Dalam program kali ini, Bupati Sanusi berkunjung ke Puskesmas Bantur dan Puskesmas Wonokerto, Kecamatan Bantur, Kabupaten Malang, Selasa (26/05/2026) tadi. Kegiatan itu, turut didampingi Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, serta jajaran Forkopimda Kabupaten Malang.

Di momen itu, Bupati Sanusi meninjau langsung kondisi fasilitas pelayanan kesehatan, sarana prasarana penunjang, serta kesiapan tenaga kesehatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Bupati juga menyempatkan diri berdialog dengan tenaga medis maupun masyarakat, guna menyerap aspirasi dan mengetahui secara langsung berbagai kebutuhan maupun kendala pelayanan kesehatan di lapangan.

Baca juga :

Menurut Bupati Sanusi, pelayanan kesehatan yang baik harus didukung fasilitas yang memadai, sumber daya manusia yang profesional, serta pelayanan yang ramah dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. “Puskesmas menjadi ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan harus terus dijaga dan ditingkatkan agar masyarakat merasa aman, nyaman dan terlayani dengan baik,” kata Bupati Sanusi.

Selain melakukan monitoring pelayanan kesehatan, kegiatan tersebut juga menjadi momentum penguatan koordinasi antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan tenaga kesehatan di wilayah Kecamatan Bantur. Bupati Malang berharap, seluruh jajaran tenaga kesehatan dapat terus memberikan pelayanan terbaik dengan penuh dedikasi dan semangat pengabdian kepada masyarakat.

Melalui program Sambang Puskesmas, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus hadir di tengah masyarakat dalam memastikan layanan kesehatan yang berkualitas, merata dan mudah diakses oleh seluruh warga Kabupaten Malang. (pro/gie)

Dalam rangkaian pengecekan langsung itu, Bupati Sanusi menjangkau satu persatu sejumlah Puskesmas. Setelah sebelumnya ke Puskesmas Pakisaji, Bupati Malang kemudian berkunjung ke Puskesmas Ngajum. Didampingi Kepala UPT Puskesmas Ngajum, drg Dewi Aminah Yuni Rosafiana, Bupati Sanusi melihat proses pelayanan dan beberapa kali berinteraksi dengan pengunjung atau warga yang tengah berobat.

Dalam momen yang sama itu, Bupati Sanusi juga bertegur sapa dengan para tenaga kesehatan. Mulai dari dokter, perawat dan bidan, guna memberikan semangat agar selalu memberikan layanan terbaik untuk masyarakat.

Baca juga :

“Kita rencanakan Puskemas Ngajum untuk dilakukan perluasan gedungnya. Termasuk, untuk penambahan ruang inap dan parkir. Namun, ini akan dibahas terlebih dahulu secara matang. Bagi para tenaga kesehatan di Puskemas Ngajum, tetap semangat bekerja untuk melayani masyarakat,” kata Bupati Sanusi.

Di kesempatan sama itu, dirinya juga meninjau poli-poli pelayanan dan memastikan kelengkapan alat kesehatan. “Puskesmas Ngajum ini juga memiliki dua kamar untuk rawat inap dengan enam bad. Jumlah masyarakat yang dilayani perharinya, antara kurang lebih 100 orang,” tambahnya.

Selanjutnya, Bupati Sanusi melanjutkan kunjungan ke Puskesmas Kromengan. Sama halnya di Puskesmas Ngajum, bupati juga mengapresiasi proses pelayanan yang ditunjukkan para tenaga kesehatan di Puskesmas Kromengan.

”Puskesmas Kromengan membutuhkan tambahan kamar inap bagi pengunjung. Pemkab Malang berencana menganggarkan untuk pembangunan tambahan ruang rawat inap. Pelayanan berjalan baik di masing-masing poli, baik untuk anak, wanita dan pria serta memiliki sejumlah kamar dan ruang isolasi dengan total jumlah delapan bad. Pelayanan tenaga kesehatan sudah baik,” jelas Bupati Sanusi. (pro/gie)

Pria yang akrab disapa Ali, itu dalam amanatnya mengatakan bahwa semangat kebangkitan nasional harus diwujudkan melalui pelayanan nyata kepada masyarakat. “Harkitnas adalah momentum terbaik kita mengevaluasi pengabdian dan pelayanan kita. Apakah nilai-nilai perjuangan para pendiri bangsa sudah benar-benar kita praktikkan,” tegas Wawali Ali.

Menurutnya, kebangkitan nasional lahir dari semangat persatuan dan pengorbanan para pendiri bangsa dalam memperjuangkan kemerdekaan. Karena itu, generasi saat ini terutama ASN, memiliki tanggung jawab melanjutkan perjuangan melalui kinerja dan pelayanan publik yang berkualitas.

Dirinya menilai, tema Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara sejalan dengan upaya menyiapkan generasi emas menuju Indonesia 2045. Pemerintah, tambahnya, telah menghadirkan berbagai program strategis di sektor pendidikan, kesehatan, dan ekonomi sebagai fondasi pembangunan bangsa.

Baca juga :

“Di bidang pendidikan, pemerintah mendorong peningkatan mutu sekolah dan tenaga pendidik melalui berbagai program, termasuk Sekolah Rakyat. Sementara di sektor kesehatan, layanan pengobatan gratis bagi masyarakat menjadi salah satu bentuk kehadiran negara,” tambahnya.

Tidak hanya itu, Wawali Ali juga menyinggung program Koperasi Merah Putih sebagai langkah memperkuat pemerataan ekonomi hingga tingkat desa dan kelurahan. “Harapannya ekonomi tidak hanya tumbuh di pusat-pusat kota, tetapi berkembang sampai lapisan paling bawah,” ucapnya.

Lebih lanjut, Wawali Ali juga mengaitkan semangat Harkitnas dengan visi pembangunan daerah Menuju Malang Mbois Berkelas. Menurutnya, semangat kebangkitan harus tercermin dalam pelayanan yang adaptif, inklusif, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Di akhir amanatnya, Wawali Ali berharap semangat kebangkitan nasional mampu menjadi energi kolektif ASN Pemerintah Kota Malang untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik. (rsy/sit)

Pelaksanaan rapat ini, mengupas tuntas capaian, kendala, serta proyeksi pelayanan publik ke depan. Fokus utama kegiatan, adalah bagaimana memastikan dana yang dikelola BLUD berbanding lurus dengan kepuasan masyarakat yang menerima layanan, khususnya di sektor kesehatan.

Evaluasi semacam ini, dinilai sangat krusial mengingat BLUD memiliki fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, yang jika tidak diawasi dengan baik, justru berpotensi menimbulkan masalah administratif. Oleh karena itu, pertemuan ini sengaja dirancang untuk mendeteksi sejak dini area-area mana saja yang memerlukan perbaikan dan penguatan tata kelola di lapangan.

Hadir dalam pertemuan itu, Pj Sekretaris Daerah Kabupaten Jember, Plt Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Kepala Dinas Kesehatan dan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB), Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), serta Plt Inspektur Kabupaten Jember. Selain pucuk pimpinan dinas, rapat ini juga diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas se-Kabupaten Jember serta perwakilan dari Dinkes PPKB, Dyah. Kehadiran Kepala Puskesmas ini, penting karena mereka adalah garda terdepan yang mengeksekusi anggaran BLUD untuk melayani warga.

Dalam pemaparan itu, Pemkab Jember mengumumkan sebuah kabar baik terkait kondisi fiskal daerah. Capaian pendapatan daerah Kabupaten Jember, menunjukkan tren yang sangat positif, dimana realisasinya telah berhasil menembus angka di atas Rp 1 triliun. Angka fantastis ini, menjadi bukti nyata dari komitmen kuat Pemda dalam menegakkan pengelolaan keuangan yang transparan, akuntabel, serta sepenuhnya berorientasi pada kepentingan masyarakat luas.

Lonjakan pendapatan ini, diharapkan mampu menjadi bahan bakar utama untuk membiayai berbagai program pelayanan dasar yang bersentuhan langsung dengan warga Jember. Namun, besarnya anggaran dan pendapatan tersebut memicu catatan penting dari pihak BKPSDM.

Baca juga :

Plt Kepala BKPSDM Jember, Deni Irawan, dalam pandangan faktualnya mengingatkan bahwa uang yang banyak tidak akan berarti apa-apa tanpa adanya SDM yang kompeten untuk mengelolanya. Keberhasilan serapan anggaran dan tingginya pendapatan daerah, harus diimbangi secara seimbang dengan peningkatan kualitas sumber daya aparatur sipil negara (ASN) yang bertugas di lini pelayanan.

“Kita semua patut bersyukur, dengan capaian pendapatan daerah yang sudah menembus angka Rp 1 triliun lebih. Namun, tantangan nyata kita sebenarnya ada pada bagaimana uang ini dikonversi menjadi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan kita. Oleh karena itu, kita harus benar-benar memperhatikan kinerja ASN ke depan. Perlu adanya perbaikan-perbaikan kinerja yang nantinya menjadi tolok ukur profesionalitas ASN dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat,” kata Deni Irawan, saat memberikan pengarahan di depan para Kepala Puskesmas.

Dirinya juga menambahkan, bahwa tuntutan masyarakat Jember terhadap kualitas layanan publik, saat ini sudah semakin tinggi dan kritis. Warga tidak hanya butuh fasilitas yang megah, tetapi juga keramahan, kecepatan dan kepastian dalam pengurusan layanan, terutama di Puskesmas-Puskesmas.

Peningkatan kualitas kinerja ASN, menurutnya, memiliki efek domino yang sangat luas. Tidak hanya membuat birokrasi menjadi lebih ramping dan efektif, tetapi manfaatnya akan langsung dirasakan oleh warga di desa-desa dalam bentuk pelayanan kesehatan yang jauh lebih cepat, tepat sasaran dan berkualitas tinggi.

Selain mendengarkan arahan dari BKPSDM, rapat evaluasi ini juga dimanfaatkan sebagai ruang koordinasi lintas sektor yang sangat cair. Selama ini, ego sektoral sering kali menjadi penghambat utama dalam eksekusi program di lapangan. Melalui pertemuan ini, sektor kesehatan yang diwakili oleh Dinas Kesehatan, Puskesmas dan dari Dinkes PPKB, dapat menyamakan persepsi dengan badan keuangan (BPKAD) dan badan pengawas (Inspektorat).

“Sinergi ini diharapkan mampu memangkas alur birokrasi yang berbelit-belit dalam pengelolaan dana BLUD Puskesmas. Dengan adanya kolaborasi yang lebih solid dan harmonis ini, Pemkab Jember berharap seluruh unit pelayanan publik, khususnya fasilitas kesehatan tingkat pertama, mampu bekerja dengan performa yang lebih efektif, efisien dan adaptif. Fleksibilitas BLUD harus dimanfaatkan untuk merespons kebutuhan mendesak masyarakat secara cepat tanpa harus menunggu proses birokrasi yang panjang,” ujarnya. (rio/gie/adv)

Di sela-sela kunjungannya, Bupati Sanusi dengan tegas meminta kepada semua petugas kesehatan yang ada di Puskesmas, agar terus meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat di wilayah kerja masing-masing. “Peningkatan pelayanan kepada masyarakat menjadi satu keharusan. Sebab, pemerintah telah meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan melalui pembangunan gedung yang megah,” papar bupati dua periode itu.

Dalam serangkaian kunjungan yang dilakukan, Bupati Sanusi melihat langsung setiap ruang yang terdapat di Puskesmas Pujon dan Puskesmas Dau. Dirinya juga menyempatkan diri untuk berdiskusi dengan para tenaga kesehatan (Nakes) dan menerima langsung masukan – masukan selama proses pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Baca juga :

Bupati Sanusi juga berpesan, agar seluruh masyarakat dapat dilayani dengan sepenuh hati tanpa membeda-bedakan. “Tidak boleh memilih-milih pasien. Semuanya harus dilayani dengan baik. Kalau menghadapai pasien, harus senyum. Kita ingin, ketika ada orang berobat ke Puskesmas, semuanya bisa sembuh tanpa harus melakukan rujukan ke rumah sakit,” tambah Bupati Malang.

Dirinya juga berpesan, agar seluruh Puskesmas di Kabupaten Malang dapat melakukan inovasi. “Puskesmas sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di kecamatan dan harus terus berinovasi. Tantangan ke depan semakin besar, jika tidak mau berinovasi, maka Puskesmas akan tertinggal,” ungkap Bupati Malang. (pro/gie)

Salah satu tujuan kunjungan dilakukan, adalah untuk memastikan kelayakan fasilitas, kesiapan sarana dan prasarana, serta mutu pelayanan kesehatan kepada masyarakat, agar berjalan optimal dan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Selain itu, kegiatan tersebut juga menjadi sarana evaluasi langsung terhadap kinerja pelayanan kesehatan, di tingkat dasar maupun rujukan.

Dalam kegiatan itu, Bupati Malang didampingi Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Malang, drg Wiyanto Wijoyo, beserta jajaran Muspika Lawang. Sejumlah rombongan, melakukan peninjauan ke sejumlah ruang pelayanan, berdialog dengan tenaga kesehatan, serta menyerap aspirasi dari masyarakat yang tengah mendapatkan layanan.

Bupati Sanusi menegaskan, akan pentingnya peran tenaga kesehatan dan seluruh pegawai Puskesmas sebagai garda terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan. Menurutnya, kualitas pelayanan yang diberikan akan sangat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat.

“Tenaga kesehatan dan seluruh pegawai harus tetap semangat, profesional, serta memberikan pelayanan yang ramah, cepat dan responsif kepada masyarakat. Karena dari sinilah citra pelayanan kesehatan dibangun,” kata Bupati Sanusi.

Baca juga :

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya menjaga dan meningkatkan kualitas fasilitas kesehatan, termasuk kebersihan lingkungan, ketersediaan alat kesehatan, serta kenyamanan ruang pelayanan. Hal ini, dinilai sangat berpengaruh terhadap kepuasan dan keselamatan pasien.

“Pesan saya, agar pelayanan kesehatan terus beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat. Termasuk, pemanfaatan sistem digital untuk mempercepat proses pelayanan dan administrasi,” ujarnya.

Melalui Program Sambang Puskesmas ini, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Malang berkomitmen untuk terus melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala dan berkelanjutan. Upaya ini, diharapkan mampu mewujudkan pelayanan kesehatan yang merata, berkualitas, serta mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat.

Dengan adanya kunjungan langsung seperti ini, diharapkan seluruh fasilitas kesehatan di Kabupaten Malang dapat terus meningkatkan standar pelayanan, sehingga mampu memberikan layanan yang prima dan berorientasi pada kepuasan masyarakat. (pro/gie)

Diketahui, Kabupaten Jember memiliki karakteristik geografis yang sangat menantang. Dengan luas wilayah mencapai lebih dari 3.200 kilometer persegi, jarak antara desa-desa di pinggir hutan atau pesisir pantai menuju pusat kota, sering kali menjadi tembok besar dalam akses pelayanan publik.

Secara faktual, inovasi ini adalah jawaban atas keluhan menahun warga Jember di wilayah pinggiran. Selama puluhan tahun, warga dari Kecamatan Jombang di ujung barat atau Kecamatan Mayang di timur, harus menghabiskan waktu hingga 4 jam pulang-pergi hanya untuk menandatangani satu lembar dokumen di kantor kabupaten.

Bupati Fawait menegaskan, bahwa secara konstitusional, setiap warga negara adalah pembayar pajak yang berhak mendapatkan perlakuan dan fasilitas yang setara. Tidak boleh ada diskriminasi kualitas layanan hanya karena perbedaan domisili.

Dirinyapun telah menetapkan tiga titik awal, sebagai lokasi strategis Pemkab Mini. Pertama, Kecamatan Jombang disiapkan untuk mengcover wilayah Jember Barat bagian Selatan. Kedua, Kecamatan Tanggul sebagai pusat layanan wilayah barat bagian Utara. Ketiga, Kecamatan Mayang yang akan melayani kebutuhan administrasi warga di wilayah Timur bagian Selatan.

Baca juga :

Sementara itu, untuk menjangkau masyarakat di wilayah Utara, pemerintah daerah tengah mematangkan rencana di Kecamatan Kalisat. “Konsep Pemkab Mini ini didesain sebagai one stop service. Artinya, berbagai urusan dinas tidak lagi terpusat di pusat kota. Di kantor perwakilan ini, warga bisa mengakses layanan dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk urusan perizinan usaha. Selain itu, fungsi pencetakan dokumen kependudukan (Adminduk) diperluas, sehingga cetak KTP atau Kartu Keluarga bisa tuntas di lokasi tersebut,” kata Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Tidak kalah penting, perbaikan data kemiskinan dan verifikasi bantuan sosial, kini bisa dilakukan lebih dekat dengan domisili warga, dibantu oleh integrasi layanan Bapenda untuk pembayaran pajak daerah. Gus Fawait mengatakan, bahwa kehadiran Pemkab Mini adalah bentuk kehadiran negara di setiap sudut kabupaten.

“Saya tidak ingin birokrasi menjadi penghalang produktivitas rakyat. Dengan memindahkan sebagian fungsi ‘kantor bupati’ ke kecamatan-kecamatan strategis, biaya transportasi dan waktu yang dibuang oleh warga dapat ditekan secara signifikan,” ujar Gus Fawait.

Rencananya, dalam waktu dekat, Gus Fawait akan turun langsung meninjau kesiapan infrastruktur dan SDM di tiga kecamatan tersebut guna memastikan standar pelayanan minimal tetap terjaga sebagaimana layanan di pusat kota. (rio/gie/adv)

Pria yang akrab disapa Jaya, itu menyampaikan bahwa salah satu poin utama dalam Perda tersebut adalah memberikan kepastian layanan parkir kepada masyarakat, khususnya bagi pengendara yang memarkirkan kendaraannya di lokasi resmi. “Yang diutamakan adalah pelayanan. Bukan hanya soal pendapatan daerah, tetapi bagaimana masyarakat mendapatkan kepastian saat memarkir kendaraan,” ujar Jaya, usai mengikuti Rapat Paripurna, Rabu (08/04/2026) tadi.

Jaya menjelaskan, seluruh titik parkir nantinya diwajibkan menggunakan karcis resmi sebagai bentuk transparansi pelayanan sekaligus memastikan retribusi parkir masuk ke kas daerah. “Kalau sesuai ketentuan harus ada karcis, maka dipastikan semua parkir berkarcis,” tegasnya.

Selain itu, Dishub Kota Malang juga akan menerapkan sistem parkir progresif sebagai upaya meningkatkan kualitas layanan sekaligus mengurangi kepadatan lalu lintas. Sistem tersebut berlaku untuk kendaraan roda dua maupun roda empat, namun tidak diterapkan di seluruh titik parkir.

“Parkir progresif hanya di lokasi tertentu. Teknisnya nanti diatur dalam Peraturan Wali Kota,” tambahnya.

Beberapa lokasi yang dinilai memungkinkan penerapan parkir progresif di antaranya area parkir khusus milik pemerintah daerah, seperti kawasan belakang Mal Olympic Garden (MOG) serta Gedung Parkir Kajoetangan.

Baca juga :

“Untuk penerapan tarif parkir progresif nantinya juga akan diatur lebih lanjut melalui Perwal,” katanya.

Dalam Perda tersebut, sanksi terhadap pelanggaran parkir juga akan diperjelas, baik bagi pengelola maupun pengguna jasa parkir. Jaya juga menyebut, pelanggaran berat dapat berujung pada pencabutan hak pengelola maupun petugas parkir.

“Kalau ada pelanggaran, sanksinya akan lebih jelas, termasuk konsekuensi pencabutan hak sebagai petugas parkir atau pengelola,” tambahnya.

Lebih lanjut Dishub Kota Malang juga akan melakukan pemetaan ulang, untuk titik parkir secara berkala setiap tahun. Langkah itu dilakukan, karena titik parkir dinilai memiliki potensi retribusi yang harus dihitung secara akurat.

“Setiap tahun harus di-update, karena titik parkir ini merupakan potensi retribusi daerah,” lanjutnya.

Selain itu, digitalisasi sistem parkir juga menjadi bagian penting dalam Perda, dengan mendorong penggunaan teknologi pada pengelolaan parkir di Kota Malang. Meski begitu, Jaya menegaskan bahwa fokus utama pemerintah tetap pada penyediaan layanan parkir, bukan pemberian ganti rugi atas kehilangan kendaraan.

“Kami fokus memberikan layanan tempat parkir,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bupati Kediri, Hanindhito Himawan Pramana, dalam sambutannya yang dibacakan Wakil Bupati, Dewi Mariya Ulfa, menekankan bahwa apel tersebut menjadi momentum kebangkitan semangat kerja pasca Ramadan dan Idul Fitri, sekaligus refleksi dalam memperingati usia Kabupaten Kediri yang ke-1222 tahun. “Ukuran kerja kita bukan sekadar hadir dan lamanya waktu di kantor. Melainkan, sejauh mana manfaat yang dirasakan masyarakat,” kata Wabup membacakan sambutan Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri.

Lebih lanjut disampaikan, bahwa pasca libur panjang, masyarakat membutuhkan pelayanan yang sigap dan optimal. Mulai dari administrasi kependudukan, layanan kesehatan hingga perizinan. Oleh karena itu, seluruh jajaran pemerintah diminta bisa langsung bekerja maksimal tanpa penyesuaian yang berlarut.

Baca juga :

Diungkapkan pula, sejumlah isu strategis daerah, diantaranya penanganan kemiskinan yang masih berada di angka 9,81 persen serta upaya penurunan stunting. Kedua hal tersebut, membutuhkan kolaborasi lintas sektor dan tidak dapat diselesaikan secara parsial.

Selain itu, peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi perhatian utama. Seluruh perangkat daerah diharapkan terus menjaga kualitas pelayanan dan memastikan tidak ada lagi layanan yang kurang optimal, khususnya di fasilitas kesehatan.

Sebagaimana tema Hari Jadi Kabupaten Kediri ke-1222, yaitu ‘Kediri Berbudaya, Kediri Berdaya’, Pemerintah Kabupaten Kediri berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan yang tetap berakar pada nilai budaya, serta diperkuat oleh persatuan dan kerja keras seluruh elemen masyarakat.

Mbak Dewi-sapaan Wabup Kediri, menegaskan bahwa apel ini menjadi penanda dimulainya kembali aktivitas pemerintahan dengan semangat baru, serta penguatan komitmen ASN dalam memberikan pelayanan terbaik. “Dirgahayu Kabupaten Kediri ke-1222. Semoga semakin maju, kuat, berdaya saing, dan masyarakatnya semakin sejahtera,” paparnya. (pan/sit)