“Saya berharap, Banyuwangi bisa menjadi pelopor dari Sekolah Rakyat ini,” kata Gus Ipul-sapaan Mensos.

Sekolah Rakyat, menurut Gus Ipul, merupakan salah satu program utama Presiden Prabowo Subianto, dalam pengentasan kemiskinan. Dengan pengalaman dan rekam jejak Banyuwangi dalam menurunkan angka kemiskinan, pihaknya optimistis Banyuwangi bisa jadi pelopor untuk menggelar Sekolah Rakyat tahun ini.

“Banyuwangi ini kinerjanya cukup bagus, termasuk daerah dengan penurunan kemiskinannya yang tinggi. Karena itu, kami berharap Banyuwangi bisa menjadi daerah pelopor Sekolah Rakyat. Ke depan, dengan adanya sekolah ini harapannya penurunan kemiskinan bisa lebih tinggi lagi,” tambah Gus Ipul.

Di Banyuwangi sendiri, persentase penduduk miskin turun dari 7,34 persen (2023), menjadi 6,54 persen (2024). Gus Ipul menjelaskan, Sekolah Rakyat ditujukan untuk anak berusia SD hingga SMA, yang berasal dari keluarga di dua desile awal yang masuk dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Nanti siswanya berasal dari warga yang berada di desile satu (miskin ekstrim) dan desile dua (miskin),” terangnya.

Baca juga :

Dalam penentuan para siswa Sekolah Rakyat, ujarnya, akan melibatkan Pemerintah Daerah. Termasuk, dalam menyiapkan tenaga pendidik dan infrastruktur awalnya.

“Jadi Bupati mengusulkan siswa dan gurunya. Karena itu kami membutuhkan dukungan kepala daerah,” tambah Gus Ipul.

Dirinya juga menerangkan, Sekolah Rakyat merupakan kerja bersama berbagai Kementerian. Mulai dari Kementerian PU untuk sarana dan prasarana. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk rekruitmen guru, Kementerian Sosial untuk rekruitmen siswa, dan termasuk dibantu oleh seluruh kepala daerah.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menyambut antusias upaya untuk membangun Sekolah Rakyat. Terlebih, ada sejumlah aset daerah yang diproyeksikan menjadi sekolah tersebut.

“Kita telah mengusulkan Rumah Susun di Kalipuro atau Balai Diklat di Licin, yang akan diproyeksikan sebagai Sekolah Rakyat. Sehingga, tinggal menunggu verifikasi dari kementerian,” kata Bupati Ipuk.

Selain infrastruktur, dirinya juga telah menyiapkan sumber daya manusia penunjang. “Untuk guru dan tenaga pendidiknya juga sama. Kita siap untuk mengalokasikan tenaga dari unsur PNS atau PPPK yang tentunya telah diseleksi oleh kementerian,” ujarnya.

Bupati Ipuk optimis, jika Sekolah Rakyat bisa diterapkan di tahun ajaran mendatang. “Insyaallah kalau dilihat dari persiapannya, bisa dimulai tahun ajaran ini,” paparnya. (kom/bwi/sit)

Dalam kesempatan itu, Plt Bupati Didik membacakan amanat Hari Sumpah Pemuda dari Menteri Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia, Ario Bimo Nandito Ariotejo. Tidak ketinggalan, Plt Bupati Malang didampingi Plh Sekretaris Daerah Kabupaten Malang, Nurman Ramdansyah, juga menyerahkan enam penghargaan Kategori Pemuda Pelopor tingkat Kabupaten Malang 2024 kepada sejumlah pemuda berprestasi Kabupaten Malang serta menyerahkan Surat Keputusan (SK) Pensiun.

Para pemuda tersebut, diantaranya Zainur Rozikin, terbaik Pemuda Pelopor Bidang Pengelolaan SDA Lingkungan dan Pariwisata, Jody Rachmata Gianusha, Pemuda Penggerak Sektor dan Informasi, Fiki Adi Dharmawan, Pemuda Penggerak Sektor Pendidikan, Dira Adhim Hilmi, Pemuda Pengerak Sektor Olah Raga, M Syahrup A Aris, Pemuda Pengerak Sektor Wirausaha serta Erviana Saputri, Pemuda Pengerak Sektor Pesantren dan Pemberdayaan. Termasuk, empat SK pensiun diserahkan kepada Maria Magdalena Tutik, Guru Ahli Madya SD Negeri 1 Mendalanwangi, Kecamatan Wagir, Sutrisno Ismail, Kepala Seksi Kesejahteraan Sosial dan Kepemudaan Kecamatan Pakisaji, Hanul Al Muchtarom, Penyuluh Pertanian Ahli Madya Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan serta Anik Suryani, Analis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.

“Hari ini adalah tepat Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke 96 tahun 2024. Tentunya, ini ada sebuah semangat bersama-sama yang terus kita gelorakan dengan mengajak pemuda agar terus aktif dalam rangka mengisi perjuangannya dalam mengisi kemerdekaan. Diantaranya, memberikan ruang gerak kepada anak-anak muda untuk terus berprestasi di semua bidang,” kata Plt Bupati Didik.

Baca juga :

Dijelaskannya, bahwa momentum HSP ini merupakan kesempatan bagi Bangsa Indonesia, untuk memberikan perhatian yang lebih besar kepada agenda-agenda pengembangan kepemudaan sebagai bagian penting dalam pembangunan Indonesia. Baik dalam posisi pemuda sebagai subjek pembangunan maupun sebagai objek pembangunan.

“Sebagai subjek pembangunan, sebagian pemuda Indonesia telah memiliki kemampuan untuk berpartisipasi aktif dalam beragam sektor pembangunan Nasional, bahkan pada agenda Sustainable Development Goals (SGDs) Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), merupakan agenda global,” terang Plt Bupati Malang.

Dengan mengusung tema ‘Maju Bersama Indonesia Raya’, mengandung pesan kepada semua, untuk meningkatkan dan memajukan berbagai elemen pelayanan kepemudaan hingga mencapai kondisi Indonesia yang raya, Indonesia yang besar dan Indonesia yang sejahtera. “Peran pemerintah daerah sungguh sangat penting untuk menggerakkan pelayanan kepemudaan. Peran ini, diwujudkan dalam bentuk kebijakan dan program kepemudaan yang baik dan berkesinambungan. Serta diwujudkan dalam bentuk Rencana Aksi Daerah (RAD) layanan kepemudaan yang berorientasi kepada peningkatan IPP yang disesuaikan dengan kondisi daerah masing-masing,” jelasnya.

Oleh karenanya, setiap upaya memperbaiki kebijakan kepemudaan pada tingkat daerah, patut mendapatkan penghargaan yang setinggi-tingginya. “Karena hal ini akan berdampak kepada perluasan cakupan dan jangkauan pelayanan kepemudaan semakin meluas hingga tidak ada satu orang pemuda yang tidak mendapatkan pelayanan,” tuturnya.

Pada momentum ini, Plt Bupati Didik mengajak bersama-sama melakukan berbagai macam langkah untuk mengembangkan potensi pemuda melalui aktivitas yang mendorong perkembangan kreativitas dan inovasi pemuda Indonesia. “Marilah kita bersama membuka kesempatan seluas-luasnya kepada pemuda Indonesia untuk berpartisipasi dalam seluruh dimensi pembangunan, dengan kompetensi dan passion masing-masing. Marilah kita perbaiki kepedulian kita kepada pemuda Indonesia, melalui perbaikan pelayanan kepemudaan, perbaikan tata-kelola pelayanan kepemudaan dan dukungan sumber daya hingga kondisi kepemudaan Indonesia menjadi lebih baik,” imbuhnya.  (pro/mlg/gie)

Pj Bupati Lumajang yang akrab dengan nama Bunda Yuyun, ini menyampaikan bahwa konteks transformasi pendidikan menuju model yang lebih relevan dengan kebutuhan abad 21. Dimana, Guru Penggerak memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu menggerakkan komunitas sekolah untuk mewujudkan visi pendidikan Indonesia.

“Bahwa pendidikan Indonesia ke depan harus lebih inklusif, partisipatif dan adaptif yang merupakan kunci untuk menciptakan generasi penerus bangsa, berkarakter Pancasila, berakhlak mulia dan mampu bersaing di era global,” kata Pj Bupati Yuyun.

Baca juga :

Pj Bupati Lumajang berharap, Guru Penggerak Lumajang mampu memimpin dan menciptakan lingkungan belajar yang bisa merangkul semua peserta didik, mendorong keterlibatan aktif seluruh stakeholder, serta responsif terhadap perubahan dan tantangan zaman. “Untuk itu kepemimpinan instruksional, inovasi pembelajaran dan penguasaan teknologi digital merupakan kompetensi kunci yang harus diimplementasikan oleh setiap Guru Penggerak dalam melaksanakan tugas mulia ini,” tambahnya.

Pj Bupati Lumajang juga mengajak 211 Calon Guru Penggerak (CGP) Angkatan 10 Kabupaten Lumajang, untuk terus bergerak dan berinovasi sebagai pelopor pembelajaran yang berpusat pada murid, menyenangkan, menantang dan relevan dengan kebutuhan zaman. (kom/adi/gie)

Pj Wali Kota Probolinggo, Nurkholis, dalam sambutannya mengatakan bahwa Pemerintah Kota Probolinggo harus mengoptimalkan penerimaan pajak kendaraan bermotor, khususnya kendaraan dinas. Yakni dengan melakukan langkah-langkah percepatan.

Diantaranya, sosialisasi dan kolaborasi dengan Tim Pembina Samsat melalui program pembebasan pajak Kendaraan tahun 2024, pemutakhiran data kendaraan dinas SKPD melalui rekonsiliasi, inventarisasi dan updating data dan pemutakhiran pajak kendaraan dinas.

“Karena itu, diperlukan sinkronisasi dan kolaborasi antara Pemerintah Kota Probolinggo dengan Pemerintah Provinsi Jatim, khususnya dengan Tim Pembina Samsat Kota Probolinggo. Semakin besar penerimaan dari pajak kendaraan bermotor, maka semakin besar pula PAD Kota Probolinggo,” kata Pj Wali Kota.

Pj Wali Kota Nurkholis juga menekankan baik perangkat daerah maupun ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo, harus menjadi pelopor sekaligus teladan atas kepatuhan pajak daerah bagi masyarakat. Sehingga ke depan, perlu dilaksanakan program taat dan patuh ASN terhadap pajak kendaraan bermotor dengan memberikan reward and punishment.

Di kesempatan itu, Pj Wali Kota Nurkholis menyampaikan data tunggakan kendaraan dinas Pemerintah Kota Probolinggo per 27 Juli 2024 sebesar Rp 101.011.300. Dengan rincian, Kecamatan Mayangan dengan jumlah obyek sebanyak 263, dengan potensi PKB dan Jasa Raharja sebesar Rp 57.557.250.

Kemudian pada Kecamatan Kanigaran, dengan jumlah obyek sebanyak 145, dengan potensi PKB dan Jasa Raharja sebesar Rp 38.410.300. Pada Kecamatan Wonoasih dengan jumlah obyek sebanyak 28, dengan potensi PKB dan Jasa Raharja sebesar Rp 3.244.250.

Baca juga :

Sedangkan pada Kecamatan Kademangan dengan jumlah obyek sebanyak 12, dengan potensi PKB dan Jasa Raharja sebesar Rp 1.799.500 dan Kecamatan Kedopok dengan jumlah obyek nol serta potensi PKB dan Jasa Raharja Rp 0.

Dari data tersebut, Pj Wali Kota Nurkholis menegaskan perlu dilakukan langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah khususnya kendaraan plat merah milik Pemerintah Kota Probolinggo. “Setelah kita berhasil menertibkan kewajiban perpajakan atas kendaraan dinas milik Pemerintah Kota Probolinggo termasuk ASN, barulah langkah selanjutnya menertibkan pajak kendaraan bermotor pada masyarakat Kota Probolinggo. Mengingat di tahun 2025 nanti, Pemkot akan dilibatkan langsung dalam upaya peningkatan penerimaan pajak daerah khususnya opsen PKB dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB),” ujarnya.

Kepala BPPKAD Kota Probolinggo, Ratri Dian Sulistyawati, mengatakan bahwa pihaknya ingin meningkatkan kepatuhan dalam melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Opsen PKB dan Opsen BBNKB nantinya akan menggantikan dana bagi hasil PKB dan BBNKB. Yakni dengan tujuan untuk mempercepat penerimaan bagi kabupaten/kota atas PKB dan BBNKB.

Selain itu, tambahnya, juga mensinergikan penagihan PKB, BBNKB dan pengawasan mobilitas dan pengguna kendaraan bermotor antara provinsi dan kabupaten atau kota, serta memperbaiki postur APBD. Karena selama ini diterima dalam bentuk penerimaan bagi hasil, maka dengan opsen akan dicatat sebagai PAD.

Senada dengan yang disampaikan Pj Wali Kota Probolinggo, Ratri akan melakukan langkah-langkah percepatan dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan daerah khususnya pada kendaraan plat merah. “Kami akan segera melakukan pemutakhiran dan rekonsiliasi data kendaraan dinas. Kemudian inventarisasi dan updating data kendaraan, khususnya status kendaraan. Misalnya dihibahkan atau dipinjam pakai dan kondisi kendaraan, apakah masih layak pakai atau rusak berat. Juga melaksanakan pemutakhiran pajak kendaraan dengan Tim Pembina Samsat Kota Probolinggo,” ujarnya.

Pelaksanaan kegiatan ini, juga dihadiri Sekretaris Daerah Kota Probolinggo, Ninik Ira Wibawati, sejumlah kepala perangkat daerah, camat dan lurah se Kota Probolinggo serta narasumber dari Kepala UPT Pengelolaan Pendapatan Provinsi Jatim dan Kepala Perwakilan Jasa Raharja Probolinggo. (kom/pix/gie)

“Dalam upaya memerangi stunting, Desa Kutorenon telah dipilih sebagai pelopor di wilayah Lumajang. Hal ini, menunjukkan komitmen kami untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Pj Bupati Lumajang.

Baca juga :

Selain menjadi tempat merumuskan rekomendasi guna menjaga kelangsungan Program Keterpaduan Keamanan Pangan, ujarnya, pertemuan tersebut juga menjadi momen penting untuk memperkuat komitmen dan partisipasi aktif dari semua pihak, termasuk masyarakat. “Komitmen dan partisipasi aktif dari semua elemen masyarakat adalah kunci kesuksesan program ini. Tanpa dukungan dari semua pihak, kami di Pemkab Lumajang tidak akan mampu mencapai visi keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat Lumajang,” ungkapnya.

Di samping itu, Pj Bupati Yuyun juga menekankan pentingnya replikasi intervensi pendampingan yang terintegrasi dalam meningkatkan kesadaran akan keamanan pangan di Lumajang, sejalan dengan komitmen Kabupaten Lumajang menuju Kabupaten 5 Pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM). “Ini adalah langkah konkret kami dalam mewujudkan visi keberlanjutan dan kesejahteraan bagi masyarakat Lumajang. Dengan dukungan dan kolaborasi dari semua pihak, kami yakin Lumajang akan menjadi contoh bagi daerah lain dalam memperkuat keamanan,” paparnya. (adi/sit)

Asisten Pemerintahan dan Kesra, Purwanto, dalam sambutannya mengatakan bahwa Sosialisasi Pemuda Pelopor ini dipersembahkan untuk pemuda pemudi Jombang, agar menjadi pemuda pemudi yang berkualitas dan berdaya saing. “Selamat kepada enam orang perwakilan pemuda pemudi yang terpilih dari masing-masing kecamatan yang ada di Kabupaten Jombang. Kalian merupakan pemuda pemudi terbaik, yang dianggap oleh camat sebagai pemuda pemudi paling menonjol diberbagai bidang dan mampu menjadi pelopor. Buktikan bahwa kalian semua merupakan pemuda pemudi terpilih yang mampu menjadi pelopor dengan mengikuti sosialisasi,” ujarnya.

Lebih lanjut disampaikan, setelah mengikuti sosialisasi, peserta juga harus ikut mendaftarkan diri mengikuti seleksi pemuda pelopor Kabupaten Jombang tahun 2024. Karenanya, semoga mampu menjadi pemuda bermanfaat bagi masyarakat.

Baca juga :

“Saya berpesan kepada kalian semua untuk tetap menjaga integritas pribadi sebagai pemuda pemudi yang kreatif. Kemudian, hindari pergaulan yang berdampak negatif di tengah-tengah perkembangan dunia semakin maju,” ujarnya.

Ditempat sama, Sekretaris Dinas (Sekdin) Disporapar, Yulita Purwaningsih, mewakili Kadisporapar, menyampaikan bahwa tujuan kegiatan ini untuk menggelorakan semangat kepeloporan di kalangan pemuda. Kemudian, mewujudkan pemuda yang memiliki potensi kepeloporan, mewujudkan pemuda yang merintis jalan dan melakukan terobosan untuk menjawab tantangan serta memberikan jalan keluar atas berbagai masalah.

“Selain itu, juga memotivasi pemuda untuk berperan aktif dalam pembangunan daerah dan memberikan penghargaan kepada pemuda yang dinilai telah memenuhi persyaratan serta kriteria sebagai pemuda pelopor tingkat kabupaten 2024,” ungkapnya. (azl/sit)

Kepala Disporapar melalui Kabid Pemuda, Rusdin, mengatakan bahwa seleksi Pemuda Pelopor tersebut merupakan agenda tahunan dari Kementerian Pemuda dan Olah Raga Republik Indonesia (Kemenpora RI). “Ini merupakan agenda rutin tahunan Kemenpora, dimana untuk seleksinya berjenjang. Yakni, mulai tingkatan kabupaten, provinsi hingga jenjang nasional,” katanya, Minggu (10/03/2024) tadi.

Ditambahkan Rusdin, pembukaan pendaftaran Pemuda Pelopor nantinya meliputi lima bidang, yang bisa diikuti oleh peserta. Pertama, bidang pendidikan dan agama. Kedua, bidang pangan. Ketiga, bidang seni budaya. Keempat, bidang inovasi teknologi. Kelima, bidang pengelolaan sumber daya alam (SDA), lingkungan dan pariwisata.

Baca juga :

“Untuk persyaratan dan ketentuannya, sudah kami cantumkan di flayer yang sudah kami beritahukan ke camat-camat hingga media sosial Disporapar,” tambahnya.

Rusdin juga menjelaskan, bahwa pendaftaran atau pengiriman berkas bisa melalui online di s.id/PemudaPeloporPamekasan2024, ataupun ofline di Kantor Disporapar Pamekasan. Tanggal pendaftarannya sendiri, telah dimulai sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai 20 April 2024.

“Seluruh peserta yang telah mengisi form pendaftaran akan menjalani tes wawancara atau interview di Kantor Disporapar Kabupaten Pamekasan pada tanggal 24 April 2024,” jelasnya.

Lebih lanjut Rusdin mengatakan, bahwa nantinya dari lima orang yang lolos proses seleksi tingkat kabupaten, akan dikirim ke tingkatan provinsi. “Nanti yang lolos di tingkat kabupaten, maka kami akan kirim ke provinsi. Dimana, perbidang nantinya mengirimkan satu orang,” tambahnya. (azm/gie)

Pelaksanaan DiLA sendiri, rencananya akan digelar selama dua hari, yaitu 27 hingga 28 Januari. Sementara untuk penutupan, direncanakan akan dihadiri Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, sekaligus penyempatan lencana kelulusan hasil mengikuti pelatihan.

Prof Syamsul Maarif dalam keynote speechnya membahas tentang pentingnya pengetahuan bagi pejabat, dalam sebuah rencana kontijensi kebencanaan, dengan potensi peta kerawanan yang telah dimiliki. “BMKG telah memprediksi, bahwa Jawa Timur pada Februari ke depan, untuk curah hujannya adalah yang tertinggi di Indonesia. Maka dari itu, pejabat harus bisa menyusun rencana kontijensi sebuah keadaan yang diperkirakan diprediksi akan terjadi. Meskipun, mungkin tidak terjadi, seperti Dinsos dan Dinkes, harus berpikir dan harus sudah punya rencana,” kata pakar kebencanaan Prof Syamsul.

Dirinya menjelaskan, sesuai dengan perintah Presiden RI, bahwa jika terjadi bencana, maka Gubernur secara otomatis menjadi Komandan Satgasnya, dan Kapolda atau Pangdam menjadi wakilnya. “Ya, begitu pula di tingkat daerah. Secara otomatis bupati atau wali kota, menjadi Dansatgasnya,” ungkapnya.

Baca juga :

Sementara itu, Pj Wali Kota Batu, Aries Agung Paewai, berkaitan dengan kegiatan DiLA, mengatakan bahwa ini dapat menjadi referensi dalam penanganan bencana di Kota Wisata Batu. “Keberhasilan DiLA menciptakan tonggak sejarah dalam upaya mitigasi bencana di Jawa Timur. Menghadapi tantangan dan risiko bencana, mulai dari gempa bumi banjir hingga cuaca ekstrim,” katanya.

Dirinya juga mengucapkan terima kasih, atas kepercayaan dari BPSDM Jawa Timur sebagai penyelenggara acara. Karena, telah mempercayakan Kota Batu sebagai tuan rumah pelaksanaan DiLA.

“Dengan kolaborasi yang kuat, teknologi terkini dan keterlibatan masyarakat yang maksimal, Kota Batu siap menjadi pelopor dalam membentuk masyarakat yang lebih aman, tangguh dan siap menghadapi tantangan masa depan,” ujar Pj Wali Kota Batu.

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota juga mengajak peserta DiLA untuk menikmati suasana alam di wilayah Kecamatan Bumiaji. Yakni, dengan menggunakan kendaraan Jeep offroad menempuh rute sekitar 25 kilometer hingga finish di kawasan wana wisata Coban Talun, Desa Tulungrejo, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu. (cw1/sit)

Menurut Wapres, Ma’ruf Amin, tema yang dipilih tersebut tentu relevan dengan peran Kampus Unisma sebagai pelopor anti radikalisme. Tak hanya itu, menurutnya juga kampus yang menjadi proyek percontohan Kementerian Agama (Kemenag) dalam pengembangan Moderasi Beragama dan Bela Negara.

“Karena di Indonesia ini ada beragam suku, agama, ras, bahasa dan budaya, di mana perbedaan menjadi sebuah keniscayaan. Namun para pendiri bangsa berhasil menemukan kemajemukan dalam bangsa ini dalam UUD 1945. Hal ini membuktikan bahwa kebhinekaan tidak semestinya membawa perpecahan, tapi justru menjadi anugerah dan modal untuk mempersatukan bangsa. Ini yang harus kita jaga melalui sikap toleransi, cinta tanah air dan penghormatan terhadap tradisi,” jelas Wapres Ma’ruf Amin.

Ditambahkannya, jika fondasi persatuan di atas keberagaman harus terus dirawat dan dikelola, agar tidak menimbulkan ancaman bagi keutuhan bangsa. Terlebih, pemerintah telah mencanangkan visi Indonesia Emas 2045.

“Maka untuk menuju cita-cita ini, persatuan bangsa dan kerukunan umat merupakan syarat mutlak. Maka di sinilah moderasi beragama menjadi simbol keseimbangan kehidupan beragama dan berharga,” tambahnya.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan mengenai empat bingkai menjaga kerukunan. Pertama, yakni bingkai politik, diantaranya yaitu kesepakatan Nasional seperti Pancasila, UUD 1945, dan NKRI.

“Karena itu, waktu ramai-ramai bicara ada usulan khilafah, saya bilang tidak bisa karena kita ada kesepakatan nasional itu. Kita tidak boleh menciderai itu. Karena kalau soal islami, semua islami, tetapi kita punya kesepakatan bahwa negara kita ini berbentuk Republik, kalau kita mengganti itu namanya menciderai kesepakatan Nasional,” tuturnya.

Baca juga :

Kedua, yakni bingkai yuridis, yaitu mengenai aturan-aturan. Menurutnya, aturan yang ada itu harus dijaga, jangan sampai tidak dihormati. Ketiga, yakni bingkai sosiologis yang menyangkut budaya lokal. Keempat, yakni bingkai teologi kerukunan atau paham beragama secara moderat.

“Oleh karena itu, narasi-narasi semua agama harus mengarah pada narasi kerukunan jangan narasi konflik. Ini menjadi salah satu bingkai dalam kerukunan bangsa,” lanjutnya.

Maka dalam hal ini, menurutnya pemerintah harus menyadari pentingnya eksistensi dan kontrubusi dunia pendidikan sebagai media paling efektif untuk mentransfer ilmu pengetahuan. Tidak lupa, pihaknya juga memberikan beberapa arahan terkait dengan moderasi beragama.

“Pertama, meningkatkan kualitas akademik di Kampus Unisma, agar selaras dengan penguatan iman dan taqwa. Termasuk karakter religius kebangsaan dan nilai-nilai Pancasila. Kemudian, pertajam literasi kerukunan dan persatuan dalam ekosistem pendidikan Unisma,” katanya.

Lebih lanjut, apabila praktek moderasi agama sudah berjalan baik, maka harus dipertahankan. Utamanya untuk mengantisipasi potensi ancaman ajaran dan ideologi radikalisme. “Terakhir, saya minta agar seluruh komponen bangsa dapat merawat toleransi, kerukunan, perstuan, dan harmoni sosial sebagai ciri Indonesia di duni internasional,” ujarnya.

Sementara itu, Rektor Unisma, Prof Dr H Maskuri, M.Si, menyampaikan bahwa kuliah tamu tersebut sebagai bentuk ikhtiar Unisma untuk memperkuat tentang kampus anti radikalisme intoleran. Apalagi, sebelumnya itu juga telah disampaikan oleh Wakil Presiden RI, pada 3 tahun yang lalu.

“Maka sekarang kita berbicara tentang Quo Vadis (arah) moderasi beragama dalam merawat negara kesatuan RI dan peradaban dunia. Ini memang artinya Unisma betul betul konsen dalam menyiapkan SDM yang lebih moderat ditengah tengah perbedaan. Sehingga Bhineka Tunggal Ika akan terjaga dengan bagus dan kebhinekaan adalah sebuah kekayaan, bukan menjadi suatu pemicu terhadap konflik. Maka ini harus kita rawat bersama,” imbuhnya. (rsy/sit)