Wali Kota Malang, Sutiaji, menjelaskan bahwa dalam pelayanan tersebut akan dikuatkan lagi dengan berbasis Information Technology (IT). Tentunya, juga ada nilai transparansi, efisiensi, dan efektivitas masyarakat nantinya bisa terjaga.

“Kita pakai IT, karena di sana ada nilai transparansi dan sudah jelas waktu pengurusannya. Surat berjalan, sehingga efektivitas bisa terjaga dan masyarakat ketika mengurus itu terpantau semua,” ucap Wali Kota Sutiaji, seusai memaparkan penjelasannya.

Untuk website yang bisa diakses, tambahnya, nantinya sudah disediakan aplikasi dari Dinas PTSP. Disebutkan, salah satunya yakni izin online atau Online Single Submission (OSS). Namun, jika persyaratan belum terpenuhi, maka biasanya tidak langsung diproses.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Nanti di PTSP langsung, jadi ada aplikasi seperti ngurus apapun itu ada banyak. Salah satu diantaranya, izin online dan masuk langsung di OSS mana yang kurang,” katanya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menjelaskan bahwa Ranperda PTSP tersebut tidak merubah banyak pasal. Namun, hanya merevisi. Sedangkan terkait dengan teknisnya, nanti akan dibentuk panitia khusus (Pansus) dan dikerjakan oleh Komisi yang bermitra dengan dinas terkait.

“PTSP nggak banyak merubah pasal, hanya perubahan. Dengan UU cipta kerja, ada Perda yang hanya kita revisi saja. Teknisnya nanti di pansus,” jelas Made.

Menurut Made, hal ini juga sebagai tindak lanjut dari adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di dalam Mal Ramayana, Kota Malang. Dimana pelayanan yang di berikan kepada masyarakat nantinya bisa dijadikan satu tempat di sana.

“Kalau MPP benar-benar konsen dikembangkan jadi pelayanan publik aja, dan semua perusahaan seperti imigrasi, samsat, bisa masuk sana. Itu juga untuk memudahkan masyarakat,” imbuh Made. (rsy/sit)

Peningkatan pelayanan itu kini diperluas dengan mencanangkan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Pencanangannya masing-masing dilaksanakan di aula pertemuan Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Lamongan, Rabu (20/2/2019).

Ketua Pengadilan Agama Lamongan Harijah Damis mengungkapkan meskipun baru dicanangkan, namun perubahan menuju ZI WBK WBBM sudah dilaksanakan sejak tahun 2018. Dia mencontohkan sejumlah hambatan pelayanan yang kini sudah disapu bersih. Mulai dari keberadaan calo, parkir yang semrawut, administrasi yang belum tertata, serta sarana dan prasarana yang kurang memadai.

“Saat ini sudah tidak ada calo perkara karena telah menggunakan inovasi berupa antrian elektronik terpadu, e-court atau pengadilan secara elektronik , dan e-register. Selain itu saat ini parkir juga sudah tertata bahkan terdapat parkir bagi difabel, ruang laktasi dan tempat bermain anak,” ungkap Harijah Damis.

Sementara Ketua Pengadilan Negeri Lamongan Nova Flory Bunda mengungkapkan dia melakukan penataan pelayanan dengan membuka PTSP. Dengan adanya PTSP, pelayanan kini sudah tidak dilakukan di ruangan berbeda, sehingga bisa mencegah terjadinya tindak korupsi.