Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, saat membuka Pelatihan Calon Petugas Sensus Ekonomi 2026 Gelombang III yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, pada Rabu (10/06/2026). Diuraikan, bahwa kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan menyusun program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan menentukan arah pembangunan. Sebaliknya, dengan data yang baik, program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” ujar Sekda Erik.

Dirinya juga menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu basis data penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan fiskal, memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hingga meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Baca juga :

Selain itu, data yang dihasilkan juga akan menjadi landasan pengambilan kebijakan di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. “Data yang akurat merupakan aset penting bagi pemerintah daerah. Data tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, Pemkot Malang siap bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan tersebut akan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga unsur kewilayahan agar proses pendataan berjalan optimal.

“Pemerintah Kota Malang memiliki komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kami akan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan seluruh unsur pemerintahan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar,” tutur Sekda Erik.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengapresiasi pelaksanaan Pelatihan Calon Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dinilainya menjadi tahapan penting untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan. Menurutnya, petugas sensus memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pengumpulan data di lapangan.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap lahir petugas-petugas sensus yang kompeten, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Data yang mereka hasilkan akan menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan di berbagai sektor,” imbuh Erik. (rsy/sit)

Dalam sambutan itu, Bupati Malang menegaskan bahwa data yang akurat dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karenanya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data yang komprehensif bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Saya mengapresiasi BPS Kabupaten Malang yang telah mempersiapkan seluruh tahapan sensus dengan baik. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan petugas memiliki kemampuan teknis, pemahaman metodologi, serta integritas yang tinggi dalam melakukan pendataan di lapangan,” kata Bupati Malang.

Dirinya menambahkan, bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui kegiatan ini, berbagai sektor usaha mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perdagangan, industri pengolahan hingga jasa dan pariwisata akan didata secara komprehensif.

Diuraikan Bupati, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah. Sekaligus, memperkuat kontribusi Kabupaten Malang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga :

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2025 mencapai 5,92 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Saya berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat semakin memperkuat iklim investasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Sanusi memaparkan, visi pembangunan Kabupaten Malang, yakni Malang Maju, Agamis, Kreatif (Makmur), yang diwujudkan melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Berkat komitmen tersebut, Kabupaten Malang berhasil meraih predikat sebagai salah satu daerah terinovatif di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri selama beberapa tahun berturut-turut.

Salah satu contoh inovasi yang mendapat perhatian adalah pengembangan produksi garam di Kecamatan Donomulyo yang kini mampu menghasilkan hingga 10 ton per bulan dan menjadi potensi ekonomi baru bagi masyarakat setempat. “Kami tegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada tiga sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berbagai capaian pembangunan terus menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari meningkatnya nilai penilaian Ombudsman pada sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, tambah Bupati, Pemerintah Kabupaten Malang terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Diantaranya, pengembangan layanan kesehatan di RSUD Kanjuruhan yang kini mampu melayani tindakan pemasangan ring jantung melalui jaminan BPJS Kesehatan, pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Bantur, kehadiran SMA Taruna Nusantara, serta pengembangan berbagai perguruan tinggi dan fakultas kedokteran di wilayah Kabupaten Malang.

“Kami berharap, seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sehingga, akan menghasilkan data statistik yang berkualitas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar mewujudkan Kabupaten Malang yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,” tambahnya. (pro/gie)

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Rakhmat Syarifudin, menjelaskan bahwa pelatihan itu akan dilaksanakan selama sebulan penuh, terhitung 18 Mei hingga 26 Juni 2026. Untuk tahun ini, total ada delapan paket pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi industri di Kabupaten Pasuruan. Diantaranya, seperti forklift, las, operator CNC, teknik kelistrikan, tata rias serta pembuatan roti dan kue.

Selama mengikuti pelatihan, tambahnya, para peserta mendapatkan fasilitas mulai dari uang transport, BPJS Ketenagakerjaan, tas, seragam, sepatu dan uji kompetensi. “Total peserta ada 64 orang yang belum pernah mengikuti pelatihan dan sudah dinyatakan lolos seleksi assesment beberapa waktu lalu. Sebulan penuh dilatih sampai punya basic skill,” jelasnya.

Rakhmat menjelaskan bahwa tujuan digelarnya pelatihan PBK gelombang kedua, semata-mata untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, khususnya pencari kerja yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Sehingga, akan menjadi kompeten dan berdaya saing.

Baca juga :

“Selama 30 hari, para peserta akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman pelatihan ketenagakerjaan oleh intsruktur profesional. Dengan tujuan agar memiliki skill bagus ketika dinyatakan selesai pelatihan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Yudha berharap kepada seluruh peserta agar fokus mengikuti pelatihan mulai awal sampai selesai. Sehingga ketika mendapatkan sertifikat, para peserta setidaknya memiliki dokumen yang bisa dijadikan pegangan untuk melamar pekerjaan sesuai klasifikasinya.

“Gunakan waktu pelatihan dengan sungguh-sungguh dan kami harapkan menjadi calon tenaga kerja yang tidak hanya ahli, namun punya karakter dan integritas tinggi,” harapnya.

Dengan dilaksanakannya pelatihan PBK tahap kedua, setidaknya dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan serta mendorong terwujudnya link and match antara lembaga pelatihan dan dunia industri.

“Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan terus mendukung dan memfasilitasi upaya seluruh peserta pelatihan dalam meraih masa depan yang lebih baik,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Pernyataan Bupati Fawait itu, disampaikan saat memberi sambutan dalam kegiatan Penguatan Kemitraan Usaha Mikro yang digelar di Gedung Balai Serbaguna Kabupaten Jember, Senin (03/11/2025) tadi. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Kemitraan Usaha Mikro Terpadu (Kumitra), itu dihadiri langsung Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, Helvi Yuni Moraza.

“Angka kemiskinan ekstrem di Jember, salah satu tertinggi di Jawa Timur. Sepertinya, ini perlu ada pelatihan untuk calon pengusaha baru dari masyarakat miskin ekstrem dari usia produktif. Dan alhamdulillah, beliau langsung menjawab boleh Gus dan ini luar biasa,” kata Gus Fawait.

Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Kota Tembakau per Maret 2025 tercatat sebanyak 216,76 ribu jiwa atau 8,67 persen. Angka ini, menurun dari 224,77 ribu jiwa (9,01 persen) pada Maret 2024. Sementara angka ini, didasarkan pada pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan Jember, bukan kemiskinan ekstrem secara khusus.

Terkait kegiatan tersebut, Bupati Fawait mengapresiasi pihak kementerian. Dirinya menilai, acara tersebut bentuk dukungan konkret dari kementrian terhadap sektor UMKM di Jember.

“Kita bisa menyaksikan langsung ada langkah konkret dari pemerintah pusat bagaimana membina UMKM. Dimana UMKM disambungkan dengan usaha-usaha besar sehingga akan menjamin UMKM di Kabupaten Jember,” katanya.

Pemkab Jember sendiri, saat ini terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melakukan berbagai hal. Salah satu yang disebutkan Fawait adalah dengan pelatihan dan pemberian gerobak serta kemudahan mengakses permodalan.

Baca juga :

“Orangnya dilatih, kemudian kita akan berikan gerobak. Selanjutnya, pinjamannya (modal) kita dorong agar kemudian Pemkab memberikan subsidi terhadap bunga (pinjaman) UMKM,” sebutnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Jember mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,5 triliun untuk 32.949 debitur.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, mengatakan telah menyiapkan Program UMKM khusus pertanian. Alasannya, potensi yang tinggi di Jember adalah sektor pertanian.

Helvi juga mengakui, Bupati Jember dan Gubernur Jatim telah berdiskusi dengan pihaknya untuk mengurangi besarnya angka kemiskinan di Jember dengan memanfaatkan potensi alam Jember yang sangat kaya. “Pak Bupati meminta kepada kita bahwa pembinaan UMKM yang sudah jalan tetap kita upayakan pendampingan, pelatihan, kemitraan, pembiayaan bahkan legalitas usahanya,” katanya.

Wamen juga menjelaskan, bahwa Jember sendiri saat ini menjadi pilot project ekosistem pertanian. Bupati Jember disebutnya saat ini sedang melakukan pemetaan. “Tetapi jangan lupa generasi terus bertumbuh, ada generasi baru yang ingin berwirausaha. Pak Bupati minta pelatihan wirausaha muda, kita lakukan di Kabupaten Jember. Sekarang sudah jalan pembuatan pekerjaan ekosistem pertanian dan Jember salah satu pilot projeknya,” jelasnya.

Wamen UMKM pada kesempatan tersebut juga memperkenalkan Program Entrepreneur Hub untuk mendorong wirausaha muda di daerah. Program tersebut adalah sebuah program pelatihan dan penghubung antara UMKM dengan pembiayaan serta pasar.

“Nah agar UMKM kita naik kelas butuh pelatihan yang melibatkan perguruan tinggi dan universitas. Di Jember banyak universitas, kita akan bekerjasama. Kita akan membuat inkubator bisnis untuk melatih masyarakat yang ingin berwira usaha,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Disampaikan Wali Kota Aminuddin, bahwa pelatihan ini untuk memberikan edukasi tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dan ketentuan halal, menciptakan juru sembelih yang kompeten dan profesional. Termasuk, mendukung Program Sertifikasi Halal Nasional.

“Sungguh suatu pekerjaan mulia yang diampu bapak – ibu sekalian, karena apa? Karena apa yang dikerjakan bapak – ibu Juleha, menjadi syarat utama makanan halal yang kita konsumsi. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bahwa keberkahan dan rahmat Allah SWT tergantung apa yang kita makan,” ujarnya.

Lebih lanjut kepala daerah yang berprofesi sebagai dokter ini menjelaskan, di era modern seperti sekarang ini, kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya makanan halal semakin meningkat sehingga kebutuhan produk halal sangat besar. “Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, hingga saat ini hanya bisa menyediakan sekitar 12 persen produk halal. Sisanya atau justru 60 persen produk halal di dunia, dihasilkan oleh China sekalipun negara komunis. China paham betul bukan masalah halal atau haram saja produknya, tapi esensinya ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal),” jelasnya.

Baca juga :

Orang nomor satu di Pemerintahan Kota Probolinggo, ini menambahkan bahwa saat ini masyarakat dunia, sudah mengetahui kalau ada label halal berarti produknya aman dan sehat. Menjadi trade mark di dunia, bahwa memberikan keyakinan kepada konsumen kalau berlabel halal itu makanannya aman dan sehat.

“Jadi memang kita harus ke arah sana, ke depan bukan hanya rumah potong sapi saja yang bersertifikasi halal, tapi juga rumah potong unggas agar dipercepat sertifikasinya. Produk – produk halal juga dibutuhkan untuk bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG), kita juga sudah mempunyai sentra kuliner halal di Gladak Serang, serta pengolahan makanan di Ponpes – Ponpes, mendapat penghargaan dari Provinsi Jatim terkait Sentra Kuliner HAS (Halal, Aman, Sehat) dan masih banyak lagi yang akan terus kita kembangkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Probolinggo, Fitriawati, menyebut jika Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi di Kota Probolinggo sudah bersertifikasi halal. Sedangkan RPH Unggas, dalam proses pengujian BPJPH.

“RPH Ruminansia (Sapi) Kota Probolinggo saat ini sudah memiliki sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sejak tahun 2016. Sedangkan untuk RPH Unggas, telah sampai pada tahap audit final untuk pengujian sertifikat halalnya dari tim verifikasi BPJPH,” terangnya.

Pelatihan Juleha tahun 2025 sendiri, menghadirkan nara sumber Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin, Tim Halal Institute Jakarta, Widodo Wahyudi dan Mochamad Syakurinal. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan, Pj Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Kepala OPD terkait, hingga perwakilan MUI Kota Probolinggo. (kom/pro/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang muncul dalam Musrenbang tematik. Termasuk usulan dari DPRD Kota Malang.

“Kolam terpal ini solusi untuk keterbatasan lahan. Hasilnya tidak kalah dengan kolam permanen. Dengan pengelolaan baik, target Dasa Bakti sesuai Ngalam Idrek bisa tercapai,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, manfaat budidaya ikan air tawar tidak hanya sebatas peningkatan ekonomi. Namun, juga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

Baca juga :

“Ikan ini sumber protein yang bisa menekan angka stunting. Kalau masyarakat bisa mengelola sendiri, kebutuhan gizi tercukupi dan inflasi bisa ditekan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menambahkan bahwa tren produksi ikan di Kota Malang terus meningkat. Tahun 2023 tercatat 158,6 ribu ton, naik menjadi 160 ribu ton di tahun 2024.

“Baik dengan ember, kolam terpal maupun kolam tanah, semuanya berkembang cukup pesat. Targetnya tahun ini bisa lebih tinggi dari capaian 2024,” ujar Slamet.

Dengan dukungan anggaran pemerintah, pendampingan penyuluh, serta antusiasme masyarakat, budidaya ikan air tawar di Kota Malang diharapkan bisa jadi penopang ketahanan pangan perkotaan.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang juga menyalurkan bantuan kepada 103 pelaku budidaya ikan air tawar. Bantuan yang diberikan meliputi pakan ikan, kolam terpal, jaring ikan dan sejumlah item perpipaan. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Pesertanya ini berasal dari usulan Musrenbang, karena mereka ingin belajar pengelolaan sampah. Saya apresiasi, karena ini kesadaran masyarakat. Dengan pelatihan ini, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mengelola sampah dengan baik. Jadi, pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama mengurangi persoalan sampah,” kata Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa pengolahan sampah berbasis pemilahan organik dan anorganik serta penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi kunci penting. Sehingga, diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Sampah ini apabila kita kelola dengan baik, nantinya kesehatan kami akan terjaga dan jika dikelola dengan baik sampah menjadi berkah,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa volume sampah di Kota Malang rata-rata mencapai 730 ton per hari. Dari jumlah itu, sekitar 514-530 ton masuk ke TPA Supit Urang, sementara 200 ton sisanya dikelola di TPS3R, TPST, maupun TKD.

“Kegiatan ini lahir dari usulan masyarakat yang ingin mendapat pembinaan. Harapannya, sampah mulai diolah dari rumah tangga. Sampah organik bisa dimanfaatkan untuk kompos, sementara sampah anorganik bisa masuk ke bank sampah. Dengan begitu, tidak semua harus berakhir di TPS,” ujar Raymond.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa saat ini Kota Malang memiliki sekitar 300 unit bank sampah yang masih aktif. Selain membantu mengurangi timbunan sampah, keberadaan bank sampah juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Contohnya sampah plastik, kalau dikumpulkan di bank sampah bisa menghasilkan pendapatan. Kami juga ingin menghidupkan kembali komposting. Dengan begitu, sampah tidak sekadar dibuang, tapi bisa bermanfaat,” lanjutnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terus meningkat. Terlebih, Kota Malang pernah menjadi daerah percontohan pengelolaan sampah. “Kita juga libatkan yang senior sebagai narasumber, supaya pengalaman mereka bisa ditularkan. Targetnya, sampah yang masuk ke TPA Supit Urang bisa berkurang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, Nor Fuad Fauzi, mengatakan bahwa pelaksanaan pelatihan ini menggunakan alokasi dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan untuk peserta pelatihan, diikuti kurang lebih sekitar 50 peserta dengan waktu pelatihan selama lima hari. Sementara pelaksanaan, berlangsung mulai 8 September hingga sampai 12 September 2025.

“Mudah-mudahan melalui alokasi DBHCHT ini, pelatihan bisa terus kami lakukan. Sehingga, dari hasil pelatihan bisa membuat masyarakat Kabupaten Malang bekerja di perusahaan giling rokok,” kata Fuad.

Ditambahkannya, bahwa pelaksanaan pelatihan giling SKT ini, sudah berjalan secara berkelanjutan. Dan saat ini, sudah memasuki pelatihan tahap ke delapan.

Baca juga :

Masih menurut Fuad, hingga saat ini, tercatat sudah ada 350 peserta yang mengikuti pelatihan. Sementara secara keseluruhan, rata-rata telah diterima bekerja di berbagai perusahaan industri tembakau.

Bahkan ke depannya, ungkapnya, selain pelatihan giling, juga akan ada pelatihan manajemen untuk meningkatkan performasi industri tembakau di Kabupaten Malang. Tentunya, pelatihan ini akan terus dievaluasi agar semakin menambah manfaat untuk masyarakat Kabupaten Malang.

Sementara itu, Kepala Bagian SDM PT Gudang Baru Berkah, Fariz Ash Siddiq, mengaku sangat menyambut baik dengan adanya pelatihan yang dilakukan Disperindag Kabupaten Malang. Bahkan, pihaknya sebagai perusahaan rokok, merasa terbantu dengan adanya fasilitasi dari pemerintah daerah.

“Sebab, seiring meningkatnya jumlah industri tembakau di Kabupaten Malang, maka itu memperbesar kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut,” ujarnya.

Ditambahkannya, dari data yang ada, pada tahun 2024 terdapat 102 industri. Sementara per Maret 2025, jumlahnya meningkat menjadi 112 industri. “Alhamdulillah kami dapat kuota kurang lebih 50 orang. Ini pelatihan produktivitas penggilingan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Jadi, ini benar-benar yang kami butuhkan. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi kami,” paparnya. (sit/adv)

‎Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Fuad Fauzi, mengatakan bahwa pelatihan giling rokok yang dilakukan adalah merupakan kegiatan lanjutan atau tahap yang ke tujuh. Yang mana untuk pelaksanaan, diikuti sekitar 50 peserta.

‎”Hingga hari ini atau pelatihan yang ke tujuh ini, sudah ada sekitar 350 peserta yang kita latih untuk pelatihan gilingan sigaret kretek,” kata Fuad.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) di Kabupaten Malang, terus berkembang. Karenanya, ini akan terus menyerap banyak tenaga kerja, terutama pegawai di produksi giling rokok.

Karenanya, lanjut Fuad, melalui pelatihan yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan peningkatan keterampilan produksi dari sumber daya manusia IHT di Kabupaten Malang. “Jadi pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas dari pekerja, yang saat ini menjadi tenaga magang di beberapa perusahaan rokok. Mengingat, di lapangan sekarang banyak kekurangan tenaga linting,” ujarnya.

‎Sesuai data dari Kantor Bea Cukai, ungkap Fuad, kebutuhan tenaga linting ada sekitar 7000 orang, untuk di Kabupaten Malang. Namun saat ini, pihaknya baru bisa melatih sekitar 500 orang. Sedangkan, Disperindag sendiri memiliki kewenangan untuk membina industri-industri tembakau.

“Kita telah melakukan pelatihan hingga peningkatan kapasitas. Mudah-mudahan ke depan, itu bisa kita tingkatkan lagi. Sementara untuk kegiatan ini, itu akan dilakukan selama lima hari dan setiap hari akan kita lakukan evaluasi. Adapun targetnya, yaitu peserta akan mampu melinting hingga seribu rokok,” ungkapnya. (sit/adv)