Disampaikan Ketua Komisi III DPRD Kabupaten Malang, Tutik Yunarni, mengatakan bahwa temuan mengenai tidak adanya papan nama, sebenarnya tidak hanya berlaku di Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPKPCK) atau selaku dinas pengguna anggaran (PA) rehab pendopo. Namun, di pekerjaan proyek lain baik lelang atau pengadaan langsung (PL) di kabupaten, terkadang juga ada. Karenanya, November nanti dijadwalkan akan dilakukan pemanggilan.

“Secepatnya ini nanti kita panggil (dinas, red). Saya akan sampaikan kepada anggota komisi dan paling tidak, November agar diagendakan,” kata Tutik-sapaannya, Kamis (26/10/2023).

Mengenai agenda pemanggilan, Politisi PDI-Perjuangan Kabupaten Malang ini menjelaskan akan dilakukan bersama dinas mitra yang lain. Karena, Komisi III memiliki dinas mitra seperti (DPKPCK), Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga (DPUBM) dan Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air (DPUSDA) Kabupaten Malang.

Baca juga :

“Jadi biar tidak menyita waktu dan semua dinas kembali paham, maka semua akan dikumpulkan. Berikutnya, tentu meminta kepada semua dinas, untuk memasang papan nama proyek di lokasi pengerjaan. Sehingga, masyarakat juga paham dan mengerti, karena itu bagian dari hak publik. Jadi, biar semua dinas mengerti, maka langsung dikumpulkan bersamaan,” terangnya.

Dengan cara ini, lanjutnya, diharapkan di kemudian hari sudah tidak ditemukan lagi temuan serupa. Sehingga jangan sampai, dinas satu sudah melakukan, tetapi dinas lain tidak melakukan. “Makanya dinas-dinas (mitra, red) dikumpulkan semua. Termasuk agar juga menjadi perhatian, yaitu rencana pekerjaan proyek dinas,” lanjutnya.

Selain terkait papan nama, lanjut Tutik, hal lain yang perlu dibahas adalah mengenai penentuan pemenang lelang. Salah satunya, yaitu mengenai jumlah penawar yang hanya ada satu sampai dua penawar. Padahal, yang menjadi peserta puluhan.

“Apakah boleh, dari penawar tunggal atau hanya ada dua penawar di setiap lelang itu dimenangkan, ini yang perlu kita ketahui. Apa dasar aturan mainnya. Karena jangan sampai, ini melanggar. Apalagi, dalam setiap lelang pesertanya banyak atau puluhan, tetapi minim penawar,” terangnya.

Sebagaimana diberitakan, Rehabilitasi Pendopo, Rumah Dinas dan Pringgitan di Malang, berhasil dimenangkan penawar tunggal dari total 22 peserta. Adapun nilai koreksinya Rp 824 juta. (sit)

Ketua DPRD Kota Batu, Asmadi, mengatakan jika pemanggilan yang direncanakan lebih kepada permintaan penjelasan mengenai masalah yang muncul di TPA Tlekung. Sehingga, DLH harus memberikan paparan apa yang sebenarnya terjadi, hingga masyarakat sampai mengeluh atas keberadaan TPA Tlekung.

“DLH pasti kita panggil. Di sini kita juga memahami kondisi sekarang ini. Dari pada menjadi beban, maka akan diagendakan,” terangnya, di Gedung DPRD Kota Batu, Jumat (18/08/2023) tadi.

Tujuan pemanggilan itu, tambahnya, bahwa legislatif harus mengetahui sistem pengolahan sampah yang dilakukan selama ini. Kemudian, apa kendala yang dialami selama ini hingga membuat masyarakat mengeluh dan melakukan aksi unjuk rasa. Sehingga, semua itu harus disampaikan langsung oleh DLH.

Baca juga:

Target dari pemanggilan ini, paparnya, yakni bagaimana persoalan pengolahan sampah bisa berjalan maksimal. Seperti hasil pengolahan sampah, itu bisa dimanfaatkan pupuk dan digunakan. Sehingga, meminimalisir munculnya bau.

“Pemanggilan ini sebenarnya sudah direncanakan. Namun, di bulan (Agustus, red) ini juga banyak kegiatan peringatan HUT RI-78,” tuturnya.

Masih menurut Ketua DPRD, bahwa dalam pemanggilan itu juga akan membahas hal lain terkait TPA Tlekung. Seperti, mengenai mesin pengolah sampah di lokasi itu. (put/sit)