Memontum Kota Malang – Rencana perpanjangan Gedung Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Jawa Timur sebagai Safe House Kota Malang, nampaknya tidak bisa terealisasi. Pasalnya, gedung yang berlokasi di Jalan Kawi, Kelurahan Bareng, Kecamatan Klojen itu telah kembali ke fungsi awalnya sebagai tempat pelatihan dasar calon aparatur sipil negara (ASN).

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, dr Husnul Muarif, mengatakan bahwa Safe House Kawi yang diperuntukkan sebagai tempat isolasi terpusat (isoter) pasien Covid-19 sementara waktu tak menerima pasien lagi. “Ibu Gubernur menyampaikan bahwa ini untuk sementara waktu. Lagi pula, Isoter sudah sekitar satu minggu tidak menampung pasien,” terangnya, Selasa (09/11/2021).

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan nantinya gedung BPSDM juga bakal difungsikan kembali sebagai Isoter, melihat kondisi kasus Covid-19 ke depan. Namun izin ke Pemprov Jatim juga bakal tetap dilakukan mengingat gedung tersebut merupakan aset Pemprov Jatim.

“Kalau kedepannya Pemerintah Kota (Pemkot) Malang mengajukan permintaan penggunaan kembali sebagai isoter, Pemerintah Provinsi (Pemprov) masih bisa menyetujuinya,” tambahnya.

Sehingga untuk saat ini, opsi pengganti terdekat yakni Rumah Sakit (RS) Lapangan Idjen Boulevard. “Intinya bukan tidak disetujui untuk perpanjangan, namun memang ada instruksi untuk sementara waktu digunakan kepentingan Pemprov Jatim,” terang dr Husnul. (mus/sit)

Wabup menyampaikan apresiasinya yang luar biasa terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Bani Hasyim dalam mendukung program pemerintah, dalam upaya penanggulangan dan pencegahan Covid-19 benar adanya, apalagi dalam bidang pendidikan.

Baca Juga:

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Bupati Malang Ikuti Prosesi Peresmian Jembatan bersama Presiden dari Jembatan Gantung Garuda
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya

“Kegiatan seperti ini yang menurut saya sangat positif dan tentunya perlu dikembangkan agar bisa menjadi catatan nantinya. Lebih-lebih kalau Bani Hanyim bisa mendorong pemerintah untuk melakukan hal serupa pula. Hal ini dikarenakan bahwa pelatihan seperti ini dapat diharapkan mampu meningkatkan kesadaran dari keluarga besar Bani Hasyim, untuk menerapkan prokes secara ketat dalam keadaan apapun,” kata H Didik Gatot Subroto.

Disadari atau tidak bahwa penerapan prokes secara ketat ini bisa melumpuhkan laju penyebaran Covid. Wabup juga menambahkan bahwa pelatihan seperti ini seharusnya juga bisa dilakukan di lembaga-lembaga lain agar semakin tercipta kondisi yang kondusif.

“Sekali lagi atas nama Pemerintah Kabupaten Malang saya menyambut baik atas inisiasi yang dilakukan oleh Yayasan Bani Hasyim, semoga kegiatan mandiri seperti ini bisa diikuti di sekolah yang lain, saya yakin bahwa satgas Kabupaten melalui satgas Kecamatan akan membutuhkan kegiatan pelatihan semacam ini. Karena pada dasarnya setiap sekolah atau lembaga nantinya diminta wajib untuk melakukan prokes karena memang diminta dan itu harus,” tambah Didik.

Ia juga menghimbau agar kalaupun nantinya Kabupaten Malang sudah memasuki zona hijau, masyarakat dihimbau untuk tetap mematuhi prokes secara ketat. Karena kebiasaan baik hidup bersih harus tetap dilanjutkan bukan ditinggalkan. “Semoga dengan meningkatnya kemauan dan kesadaran semua pihak untuk menerapkan disiplin protokol kesehatan, mampu menjadi langkah strategis dalam memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Sehingga nantinya pandemi ini juga akan segera berlalu, dan aktivitas pendidikan dapat berjalan normal kembali sesuai keinginan masyarakat,” harapnya. (cw1/ed2)

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan HM Fadeli menargetkan agar secepatnya jumlah terkonfirmasi covid-19 di Lamongan dapat diturunkan dari zona orange (saat ini, update setiap minggu) menjadi zona kuning, bahkan hijau. “Kami terus berupaya, mudah-mudahan Desember 2020 atau sebelum Pilkada Lamongan bisa menjadi zona hijau,” tambah Fadeli usai mengukuhkan dan membuka pelatihan penegak disiplin protokol kesehatan, Kamis (24/09).

Dalam kesempatan tersebut, Fadeli secara langsung memasang rompi satgas. Turut hadir pula Kapolres Lamongan AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono. Dalam pelatihan peserta akan diberikan beberapa materi dari 3 narasumber yang berasal dari Dinas Kesehatan, Polres Lamongan, dan Kodim 0812.

Fadeli juga berharap agar petugas yang telah dikukuhkan dan diberikan pelatihan dapat benar-benar menjadi petugas penegak disiplin protokol di tempat masing-masing, dan dapat menjadi sarana mengurangi penyebaran covid-19 di Lamongan.

Pelatihan khusus penegak disiplin protokol kesehatan berlangsung di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan. Peserta pelatihan yang tergabung dalam penegak disiplin ini merupakan petugas penegak protokol kesehatan yang berasal dari masing-masing lingkungan kerja, baik di perkantoran, OPD, perbankan, perhotelan, atau pelaku usaha di Lamongan. Petugas penegak disiplin bertugas melakukan sosialisasi dan menegakkan protokol kesehatan di masing-masing lingkungan kerja.

Pelatihan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk menyatukan pemahaman terhadap penegakan disiplin protokol kesehatan sehingga mampu mengurangi penyebaran covid-19. Peserta pelatihan terdiri dari TNI, Polri, Satpol PP, dan petugas umum (Telkom, perbankan, perumda, cafe, hotel, BPS , dan perwakilan OPD).

Dalam laporannya, Kepala Satpol PP Lamongan, Suprapto menyatakan bahwa pelatihan ini akan dilakukan sebanyak 4 kali di beberapa tempat yang berbeda, yakni di Pendopo Lokatantra Kabupaten Lamongan, Kecamatan Babat, Paciran, dan Ngimbang.

Pelatihan ini dilaksanakan untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, Perda Provinsi Jatim Nomor 2 tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat, Pergub Nomor 53 Tahun 2020 tentang Penerapan Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019, serta Perbup Nomor 28 Tahun 2020 tentang Pedoman Pencegahan dan Pengendalian Covid-19. (fjr/zen/syn)