Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, memastikan perayaan tahun ini akan dikemas lebih bermakna, menonjolkan identitas sejarah dan budaya Kota Malang tanpa kemeriahan berlebihan. Sehingga, saat ini fokus utama Pemkot Malang adalah memastikan seluruh rangkaian Hari Jadi berjalan maksimal.

“Kita ingin Hari Jadi Kota Malang tahun 2026 ini spesial. Ada konsep baru yang menampilkan perjalanan sejarah Kota Malang melalui busana yang memiliki cerita budaya,” ujar Wali Kota Wahyu, Jumat (27/03/2026) tadi.

Dirinya menjelaskan, Pemkot Malang telah menyiapkan desain pakaian khusus yang menggambarkan perjalanan kepemimpinan Kota Malang, sejak masa pemerintahan Belanda hingga era modern. Busana tersebut akan dikenakan dalam momentum peringatan hari jadi sebagai simbol identitas daerah.

“Setiap unsur pakaian itu ada maknanya, ada cerita sejarahnya. Ini menjadi simbol perjalanan Kota Malang dari masa ke masa,” tuturnya.

Baca juga :

Salah satu agenda paling menarik dalam perayaan tahun ini, adalah peluncuran tugu penanda pengakuan Kota Malang sebagai Kota Kreatif Dunia bidang Media Art oleh Unesco. Tugu tersebut, akan diresmikan pada 1 April 2026 di kawasan Alun-Alun Merdeka sebagai simbol kebanggaan warga Kota Malang.

“Ini kebanggaan besar karena Kota Malang menjadi Kota Kreatif Dunia bidang Media Art pertama di Asia Tenggara. Konsepnya sudah disetujui Unesco,” jelasnya. 

Menurutnya, pemasangan identitas kota kreatif dunia sebenarnya telah dijadwalkan sejak Februari lalu, mengikuti kota-kota kreatif dunia lainnya. Namun, Pemkot Malang sengaja menunggu momentum Hari Jadi agar peluncurannya memiliki nilai simbolis lebih kuat.

“Harusnya memang pemasangannya itu pertengahan Februari kemarin, sama seperti 58 di Kota Kreatif Dunia yang lain sudah terpasang. Tetapi untuk Kota Malang memang menunggu momennya pas tanggal 1 April,” tambahnya.

Meski menghadirkan konsep baru, Wali Kota Wahyu menegaskan perayaan tetap digelar secara sederhana. Pemkot Malang tidak ingin peringatan Hari Jadi identik dengan pesta besar, melainkan refleksi perjalanan kota.

“Rangkaian kegiatan akan berlangsung bertahap, mulai dari agenda pra-acara, peringatan hari H, hingga kegiatan lanjutan bagi masyarakat. Kita tidak hura-hura. Resepsi juga dilaksanakan sederhana di Gedung Cendrawasih. Yang penting maknanya, bukan kemeriahannya,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Melalui peluncuran itu, diharapkan keberadaan koperasi ini dapat mendorong pemerataan ekonomi di desa. Sesuai arahan dan harapan Presiden ke-8 Prabowo Subianto dalam pelaksanaan di Magelang.

“Semoga sesuai dengan harapan Pak Presiden Prabowo dimana Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih bisa menjadi instrumen untuk melakukan pemerataan ekonomi di tingkat desa,” ucapnya, Kamis (24/07/2025) tadi.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Trenggalek, Saniran menambahkan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Trenggalek saat ini sampai batas terakhir tanggal 31 Juni itu pembetukan 100 persen dan masuk 10 besar Jawa Timur di urutan ke-7 tercepat. “Setelah akta pendirian sudah selesai maka dilanjut dengan kelengkapan ijin dan penerbitan NPWP. Insya Allah sudah semuanya dan mudah-mudahan tidak ada kendala,” ujar Saniran.

Terkait peluncuran kelembagaan ini, dirinya menuturkan launching kelembagaan itu mengikuti program Presiden RI. Secara nasional dilaunching hari ini, sedangkan di Kabupaten Trenggalek launching sudah dilakukan saat Hari Koperasi 12 Juli 2025 lalu.

“Sedangkan secara nasional pada hari ini dan setiap kabupaten/kota harus mengikuti. Mengikutinya juga harus di satu titik, ditempat yang telah disepakati di daerah masing-masing. Untuk Kabupaten Trenggalek kita laksanakan di Pendopo ini. Untuk lebih lanjutnya, kita belum tahu persis bagaimana usaha koperasi merah putih ini. Bagi kami bukan bentuk usaha dulu melainkan mematangkan kelembagaannya terlebih dahulu. Jadi mematangkan kelembagaannya dulu, karena takut kami mereka sudah berusaha melakukan usaha tapi kelembagaannya belum tertata. Ini bisa berpotensi resiko,” terangnya.

Baca juga :

Setelah ini, pihaknya berharap seluruh Koperasi DMP/ KMP segera menyusun anggaran rumah tangga. Konsep anggaran rumah tangga bisa siapkan, sehingga mereka hanya tinggal edit-edit sesuai dengan keperluan masing masing. Yang kedua, dirinya meminta segera menyusun program kerja dan juga rencana angaran pendapatan belanja, Seperti RAPBD dan RKPD. Syukur bila mereka menyusun rencana kerja jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

“Ini memang dashboardnya koperasi untuk take off maupun landing. Jadi mubadzir mereka take off tapi tidak tahu landasan pacunya. Harapannya seperti itu sehingga landasan pacunya jelas, jaraknya sudah terpantau jangka pendek, jangka menengah dan juga jangka panjang. Dengan begitu ketika rake off dan landing tidak hanya kebutuhan sesaat,” ujarnya.

Dengan begitu, harapannya punya pondasi yang kokoh untuk melaksanakan koperasi ini berapa lamanya. Tidak hanya berorientasi 5 tahun, namun selamanya dan benar memberikan pemerataan kesejahteraan masyarakat khususnya di desa masing-masing.

Sumber keuangannya koperasi, itu bisa dari beberapa hal. Bisa dari modal sendiri dan juga modal luar. Yang pertama dari anggota, yang utama itu bersumber dari simpanan pokok dan simpanan wajib anggota dan juga sumber simpanan-simpanan lain yang ditetapkan dalam rapat anggota Koperasi.

“Sedangkan sumber lain bisa dari hibah, bisa dari pinjaman baik dari bank maupun sumber pinjaman lain atau kerjasama dengan koperasi lain serta penyertaan bisa dari anggota. Banyak peluangnya sebenarnya tapi kembali pondasi, SDM dan kelembagaannya harus matang,” tutur Saniran.

Secara nasional, peluncuran 80 ribu Kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dilakukan oleh Presiden RI, Prabowo Subianto, di Desa Bentangan, Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten. Dalam peluncuran itu, Presiden Prabowo menyebut konsep koperasi itu seperti lidi. Konsep koperasi adalah konsep orang yang lemah, konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah, yang kuat tidak mau berurusan dan koperasi. Yang kuat juga tidak mau menjadi anggota koperasi.

Konsepnya sederhana, sama dengan konsep lidi. Satu lidi lemah, namun dari lemah-lemah itu menjadi kekuatan karena konsepnya gotong royong. (mil/sit)

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menegaskan bahwa kehadiran Kopdeskel Merah Putih adalah bagian dari komitmen pemerintah pusat dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan membangun kemandirian desa melalui koperasi sebagai soko guru ekonomi bangsa. Peluncuran ini, juga bertepatan dengan peringatan Hari Koperasi Nasional ke-78, yang menjadi momentum penting bagi kebangkitan koperasi modern berbasis desa.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, yang juga hadir menyaksikan kegiatan ini, menyampaikan apresiasinya terhadap inisiatif Presiden Prabowo dan menilai bahwa program ini sejalan dengan semangat pembangunan desa yang selama ini telah diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten Lumajang. “Kami sangat mengapresiasi peluncuran Kopdeskel Merah Putih oleh Presiden. Ini adalah langkah strategis yang membuka peluang luar biasa bagi desa-desa di Lumajang, untuk tumbuh mandiri secara ekonomi melalui koperasi yang kuat, sehat dan terintegrasi. Karenanya, kami siap mendukung penuh implementasinya di daerah,” ujarnya.

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perangkat desa dan masyarakat dalam membumikan semangat koperasi di tingkat lokal. Dirinya juga mendorong agar setiap desa dan kelurahan di Lumajang dapat menyiapkan sumber daya manusia yang kompeten untuk mengelola koperasi secara profesional dan akuntabel. (adi/gie)

Kehadiran pimpinan daerah ini, menjadi bukti nyata bahwa Lumajang siap menjadi daerah penggerak koperasi desa yang progresif dan inklusif. “Program ini adalah langkah strategis yang sangat kami apresiasi. Lumajang siap menjadi bagian dari gerakan besar koperasi nasional yang mengedepankan kemandirian dan keadilan ekonomi berbasis desa,” kata Wakil Bupati Yudha.

Menurutnya, peluncuran Kopdeskel Merah Putih sejalan dengan visi pembangunan yang telah dijalankan di Lumajang. Yakni, memperkuat perekonomian desa melalui pengembangan kelembagaan koperasi, BUMDes dan pemberdayaan UMKM.

Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menilai, koperasi yang kuat akan menjadi penopang utama pembangunan desa berkelanjutan. Kabupaten Lumajang sendiri, selama ini dikenal aktif dalam memperkuat fondasi ekonomi lokal. Bahkan, banyak desa telah menjalankan program-program pemberdayaan masyarakat yang relevan dengan semangat koperasi, mulai dari pelatihan kewirausahaan, pembentukan kelompok usaha bersama, hingga digitalisasi pemasaran produk lokal.

Wabup Yudha pun menegaskan, pentingnya menyiapkan sumber daya manusia yang profesional dan berintegritas dalam pengelolaan koperasi. “Koperasi tidak cukup hanya dibentuk, namun juga harus dikelola secara modern, akuntabel dan mampu menjawab tantangan zaman,” tambahnya.

Baca juga :

Dengan modal sosial yang kuat dan semangat gotong royong yang mengakar, Lumajang optimistis mampu menjadi salah satu daerah yang paling siap dan paling progresif dalam implementasi Kopdeskel Merah Putih. “Kami tidak ingin sekadar menjalankan program. Kami ingin menciptakan dampak nyata: ekonomi desa tumbuh, masyarakat berdaya, dan Lumajang ikut memperkuat fondasi ekonomi nasional,” imbuh Wabup Yudha.

Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Lumajang, menyatakan dukungan penuh dari sisi regulasi dan penganggaran. Dirinya menyebut koperasi sebagai alat perjuangan ekonomi rakyat yang perlu didukung lintas sektor dan lintas level pemerintahan.

“Kami siap memperkuat landasan hukumnya di daerah, termasuk membuka ruang lebih besar dalam APBD untuk mendukung koperasi desa yang produktif dan inovatif,” ungkapnya.

Peluncuran Kopdeskel Merah Putih dinilai menjadi momen bersejarah dan titik balik bagi desa-desa di Lumajang untuk bangkit secara ekonomi. Pemerintah Kabupaten Lumajang melihat, inisiatif ini sebagai peluang emas untuk memperluas akses permodalan, meningkatkan kapasitas usaha masyarakat dan membangun jejaring dagang antar desa secara nasional.

Koperasi bukan lagi sekadar pilihan alternatif, tapi telah menjadi jalan utama menuju kedaulatan ekonomi dari desa. Dan Lumajang, dengan seluruh potensinya, siap mengambil peran sebagai lokomotif perubahan itu. (kom/adi/gie)

Pelaksanaan kegiatan secara nasional ini, juga diikuti oleh seluruh daerah di Indonesia, termasuk Kabupaten Malang. Khusus Kabupaten Malang, kegiatan digelar di Desa Randugading, Kecamatan Tajinan.

Peluncuran kelembagaan 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih itu, menjadi tonggak penting dalam mewujudkan kemandirian ekonomi rakyat, sebuah inisiatif besar yang diinisiasi langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Dalam arahannya, Presiden Prabowo Subianto, mengibaratkan koperasi seperti lidi. Satu lidi menurutnya memang tidak berarti, namun jika ratusan lidi dijadikan satu maka akan menguatkan perekonomian.

“Kita sudah mengerti bahwa konsep koperasi adalah konsep orang lemah. Konsep koperasi adalah konsep untuk mereka yang lemah,” kata Presiden RI.

Bahkan, Presiden Prabowo mengibaratkan bahwa pihak yang kuat, tidak mau berurusan dengan koperasi. Mereka, akan lebih memilih untuk membuat perusahaan.

Baca juga :

“Yang kuat tidak mau berurusan dengan koperasi. Yang kuat menjadi anggota koperasi pun tidak mau, kalau sudah kuat sudah kaya, sudah punya akses kemana-mana, maka yang dia bikin itu PT. Dia bikin holding, incorporated, corporation dan bla bla bla,” ujarnya.

Padahal, menurut Presiden RI, koperasi bisa memperkuat ekonomi. Dirinya lantas mengibaratkan, koperasi seperti lidi yang akan berguna jika jumlahnya ratusan.

“Jadi dari lemah, lemah, lemah menjadi kekuatan. Ini adalah konsep koperasi. Dari ekonomi lemah menjadi kekuatan ekonomi yang kuat. Ini adalah konsep koperasi. Konsep koperasi adalah konsep gotong royong,” ujar Presiden RI.

Sementara itu, Bupati Malang, HM Sanusi, berharap melalui Peluncuran 80 ribu Kopdeskel (Koperasi Desa/Kelurahan) Merah Putih ini perekonomian kerakyatan pedesaan bisa bergerak cepat. Sesuai dengan arahan Presiden RI, Koperasi Merah Putih ini menjadi distributor baik dari masyarakat ke pusat maupun dari perkotaan ke pedesaan.

“Penyaluran produksi pertanian di daerah nantinya bisa didistribusikan melalui Koperasi Desa Merah Putih dan pendistribusian seperti pupuk maupun Gas LPG bisa melalui Koperasi Desa Merah Putih kepada masyarakat,” ungkap Bupati Malang.

Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Malang menyerahkan bantuan alat mesin pertanian (Alsintan) berupa Traktor Roda 2 kepada Kelompok Tani Srigading I, Desa Randugading, Kecamatan Tajinan. Bantuan ini, diserahkan secara simbolis oleh Bupati Malang kepada Kepala Desa Randugading. (kom/mlg/gie)

Wali Kota Wahyu menyampaikan, bahwa peluncuran Koperasi Merah Putih (KMP) ini menjadi tonggak penting penguatan ekonomi mikro berbasis potensi lokal di tiap kelurahan dan desa. Tentu, dirinya menyambut baik penguatan kelembagaan koperasi yang telah berbadan hukum melalui notaris dan pengesahan dari Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU).

“Koperasi Merah Putih sudah dijalankan di beberapa daerah. Di Kota Malang, sudah ada yang berjalan di Kelurahan Bumiayu dengan omset Rp 175 juta dari unit usaha sembako dan simpan pinjam. Jumlah anggotanya mencapai 130 orang,” jelas Wali Kota Wahyu.

Untuk saat ini, tambahnya, KMP di Kota Malang sudah terbentuk di 57 kelurahan. Ke depan, koperasi ini akan diarahkan untuk bersinergi dengan BUMN seperti Pertamina, Bulog dan PT Pos Indonesia. Sedangkan untuk unit usaha yang dikembangkan, mencakup LPG, beras, sembako, hingga klinik dan apotek, termasuk juga menyesuaikan dengan potensi dan kearifan lokal di tiap kelurahan.

Baca juga :

“Harapannya di Koperasi Merah Putih ini harga lebih murah, karena tujuannya untuk memotong mata rantai dan dapat dinikmati oleh masyarakat,” ujarnya.

Dalam hal ini, Wali Kota Wahyu menargetkan untuk Bimbingan Teknis (Bimtek) pengurus dan pengawas koperasi dapat digelar awal Agustus 2025. “Kami akan Bimtek dulu karena latar belakang pengurus beragam, ada yang belum punya pengalaman di koperasi. Setelah itu baru kami lanjutkan dengan koordinasi pendanaan dan sinergi dengan DPRD,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa pelatihan akan melibatkan 57 koperasi KMP di Kota Malang, bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin). “Kami akan satukan pelatihan untuk pengurus dan pengawas koperasi. Fokusnya pada kelembagaan dan pemberdayaan koperasi, termasuk teknis pelaksanaan unit usahanya,” ucap Eko.

Terbentuknya Koperasi Merah Putih ini, menurutnya untuk memotong mata rantai distribusi agar harga lebih murah dan dapat dinikmati langsung oleh masyarakat. Termasuk juga akan bersinergi dan berkolaborasi dengan koperasi-koperasi lainnya.

“Kita tidak ada kompetisi dengan koperasi lainnya. Tapi akan bersinergi, berkolaborasi menjadi kekuatan sendiri dari ekonomi mikro untuk KMP,” imbuh Eko. (pro/rsy/sit)

“Untuk launching Sekolah Rakyat serentak, Pemkab Lumajang belum bisa ikut karena infrastruktur dan fasilitas fisik belum siap. Tapi kami sedang berproses menyiapkan semuanya,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Rabu (16/07/2025) tadi.

Meski demikian, ujarnya, Pemkab Lumajang tetap berkomitmen untuk menyukseskan program tersebut. Bahkan, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan seluas 6,6 hingga 7 hektare di Desa Kebonan, Kecamatan Klakah, yang akan dijadikan lokasi pembangunan Sekolah Rakyat. “Lahannya sudah kami siapkan. Saat ini sedang dalam proses penggantian sertifikat untuk kemudian dihibahkan ke pemerintah pusat,” lanjutnya.

Sekolah Rakyat sendiri, merupakan program strategis nasional atas instruksi Presiden Prabowo Subianto melalui Kementerian Sosial RI. Program ini dirancang sebagai solusi pendidikan inklusif, terutama bagi anak-anak dari keluarga rentan dan kurang mampu.

Pada peluncuran tahap pertama Juli 2025 ini, terdapat 100 titik Sekolah Rakyat yang resmi beroperasi, terdiri atas 63 titik tahap Ia dan 37 titik tahap Ib. Total terdapat 396 rombongan belajar (rombel) dengan 9.780 siswa dari jenjang SD, SMP dan SMA yang mulai mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat.

Dari total tersebut, 19 titik lokasi berada di Provinsi Jawa Timur. Namun Lumajang belum termasuk karena masih dalam tahap persiapan infrastruktur dan proses administrasi hibah lahan.

Baca juga :

Bunda Indah menekankan bahwa keterlibatan Lumajang dalam program ini bukan semata-mata untuk mengejar seremoni, melainkan memastikan kesiapan secara menyeluruh demi kualitas pendidikan yang lebih baik bagi masyarakat.

“Ketika nanti Sekolah Rakyat dibuka di Lumajang, kami pastikan tidak sekadar hadir, tapi benar-benar berfungsi secara maksimal dan memberi dampak bagi anak-anak dan masyarakat sekitar,” tegasnya.

Desa Kebonan di Kecamatan Klakah dipilih karena potensi lahannya luas dan strategis untuk pengembangan kawasan pendidikan berbasis kerakyatan. Selain itu, wilayah tersebut dinilai representatif untuk menjangkau kelompok masyarakat yang selama ini memiliki keterbatasan akses pendidikan.

Dinas Sosial dan Dinas Pendidikan Kabupaten Lumajang juga telah melakukan koordinasi lintas sektor untuk mempercepat kesiapan. Mulai dari perencanaan pembangunan, pengurusan sertifikasi lahan, hingga penyusunan skema kurikulum berbasis vokasi dan penguatan karakter.

Sekolah Rakyat sendiri diharapkan menjadi titik balik perubahan pendidikan nasional, tidak hanya dari sisi akses, tetapi juga dalam penguatan nilai-nilai kebangsaan, keterampilan hidup, dan kemandirian ekonomi sejak dini.

“Sekolah ini adalah bentuk keberpihakan negara kepada rakyat. Maka kami di daerah ingin memastikan bahwa kehadirannya benar-benar membawa makna dan manfaat,” ujar Bupati Indah.

Pemkab Lumajang menargetkan pembangunan fisik sekolah rakyat dimulai segera setelah proses hibah lahan selesai. Pemerintah juga mengajak masyarakat untuk ikut serta mengawal dan mendukung realisasi program ini sebagai bagian dari gerakan nasional mencerdaskan kehidupan bangsa. (kom/adi/gie)

Peresmian laboratorium tersebut, dihadiri langsung oleh Bupati Lumajang, Indah Amperawati atau yang akrab disapa Bunda Indah bersama Wabup Lumajang dan Kepala OPD. Dalam sambutannya, Bunda Indah menegaskan akan pentingnya kehadiran laboratorium tersebut sebagai simbol komitmen untuk menanamkan nilai-nilai toleransi dan sikap keberagamaan yang bijak.

“Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan lahirnya sebuah ikhtiar besar dari Pesantren Terpadu Al Fauzan dalam menanamkan nilai-nilai moderasi beragama kepada generasi muda,” kata Bunda Indah, Kamis (17/04/2025) tadi.

Baca juga :

Lebih dari sekadar fasilitas, Laboratorium Moderasi Beragama dipandang sebagai sarana edukatif yang membentuk cara pandang santri agar mampu bersikap adil, inklusif dan terbuka terhadap perbedaan, tanpa kehilangan akar nilai keislaman yang rahmatan lil ‘alamin. “Moderasi beragama adalah jalan tengah, bukan ekstrem kanan atau kiri. Ia menjadi pondasi penting dalam menjaga harmoni kehidupan berbangsa dan bernegara,” tegasnya.

Bunda Indah juga memberikan apresiasi tinggi kepada Pesantren Al Fauzan, yang telah menjadi pelopor dalam pendidikan karakter berbasis nilai-nilai moderasi. Dirinya meyakini, langkah ini akan membawa dampak besar bagi pembangunan masyarakat yang damai dan berkeadaban.

“Saya sangat mengapresiasi inisiatif Pesantren Terpadu Al Fauzan, yang mengambil peran aktif dalam pendidikan karakter dan wawasan kebangsaan melalui pendekatan yang inklusif dan penuh kedamaian,” paparnya.

Kehadiran Laboratorium Moderasi Beragama ini, menjadi secercah cahaya harapan di tengah tantangan zaman yang kerap menguji nilai persatuan. Pesantren pun bukan hanya tempat belajar ilmu agama, tetapi juga rumah besar yang menanamkan nilai kemanusiaan, persaudaraan dan cinta tanah air. (kom/adi/sit)

Pelaksanaan Rakor sendiri, dipimpin Wakil Bupati Banyuwangi, Mujiono dan dihadiri Plt Kepala UPT PPR Boom, Hari Yulianto, di Kantor Pemkab Banyuwangi, Kamis (10/04/2025) tadi. Sementara pelaksanaan Rakor ini, merupakan tindak lanjut dari kunjungan Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, bersama Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, yang sudah beberapa waktu lalu meninjau langsung kesiapan dermaga di Marina Boom.

“Sebagaimana arahan Bupati Ipuk, kami siap mendukung penuh program ini sebagai bagian dari kerja sama daerah dan provinsi, untuk memastikan semua aspek teknis dan administratif siap,” kata Wabup Mujiono.

Kapal cepat yang akan digunakan, imbuhnya, memiliki panjang sekitar 40 meter dan lebar 6 meter, dengan kapasitas antara 350 hingga 400 penumpang. Sementara trif yang direncanakan, berkisar Rp 200 ribu perpenumpang.

Baca juga :

“Kapal ini akan berangkat dari Marina Boom di Banyuwangi dan bersandar di Pelabuhan Pulau Serangan, Denpasar. Rute ini sangat potensial karena menghubungkan dua daerah tujuan wisata nasional bahkan internasional,” tambah Wabup Mujiono.

Sementara itu, Plt Kepala UPT PPR Boom, mengatakan bahwa sejumlah tahapan teknis telah dijalankan. Salah satunya, adalah seperti survei jalur laut dari Banyuwangi menuju Bali, yang telah dilakukan saat Bulan Ramadan lalu. Dalam waktu dekat, survei lanjutan akan dilaksanakan untuk aspek teknis detail.

“Dari sisi legalitas, dokumen-dokumen yang diperlukan juga sudah kami siapkan dan sebagian besar sudah tuntas. Pihak swasta yang menjadi operator kapal cepat, ini juga telah melakukan penjajakan awal,” jelas Hari.

Tidak hanya kesiapan kapal, Pemprov Jatim juga berencana merenovasi terminal penumpang di Marina Boom. Renovasi ini, akan mengakomodir desain yang mencerminkan kearifan lokal, selaras dengan visi Pemkab Banyuwangi dalam menonjolkan identitas arsitektur daerah.

“Renovasi akan dilakukan bertahap menyesuaikan ketersediaan anggaran. Kami juga meminta masukan dari Pemkab terkait desain agar identitas lokal Banyuwangi tetap terlihat kuat, seperti yang sudah diterapkan di stasiun dan bandara,” imbuh Hari. (kom/bwi/gie)