Menurutnya, komposisi makanan dalam program MBG dinilai belum sepenuhnya menyesuaikan karakteristik masyarakat Indonesia, khususnya terkait pemberian susu sebagai salah satu menu utama.

“Sekitar 70 persen orang Asia, termasuk Indonesia, memiliki intoleransi laktosa. Jadi konsumsi susu setiap hari belum tentu cocok bagi semua anak,” ujar Rochelle, Sabtu (16/05/2026) tadi.

Dirinya menilai, Indonesia sebenarnya memiliki kekayaan sumber pangan lokal berbasis nabati yang melimpah, namun belum dimanfaatkan secara optimal dalam program pemenuhan gizi nasional. Bahkan, menurutnya di berbagai daerah Indonesia memiliki beragam jenis polong-polongan.

“Tempe saja masih dari kedelai semua, padahal sebenarnya bikin tempe itu bisa dari polong-polongan yang lain-lain. Buktinya kan kalau di pasar ada tempe kacang merah gitu kan, tempe kacang. Nah, itu kan belum dimanfaatkan secara maksimal,” tuturnya.

Baca juga :

Selain lebih sesuai dengan kondisi masyarakat, pangan nabati dinilai memiliki keunggulan dari sisi efisiensi biaya dan nilai gizi. Dirinya juga menyoroti, penggunaan ayam potong sebagai sumber protein hewani dalam penyediaan makanan massal yang dinilai perlu dikaji kembali dari aspek kualitas nutrisi dan metode produksi.

“Pola makan berbasis nabati masih kerap dipandang sebelah mata di Indonesia karena dianggap berisiko menyebabkan kekurangan gizi atau protein. Padahal, berbagai penelitian menunjukkan kebutuhan gizi tetap dapat terpenuhi melalui kombinasi pangan nabati yang tepat,” tambahnya.

Karena itu, Rochelle mendorong adanya pelatihan bagi penyedia makanan MBG maupun pengambil kebijakan, baik di tingkat daerah maupun nasional, agar lebih memahami potensi pangan lokal berbasis nabati.

“Perlu ada training bagi penyedia MBG dan pengambil kebijakan supaya pangan lokal dan protein nabati bisa lebih banyak dimasukkan dalam menu, demi kesehatan balita jangka panjang,” imbuhnya. (rsy/sit)

Bupati Muhammad Al Barra mengatakan bahwa Pemkab Mojokerto saat ini tengah mengusahakan hak pengelolaan atas tanah terlantar yang tersimpan pada Badan Bank Tanah, sebagai tanah negara. Penandatanganan dengan Bank Tanah, bertujuan supaya status kepemilikan dan penggunaan tanah terlantar yang dimaksud, agar memiliki dasar hukum yang jelas dan pasti.

“Tujuan kesepakatan bersama ini, adalah mewujudkan kerja sama secara optimal dan komprehensif dalam bidang pertanahan, serta mengatur kewenangan para pihak guna mewujudkan kepastian hukum penguasaan, pemilikan dan pemanfaatan tanah negara,” jelas Bupati Mojokerto, saat kegiatan di Smartroom Satya Bina Karya (SBK).

Gus Bupati-sapaan Bupati Mojokerto juga mengatakan, bahwa tanah terlantar yang rencananya akan dikelola oleh Pemkab Mojokerto, adalah dua bidang tanah di Desa Kepuhanyar dan Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar. Tentunya, seperti yang dijelaskan di awal, tujuan pengelolaan tanah terlantar adalah demi mengoptimalkan pembangunan daerah, khususnya pada hal pelayanan masyarakat.

Baca juga :

“Besar harapan kami, hal ini dapat diberikan hak pengelolaan tanah atas tanah terlantar yang tersimpan di Bank Tanah yang berlokasi di Desa Kepuhanyar dan Desa Gebangmalang, Kecamatan Mojoanyar, pengelolaan tanah dimaksud untuk pelayanan publik dan pengembangan wilayah,” urainya.

Sementara itu, Plt Kepala Pelaksana Badan Bank Tanah, Hakiki Sudrajat, turut berharap agar sinergitas yang telah dijalin antara Pemkab Mojokerto dan Badan Bank Tanah ini bisa berjalan dengan baik. Dirinya juga mengatakan pandangannya, agar sinergitas yang disepakati oleh kedua pihak bisa benar-benar memberikan dampak yang baik pula bagi masyarakat Bumi Majapahit.

“Saya berharap, kerja sama ini dapat dilaksanakan secara efektif dengan koordinasi yang baik dan komitmen yang kuat sehingga mampu menghasilkan pengelolaan tanah yang lebih produktif dan memberikan manfaat nyata bagi Kabupaten Mojokerto,” kata Hakiki Sudrajat.

Adapun Penandatanganan Kesepakatan antara Pemkab Mojokerto dan Bank Tanah, membuahkan sembilan komitmen kerja sama. Secara ringkas, dapat diketahui bahwa ruang lingkup kesepakatan ini mencakup inventarisasi, perencanaan dan optimalisasi potensi tanah Hak Pengelolaan (HPL) Badan Bank Tanah.

Hal ini, untuk menjamin pengamanan aset negara, yang difokuskan pada penyusunan rencana pengelolaan bagi kepentingan umum, pembangunan ekonomi, serta reforma agraria melalui koordinasi teknis dan peningkatan kapasitas SDM. (kom/puj/gie)

Dalam kesempatan itu, Mas Yudha-sapaan Wabup Lumajang, menekankan bahwa lahan HGU memiliki peran penting sebagai aset produktif yang dapat memberikan manfaat ekonomi sekaligus mendukung ketersediaan pangan. “Pemanfaatan lahan HGU perlu diarahkan agar semakin produktif, memberikan nilai tambah, membuka peluang kerja, serta mendukung ketahanan pangan daerah dan nasional. Hal ini memerlukan sinergi dan peran bersama dari berbagai pihak,” kata Mas Yudha.

Diuraikannya, pengelolaan lahan yang terencana dan berorientasi produktivitas, akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, khususnya dalam meningkatkan aktivitas ekonomi di sektor pertanian dan perkebunan. Wabup Yudha juga menyampaikan apresiasi atas dukungan Kejaksaan Republik Indonesia, dalam mendorong tata kelola pemanfaatan lahan yang tertib dan sesuai ketentuan.

Baca juga :

Menurutnya, pendampingan dan penguatan koordinasi juga dinilai penting untuk memastikan pemanfaatan lahan berjalan secara optimal. Dirinya juga menegaskan, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang berkomitmen untuk terus membangun kolaborasi dengan pemerintah pusat, dunia usaha, serta masyarakat dalam mengembangkan potensi lahan yang tersedia.

Langkah tersebut, diarahkan untuk meningkatkan produktivitas pertanian dan perkebunan, memperluas kesempatan kerja, serta memperkuat ekonomi masyarakat di tingkat lokal. “Ketika lahan dikelola secara optimal dan berkelanjutan, manfaatnya akan dirasakan langsung oleh masyarakat, sekaligus memperkuat ketahanan ekonomi daerah,” tambahnya.

Selain itu, dirinya juga menekankan pentingnya pengelolaan yang memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Sehingga, produktivitas lahan dapat terus terjaga dalam jangka panjang. Melalui forum seminar nasional tersebut, diharapkan terbangun pemahaman bersama dan langkah kolaboratif lintas sektor untuk mendukung pemanfaatan lahan yang produktif, berkelanjutan, dan memberikan manfaat luas bagi masyarakat.

Bagi Pemerintah Kabupaten Lumajang sendiri, optimalisasi lahan HGU merupakan bagian dari upaya memperkuat kemandirian daerah melalui peningkatan ketahanan pangan dan penguatan ekonomi berbasis potensi lokal. (kom/adi/gie)

Ketua DPC Laskar Sakera Lumajang, H Nur Samsi, menjelaskan bahwa di tahun 2020 – 2022, PGRI Lumajang terdata menghimpun dana sebesar Rp 8 miliar. Kemudian, di tahun 2022 – 2024 juga mengumpulkan dana sebesar Rp 2 miliar.

“Angka itu (Rp 10 miliar, red) yang kami pertanyakan pemanfaatannya. Saat itu, hasil pengumpulan dana PGRI se Indonesia, itu diberikan ke PGRI Lumajang. Karena di tahun 2022, terjadi bencana dahsyat yakni Erupsi Gunung Semeru, yang menimbulkan banyak kerugian,” kata Nur Samsi, Kamis (18/12/2025) tadi.

Mengenai ketidak transparannya pemanfaatan dan memunculkan indikasi itu, Nur Samsi mengatakan sudah berkoordinasi dengan pihak berwenang. “Kami tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Kami tidak menjustifikasi, maka dari itu disamping keterbukaan, kami berharap semua data indikasi yang kami catat, untuk dikupas sampai tuntas,” tambahnya.

Baca juga :

Sekedar diketahui, di tahun tersebut, Ketua PGRI Lumajang dijabat Kisnanto. Dirinya juga mengakui, jika penghimpunan atau penggalangan dana itu pada waktu terjadinya erupsi. Bahkan, ada dua sumber anggaran, yaitu untuk dana erupsi dan dari iuran anggota.

“Kalau dana erupsi, kami peruntukkan pada yang berhak dan untuk dana iuran, kami pergunakan sesuai peruntukannya sesuai AD/ART,” ucapnya saat dikonfirmasi.

Kisnanto juga mengurai, bahwa untuk bantuan erupsi Semeru, pihaknya mengalokasikan untuk siswa-siswi terdampak. Seperti membangun Fasum (Fasilitas Umum) di hunian sementara (Huntara) dengan membangun 19 unit huntara dan diserahkan ke NU Peduli.

“Rp 1,5 miliar dan Rp 390 juta untuk Fasum dan Huntap). Sementara hasil iuran guru tergabung PGRI diperuntukkan untuk operasional selama 5 tahun yang Rp 2 milliar,” kata Kisnanto.

Beberapa poin yang kurang terperinci itulah, yang membuat Ormas Sakera Lumajang, meminta kejelasan atau transparansi. Mengingat, selisih angkanya yang cukup besar. (adi/sit)

Dalam forum tersebut, warga menyoroti aset-aset pemerintah di beberapa wilayah yang dirasa belum ditangani secara maksimal. Di hadapan Bupati Rusdi, warga meminta pemerintah daerah bergerak lebih cepat agar fasilitas yang ada, dapat dinikmati masyarakat secara merata.

Perwakilan warga, Edy, menilai sejumlah aset di wilayah barat Pasuruan, seperti kawasan sekitar Terminal Pandaan. Yang mana, banyak dimanfaatkan secara tidak tepat. Dirinya mengatakan, ada Ruko dan bengkel yang seolah-olah menjadi milik pribadi dan tidak jelas pengelolaannya.

Menurut Edy, pemerintah daerah seharusnya mengambil tindakan konkret agar aset Pemkab Pasuruan tidak disalahgunakan. “Keberadaan aset itu mestinya dikelola dan diawasi oleh Pemkab, bukan dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Masalah aset, juga disampaikan warga dari wilayah timur, yang menilai kawasan Banyu Biru dan Ranu Grati, kurang mendapatkan perhatian. Ditambahkan, bahwa fasilitas di daerah Bangil seperti Stadion Pogar dan Plaza Bangil juga perlu penataan agar lebih tertib.

Bahkan terkait Plaza Bangil, warga menyebut adanya bangunan yang sudah keluar sertifikat hak milik tanpa kejelasan prosesnya. Oleh karena itu, dirinya berharap kondisi tersebut dapat segera dibenahi agar tidak menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah maupun masyarakat.

Tokoh masyarakat lainnya, Lujeng, memberikan usulan agar inventarisasi aset segera dilakukan khususnya di Plaza Bangil dan Terminal Pandaan. Dirinya menilai, ketegasan pemerintah daerah sangat diperlukan agar tidak terjadi kebocoran anggaran.

Baca juga :

Lujeng berharap, kerja sama Pemkab dengan kejaksaan dapat mempercepat penyelesaian persoalan aset di lapangan. “Kita minta inspektorat melakukan audit aset dan jika ada pihak yang tidak patuh harus ada pendampingan hukum,” ujar Lujeng.

Masukan juga datang dari Hartadi, yang menyoroti aset yang dikelola pihak ketiga. Sehingga, menyulitkan UMKM untuk melakukan penyewaan. Dirinya juga memandang, penataan ulang diperlukan agar pelaku usaha kecil tetap mendapatkan ruang usaha tanpa biaya yang memberatkan.

Menanggapi audiensi ini, Bupati Pasuruan, Rusdi Sutejo, menegaskan bahwa pemerintah daerah sangat serius menangani persoalan aset. Dirinya menjelaskan, bahwa tahun depan akan dilakukan digitalisasi aset untuk memastikan data dan pengelolaannya lebih transparan.

Rusdi menambahkan, bahwa beberapa aset yang sebelumnya dikelola pihak ketiga, sudah kembali ke Pemkab. Termasuk, aset di Jeladri. “Kalau kerjanya tidak beres ya kita pindahkan, karena aset ini harus benar-benar ditangani dengan baik,” tegasnya.

Bupati Pasuruan juga mengakui, mengenai adanya penurunan dana transfer sebesar Rp 600 miliar, yang memengaruhi proses pembangunan tahun ini. Namun, dirinya memastikan pendataan ulang aset tetap menjadi prioritas agar seluruh fasilitas dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Bupati Rusdi juga menegaskan, bahwa Pemkab Pasuruan tidak akan main-main dalam hal pengelolaan aset. Dirinya mengatakan, bahwa setiap pihak yang ingin memakai aset pemerintah harus melalui mekanisme sewa resmi demi terciptanya tata kelola yang adil dan tertib. (kom/pas/gie)

“Melalui kegiatan ini, kita ingin masyarakat melihat pisang dan ubi bukan hanya untuk dimakan, tetapi sebagai peluang inovasi dan penghasilan,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, dalam Lomba Inovasi Olahan Pisang dan Ubi Jalar, di Aula Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Lumajang, Senin (20/10/2025) tadi.

Bupati Lumajang menilai, bahwa potensi hasil bumi daerah yang selama ini dianggap makanan desa, bisa diangkat menjadi produk bernilai tinggi dan modern. Termasuk, menarik bagi generasi muda.

Baca juga :

“Kita sedang membangun cara pandang baru terhadap pangan lokal. Dari bahan sederhana, bisa lahir produk bergengsi yang tidak hanya dikonsumsi di rumah, tetapi juga menembus pasar nasional bahkan global,” tegasnya.

Dengan langkah ini, Bunda Indah berharap masyarakat semakin kreatif dalam mengolah bahan lokal. Sehingga, lahir ekosistem ekonomi baru yang berorientasi pada inovasi dan nilai tambah.

“Transformasi budaya konsumsi ini penting agar setiap orang tidak hanya jadi konsumen, tetapi juga pelaku ekonomi kreatif yang memanfaatkan potensi daerah,” tambahnya.

Bunda Indah menegaskan, gerakan ini sekaligus memperkuat kemandirian pangan dan ekonomi Lumajang, karena masyarakat belajar menghasilkan produk yang berkualitas dan punya daya saing tinggi. “Dari dapur rumah tangga hingga UMKM, inovasi olahan pisang dan ubi bisa menjadi simbol Lumajang yang kreatif, mandiri dan berdaya saing,” imbuh Bunda Indah. (kom/adi/gie)

Sedikitnya, ada 100 perwakilan dari pabrik rokok di Kota Malang, yang menjadi peserta dalam kegiatan ini. Sejumlah peserta, mendapatkan pemahaman teknis terkait pendaftaran, pengisian data dan pelaporan industri melalui SIINas, platform resmi milik Kementerian Perindustrian (Kemenperin) yang mewajibkan pelaku industri menyampaikan data secara akurat dan tepat waktu.

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menyampaikan bahwa pelatihan teknis ini merupakan tindak lanjut dari arahan Kemenperin untuk mendorong tertib pelaporan bagi seluruh pelaku industri daerah. “Hari ini kita lakukan bimbingan teknis pengisian SIINas. Ini merupakan arahan dari Kemenperin agar pelaporan industri dilakukan secara berkala setiap tiga bulan, atau empat kali dalam setahun,” terangnya.

Disampaikan Eko, pelaporan yang tertib dan terstruktur sangat penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan industri di daerah, khususnya Kota Malang dapat terpantau oleh pemerintah pusat. “Pengisian data ini sangat penting, karena negara ini perlu pertumbuhan ekonomi yang besar. Maka, data dan dokumen riil di lapangan harus benar-benar terdata secara akurat,” tambahnya.

Baca juga :

Eko juga mengakui, bahwa saat ini masih banyak pelaku industri yang belum tertib dalam pengisian SIINas, karena keterbatasan sumber daya manusia. “Mungkin saat ini belum tertib karena SDM-nya belum terlatih. Pengetahuan tentang SIINas belum menyeluruh dan belum menjangkau semua industri di daerah. Oleh karena itulah pelatihan seperti ini sangat dibutuhkan,” papar Eko.

Beberapa data yang wajib dilaporkan melalui SIINas, antara lain kapasitas produksi, data perusahaan, omzet, jenis usaha dan lainnya. Mengingat sistem ini cukup detail, diperlukan pengalaman dan pemahaman teknis yang memadai.

“Untuk itu kami terus melakukan pendampingan. Nantinya, peserta pelatihan juga akan mendapatkan sertifikat sebagai bukti bahwa mereka sudah memiliki kemampuan dalam mengisi SIINas,” jelasnya.

Dalam pendampingan kali ini, menghadirkan nara sumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kementerian Perindustrian serta Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Timur. Dua nara sumber ini, memberikan materi teknis terkait pendaftaran akun, penggunaan fitur dan tata cara pelaporan secara periodik.

Diskopindag berharap, melalui kegiatan yang terselenggara ini dapat memperkuat sinergi antara pemerintah dan pelaku industri dalam meningkatkan daya saing sektor hasil tembakau serta mendukung pembangunan industri yang terencana dan berbasis data. (kom/sit/adv)

Kepala Dinas Pangan dan Pertanian (Dispangtan) Kota Malang, Slamet Husnan, menyampaikan bahwa urban farming sebagai jawaban atas makin menyusutnya lahan pertanian di wilayah perkotaan. Adanya program tersebut juga merupakan aspirasi warga yang muncul dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kelurahan.

“Kegiatan urban farming ini lahir dari hasil musrenbang di kelurahan-kelurahan. Kita hadirkan konsep urban farming yang terintegrasi, mulai dari budidaya tanaman, peternakan, hingga perikanan,” ujar Slamet, Kamis (17/07/2025) tadi.

Dengan adanya urban farming, Dispangtan mendorong warga memanfaatkan pekarangan rumah, gang sempit, hingga sudut taman untuk menjadi lahan produktif. Dalam konsepnya juga bukan hanya soal menanam sayur, tetapi juga memelihara ikan dan ternak dalam skala kecil.

“Salah satu teknik yang tengah difokuskan adalah hidroponik, yaitu sistem tanam tanpa tanah dengan menggunakan media air. Selain itu, juga mulai mengembangkan media tanam alternatif seperti pakis dan sekam yang ramah lingkungan,” tambahnya.

Baca juga :

Tidak hanya memberikan pelatihan, Dispangtan Kota Malang juga melakukan pendampingan secara intensif. Setiap kelompok urban farming dibina melalui strategi digital, salah satunya dengan membentuk grup WhatsApp khusus sebagai sarana koordinasi dan monitoring harian.

“Kami bentuk grup WhatsApp khusus untuk memantau, mengevaluasi dan mendampingi setiap kelompok urban farming. Mereka aktif melaporkan kegiatan harian dan perkembangan hasil panen,” ucapnya.

Lebih lanjut, hasil pertanian warga juga mulai diarahkan untuk menembus pasar yang lebih luas. Dalam hal ini Dispangtan Kota Malang membuka akses promosi ke Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) serta menjalin kemitraan dengan kalangan pengusaha muda yang tergabung dalam Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI).

“Harapannya produk urban farming bisa masuk ke pasar-pasar segar, toko sayur modern, dan bahkan hotel-hotel yang ada di Malang,” lanjutnya.

Di akhir, menurut Slamet, urban farming bukan semata-mata menjawab kebutuhan pangan rumah tangga saja. Namun, juga bagian dari membangun kemandirian ekonomi warga dan menciptakan ruang terbuka hijau yang produktif di tengah kota.

“Kalau idealnya, kelompok urban farming ini terus bertambah. Ini bukan hanya soal pangan, tapi soal kemandirian dan ekologi kota yang lebih sehat dan produktif,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Peninjauan yang dilakukan itu, merupakan bagian dari evaluasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi salah satu program prioritas Nasional. Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Letnan Jenderal (Purn) Anto Mukti Putranto, dalam kesempatan itu menyampaikan bahwa kunjungan tersebut dilakukan untuk memastikan dapur SPPG memenuhi standar operasional, terutama dalam aspek kebersihan dan alur distribusi bahan pangan.

“Saya datang ke sini, untuk meninjau perkembangan salah satu program yang dicanangkan oleh Presiden, yaitu MBG. Di Kota Malang ini, dapurnya sudah ke-8. Secara umum sudah baik, namun masih ada beberapa koreksi teknis yang perlu disempurnakan,” kata Letjen Purn Anto.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya menjaga higienitas dapur serta memperbaiki alur pergerakan bahan pangan, mulai dari bahan mentah masuk hingga makanan siap saji keluar. Selain itu, pihaknya juga mengapresiasi sistem pengelolaan limbah dapur, namun juga diberikan catatan terkait air limbah yang seharusnya dimanfaatkan untuk menyiram tanaman bahan baku.

“Saya perintahkan agar air limbah bisa digunakan untuk menyiram tanaman sayuran. Jadi multifungsi, tidak sekadar dibuang,” tambahnya.

Baca juga :

Terkait potensi risiko keracunan makanan dalam distribusi, Letjen Purn Anto menekankan pentingnya sistem kerja yang efisien. Salah satu contoh, seperti kasus keterlambatan memasak akibat kendala teknis, seperti kehabisan gas yang menjadi pelajaran penting dalam pengelolaan dapur. Kini, penggunaan daging beku (frozen) menjadi solusi untuk menjaga mutu dan waktu penyajian.

Lebih lanjut dirinya juga menegaskan, bahwa penyebaran dapur SPPG diatur berdasarkan kebutuhan dan karakter wilayah. Setiap dapur hanya bisa dibuka dengan jarak minimal empat kilometer dari dapur lainnya, atau disesuaikan dengan kepadatan penduduk dan cakupan wilayah.

“Tiap kota dan kabupaten berbeda. Ada yang cukup dengan dua atau tiga dapur, tapi ada juga yang butuh lebih banyak,” tambahnya.

Disinggung terkait operasional program MBG selama libur sekolah, Letjen Purn Anto menyampaikan bahwa layanan hanya diberikan saat siswa aktif bersekolah. “Siswa itu tahunya makan dan sehat. Kalau tidak ada sekolah, MBG juga tidak jalan, kecuali di wilayah yang masih ada kegiatan belajar mengajar,” ucapnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut baik kunjungan Kepala Staf Kepresidenan. Beberapa masukan yang telah disampaikan oleh Kepala Staf Kepresidenan, akan segera ditindaklanjuti demi penyempurnaan pelaksanaan program nasional tersebut.

“Alhamdulillah, terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan dengan kunjungan ini, kami bisa menyempurnakan beberapa hal yang tadi telah disampaikan,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)