Kepala DPUPRBM Kota Batu, Alfi Nur Hidayat, mengatakan bahwa perencanaan pelebaran jalan yang diusulkan itu sudah sesuai Perpres. Yaitu, bahkan ruas jalan tersebut adalah milik provinsi. Karenanya, pengajuan diarahkan kepada Pemprov Jatim.

“Jadi, rencana pelebaran Jalan Sukarno ini adalah salah satu agenda dari Perpres 80 Tahun 2019. Hal ini, sama seperti pengajuan pasar dan kereta gantung,” terangnya, Senin (23/01/2023) tadi.

Baca Juga :

• Inflasi Februari 2026 Kota Malang 0,74 Persen, Cabai Rawit dan Daging Ayam Jadi Pemicu
• Plh Bupati Trenggalek Penyampaian Jawaban PU Fraksi Atas Raperda Jaminan Sosial Ketenagakerjaan
• Dua Agenda Penting Jadi Fokus Pembahasan Banmus DPRD Trenggalek
• Berkah Ramadan, Opak Gambir Maharis Kota Malang Kewalahan Layani Orderan Premium
• Sumur Bor Hasil TMMD di Dusun Templek Kediri Akhirnya Keluarkan Air Bersih

Lebih lanjut dijelaskan, secara teknis ruas jalan yang diusulkan untuk pelebaran itu, nantinya dengan dilakukan penutupan sebagian badan air umum atau aliran air umum atau saluran drainase dengan box culvert. “Rencana yang kita usulkan, adalah kita buat dua jalur dan empat lajur. Panjangnya sekitar 4 km, terbentang dari Simpang Tiga (pertigaan, red) Pendem hingga simpang tiga Jalan Dewi Sartika,” urainya.

Untuk saat ini, tambah Alfi, pengajuan itu masih terus diupayakan dan dikomunikasikan dengan pemprov, agar bisa direalisasikan. Sementara jika dikalkulasi, pelebaran jalan itu nantinya akan menelan anggaran sekitar Rp 120 miliar.

“Untuk pelebaran jalan ini, ada pembebasan lahan di 17 titik. PJU semuanya dipindahkan dan untuk keberadaan pohon akan direkayasa,” tegas Alfi.

Sekedar diketahui, Box Culvert adalah nama produk beton pracetak berbentuk kotak yang diproduksi dengan menggunakan cetakan besi dengan tujuan pembuatannya untuk kepentingan saluran dalam tanah atau gorong-gorong. (put/sit)

Terutama bila membawa alat pertanian ke sawah maupun membawa keluar hasil pertanian. Kepala Desa Grinting, A Fadil mengatakan, dilebarkannya jalan itu menjadi 7 meter akan banyak memberikan manfaat untuk kebutuhan pertanian maupun lancarnya pertumbuhan ekonomi warga.

Lebih lebih yang terkait dengan BUMDes Sidomakmur. Pasalnya jalan itu menghadap BUMDes Grinting berupa kebun pisang yang kerap sebagai tempat study banding Pemdes lain. Dengan dilebarkanya jalan itu pengunjung tak akan terhambat ketika akan menuju kebun pisang.

Jalan itu juga menghubungkan dua desa tetangga . Kedua warga desa tetangga yakni Desa Kepuh Kemiri dan Desa Modong. Hal ini akan berpelungan melaksanakan kegiatan ekonomi bersama lebih lancar dengan warga Grinting, atau bahkan mencari peluang usaha baru .

” Jalan ini akan menjadi jalan alternatif saat jalan utama di Desa Modong ditutup sehingga keberadaannya sangat vital disamping sebagai sarana pengembangan sosial ekonomi masyarakat di sekitarnya,” kata Kades

Pelebaran jalan dengan tahap awal membangun pendapingnya dan pengurukan itu dikerjakan secara swakelolah oleh warga Grinting. Penjagaan kualitas menjadi prioritas mengingat fungsi kedepan sedemikian vitalnya. Hal tersebut sesuai dengan yang programkan dalam penggunaan Dana Desa sebagaimana tertuang dalam Permendes no 16 tahun 2018. (par/yan)

Memontum Malang – Desa Srigonco Kecamatan Bantur Kabupaten Malang, kawasan pesisir selatan yang terkenal akan wisata bahari dan terumbu karang pantai Balekambang. Guna meningkatkan akses jalan menuju pantai tersebut, Pemkab Malang melalui Dinas Pertanahan setempat bakal melalukan pelebaran jalan, mulai dari arah Srigonco hingga tembus Jalan Lintas Selatan (JLS).

Kepala Dinas Pertanahan Kabupaten Malang Subur Hutagalung SH mengatakan,untuk pelebaran jalan nanti,dimulai dari Desa Srigonco hingga tembus pantai Balekambang dengan total keseluruhan 4,5 Ha.Terang mantan Kabag Hukum Pemkab Malang ini, dari jumlah tersebut, harus dibagi 2 yaitu lahan milik masyarakat seluas 2,5 Ha dan lahan kawasan hutan seluas 1,7 Ha.

“Khusus untuk pembebasan lahan milik masyarakat, saat ini masih dalam tahap pemberkasan data. Selanjutnya, untuk lahan kawasan hutan, kami lakukan melalui proses pinjam pake.Kami juga sudah bersurat ke Gubernur Jawa Timur untuk mendapat persetujuan, ” terang Subur Senin (29/7/2019) siang.

Juga dijelaskan Subur, untuk pembebasan lahan milik masyarakat, pihaknya akan beri ganti rugi dan itu harus melalui beberapa tahapan.

“Saat inj masih dalam proses pemberkasan, berlanjut pendaftaran. Dan jika data sudah lengkap, dari BPN akan menerbitkan peta bidang. Setelah itu baru kami lakukan penilaian dengan melalui pihak ke tiga.Terakhir, kami lakukan musyawarah dengan para pemilik tanah, ” urai Subur.

Akhirnya, Subur berharap,dengan adanya pelebaran jalan ini adanya dukungan dari masyarakat. Apalagi, ikon Kabupaten Malang salah satunya adalah pariwisata yang kini semakin meningkat. Dengan pelebaran jalan nanti, tentu akses masyarakat semakin mudah serta turut mendongkrak perekonomian masyarakat sekitar. (sur/oso)

Kepala Desa Tambakrejo, Heru Mahmudi S. Kom. MM melalui Kaur TU dan Umum, Soleh mengatakan pelebaran akses jalan raya menuju Dusun Awar Gunting ini. memang layak dilakukan.

Hal itu disebabkan karena melihat kondisi jalannya yang sempit, sehingga pengguna jalan seperti roda empat, kerap di keluhkan warga. ” Bayangkan saja kendaraan roda empat ketika melintas, dan berpapasan. Dipastikan salah satunya kendaraan, akan mengalah mundur”, ucapnya

Padahal di Dusun ini, banyak mengangkut hasil pertanian seperti sayur mayur, palawija untuk ke pasar. Tidak dipungkiri jika kendaraan itu memaksakan diri untuk melawatinya, dikawatirkan akan mengalami laka lantas. Sebab di jalur itu, disamping sisi kanan dan kiri terdapat saluran air sedalam 1,5 meter hingga 2 meter.

Diungkapkan Soleh, jalan raya Desa menuju Dusun Awar Gunting sebelumnya berukuran lebar 3 meter. Kini setelah perbaikan, jalan tersebut berukuran 6 meter.” alhamdulillah perbaikan jalan yang di harapkan, dapat terealisasikan pembangunannya” terangnya (gus/yan)

“Pemerintah Kabupaten Lumajang berharap kepada Kementrian PU untuk memberikan prioritas pelebaran jalan Probolinggo – Lumajang, karena jalan ini sering terjadi kemacetan,” kata Bupati.

Bupati berkeinginan untuk melakukan dialog dengan masyarakat sekitar terkait pelebaran jalan tersebut. “Saya harap Pemerintah Pusat memberikan program prioritas terhadap kami. Tinggal kami yang akan menyosialisasikan kepada masyarakat,” ungkapnya.

Lebar badan jalan yang ada saat ini 7 meter, dan akan dilebarkan 4 meter, sehingga menjadi 11 meter, dengan bahu jalan menjadi 16 meter.

Proyek pelebaran jalan tersebut akan dilakukan secara bertahap di ruas-ruas jalan yang rawan terjadinya kemacetan.

Sementara itu, di tempat yang sama, petugas dari Kementerian PU RI, Dandy mengungkapkan, bahwa pihaknya perlu bantuan dari Pemerintah kabupaten Lumajang, khususnya dalam hal penataan kios pedagang buah dan bangunan warga yang berada di atas bahu jalan. (adi/yan)

Selain itu, pelebaran jalan sepanjang 150 meter itu, juga menyebabkan pipa PDAM peninggalan jaringan Belanda harus digeser ke sisi selatan. Hal ini disebabkan pipa PDAM tidak diperbolehkan berada di tengah jalur padat kendaraan itu.

“Pelebaran Jl Raya Jati ini kemungkinan tidak menguraangi kemacetan, malah akan menambah simpul kemacetan baru di depan Kahuripan Nirwana Village (KNV) yang selama ini banyak dikeluhkan masyarakat,” ucap Nasikhin salah satu pengguna jalan kepada Memontum.com, Selasa (27/3/2018).

Menurutnya, pelebaran jalan raya ini menyebabkan terjadinya penyumbatan (bottle neck) di jalan yang sudah jadi langganan macet itu. Hal ini disebabkan pelebaran jalan itu hanya sampai di depan pintu utama KNV.

“Solusinya seharusnya melebarkan sepanjang Jl Raya Jati sampai Jl Raya Cemengkalang. Tetapi harapan ini mustahil karena kawasan ini merupakan kawasan perdagangan dan bisnis,” imbuhnya.

Sedangkan mantan Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Pemkab Sidoarjo, M Husni Thamrin menilai kemacetan di jalur itu sudah diperkirakannya jauh-jauh hari. Menurutnya kemacatan ini akibat adanya pembangunan Perumahan KNV dan berdirinya Lippo Plaza Mall di lokasi resapan air dan pertemuan antar jalur tol itu.

“Harusnya ada Analisa Dampak Lalu Lintas (Amdal Lalin) untuk menyelesaikan kemacetan di jalur padat kendaraan itu,” tegasnya. Sementara itu, Plt Direktur PDAM Delta Tirta Sidoarjo, Abdul Basit Lao menegaskan dampak pelebaran jalan itu, PDAM Sidoarjo harus membiayai pemindahan 3 jaringan pipa yang terkena dampak pelebaran JL Raya Jati. Menurutnya, jaringan pipa yang sudah tertanam sepanjang 150 meter yang membujur persis di bawah jalan tol harus digeser dari posisinya ke arah selatan. Pergeseran pipa 150 meter berdiameter lebih 1 meter itu membuat PDAM harus mengeluarkan dana sekitar Rp 1 miliar.

“Pergeseran pipa harus dilakukan karena posisi pipa lama berada di tengah jalan. Sehingga harus digeser beberapa meter ke selatan jalan.

Posisi pipa tidak boleh di tengah jalan, tetapi harus digeser ke tepi,” katanya.

Selain itu, kata Basit pipa yang digeser panjangnya mengikuti jalan yang dilebarkan sekitar 150 meter itu. Bahkan pipa itu harus diganti dengan pipa baru yang berdimensi sama.

“Pipa baru yang ditanam nanti ujungnya disambungkan dengan pipa lama. Hanya teknis penyambungan terpaksa mematikan air PDAM selama 4 jam. Tetapi air dimatikan di malam hari. Kami mohon maaf jika pelayanan terganggu karena ada pemasangan pipa baru itu,” tandasnya. (wan/yan)

Kepala Dinas PUPR Kabupaten Blitar, Harpiyanto Nugroho mengatakan, pihaknya sudah menyediakan anggaran sebesar Rp 6 miliar untuk rencana pembangunan jalur pelurusan arah Wlingi Blitar ke Ngantang Malang tersebut. Direncanakan pembangunan bakal mulai dilakukan di 2018 ini.

“Tahun ini kita sudah anggarkan pembangunan pelurusan jalan ini sebesar Rp 6 miliar. Jadi kita tinggal melakukan perencanaan dan seterusnya. Dan tahun ini dipastikan pembangunan akan kita mulai”, kata Harpiyanto Nugroho.

Disampaikan Harpi, pembangunan pelurusan jalan ini bertujuan untuk melancarkan lalu lintas. Karena banyak jalan yang berliku-liku serta tikungan tajam. Sehingga kendaraan yang lewat terbatas, sehingga untuk kendaraan yang besar bakal sulit untuk melintas.

“Jalur itu banyak yang melalui, tidak hanya kendaraan kecil tapi juga besar. Selain itu agar masyarakat yang lewat lebih nyaman dan lalu lintas bisa lancar”, tandasnya. Sementara itu, Wakil Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Blitar, Nur Fathoni mengatakan, jika pihaknya mendukung dengan pembangunan pelurusan jalur tersebut. Namun dia mengingatkan, perencanaannya harus jelas. Ke depan pihaknya masih akan mengundang Dinas PUPR lagi untuk mendengan penjelasan terkait proses pembangunan pelurusan jalan Wlingi Kabupaten Blitar ke Ngantang Kabupaten Malang tersebut.

“Kita akan mengundang Dinas PUPR, namun melihat skema pelurusan itu seperti apa yang tentunya harus didukung dengan perencanaan. Selain itu saya juga meminta kepada PUPR dalam melaksanakan lelang harus profesional”, jelas Nur Fathoni. (jar/yan)

“Tidak hanya bermanfaat dari sisi estetika, keberadaan pohon perindang di berbagai kawasan juga memberi manfaat kesehatan masyarakat,” tutur Sandi (36) salah seorang pengguna jalan, Senin (13/11/2017).

Sebelum adanya proyek pelebaran jalan ini, cerita Sandi, kawasan Bangil khususnya depan alun-alun, tepatnya depan di pertokoan Plaza Bangil, saat siang hari terasa sejuk. Karena, banyak pohon perindang tumbuh dipinggir jalan, membuat suasana sejuk. Namun sekarang, kawasan Bangil ketika siang hari sangat panas sekali.

Dia berharap, Pemkab Pasuruan melalui dinas terkait segera melakukan penanaman pohon perindang, sebagai ganti pohon yang ditebang. “Agar kawasan Bangil kembali hijau dan sejuk,” ucapnya.

Kebijakan Pemkab Pasuruan ini, juga disayangkan, Rudiyanto (47) salah seorang pemilik stan Plaza Bangil. Ia menyayangkan penebangan pohon perindang di pinggir jalan. Padahal pohon-pohon tersebut mempunyai fungsi vital bagi masyarakat. Sebut saja sebagai fungsi pelestarian karena dapat menyegarkan udara sebagai paru-paru kota. Proses fotosintesis tanaman akan menyerap CO2 atau karbondioksida terutama dari gas buang yang dikeluarkan kendaraan bermotor.

Selain itu, terang dia, keberadaan pohon perindang juga menurunkan suhu kota dan meningkatkan kelembapan kota. Bahkan menjadi pemandangan alami perkotaan dan mengurangi polusi udara. Adanya pohon akan menyerap partikel timah hitam yang dikandung dari keluarnya asap knalpot sangat berbahaya, yang dapat berpengaruh pada kesehatan kerusakan fungsi otak, kanker pernafasan.

“Kalau ada perindang jalan pohon bisa menyerap butiran debu yang mengandung unsur kimia,” ungkapnya. Namun karena penebangan pohon sudah banyak dilakukan, ia menawarkan beberapa solusi agar masalah tersebut bisa diatasi. Diantaranya dengan penanaman sejumlah pohon yang cocok ditanam di pinggir jalan.

Sementara itu, Eko salah satu PPTK Dinas PU Bina Marga Kabupaten Pasuruan, menegaskan, pohon-pohon perindang tersebut memang ditebang guna kepentingan proyek pelebaran jalan. Sedangkan, lanjut dia, penebangan pohon perindang masuk domainnya Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Pasuruan. “Untuk jelasnya silahkan konfirmasi ke DLH Kabupaten Pasuruan mas,” singkatnya. (dik/yan)

“Kami sudah cek lokasi, kami jamin proyek itu tidak akan mengenai tanah warga,” kata Kabid Binamarga dan Sumberdaya Air DPUPR Kota Blitar, Mudjiono. Lebih lanjut Mudjiono menyampaikan, pelebaran jalan Cisadane tersebut, hanya di sisi Selatan. Lebar pelebaran jalan ini sekitar 50 sentimeter sampai saluran air, dengan panjang jalan sekitar 300 meter. Namun di bagian ujung Barat, dilebarkan sisi kanan kiri dengan lebar 50 centimeter.

“Mungkin pekerja tidak tahu detail proyeknya, jadi salah menyampaikan ke warga. Rencana pelebaran hanya di sisi Selatan” tandas Mudjiono. Proyek pelebaran jalan tersebut merupakan usulan dari Kelurahan Bemdo. Seharusnya, kelurahan yang mensosialisasikan proyek itu ke warga. Namun demikian, secepatnya, DPUPR akan berkoordinasi dengan kelurahan.

“Kami segera koordinasikan dengan pihak kelurahan, agar tidak ada permasalahan dengan warga. Karena pelebaran jalan ini, ditargetkan selesai akhir tahun”, jelas Mudjiono. Sementara, Lurah Bendo, Jumono saat dikonfirmasi mengatakan, jika proyek pelebaran jalan tersebut memang usulan dari kelurahan. Pihak kelurahan juga sudah tahu dengan rencana proyek pelebaran jalan di jalan Cusadane tersebut. Kendati demikian, diakuinya kelurahan memang belum melakukan sosialisasi ke warga.

“Kami belum sosialisasi karena belum tahu kapan proyek dilaksanakan dan detailnya seperti apa. Kami belum ketemu dengan pelaksana proyek”, kata Jumono. Dia juga mengakui sudah menerima laporan dari warga yang mengeluhkan pengerjaan proyek tersebut. Namun, kelurahan belum bisa menjawab keluhan warga, karena sampai sekarang belum bertemu dengan pelaksana proyek.

“Kalau ada tanah warga yang kena proyek, seharusnya ada hitungannya. Tapi kami belum tahu detailnya”, tandasnya. Sebelumnya diberitakan, warga mengeluhkan proyek pelebaran jalan di jalan Cisadane, Kelurahan Bendo Kecamatan Kepanjenkidul, Kota Blitar. Pasalnya warga merasa tidak pernah mendapat sosialisasi terkait proyek pelebaran jalan tersebut. Warga khawatir, kalau pelebaran jalan selebar setengah meter tersebut, tanah pribadi milik warga juga akan ikut terkena pelebaran. (jar/yan)