Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pembangunan kawasan tersebut nantinya juga mencakup pelebaran jalan dua jalur lengkap dengan median tengah. Nantinya, itu akan menggunakan anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang jalan.

“Pasar Gadang swadaya mereka sendiri. Kalau jalannya nanti dua jalur, bahkan dikasih median di tengah. Anggarannya dari DAK Jalan,” jelas Wali Kota Wahyu, Rabu (12/11/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa total anggaran yang dialokasikan untuk perbaikan kawasan tersebut mencapai Rp 14,9 miliar. Itu terdiri dari Rp 12,9 miliar, untuk jalan utama dan sisanya untuk perbaikan jalan sirip di sekitar pasar.

“Untuk Pasar Gadang total anggaran Rp 14,9 miliar. Rp 12,9 miliar untuk jalan utama, sisanya untuk jalan sirip-sirip. Lebar keseluruhannya sekitar 30 meter, dari pagar kiri ke kanan, sama seperti lebar jembatan,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu menyebut, bahwa proyek tersebut memiliki konsep serupa dengan penataan Jalan Rajasa, sehingga nantinya kedua kawasan itu akan saling terhubung dan menciptakan akses yang lebih lancar bagi masyarakat. “Mirip sama Jalan Rajasa, jadi nyambung,” lanjutnya.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa penataan ini merupakan realisasi program kerja Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang untuk memfungsikan kembali jembatan dan jalan utama Pasar Gadang. “Hari ini progres kita adalah mewujudkan apa yang jadi program kerja Pak Wali dan Pak Wawali, yaitu memfungsikan kembali jembatan dan sepanjang jalan Pasar Gadang,” ujar Eko.

Kemudian, ditambahkannya bahwa Diskopindag Kota Malang telah melakukan sosialisasi dan koordinasi dengan para pedagang untuk mundur ke area belakang pasar. Lahan di belakang pasar disewakan oleh pemerintah dan menjadi lokasi pembangunan penampungan sementara.

“Pemerintah hanya menyiapkan lahan di belakang pasar. Pembangunannya murni dari swadaya pedagang, tidak menggunakan dana APBD. Mereka sudah sepakat membangun sendiri dengan tetap koordinasi dan konsultasi ke Diskopindag,” tuturnya.

Lebih lanjut, untuk saat ini pembangunan pasar penampungan sementara masih berada di tahap awal dengan progres sekitar 15 persen. “Sekarang sudah mulai pasang tiang pancang. Setelah tempat penampungan sementara selesai, baru ditentukan titik lokasi dan siapa menempati di mana. Itu semua tergantung kesepakatan pedagang, bukan kami yang menentukan,” lanjutnya.

Eko menargetkan, seluruh proses relokasi dan penataan kawasan Pasar Gadang bisa rampung dalam waktu dua hingga tiga bulan ke depan. Dengan begitu, fungsi jalan dan jembatan di kawasan tersebut bisa kembali optimal dan tidak lagi menimbulkan kemacetan seperti saat ini.

“Kalau semuanya selesai, fungsi jalan dan jembatan akan kembali, dan kawasan pasar akan jauh lebih tertata serta tidak macet lagi,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa jembatan tersebut menjadi salah satu titik yang paling sering dikeluhkan warga. Karena lebar jalan yang ada, tidak sebanding dengan volume kendaraan yang melewati.

“Ini saya sengaja mengecek terkait progres jembatan yang selama ini menjadi titik penyempitan (bottleneck). Karena ini juga banyak permintaan dari warga untuk dilebarkan,” kata Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa pelebaran dilakukan dengan penambahan lima meter sisi kanan dan sisi kiri jembatan. Diharapkan, nantinya dengan penambahan tersebut akses kendaraan yang melewati bisa lebih lancar.

“Insyaallah akan lebih lancar, karena jalannya tidak mengecil tetapi melebar,” tambahnya.

Wali Kota Wahyu juga menyebut, bahwa pekerjaan sudah mencapai 20 persen dan ditargetkan rampung pada akhir November 2025. Untuk menghindari kemacetan, pengerjaan dilakukan malam hari, dengan pengaturan lalu lintas yang melibatkan Dishub Kota Malang dan Satlantas Polresta Malang Kota.

Baca juga :

“Kalau siang hari hanya pekerjaan tiang pancang, karena butuh pencahayaan. Selebihnya malam hari. Pengaturan tetap kita lakukan, tapi tentu ada dampak lalu lintas,” ucapnya.

Dengan dilakukan pelebaran ini, diharapkan berdampak signifikan dalam mengurai kemacetan, terutama bagi kendaraan dari arah dalam kota menuju Tajinan dan Bululawang. “Kalau nanti Jembatan Malik Dalam dan Pasar Gadang selesai, Insyaallah kemacetan di kawasan ini bisa terurai,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPRPKP) Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan pelebaran dilakukan karena Jalan KH Malik Dalam kini sudah menjadi jalur utama, bukan lagi jalan alternatif.

“Setelah Jembatan Kedungkandang, banyak jalan sirip dan perumahan baru di kawasan atas. Volume kendaraan padat, tapi jembatan sempit. Jadi perlu pelebaran agar manuver kendaraan lebih leluasa,” tutur Dandung.

Menurutnya, jembatan akan dilebarkan total 10 meter, masing-masing sisi terdiri dari 3 meter badan jalan dan 2 meter trotoar. Saat ini tengah dilakukan pemasangan 32 tiang pancang untuk menopang struktur baru.

“Kalau tiang pancang selesai, pekerjaan bisa cepat. Tinggal pembesian, pengecoran, dan pengaspalan. Sesuai kontrak, selesai pada 27 November 2025. Sekarang progresnya masih on schedule,” katanya.

Lebih lanjut Dandung menyebut, salah satu bentuk percepatan dilakukan dengan tidak menggunakan pondasi manual, agar pekerjaan lebih efisien. “Kalau pakai pondasi manual, waktu pengerjaan jauh lebih lama. Jadi ini salah satu langkah kami untuk percepatan,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Salah seorang pelapor, H Jamal, mengatakan bahwa dirinya sangat menyayangkan adanya kejadian ini. Meskipun, dirinya sendiri sebenarnya sangat mendukung langkah pelebaran jalan tersebut.

“Tanah kami digeruk dan sejumlah pohon ditebang tanpa adanya pemberitahuan atau sosialisasi sebelumnya kepada kami. Tanah sejumlah warga bersertifikat resmi, yang berada di samping pelebaran jalan tersebut, digeruk dan diserobot selebar sekitar 3 meter,” katanya.

Masih menurut H Jamal, saat pengerjaan berlangsung, dirinya sempat mempertanyakan kepada pekerja. Namun, dalihnya justru sudah berembuk dengan tokoh masyarakat setempat. Pengerjaan terus dilakukan hingga dirinya pun harus memutuskan untuk membuat laporan polisi ke Mapolres Pamekasan.

Baca juga :

Terkait kejadian itu, Jamal juga meminta pemberhentian pekerja proyek sebelum persoalan belum terselesaikan. “Kami tunggu itikad baik rekanan, dinas, maupun Bupati Pamekasan, atas tanah kami yang sudah digeruk sebelum pekerjaan proyek jalan ini dilanjut,” terangnya.

Sementara itu, Sekdes Desa Bulangan Barat, Kecamatan Pegantenan, Akhmad Hosairi, membenarkan tidak adanya sosialisasi terkait pelebaran jalan yang dilakukan oleh pihak kontraktor. “Iya benar, tidak ada sosialisasi sebelumnya,” jelasnya, saat dikonfirmasi melalui WhatsApp.

Kapolres Pamekasan melalui Kasatreskrim, AKP Doni Setiawan, membenarkan pelaporan tersebut. “Kami menunggu petunjuk dari atasan terkait pelaporan itu,” ujarnya.

Diketahui, proyek pelebaran jalan ini adalah milik Dinas Perumahan Rakyat dan Perumahan (DPUPR) Pamekasan. Adapun alokasi atau Pagu anggaran senilai Rp 3 miliar. Sampai berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PUPR Pamekasan, Amin Jabir, saat dimintai keterangan belum memberikan tanggapan. (azm/gie)

Bahkan, Bupati Hendy menyempat diri untuk meninjau pekerjaan pelebaran jalan di sela melaksanakan giat Program Jember Bersadaqoh di Kecamatan Patrang tersebut, Sabtu (30/03/2024) tadi. Selain pelebaran jalan, Pemkab Jember juga akan melakukan pelebaran jembatan di kawasan itu.

Bupati Hendy mengatakan, bahwa terdapat sekolah di atas Dusun Gluduk Mojan. Sehingga, untuk mendukung itu sekaligus dilakukan pelebaran.

Baca juga :

“Ada sekolahan di atas awan di puncak Dusun Gluduk Mojan. Yaitu, SDN Bintoro 5, SMP 15 Bintoro. Sehingga, dengan dilebarkan jalan, semoga mereka lebih semangat lagi belajar,” kata Bupati Hendy Siswanto.

Bupati juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada warga yang telah mewakafkan tanahnya untuk keperluan pelebaran jalan. Dirinya juga bercerita, bahwa sejak dahulu Dusun Gluduk Mojan, bisa dikatakan terisolir. Itu karena, akses hanya jalan setapak dengan lebar 1 meter. Padahal, ada beberapa keluarga yang tinggal di sana.

Di samping itu, lanjutnya, sekolah yang ditempatkan di atas Dusun Mojan, agar bisa lebih dekat dengan masyarakat. Mengingat, kawasan ini memang berada di pelosok.

“Jadi yang sekolah itu, kebanyakan harus jalan kaki dari bawah. Mereka jalan kaki sekitar 800 meter menuju sekolahnya di atas puncak Dusun Gluduk Mojan,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Hal itu terungkap, dalam audiensi antara Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Provinsi Jawa Timur dengan Pj Bupati Lumajang, Indah Wahyuni, Senin (18/03/2024) tadi.

Satuan Kerja (Satker) Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah I Provinsi Jawa Timur, Deny Purwa Indarsa, mengatakan bahwa kendala terkait relokasi pipa PDAM dan tiang PJU sedang diatasi. “Permasalahan utamanya adalah kedalaman pipa PDAM yang tidak cukup, sehingga berpotensi rapuh. Kami akan membantu dalam penggalian dan pemindahan pipa ke lokasi baru, agar tidak menghambat pelebaran jalan. Hal serupa, juga berlaku untuk tiang PJU,” terangnya.

Baca juga :

Sementara itu, Pj Bupati Indah Wahyuni, mengungkapkan bahwa dirinya akan berkoordinasi dengan pihak terkait, termasuk Direktur Utama Perumdam Tirta Mahameru, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) serta Kepala Dinas Perhubungan. Tujuannya, untuk mengatur penganggaran pemindahan pipa PDAM dan tiang PJU.

“Sumber daya keuangan akan difokuskan pada proyek pelebaran jalan ini, dengan harapan bisa selesai sesuai target waktu. Yakni, Oktober 2024,” kata Pj Bupati Lumajang.

Pj Bupati Yuyun juga mengharapkan kerja sama yang lebih erat dengan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lumajang, dalam tahap survei. Jika ada kebutuhan pemindahan utilitas lainnya, Pemkab Lumajang telah menyiapkan anggaran.

“Dibutuhkan sinergi yang kuat untuk kelancaran proyek pelebaran jalan ini. Setelah selesai, manfaatnya akan langsung dirasakan oleh pengguna jalan. Baik itu angkutan penumpang maupun barang, yang diharapkan akan meningkatkan aktivitas ekonomi di Kabupaten Lumajang,” terang Pj Bupati Yuyun. (kom/adi/sit)

Kepala Bidang Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setiawan, mengatakan bahwa dari total anggaran Rp 23 miliar tersebut bersumber dari APBD 2023 Kota Batu. Jika dirinci, penggunaannya terbagi di beberapa titik. Antara lain, dilaksanakan dinasnya melanjutkan pelebaran jalan Bromo-Semeru dengan anggaran sebesar Rp 9 miliar.

“Tentunya, untuk lanjutan pelebaran Jalan Bromo-Semeru itu, satu paket dengan perbaikan drainase. Selain itu, juga revitalisasi trotoar sepanjang jalan itu. Maka, dianggarkan Rp 9 miliar,” terangnya, Rabu (03/01/2024) tadi.

Baca juga :

Kemudian, tambahnya, anggaran tersebut juga dialokasikan untuk lanjutan revitalisasi trotoar di Jalan Panglima Sudirman sebesar Rp 7 miliar. Lalu, revitalisasi trotoar di Jalan Dewi Sartika Rp 1,3 miliar, revitalisasi trotoar di Jalan Patimura Rp 4,5 miliar dan Jalan Diponegoro sebesar Rp 1,2 miliar.

“Jadi, tahun ini dianggarkan totalnya Rp 23 miliar untuk lanjutan pelebaran jalan, perbaikan drainase dan revitalisasi trotoar. Anggaran ini belum termasuk proyek-proyek kecil seperti Pokir,” tuturnya.

Sedangkan mengenai wacana pembangunan Jurang Susuh yang berada di Desa Giripurno, dijelaskan sudah diusulkan dan tahap perencanaan. Sedangkan, untuk estimasi alokasi anggaran pembangunannya bernilai Rp 56 miliar bersumber dari APBN.

“Untuk pembangunan jembatan di Jurang Susuh, sudah kami usulkan. Sekarang masih perencanaan karena nanti juga ada pembebasan lahan milik warga. Estimasi anggaran yang dialokasikan, kami usulkan Rp 56 miliar yang bersumber dari APBN. Diasumsikan panjang 250 meter dan lebar 7 meter,” jelasnya. (put/gie)

Dalam kesempatan ini, Bupati Malang menyampaikan terima kasih dan memberikan dukungan penuh atas terlaksananya penyerahan hibah aset tanah seluas 5.142 meter persegi untuk pelebaran jalan yang berada di wilayah Desa Bantur dan Desa Srigonco, Kecamatan Bantur oleh TNI Angkatan Laut. Dirinya berharap, melalui perjanjian kerja sama ini dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap upaya percepatan pembangunan, utamanya dalam hal pelaksanaan proyek strategis nasional berupa Peningkatan Jalan Nasional Gondanglegi – Pantai Balekambang.

Turut hadir pada kegiatan ini, diantaranya Komandan Lantamal V, Brigjen TNI (Marinir) Joni Sulistiawan, Danlanal Malang dan sejumlah pejabat TNI Angkatan Laut, serta Pj Sekretaris Daerah, Asisten Sekda dan sejumlah pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang.

“Merupakan anugerah untuk kita semua, Kabupaten Malang mendapat anugerah proyek strategi nasional. Bahwa jalan Gondanglegi-Balekambang menjadi jalan nasional. Syukur Alhamdulillah juga, TNI Angkatan Laut menyambut baik proyek nasional ini dan terima kasih telah menghibahkan 5.124 meter persegi untuk kepentingan nasional. Tentunya, ini menjadi hal yang luar biasa bagi Kabupaten Malang,” tambah Bupati Sanusi.

Proyek strategis nasional, lanjutnya, merupakan program yang dilaksanakan pemerintah, pemerintah daerah atau badan usaha. Dalam praktiknya, proyek strategis tersebut harus memiliki dampak terhadap peningkatan, pertumbuhan dan pemerataan pembangunan serta memberikan dampak peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.

Baca juga :

Adapun penandatanganan perjanjian kerja sama tentang hibah tanah ini, merupakan langkah progresif dalam mewujudkan konektivitas infrastruktur yang lebih baik bagi masyarakat Kabupaten Malang. Kerja sama ini, sekaligus mencerminkan semangat kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dengan aparat pertahanan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mobilitas masyarakat.

Laksamana Pertama TNI, Eko Sunarjanto, menegaskan bahwa perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten Malang dengan TNI AL berkenaan dengan hibah tanah seluas 5.124 meter persegi di Desa Srigonco dan Desa Bantur. Di sisi lain, peningkatan Jalan Nasional Gondanglegi – Balekambang juga diharapkan membawa dampak positif yang sangat besar bagi pertumbuhan ekonomi, peningkatan aksesibilitas dan percepatan pengembangan wilayah.

Langkah ini, paparnya, sejalan dengan komitmen Pemkab Malang untuk memperkuat infrastruktur yang mendukung pertumbuhan berkelanjutan serta pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Malang. Selain itu, dilakukan proses tukar menukar hibah, bahwa Pemkab Malang juga menghibahkan 1 unit kendaraan dinas untuk operasional Lantamal V.

”Hibah ini dilakukan TNI Angkatan Laut dalam menyukseskan program pembangunan proyek strategis nasional sesuai arahan Presiden Joko Widodo. Dari Gondanglegi ke Balekambang ada pelebaran jalan kiri 2,5 meter sepanjang 2 km, diserahkan ke Pemkab Malang. Kemudian, Pemkab Malang juga menghibahkan kendaraan dinas untuk operasional Lantamal V. Mudah-mudahan kerja sama yang baik ini dapat terus ditingkatkan demi kemajuan bersama,” ujarnya.

Pihaknya berharap, agar proyek ini dapat diselesaikan tepat waktu dengan hasil yang optimal guna kepentingan masyarakat dan kemajuan Kabupaten Malang. “Termasuk menindak lanjuti pengembangan potensi yang ada di Kabupaten Malang, seperti produksi garam premium di Malang Selatan,” jelasnya. (pro/gie)

Pelebaran Jalan Semeru, Kota Batu, merupakan salah satu proyek strategis daerah yang harus segera selesai dikerjakan. Hal ini, seperti disampaikan Kepala DPUPR Kota Batu, Alfi Nurhidayat.

“Saat ini kami sudah memulai pekerjaan pelebaran Jalan Semeru. Dan, itu sudah dimulai di akhir September 2023 lalu,” terangnya, Rabu (04/10/2023) tadi.

Baca juga :

Untuk panjang jalan yang dikerjakan, paparnya, yaitu sekitar 145 meter. Namun, ukuran panjang tersebut bisa lebih hingga 160 meter. Ini dikarenakan, ketinggian tanah yang berbeda.

Sedangkan dimensi volume pembangunan jalan itu, ditambahkan Alfi, memiliki lebar 10 sampai 11 meter. Sehingga, hasil dari pelebaran jalan itu nantinya bisa untuk tiga lajur jalan.

“Jalan itu awalnya memiliki lebar sekitar enam meter dan akan menjadi 10 sampai 11 meter. Lajur jalan yang awalnya terdiri dua, maka akan menjadi tiga lajur. Sehingga, daya tampung jalan juga turut bertambah,” jelasnya. (put/sit)

Kabid Bina Marga DPUPR Kota Batu, Eko Setyawan, mengatakan sebenarnya rencana awal pelebaran Jalan Semeru satu paket dengan Jalan Bromo, Kota Batu. Namun, estimasi anggaran belum mencukupi untuk tahun ini.

“DPUPR menganggarkan Rp 4,5 miliar untuk pelebaran Jalan Semeru,” terangnya di Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu, Kamis (10/08/2023) tadi.

Untuk teknik pengerjaan, tambahnya, rencananya akan melakukan pembongkaran jembatan di areal Kantor Kelurahan Sisir. Itu karena, akan dipasang box culvert. Sementara ruas Jalan Semeru sendiri, akan dilebarkan dari eksisting 6 hingga 7 meter menjadi 10 sampai 12 meter.

Baca juga:

“Semua sudah ada perencanaannya dengan matang. Saat box culvert dipasang nantinya jembatan tidak dibongkar dulu,” tambahnya.

Tujuan dari pelebaran Jalan Semeru ini, jelas Eko, untuk memecah padatnya arus kendaraan yang selalu menumpuk di lintasan jalan tersebut. Sedangkan, untuk pelebaran jalan itu secara bertahap akan menyambung di Jalan Bromo di tahun berikutnya.

“Saat ini sedang proses verifikasi pemenang tender. Untuk pengerjaan, nantinya dijadwalkan 120 hari masa selesai,” jelasnya. (put/gie)