Bertempat di Kantor Desa Balung, Kecamatan Kendit, Kabupaten Situbondo mendapat giliran dilaksanakannya kegiatan penyuntikan Vaksin Covid-19 (Sinovac) tahap I terhadap pelayan Publik kader Posyandu dan Lansia Desa Balung, Kecamatan Kendit, dengan penanggung jawab dr Dewi diikuti 12 orang tim vaksinator.

Baca Juga:

• DPRD Situbondo Ikuti Gelaran Bimtek Penguatan Perda dan Reformasi Birokrasi di Surabaya
• DPRD Situbondo Rapat Paripurna Penandatanganan Berita Acara Persetujuan Empat Raperda
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon

Kegiatan tersebut di hadiri diantaranya, Kepala UPT Puskesmas Kendit, Hj Lilik Maria Ulfa, Kapolsek Kendit, AKP Sumiyatno, Bati Bakti TNI Koramil 0823/06 Kendit, Serma Achmad Fadli Amd Kep, Kades Sawari beserta perangkat desa, Koordinator vaksinasi, Bidan Aidi Rozina AMD Keb serta Petugas pelayanan Vaksinasi, Bati Bakti TNI, Serma Achmad Fadli Amd Kep, Khosairi, Siti Jumaida, Ayu Lestari, Srika, Hari P dan Yati.

Dijelaskan oleh Serma Achmad Fadli Amd Kep, perserta vaksinasi harus mengikuti apa yang sudah menjadi aturan vaksinasi seperti registrasi/pendaftaran dimulai dengan alur pelayanan vaksinasi Covid-19 yang meliputi, meja 1 pendaftaran dan Verifikasi, meja 2 format skrining, meja 3 Vaksinasi Covid-19 dan meja 4 pencatatan dan Observasi selama 15 menit untuk memonitor kemungkinan kejadian ikutan pasca Imunasi (KIPI).

Serma Achmad Fadli Amd Kep, menambahkan bahwa penyuntikan Vaksin Covid-19 (Sinovac) terhadap Lansia Desa Balung, Kecamatan Kendit dengan jumlah peserta yang hadir 256 orang dengan rincian, masyarakat rentan 57 orang, lansia 94 orang dan yang melaksanakan Vaksin 151 orang yang tidak bisa di Vaksin 105 orang dikarenakan beberapa kendala antara lain tensi tinggi 86 orang, ISPA 8 orang, serta Gula Darah tinggi  11 orang,” terangnya. Adapun jumlah vaksin yang berada di Gudang Obat Puskesmas Kendit jumlah 43 Vial terpakai 15 vial dan Sisa 28 vial. (her/ed2)

“Jadi untuk sasaran OPD ini ditargetkan 1800 dan karena waktunya hanya 3 hari jadi kami targetkan sehari bisa 600 orang yang mendapatkan vaksin tahap pertama. Jadi ini memang kami rencanakan vaksin massal karena di puri kapasitasnya besar. Kami bagi menjadi 6 tim dan setiap tim ada 8 orang yang bertugas,” jelas Plt. Kepala Dinas Kesehatan P2KB, dr. NH Hidayati.

Pelaksanaan vaksin ini juga dipantau langsung oleh Wali Kota, Habib Hadi Zainal Abidin dan Forkopimda Kota Probolinggo. Nampak Wali Kota memeriksa langsung per meja dan para petugasnya ditanyai tentang vaksi di lingkungan pemerintahan, walikota berharap individu yang akan divaksin untuk jujur menjawab semua pertanyaan yang diberikan petugas.

Baca Juga : Pencanangan Gerakan Santri Bermasker oleh Kapolda Jatim, Disambut Antusias Muspida Probolinggo Kota

“Harus jujur ya, ada penyakit bawaan atau yang wanita lagi hamil, semua harus diungkapkan kepada petugas. Karena vaksin ini aman, saya juga divaksin kemarin tidak ada efek apa-apa, tapi kalau tidak jujur takutnya ada efek yang ditimbulkan,” pinta Habib Hadi.

Tampak hadir dalam acara tersebut yaitu Kepala Diskominfo Kota Probolinggo, Aman Suryaman. Dia mengatakan, bahwa vaksinasi merupakan program pemerintah yang harus diikuti oleh seluruh pegawai untuk melindungi diri kita bersama, apalagi ASN yang hampir setiap hari berhubungan dengan pelayanan publik sehingga perlu dilindungi dengan vaksin.

“Alhamdulillah saya lolos uji skrining. Saya harap semua untuk pegawai khususnya yang intern yaitu Diskominfo, harus siap melaksanakan vaksin karena ini untuk kebaikan bersama dan harus tetap melaksanakan protokol kesehatan,” tambah Aman.

Sementara itu sampai pada pukul 15.00 WIB sudah ada 500 pegawai yang sudah mendaftar dan mendapat nomor antrian untuk selanjutnya di verifikasi data, skrining kemudian penyuntikan vaksin. (geo/ed2)

“Tadi ada beberapa calon penerima yang tidak jadi divaksin. Karena mereka penyintas dan belum 3 bulan sembuh, kalau tidak salah ada yang masih 1 bulan. Jadi mau tidak mau vaksinasinya harus ditunda,” terang Kepala Puskesmas Arjuno, dr Ida Megawati.

Selain penyintas yang belum genap 3 bulan sembuh dari Covid-19, ada beberapa ASN yang gagal vaksin hari ini di Puskesmas Arjuno. Dikarenakan sedang program hamil (promil), maupun miliki tekanan darah tinggi.

“Hari ini total 49 yang hadir untuk vaksinasi. Tapi 20 tidak lolos screening di meja 2,” tambahnya.

Baca Juga : Sutiaji Perintahkan Fokus Tekan Angka Pengangguran Dalam Renja Disnaker PMPTSP

Padahal diakui dr Ida, pihaknya menargetkan bisa memvaksin 100 hingga 125 petugas pelayan publik hingga Jumat nanti. Pasalnya, sasaran vaksinasi Puskesmas Arjuno sebanyak 280 petugas pelayanan publik dari lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Malang di bagian Umum, Kesra, Hukum, Humas, Perekonomian dan Modal.

“Sebenarnya kami targetkan paling tidak hari ini harus 100 ya, besok 100, sisanya hari Jumat 80. Tapi juga tergantung dari mereka sendiri, mungkin ada yang sedang dinas luar atau jadwal padat,” imbuhnya.

Untuk vaksinator yang siap di Puskesmas Arjuno sebanyak 10 orang. Dimana 5 tenaga kesehatan (nakes) sudah ikuti pelatihan yang diberikan oleh Balai Pelatihan Kesehatan (Bapelkes), sedangkan 5 lainnya mengikuti On Job Training (OJT).

“Jadi tahap pertama dulu pelatihan dari Bapelkes ada saya sebagai kepala puskesmas, koordinator imunisasi, 1 dokter, 1 perawat, dan 1 bidan. Kemudian 5 vaksinator lainnya itu kami melakukan OJT ya kepada teman-teman disini,” tambahnya.

Selain itu dirinya menuturkan bahwa meski biasanya jam pelayanan di Puskesmas Arjuno hanya sampai pukul 13.00 WIB, untuk periode vaksinasi ini akan buka hingga 14.00 WIB. (cw1/ed2)

Didampingi Wabup Irwan Bachtiar Rahmat, Bupati Salwa mengatakan, setelah selesai melaksanakan ibadah puasa Ramadan 2019, hendaknya seluruh ASN Pemkab Bondowoso mempunyai semangat bekerja yang baru dan membersihkan hati dengan saling bermaaf-maafan. ”Karena, dengan hati dan pikiran yang bersih, akan menciptakan semangat positif,” katanya.

Dengan begitu, tambah Bupati Salwa, ASN bisa berpikir positif dan mempunyai semangat kerja baru kembali ke fitrahnya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

”Oleh karena itu, saya mengajak seluruh ASN Pemkab Bondowoso menjadikan idul Fitri, ini sebagai momentum untuk lebih bekerja ikhlas sebagai pelayan publik,” ujarnya.

Acara halalbihalal Bupati Salwa dan Wabup Irwan dengan ASN pemkab, ini juga dihadiri para pejabat Forkopimda. Diantaranya, Kapolres AKBP Febriansyah, Dandim 0822 Letkol Inf Tarmuji, Ketua DPRD Tohari, Kepala Kejari, dan Ketua PN. Mereka saling bersalaman dan bermaaf-maafan dengan seluruh ASN pemkab.

”Tidak berbeda dengan bapak bupati, saya juga berharap Idul Fitri ini menjadi ASN Pemkab Bondowoso kembali ke jati dirinya sebagai pelayan publik yang bekerja ikhlas, disiplin, dan penuh semangat,” tambah Wabup Irwan.(ido/yan)

 
Memontum Kota Malang — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) berpesan supaya anggota DPRD di Jatim khususnya untuk terus memprioritaskan serta menajamkan pelayanan publik. Sebab, dari pelayanan tersebut menunjukkan indeks persepsi korupsi. Hal itu disampaikan langsung oleh Guntur Kusmeiyanto Ketua Satgas Bidang Politik Deputi Pencegahan KPK.

Menurut Guntur, beberapa waktu lalu ada salah satu Partai di Jatim yang mengundang KPK untuk menjadi narasumber terkait upaya -upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di sektor politik. Dirinya mengaku memberikan pemaparan tentang tata kelola pemerintahan yang baik.

“Inti yang kami jelaskan yaitu bagaimana melalukan upaya tata kelola pemerintahan yang baik sampai pertanggungjawaban APBD. Mulai manual hingga berbasi elektornik, ” jelas Guntur Minggu (1/4/2018) kepada Memo X melalui pesan singkat.

Banyak program KPK, lanjut Guntur untuk mencegah praktek korupsi seperti melakukan program-program pencegahan khususnya koordinasi dan supervisi di 34 provinsi.

Menurutnya jika bisa terwujud pada akhirnya anggaran bisa terbuka, transparan dan akuntabel.

” Karena mau tidak mau, sadar atau tidak sadar, upaya-upaya perbaikan pelayanan publik itu yang mencerminkan indeks persepsi korupsi,” papar dia.

Melalui anggota dewan (DPR/DPRD) dipastikan bisa lahir regulasi kebijakan yang menutup celah untuk melakukan tindak pidana korupsi. Melihat kondisi yang ada, kata dia, modus operandi korupsi seperti deret ukur. Sementara upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi seperti deret hitung.

Untuk itu, dia berharap, legislator turut serta dalam pencegahan korupsi melalui produk legislasi yang dihasilkan. Dia mengatakan, 32,3 persen kasus yang ditangani KPK adalah aktor politik.

“Ini adalah anggota dewan di pusat, daerah dan seterusnya yang merupakan representasi dari partai politik,” ujarnya.

Menurut Guntur langkah ini sangat strategis, KPK akan menerangkan awal masalahnya dan solusi agar tata kelola pemerintahan berjalan baik dan ujung kesejahteraan masyarakat semakin baik.

” Jangan sampai DPRD di Jatim melakukan upaya melanggar hukum seperti kolusi, korupsi dan nepotisme. Seperti meminta fee, proyek dll, ” imbuh dia.

Dirinya berharap cukuk Kota Malang menjadi cerminan bersama atau contoh tindak pidana korupsi berjamaah yang saat ini ditangani oleh pihaknya.

” Cukup Kota Malang saja, jangan sampai daerah lain ikut-ikut. Itu bisa menjadi contoh apalagi di Kota Batu jangan sampai anggota DPRD melakukan hal yang sama, “pungkasnya. (lih/nay)