerjasama dengan Bakesbangpol.

“Tanggal 6 September 2024, Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengadakan evaluasi pelaksanaan implementasi Germas di berbagai tatanan Tahun 2023 yang diikuti 36 kabupaten atau kota se-Jawa Timur. Alhamdulillah, Kota Kediri berhasil mendapatkan Terbaik Harapan I,” jelasnya.

Selanjutnya, kata Kepala Bappeda, pelaksanaan Germas di Kota Kediri, Pemerintah bersama seluruh lapisan pentahelix bersinergis untuk memperkuat komitmen dan kerja sama dalam membudayakan masyarakat hidup sehat untuk mewujudkan terciptanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Kediri. (kom/pan/sit)

Hal tersebut, diungkapkan oleh Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK Wilayah Jatim 3, Alfi Rachman Waluyo, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pemantauan dan Evaluasi Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi, yang digelar di Ruang Nararya Kirana Kantor Bupati Lumajang, Jumat (31/05/2024) tadi.

Disampaikan, bahwa Kabupaten Lumajang telah mencapai prestasi luar biasa dengan penyampaian Laporan Hasil Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) secara seratus persen. “Kami berterima kasih kepada Kabupaten Lumajang, terutama untuk kemajuan satu tahun terakhir ini. Dari segi administrasi, kami sangat mengapresiasi bahwa Kabupaten Lumajang sudah lulus,” kata Waluyo.

Baca juga :

Dalam suasana kolaborasi yang baik antara pemerintah daerah dan KPK, Kabupaten Lumajang telah berkomitmen untuk terus meningkatkan capaian dalam Survei Penilaian Integritas (SPI) dan Monitoring Center for Prevention (MCP). “Upaya-upaya yang dilakukan secara sistematis, diharapkan dapat menjadikan Lumajang sebagai contoh bagi daerah lain dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” jelasnya.

Menurutnya, Pemerintah Kabupaten Lumajang terus menjunjung tinggi prinsip tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan. Dengan kerja sama yang kokoh antara berbagai pihak dan upaya yang berkesinambungan, diharapkan pemberantasan korupsi dapat berjalan lebih efektif dan efisien, menjadikan masyarakat Lumajang lebih adil dan sejahtera. (kom/adi/gie)

“Saat ini, setiap tahun terdapat berbagai jenis laporan yang harus dipenuhi. Seperti LKPJ, LPPD, SPM, SAKIP, RB, LHE dan berbagai laporan lainnya terkait pemerintahan kota maupun sektoral. Rutinitas ini, memakan banyak waktu yang berharga. Oleh karena itu, diperlukan solusi bersama,” jelas Wali Kota Sutiaji.

Menurutnya, kolaborasi dalam mengintegrasikan data dan proses bisnis merupakan kunci untuk menyederhanakan berbagai pelaporan. Dengan demikian, ASN dapat mengoptimalkan waktu kerja mereka untuk meningkatkan pelayanan publik dan berinovasi di tengah tantangan masa kini, daripada terjebak dalam rutinitas administratif.

Baca juga:

“Ini sejalan dengan arahan Presiden, untuk memastikan bahwa reformasi birokrasi tidak hanya berkutat pada tumpukan dokumen, tetapi juga fokus pada dampaknya bagi masyarakat,” tambahnya.

Pemerintah Kota Malang juga sedang mempersiapkan instrumen daerah untuk merespons penerapan sistem kerja setelah penyederhanaan birokrasi. Sebagaimana, yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah.

Selain itu, Sekretaris Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI, Suhajar Diantoro, yang juga mewakili Presiden RI Joko Widodo, memberikan arahannya kepada para Wali Kota yang hadir dalam Rakernas APEKSI ke XVI tersebut.

Dalam sambutannya, Suhajar Diantoro, menyampaikan beberapa isu penting yang perlu diperhatikan oleh para Wali Kota dan Asosiasi Pemerintah yang hadir, termasuk penguatan kolaborasi dan pengembangan ekosistem berbasis smart city. Diharapkan, dengan pertemuan tersebut mendorong terwujudnya pembangunan kota yang lebih baik dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. (hms/rsy/sit)