Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Pasuruan, Rakhmat Syarifudin, menjelaskan bahwa pelatihan itu akan dilaksanakan selama sebulan penuh, terhitung 18 Mei hingga 26 Juni 2026. Untuk tahun ini, total ada delapan paket pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan pasar kerja dan potensi industri di Kabupaten Pasuruan. Diantaranya, seperti forklift, las, operator CNC, teknik kelistrikan, tata rias serta pembuatan roti dan kue.

Selama mengikuti pelatihan, tambahnya, para peserta mendapatkan fasilitas mulai dari uang transport, BPJS Ketenagakerjaan, tas, seragam, sepatu dan uji kompetensi. “Total peserta ada 64 orang yang belum pernah mengikuti pelatihan dan sudah dinyatakan lolos seleksi assesment beberapa waktu lalu. Sebulan penuh dilatih sampai punya basic skill,” jelasnya.

Rakhmat menjelaskan bahwa tujuan digelarnya pelatihan PBK gelombang kedua, semata-mata untuk meningkatkan kualitas dan kompetensi tenaga kerja, khususnya pencari kerja yang berasal dari Kabupaten Pasuruan. Sehingga, akan menjadi kompeten dan berdaya saing.

Baca juga :

“Selama 30 hari, para peserta akan mendapatkan banyak ilmu dan pengalaman pelatihan ketenagakerjaan oleh intsruktur profesional. Dengan tujuan agar memiliki skill bagus ketika dinyatakan selesai pelatihan,” imbuhnya.

Sementara itu, Sekda Yudha berharap kepada seluruh peserta agar fokus mengikuti pelatihan mulai awal sampai selesai. Sehingga ketika mendapatkan sertifikat, para peserta setidaknya memiliki dokumen yang bisa dijadikan pegangan untuk melamar pekerjaan sesuai klasifikasinya.

“Gunakan waktu pelatihan dengan sungguh-sungguh dan kami harapkan menjadi calon tenaga kerja yang tidak hanya ahli, namun punya karakter dan integritas tinggi,” harapnya.

Dengan dilaksanakannya pelatihan PBK tahap kedua, setidaknya dapat mengurangi tingkat pengangguran terbuka (TPT) Kabupaten Pasuruan serta mendorong terwujudnya link and match antara lembaga pelatihan dan dunia industri.

“Pemerintah Kabupaten Pasuruan akan terus mendukung dan memfasilitasi upaya seluruh peserta pelatihan dalam meraih masa depan yang lebih baik,” tambahnya. (kom/puj/gie)

Pernyataan Bupati Fawait itu, disampaikan saat memberi sambutan dalam kegiatan Penguatan Kemitraan Usaha Mikro yang digelar di Gedung Balai Serbaguna Kabupaten Jember, Senin (03/11/2025) tadi. Kegiatan yang merupakan bagian dari Program Kemitraan Usaha Mikro Terpadu (Kumitra), itu dihadiri langsung Wakil Menteri Koperasi dan UMKM, Helvi Yuni Moraza.

“Angka kemiskinan ekstrem di Jember, salah satu tertinggi di Jawa Timur. Sepertinya, ini perlu ada pelatihan untuk calon pengusaha baru dari masyarakat miskin ekstrem dari usia produktif. Dan alhamdulillah, beliau langsung menjawab boleh Gus dan ini luar biasa,” kata Gus Fawait.

Berdasarkan data BPS, jumlah warga miskin di Kota Tembakau per Maret 2025 tercatat sebanyak 216,76 ribu jiwa atau 8,67 persen. Angka ini, menurun dari 224,77 ribu jiwa (9,01 persen) pada Maret 2024. Sementara angka ini, didasarkan pada pengeluaran per kapita di bawah garis kemiskinan Jember, bukan kemiskinan ekstrem secara khusus.

Terkait kegiatan tersebut, Bupati Fawait mengapresiasi pihak kementerian. Dirinya menilai, acara tersebut bentuk dukungan konkret dari kementrian terhadap sektor UMKM di Jember.

“Kita bisa menyaksikan langsung ada langkah konkret dari pemerintah pusat bagaimana membina UMKM. Dimana UMKM disambungkan dengan usaha-usaha besar sehingga akan menjamin UMKM di Kabupaten Jember,” katanya.

Pemkab Jember sendiri, saat ini terus berupaya untuk mengurangi angka kemiskinan dengan melakukan berbagai hal. Salah satu yang disebutkan Fawait adalah dengan pelatihan dan pemberian gerobak serta kemudahan mengakses permodalan.

Baca juga :

“Orangnya dilatih, kemudian kita akan berikan gerobak. Selanjutnya, pinjamannya (modal) kita dorong agar kemudian Pemkab memberikan subsidi terhadap bunga (pinjaman) UMKM,” sebutnya.

Sebagai informasi, Kabupaten Jember mencatat penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar Rp1,5 triliun untuk 32.949 debitur.

Sementara itu, Wakil Menteri UMKM, Helvi Yuni Moraza, mengatakan telah menyiapkan Program UMKM khusus pertanian. Alasannya, potensi yang tinggi di Jember adalah sektor pertanian.

Helvi juga mengakui, Bupati Jember dan Gubernur Jatim telah berdiskusi dengan pihaknya untuk mengurangi besarnya angka kemiskinan di Jember dengan memanfaatkan potensi alam Jember yang sangat kaya. “Pak Bupati meminta kepada kita bahwa pembinaan UMKM yang sudah jalan tetap kita upayakan pendampingan, pelatihan, kemitraan, pembiayaan bahkan legalitas usahanya,” katanya.

Wamen juga menjelaskan, bahwa Jember sendiri saat ini menjadi pilot project ekosistem pertanian. Bupati Jember disebutnya saat ini sedang melakukan pemetaan. “Tetapi jangan lupa generasi terus bertumbuh, ada generasi baru yang ingin berwirausaha. Pak Bupati minta pelatihan wirausaha muda, kita lakukan di Kabupaten Jember. Sekarang sudah jalan pembuatan pekerjaan ekosistem pertanian dan Jember salah satu pilot projeknya,” jelasnya.

Wamen UMKM pada kesempatan tersebut juga memperkenalkan Program Entrepreneur Hub untuk mendorong wirausaha muda di daerah. Program tersebut adalah sebuah program pelatihan dan penghubung antara UMKM dengan pembiayaan serta pasar.

“Nah agar UMKM kita naik kelas butuh pelatihan yang melibatkan perguruan tinggi dan universitas. Di Jember banyak universitas, kita akan bekerjasama. Kita akan membuat inkubator bisnis untuk melatih masyarakat yang ingin berwira usaha,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Disampaikan Wali Kota Aminuddin, bahwa pelatihan ini untuk memberikan edukasi tata cara penyembelihan hewan sesuai syariat Islam dan ketentuan halal, menciptakan juru sembelih yang kompeten dan profesional. Termasuk, mendukung Program Sertifikasi Halal Nasional.

“Sungguh suatu pekerjaan mulia yang diampu bapak – ibu sekalian, karena apa? Karena apa yang dikerjakan bapak – ibu Juleha, menjadi syarat utama makanan halal yang kita konsumsi. Seperti yang dikatakan Nabi Muhammad SAW, bahwa keberkahan dan rahmat Allah SWT tergantung apa yang kita makan,” ujarnya.

Lebih lanjut kepala daerah yang berprofesi sebagai dokter ini menjelaskan, di era modern seperti sekarang ini, kesadaran masyarakat dunia tentang pentingnya makanan halal semakin meningkat sehingga kebutuhan produk halal sangat besar. “Indonesia sebagai negara Muslim terbesar di dunia, hingga saat ini hanya bisa menyediakan sekitar 12 persen produk halal. Sisanya atau justru 60 persen produk halal di dunia, dihasilkan oleh China sekalipun negara komunis. China paham betul bukan masalah halal atau haram saja produknya, tapi esensinya ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal),” jelasnya.

Baca juga :

Orang nomor satu di Pemerintahan Kota Probolinggo, ini menambahkan bahwa saat ini masyarakat dunia, sudah mengetahui kalau ada label halal berarti produknya aman dan sehat. Menjadi trade mark di dunia, bahwa memberikan keyakinan kepada konsumen kalau berlabel halal itu makanannya aman dan sehat.

“Jadi memang kita harus ke arah sana, ke depan bukan hanya rumah potong sapi saja yang bersertifikasi halal, tapi juga rumah potong unggas agar dipercepat sertifikasinya. Produk – produk halal juga dibutuhkan untuk bahan baku Makan Bergizi Gratis (MBG), kita juga sudah mempunyai sentra kuliner halal di Gladak Serang, serta pengolahan makanan di Ponpes – Ponpes, mendapat penghargaan dari Provinsi Jatim terkait Sentra Kuliner HAS (Halal, Aman, Sehat) dan masih banyak lagi yang akan terus kita kembangkan,” imbuhnya.

Sementara itu, Kepala DKPPP Kota Probolinggo, Fitriawati, menyebut jika Rumah Potong Hewan (RPH) Sapi di Kota Probolinggo sudah bersertifikasi halal. Sedangkan RPH Unggas, dalam proses pengujian BPJPH.

“RPH Ruminansia (Sapi) Kota Probolinggo saat ini sudah memiliki sertifikasi halal dari BPJPH (Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal) sejak tahun 2016. Sedangkan untuk RPH Unggas, telah sampai pada tahap audit final untuk pengujian sertifikat halalnya dari tim verifikasi BPJPH,” terangnya.

Pelatihan Juleha tahun 2025 sendiri, menghadirkan nara sumber Ketua Komisi II DPRD Kota Probolinggo, Riyadlus Sholihin, Tim Halal Institute Jakarta, Widodo Wahyudi dan Mochamad Syakurinal. Turut hadir dalam pembukaan kegiatan, Pj Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Kepala OPD terkait, hingga perwakilan MUI Kota Probolinggo. (kom/pro/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pelatihan tersebut merupakan aspirasi masyarakat yang muncul dalam Musrenbang tematik. Termasuk usulan dari DPRD Kota Malang.

“Kolam terpal ini solusi untuk keterbatasan lahan. Hasilnya tidak kalah dengan kolam permanen. Dengan pengelolaan baik, target Dasa Bakti sesuai Ngalam Idrek bisa tercapai,” kata Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, manfaat budidaya ikan air tawar tidak hanya sebatas peningkatan ekonomi. Namun, juga bisa membantu memenuhi kebutuhan gizi keluarga.

Baca juga :

“Ikan ini sumber protein yang bisa menekan angka stunting. Kalau masyarakat bisa mengelola sendiri, kebutuhan gizi tercukupi dan inflasi bisa ditekan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dispangtan Kota Malang, Slamet Husnan, menambahkan bahwa tren produksi ikan di Kota Malang terus meningkat. Tahun 2023 tercatat 158,6 ribu ton, naik menjadi 160 ribu ton di tahun 2024.

“Baik dengan ember, kolam terpal maupun kolam tanah, semuanya berkembang cukup pesat. Targetnya tahun ini bisa lebih tinggi dari capaian 2024,” ujar Slamet.

Dengan dukungan anggaran pemerintah, pendampingan penyuluh, serta antusiasme masyarakat, budidaya ikan air tawar di Kota Malang diharapkan bisa jadi penopang ketahanan pangan perkotaan.

Sebagai informasi, dalam kegiatan tersebut, Pemkot Malang juga menyalurkan bantuan kepada 103 pelaku budidaya ikan air tawar. Bantuan yang diberikan meliputi pakan ikan, kolam terpal, jaring ikan dan sejumlah item perpipaan. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa antusiasme masyarakat untuk mengikuti pelatihan tersebut patut diapresiasi. Menurutnya, pengelolaan sampah tidak bisa hanya mengandalkan pemerintah, melainkan harus menjadi tanggung jawab bersama.

“Pesertanya ini berasal dari usulan Musrenbang, karena mereka ingin belajar pengelolaan sampah. Saya apresiasi, karena ini kesadaran masyarakat. Dengan pelatihan ini, mereka akan tahu apa yang harus dilakukan untuk mengelola sampah dengan baik. Jadi, pemerintah dan masyarakat bisa bersama-sama mengurangi persoalan sampah,” kata Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa pengolahan sampah berbasis pemilahan organik dan anorganik serta penerapan konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) menjadi kunci penting. Sehingga, diharapkan dapat mengurangi timbunan sampah yang dibuang ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

“Sampah ini apabila kita kelola dengan baik, nantinya kesehatan kami akan terjaga dan jika dikelola dengan baik sampah menjadi berkah,” tambahnya.

Baca juga :

Sementara itu, Plh Kepala DLH Kota Malang, Gamaliel Raymond Hatigoran Matondang, menyampaikan bahwa volume sampah di Kota Malang rata-rata mencapai 730 ton per hari. Dari jumlah itu, sekitar 514-530 ton masuk ke TPA Supit Urang, sementara 200 ton sisanya dikelola di TPS3R, TPST, maupun TKD.

“Kegiatan ini lahir dari usulan masyarakat yang ingin mendapat pembinaan. Harapannya, sampah mulai diolah dari rumah tangga. Sampah organik bisa dimanfaatkan untuk kompos, sementara sampah anorganik bisa masuk ke bank sampah. Dengan begitu, tidak semua harus berakhir di TPS,” ujar Raymond.

Dirinya juga menyampaikan, bahwa saat ini Kota Malang memiliki sekitar 300 unit bank sampah yang masih aktif. Selain membantu mengurangi timbunan sampah, keberadaan bank sampah juga bisa memberikan nilai ekonomi bagi masyarakat.

“Contohnya sampah plastik, kalau dikumpulkan di bank sampah bisa menghasilkan pendapatan. Kami juga ingin menghidupkan kembali komposting. Dengan begitu, sampah tidak sekadar dibuang, tapi bisa bermanfaat,” lanjutnya.

Melalui kegiatan tersebut, diharapkan kesadaran masyarakat terus meningkat. Terlebih, Kota Malang pernah menjadi daerah percontohan pengelolaan sampah. “Kita juga libatkan yang senior sebagai narasumber, supaya pengalaman mereka bisa ditularkan. Targetnya, sampah yang masuk ke TPA Supit Urang bisa berkurang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Malang, Nor Fuad Fauzi, mengatakan bahwa pelaksanaan pelatihan ini menggunakan alokasi dari Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), untuk Bidang Kesejahteraan Masyarakat. Sedangkan untuk peserta pelatihan, diikuti kurang lebih sekitar 50 peserta dengan waktu pelatihan selama lima hari. Sementara pelaksanaan, berlangsung mulai 8 September hingga sampai 12 September 2025.

“Mudah-mudahan melalui alokasi DBHCHT ini, pelatihan bisa terus kami lakukan. Sehingga, dari hasil pelatihan bisa membuat masyarakat Kabupaten Malang bekerja di perusahaan giling rokok,” kata Fuad.

Ditambahkannya, bahwa pelaksanaan pelatihan giling SKT ini, sudah berjalan secara berkelanjutan. Dan saat ini, sudah memasuki pelatihan tahap ke delapan.

Baca juga :

Masih menurut Fuad, hingga saat ini, tercatat sudah ada 350 peserta yang mengikuti pelatihan. Sementara secara keseluruhan, rata-rata telah diterima bekerja di berbagai perusahaan industri tembakau.

Bahkan ke depannya, ungkapnya, selain pelatihan giling, juga akan ada pelatihan manajemen untuk meningkatkan performasi industri tembakau di Kabupaten Malang. Tentunya, pelatihan ini akan terus dievaluasi agar semakin menambah manfaat untuk masyarakat Kabupaten Malang.

Sementara itu, Kepala Bagian SDM PT Gudang Baru Berkah, Fariz Ash Siddiq, mengaku sangat menyambut baik dengan adanya pelatihan yang dilakukan Disperindag Kabupaten Malang. Bahkan, pihaknya sebagai perusahaan rokok, merasa terbantu dengan adanya fasilitasi dari pemerintah daerah.

“Sebab, seiring meningkatnya jumlah industri tembakau di Kabupaten Malang, maka itu memperbesar kebutuhan tenaga kerja di sektor tersebut,” ujarnya.

Ditambahkannya, dari data yang ada, pada tahun 2024 terdapat 102 industri. Sementara per Maret 2025, jumlahnya meningkat menjadi 112 industri. “Alhamdulillah kami dapat kuota kurang lebih 50 orang. Ini pelatihan produktivitas penggilingan Sigaret Kretek Tangan (SKT). Jadi, ini benar-benar yang kami butuhkan. Pemerintah hadir untuk memfasilitasi kami,” paparnya. (sit/adv)

‎Kepala Disperindag Kabupaten Malang, Fuad Fauzi, mengatakan bahwa pelatihan giling rokok yang dilakukan adalah merupakan kegiatan lanjutan atau tahap yang ke tujuh. Yang mana untuk pelaksanaan, diikuti sekitar 50 peserta.

‎”Hingga hari ini atau pelatihan yang ke tujuh ini, sudah ada sekitar 350 peserta yang kita latih untuk pelatihan gilingan sigaret kretek,” kata Fuad.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa pertumbuhan industri hasil tembakau (IHT) di Kabupaten Malang, terus berkembang. Karenanya, ini akan terus menyerap banyak tenaga kerja, terutama pegawai di produksi giling rokok.

Karenanya, lanjut Fuad, melalui pelatihan yang dilakukan, diharapkan mampu memberikan peningkatan keterampilan produksi dari sumber daya manusia IHT di Kabupaten Malang. “Jadi pelatihan ini untuk meningkatkan kapasitas dari pekerja, yang saat ini menjadi tenaga magang di beberapa perusahaan rokok. Mengingat, di lapangan sekarang banyak kekurangan tenaga linting,” ujarnya.

‎Sesuai data dari Kantor Bea Cukai, ungkap Fuad, kebutuhan tenaga linting ada sekitar 7000 orang, untuk di Kabupaten Malang. Namun saat ini, pihaknya baru bisa melatih sekitar 500 orang. Sedangkan, Disperindag sendiri memiliki kewenangan untuk membina industri-industri tembakau.

“Kita telah melakukan pelatihan hingga peningkatan kapasitas. Mudah-mudahan ke depan, itu bisa kita tingkatkan lagi. Sementara untuk kegiatan ini, itu akan dilakukan selama lima hari dan setiap hari akan kita lakukan evaluasi. Adapun targetnya, yaitu peserta akan mampu melinting hingga seribu rokok,” ungkapnya. (sit/adv)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, dalam sambutannya menyampaikan bahwa sosialisasi tersebut penting untuk dilakukan. Terlebih, keterlibatan aktif masyarakat menjadi kunci dalam upaya penanganan bencana.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri tanpa kesadaran masyarakat. Saya selalu hadir untuk sosialisasi seperti ini karena mereka adalah perwakilan kelurahan. Saya tekankan pentingnya menjaga saluran drainase. Kalau hanya pemerintah yang bergerak, tidak akan optimal. Harus ada kerja bakti rutin,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa kesadaran masyarakat menjaga kebersihan saluran air merupakan langkah nyata meminimalisir potensi banjir. Namun, Wali Kota Wahyu juga menyoroti adanya potensi banjir kiriman dari daerah lain di Malang Raya.

“Kami sudah koordinasi dengan Kementerian ATR dan Bu Gubernur. Kalau daerah sekitar tidak menjaga tata ruangnya, Kota Malang tetap akan terdampak. Karena itu, perlu kerja sama tiga daerah di Malang Raya baik itu Kabupaten Malang maun dengan Kota Batu, bahkan kami usulkan masuk Proyek Strategis Nasional (PSN),” jelasnya.

Baca juga :

Selain banjir, Pemkot Malang juga memastikan inklusivitas dalam pelatihan. Wali Kota Wahyu juga menegaskan, bahwa penyandang disabilitas perlu diberi pemahaman sejak dini tentang prosedur keselamatan agar mampu melindungi diri maupun menyampaikan informasi kepada komunitasnya.

“Karena kalau terjadi sesuatu, apabila mereka tidak paham akan sulit memberikan pengertian. Sehingga diikutkan mulai dari sekarang ini supaya mereka akan tahu ada hal-hal apa saja yang harus dilakukan,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Pelaksana (Kalaksa) BPBD Kota Malang, Prayitno, menyampaikan bahwa dalam pelatihan kali ini untuk memitigasi dan meningkatkan keterlibatan aktif masyarakat. Baik itu memberi laporan titik kerawanan bencana yang sulit dilalui.

“Misalnya di Kedungkandang, pernah terendam 300 rumah. Untuk simulasinya akan kami upayakan di tempat-tempat yang rawan terjadi bencana,” ujar Prayitno.

Lebih lanjut, ke depan BPBD Kota Malang menargetkan akan melibatkan hingga 1.800 orang dalam pelatihan. Kemudian, nantinya untuk simulasi kebencanaan akan dilaksanakan secara langsung di tempat-tempat yang rawan terjadi bencana.

“Masyarakat minta pelatihannya dilakukan langsung di lokasi. Dengan begitu, simulasi jalur evakuasi, titik pengungsian, hingga lokasi pengumpulan bisa benar-benar dirasakan seperti kondisi nyata,” imbuh Prayitno. (pro/rsy/sit)

Plt Kepala Dinas Tenaga Kerja (Kadisnaker) Kabupaten Malang, Yudhi Hindharto, menjelaskan bahwa RKP tambahan sebesar sekitar Rp 2 miliar, dalam pemanfaatan akan digunakan untuk peruntukan yang sama, yakni dalam bidang kesejahteraan masyarakat. Adapun sasaran yang disiapkan, yaitu mencakup tiga jenis pelatihan dan 10 kegiatan. Tiga jenis itu, yakni mulai pelatihan Babershop, Barista dan Digital Marketing.

“Untuk sistem pelatihan yang dilakukan, nantinya sesuai dengan ketentuan yang ada. Seperti untuk peserta, melibatkan tenaga buruh rokok, petani tembakau dan petani cengkeh, hingga warga Kabupaten Malang. Sedangkan usia peserta, antara 18 tahun hingga 40 tahun dan tetap melibatkan balai latihan kerja (BLK),” terang Yudhi, Rabu (13/08/2025) tadi.

Secara keseluruhan, tambah Yudhi, untuk peserta pelatihan yang dijangkau dinas adalah mencapai angka 921 peserta. Tentunya, dengan beragam jenis pelatihan yang sudah disesuaikan dan bermacam kegiatan.

Baca juga :

“Dari satu jenis pelatihan, itu ada beragam jenis kegiatan yang disiapkan. Sehingga, tidak hanya teori dan praktek saja yang diberikan. Namun, seusai pelatihan juga dilakukan monitoring terhadap peserta,” tambahnya.

Terkait rencana pelaksanaan pelatihan dari RKP, Yudhi mengurai, bahwa sekarang tengah dilakukan beberapa tahapan. Ketika tahapan dan semuanya siap, maka proses pelatihan akan langsung digulirkan.

“Harapannya, tentu lebih cepat akan lebih bagus. Namun, karena semua ada tahapannya, maka harus dilalui dahulu satu persatu. Sehingga, semoga pada Oktober 2025, semua sudah siap dan bisa dijalankan sesuai dengan ketentuan,” imbuhnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, pada semester awal pengalokasian DBHCHT 2025 untuk bidang kesejahteraan masyarakat, Disnaker menerima alokasi senilai Rp 8,433 miliar. Dari anggaran itu, teralokasi untuk dua kegiatan. Yakni, pelatihan dengan anggaran sekitar Rp 8 miliar, sementara sisanya atau sekitar Rp 433 juta, untuk BPJS Ketenagakerjaan. (sit/adv)