Melalui program ini, birokrasi yang selama ini dianggap kaku, kini berubah menjadi layanan yang hangat dan menyapa warga hingga ke depan pintu rumah. Bahkan, berdasarkan laporan komprehensif dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) Kabupaten Jember, sepanjang tahun 2025, kolaborasi lintas sektor ini telah berhasil memfasilitasi kebutuhan dasar warga akan identitas diri. Sebanyak 1.976 dokumen kependudukan, berhasil diterbitkan dalam 12 rangkaian kegiatan yang tersebar di delapan kecamatan strategis.

Kepala Dispendukcapil Jember, Bambang Saputro, dalam keterangannya menjelaskan bahwa perjalanan layanan jemput bola ini dimulai dengan intensitas tinggi pada Mei 2025. Desa Kramatsukoharjo di Kecamatan Tanggul, menjadi saksi betapa antusiasnya warga dalam menyambut kemudahan ini.

“Dalam empat kali kunjungan saja, tercatat 719 dokumen rampung diselesaikan. Angka ini bukan sekadar statistik, melainkan representasi dari ratusan warga yang kini memiliki kepastian hukum atas status kependudukannya,” kata Bambang Saputro, Kamis (26/03/2026) tadi.

Baca juga :

Keunikan program ini, ujarnya, terletak pada kemampuannya beradaptasi dengan kearifan lokal. Selain Bunga Desaku, layanan Adminduk juga hadir di tengah keriuhan Pasar Murah di Kecamatan Arjasa pada awal Juni. Hal ini, membuktikan bahwa pengurusan dokumen negara kini bisa dilakukan sambil berbelanja kebutuhan pokok, sebuah pendekatan yang sangat meringankan beban masyarakat.

Data ini juga menunjukkan dinamika yang menarik. Jika di Desa Yosorati, Kecamatan Sumberbaru, ada lonjakan pengurusan Kartu Keluarga dan Akta Kelahiran yang mencapai 349 layanan dalam sehari, di tempat lain seperti Panti dan Tempurejo, volume layanan mungkin lebih sedikit namun tetap esensial.

Setiap lembar KTP yang tercetak, totalnya mencapai 1.090 lembar sepanjang tahun. Ini adalah kunci bagi warga untuk mengakses layanan kesehatan, bantuan sosial, hingga perbankan.

Melalui gaya kepemimpinan yang turun langsung ke lapangan, Pemkab Jember tidak hanya memberikan dokumen fisik, tetapi juga rasa aman dan pengakuan bagi setiap jiwa yang berdomisili di Bumi Pandhalungan. (rio/gie/adv)

Program inovatif ini, memungkinkan warga mengurus dokumen kependudukan tanpa harus jauh-jauh datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil). Mulai dari pembuatan Kartu Keluarga (KK), KTP elektronik, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga akta kelahiran dan kematian dapat diakses lebih mudah dan cepat.

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa layanan keliling ini hadir untuk memastikan setiap warga, termasuk yang berada di pelosok desa, tidak kehilangan hak dasar atas identitas kependudukan. “Pemerintah harus hadir sampai ke pelosok untuk memastikan seluruh warga mendapatkan dokumen penting yang menjadi hak mereka,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Selain mendekatkan layanan, Pemkab Lumajang juga tengah mempercepat transformasi digitalisasi pelayanan publik. Hal ini diharapkan, dapat memangkas prosedur yang berbelit dan menghadirkan proses administrasi yang cepat, transparan dan tanpa biaya.

Baca juga :

“Kami ingin semua layanan Adminduk bisa diakses secara mudah, cepat dan gratis. Ini bentuk kepedulian pemerintah terhadap kebutuhan dasar masyarakat sekaligus memastikan tidak ada satu pun warga yang tercecer dari sistem administrasi negara,” tambah Bunda Indah.

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, menilai bahwa pelayanan Adminduk keliling merupakan kunci untuk membangun kepercayaan publik. Dengan cara ini, masyarakat tidak hanya merasakan manfaat nyata, tetapi juga melihat langsung komitmen pemerintah dalam membangun birokrasi yang responsif dan berpihak kepada rakyat.

“Identitas kependudukan bukan hanya syarat administrasi, tetapi pintu masuk bagi warga untuk mendapatkan berbagai layanan publik, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga bantuan sosial. Maka, memastikan semua warga memiliki dokumen kependudukan adalah tugas fundamental pemerintah,” ujar Wabup Lumajang.

Melalui program ini, ujar Mas Yudha-sapaan Wabup, Pemkab Lumajang ingin menegaskan bahwa pelayanan publik bukan lagi sesuatu yang sulit diakses, melainkan hak dasar yang harus dijamin negara. Kehadiran pelayanan keliling menjadi simbol pemerintahan yang aktif, adaptif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat pedesaan.

Dengan langkah-langkah seperti ini, Pemkab Lumajang tidak hanya menyederhanakan layanan, tetapi juga memperkokoh fondasi inklusivitas, sehingga setiap warga merasa dihargai dan dilibatkan dalam pembangunan. (kom/adi/gie)

Muanim sendiri, dalam momen itu mengucapkan terima kasih atas kepedulian pemerintah. “Terima kasih, Bu,” ujarnya kepada Bupati Ipuk, yang menyerahkan bantuan Gerakan Banyuwangi Berbagi dan datang bersama Wakil Ketua DPRD Banyuwangi, Hj Mafruchatin Nikmah, Wakapolresta Banyuwangi, perwakilan Kodim 0825/ Banyuwangi dan Lanal Banyuwangi.

Wajah penuh kegembiraan tersebut, tidak hanya dirasakan oleh Mbah Muanin semata. Tapi, tidak kurang dari 18 ribu warga pra-sejahtera se Kabupaten Banyuwangi yang terekam dalam database UGD Kemiskinan Banyuwangi. Sejumlah warga, mendapatkan bantuan Sembako dan sumber protein dari beberapa donatur. Mulai dari ASN, Kepolisian, TNI, DPRD Banyuwangi, BUMN, BUMD, organisasi profesi hingga para pelaku usaha.

“Gerakan berbagi dan bersedekah seperti ini, sejatinya sudah dilakukan oleh semua pihak. Namun, saat ini kita orkestrasi agar lebih tepat sasaran dan merata,” ungkap Bupati Ipuk.

Gerakan Banyuwangi Berbagi tersebut, tambah bupati, dipandu lewat Aplikasi Smart Kampung. Didalamnya telah terdata berbasis nama dan alamat (by name by addres). Para donatur mendapatkan data warga pra sejahtera secara langsung dan menyerahkan ke kantor kecamatan terdekat atau menyalurkannya secara langsung.

Baca juga :

“Kalau biasanya hanya dibagikan ke tetangga terdekat, dengan ini bisa tersalurkan hingga ke pelosok yang mungkin selama ini tidak tersentuh bantuan,” tegasnya.

Aksi solidaritas yang telah menjadi tradisi tersebut menjadi alternatif bagi penanganan kemiskinan. Di tengah keterbatasan fiskal yang dimiliki pemerintah daerah, gotong royong menjadi solusi. “Lebih-lebih di awal tahun seperti ini. Program bantuan dari pemerintah kebanyakan belum turun. Ini sangat membantu,” terang Bupati Ipuk.

Saat ini, tingkat kemiskinan di Kabupaten Banyuwangi mencapai titik terendah dalam sejarahnya. Menurut data BPS pada 2024, tercatat 6,54 persen. Turun drastis dari tahun sebelumnya yang masih 7,34 persen. “Walaupun demikian, kita tidak boleh berpuas diri. Kita akan terus menekan sekecil mungkin angka kemiskinan ini. Terutama pada tingkat kemiskinan ekstrem,” papar Bupati Ipuk.

Perlu diketahui, program penanganan kemiskinan di Banyuwangi tidak hanya bersifat kuratif. Namun, juga dilakukan program terstruktur dari hulu hingga hilir. Mulai dari peningkatan SDM, penyiapan lapangan pekerjaan hingga perbaikan infrastruktur.

“Semua sudah tertuang di RPJMD Banyuwangi. Dengan perencanaan yang baik dan ditopang gotong royong seluruh komponen masyarakat, saya yakin penanganan kemiskinan ini akan tuntas,” imbuhnya. (kom/bwi/gie)

“Panjangnya kurang lebih 3,8 kilometer dan menghubungkan dua desa. Selama ini, itu belum pernah diperbaiki sama sekali dan baru kali ini diperbaiki,” kata Bupati Hendy.

Dirinya menambahkan, bahwa untuk wilayah daerah pelosok yang belum tersentuh perbaikan jalan, maka akan direalisasi secara bergantian. “Kami akan terus berusaha memperbaiki jalan di daerah lainnya, yang belum tersentuh perbaikan. Sedikit demi sedikit, ini akan menyesuaikan dengan anggaran,” ujar Bupati Hendy.

Baca juga:

Dalam kesempatan sama, Bupati Hendy juga meminta kepada kepala desa, bahwa setelah jalan diperbaiki, agar Kades bisa membuat inovasi agar ekonomi terus bergerak. Terutama, bagi para pelaku UMKM.

Dirinya juga mencontohkan, bahwa Desa Sukorejo, Kecamatan Bangsalsari, bisa berinovasi membuat wahana bermain air di kanal sungai. Di lokasi itu, juga bisa dibuatkan warung-warung di sepanjang kanal sungai sebagai penunjangnya.

“Itu bisa dijadikan inspirasi untuk dikembangkan,” ujar Bupati Hendy. (kom/gie)