Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa larangan itu telah tertuang dalam Surat Edaran (SE) Pemerintah Kota Malang yang sudah diterbitkan beberapa waktu lalu. Selain melanggar aturan, keberadaan pedagang itu dinilai memicu kemacetan.

“Kita sudah buat di dalam SE itu dilarang ada penjualan di trotoar. Karena ini mengganggu lalu lintas. Mereka yang beli itu kan berhenti, akhirnya banyak kemudian mengganggu lalu lintas,” kata Wali Kota Wahyu.

Tak hanya itu, dirinya juga menyoroti dampak langsung terhadap pejalan kaki yang kehilangan ruang aman untuk berjalan. “Nanti kalau terjadi sesuatu terhadap pejalan kaki, pemerintah lagi yang disalahkan. Padahal kita sudah mengatur. Kita ini sama-sama menjaga, kita melarang tapi ada solusi, silahkan ada tempat yang sudah kita siapkan,” tuturnya.

Tenda yang melanggar aturan tersebut, ujarnya, tentunya berpotensi dibongkar. Namun, Pemkot Malang akan mengedepankan pendekatan persuasif terlebih dahulu. Itu dilakukan, sebagai upaya menjaga kenyamanan bersama, khususnya selama Ramadan.

Baca juga :

“Nanti ada teguran pertama, kedua, ketiga. Kalau tidak dibongkar, akan kami bongkar sendiri,” tegasnya.

Di sisi lain, Kapolresta Malang Kota, AKBP Putu Kholis Aryana, menyampaikan bahwa adanya indikasi praktik tidak transparan terkait pemasangan tenda. Saat berdialog dengan pedagang, banyak yang mengaku memperoleh lapak melalui perantara, mulai dari teman, saudara, hingga media sosial, tanpa mengetahui pihak yang bertanggung jawab.

“Kesan kami, pihak yang mendirikan tenda, menawarkan, menerima pembayaran, dan yang berdagang saling menutupi. Ini akan kami selidiki,” ucap Putu Kholis.

Jika nantinya pedagang merasa dirugikan, lanjutnya, kasus tersebut berpotensi masuk kategori penipuan. “Kalau ada yang merasa tertipu, bisa dilaporkan. Itu bukan pungli karena pelakunya bukan aparatur negara,” tambahnya.

Dalam hal ini, nantinya Polresta Malang Kota akan memastikan dan menelusuri alur pihak yang memfasilitasi pemasangan tenda hingga pihak yang menerima pembayaran. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa euforia pasca dilakukan renovasi membuat area tersebut dipadati pengunjung, terutama anak-anak yang bermain saat air mancur menyala. Namun, di balik tingginya minat masyarakat, muncul persoalan kedisiplinan yang berdampak pada kualitas fasilitas.

“Bagaimanapun ini euforia, mereka senang, iya. Maka akan kita tata lagi, akan terus kami evaluasi,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (11/02/2026) tadi.

Salah satu langkah yang tengah disiapkan, lanjutnya, adalah pemasangan pagar di sekitar dry fountain. Pagar tersebut, dirancang fleksibel dan bisa dibuka serta ditutup sesuai kebutuhan. Terlebih, itu dilakukan menyusul adanya keluhan bahwa air dry fountain berbau tidak sedap.

Baca juga :

“Hasil evaluasi sementara, bau tersebut diduga akibat penyalahgunaan fungsi fasilitas oleh sejumlah oknum pengunjung. Dry fountain memang dibuat untuk ditonton, bukan untuk mandi. Mungkin ada anak kecil main air lalu mandi di situ dan (diduga) buang air kecil di sana,” jelasnya.

Wali Kota Wahyu menegaskan, nantinya saat air mancur menyala, pagar akan ditutup agar tidak ada lagi pengunjung yang masuk dan bermain air. Namun, rencana ini akan dikoordinasikan lebih lanjut dengan Dinas Lingkungan Hidup serta pihak terkait, termasuk Bank Jatim.

“Pada saat air mancur nyala, pagar ditutup. Jadi saat dry fountain menyala, tidak ada pemandangan orang mandi di sana,” ucapnya.

Sebelumnya, dry fountain memang menjadi daya tarik baru di Alun-Alun Merdeka. Banyak pengunjung memadati area tersebut untuk menonton pertunjukan air mancur, bahkan menjadikannya ruang bermain.

Namun, viralnya keluhan bau di media sosial, menjadi alarm bagi Pemkot untuk segera melakukan penataan ulang, agar fasilitas publik tetap nyaman dan terjaga kebersihannya. (rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Parkir Dishub Kota Malang, Rahmat Hidayat, menyampaikan bahwa dalam penerapan E-parking di gedung parkir Kayutangan membutuhkan pemasangan di tiga titik. Masing-masing, satu titik di pintu masuk dan dua titik di pintu keluar.

“E-parking di sini dibutuhkan di tiga titik. Satu pintu masuk dan dua pintu keluar di kawasan Jalan Majapahit. Pintu keluar bawah untuk kendaraan roda dua dan roda empat, sementara pintu keluar atas khusus roda dua,” jelas Rahmat, Sabtu (10/01/2026) tadi.

Untuk pengadaan satu paket E-parking, ujarnya, diperkirakan membutuhkan anggaran mencapai sekitar Rp 500 juta. Namun, hingga saat ini Dishub masih menyesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.

“Estimasi anggarannya sekitar Rp 500 juta untuk satu paket tiga titik. Rencananya akan kami ajukan melalui Perubahan Anggaran Keuangan (PAK), menyesuaikan dengan kondisi anggaran dan kebijakan efisiensi,” tambahnya.

Baca juga :

Dikatakannya, bahwa pengadaan E-parking tersebut sebenarnya telah direncanakan sejak 2025. Namun karena keterbatasan waktu dan anggaran, realisasinya belum dapat dilaksanakan.

Sementara itu, Plh Kepala Dishub Kota Malang, Slamet Santoso, mengatakan bahwa untuk tahun ini, fokus Dishub masih pada pemenuhan sarana dan prasarana pendukung, salah satunya E-parking. Sehingga, masih belum melanjutkan pembangunan lanjutan Gedung Parkir Kayutangan yang sebelumnya direncanakan hingga enam lantai.

“Sesuai arahan Pak Wali Kota, tahun ini belum ada penambahan lantai. Fokus kami masih di E-parking,” kata Slamet.

Menurutnya, penerapan e-parking di Gedung Parkir Kayutangan diharapkan dapat mempermudah pelayanan parkir, seperti yang telah diterapkan di sejumlah lokasi lain, antara lain Pasar Madyopuro, Gedung Kartini, Jalan Tenes, Malang Creative Center (MCC), serta area MBO RSUD Kota Malang.

“Kalau e-parking di Kayutangan terealisasi, maka total lokasi e-parking di Kota Malang akan bertambah. Saat ini sudah ada lima titik dan dengan Kayutangan bisa menjadi tujuh titik,” imbuh Slamet. (rsy/sit)

Kepala Diskopindag Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, mengatakan bahwa pekerjaan konstruksi kini mulai berjalan bersamaan dengan pembongkaran. Termasuk, pemasangan tiang pancang dan pengerjaan pondasi untuk tempat relokasi pedagang.

“Untuk relokasi Pasar Induk Gadang, sekarang persiapannya sudah berjalan. Mulai pemasangan tiang pancang dan pondasi. Untuk pedagang juga sudah siap dipindah ke bagian belakang,” ujar Eko, Selasa (18/11/2025) tadi.

Baca juga :

Dirinya juga menyebut, bahwa proses pembongkaran berjalan cukup lancar, karena sebagian besar masyarakat dan pedagang mulai memahami urgensi penataan kawasan pasar. Kesadaran itu, menurutnya, menjadi kunci keberhasilan pembangunan fasilitas publik yang lebih layak dan tertata.

“Alhamdulillah, masyarakat kita banyak yang menyadari bahwa fungsi jalan itu memang penting sebagai fasilitas umum. Sebagai masyarakat Malang, harus mulai memahami pembangunan Kota Malang,” katanya.

Ditambahkan Eko, bahwa pembongkaran area kosong sudah dilakukan secara bertahap. Sementara relokasi pedagang baru akan dilakukan setelah area belakang pasar selesai dibangun dan siap ditempati.

“Relokasi nanti dilakukan setelah bagian belakang selesai. Target waktunya kemungkinan ya Lebaran 2026,” imbuh Eko. (rsy/sit)

“Saat dicek tim DPUPRPKP Kota Malang, lapisan aspalnya tinggal kawatnya saja. Ini sangat rawan jika langsung dibongkar. Setelah dihitung, BTT terbatas dan waktu penyelesaian juga terbatas karena sudah akhir tahun,” ujar Wali Kota Wahyu.

Atas kondisi tersebut, Pemkot Malang memutuskan untuk meminjam jembatan bailey dari Pemerintah Provinsi Jawa Timur. Bailey itu, menurutnya tidak disewa, namun Pemkot hanya menanggung biaya pengangkutan dari Surabaya dan proses perakitannya.

“Minjam bailey ini tidak mudah, karena banyak daerah lain juga berlomba-lomba meminjam. Alhamdulillah kita dapat dan sekarang sudah terpasang,” katanya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga menyebut, pemasangan berlangsung cepat. Bahkan, dalam dua hari ke depan akan dilakukan pemasangan plat, disusul landasan naik-turun kendaraan. Ditargetkan, jembatan tersebut nantinya sudah dapat digunakan mulai minggu depan.

“Untuk pejalan kaki yang bergerak menuju masjid di sekitar lokasi, Pemkot juga menyediakan jalur khusus. Roda dua bisa sekali jalan. Untuk pejalan kaki kita sediakan satu meter jalur. Untuk kendaraan roda empat nanti akan ada pembatasan tonase,” tutur Wali Kota Wahyu.

Selama jembatan bailey digunakan, lanjutnya, jembatan permanen akan mulai dibongkar dan dikerjakan pada tahun 2026. Menurut Wali Kota Wahyu, bailey tetap dibutuhkan, apabila membuat jembatan sementara versi lain, tetap tidak bisa digunakan selama proses pembongkaran.

“Bailey ini memang kita perlukan agar mobilitas warga tetap berjalan. Karena kalau membangun jembatan sementara biasa, tetap tidak bisa dilewati saat pembongkaran lama berlangsung,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Ketua Komisi C DPRD Kota Malang, Muhammad Anas Muttaqin, menyampaikan apresiasi terhadap langkah cepat DPUPRPKP Kota Malang, dalam menindaklanjuti kerusakan jembatan. Apalagi, itu sempat menghambat akses bagi warga sekitar.

“Kami mengapresiasi DPUPRPKP Kota Malang yang tanggap memberikan solusi cepat di tengah keterbatasan anggaran. Saat musibah terjadi di akhir tahun dan APBD 2025 belum memungkinkan pembangunan permanen, mereka hadir dengan solusi jangka pendek melalui Jembatan Bailey,” ujar Anas.

Anas menilai, langkah tersebut menjadi solusi efisien untuk memulihkan konektivitas wilayah Kelurahan Pandanwangi. Pihaknya menegaskan, bahwa DPRD Kota Malang melalui Komisi C akan mendukung penuh penganggaran pembangunan jembatan permanen pada APBD 2026.

“Mumpung RAPBD sedang dibahas, kami beri dukungan penuh agar tahun depan segera dilelang dan dibangun. Kalau perlu dilakukan lelang dini, supaya awal tahun atau sebelum Idul Fitri jembatan baru sudah bisa terbangun,” tambahnya.

Anas juga menyebut, berdasarkan laporan DPUPRPKP, jembatan darurat tersebut ditargetkan dapat difungsikan paling lambat pada 20 November 2025.

Baca juga :

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menjelaskan bahwa progres pemasangan jembatan darurat sudah mencapai sekitar 60 hingga 70 persen. Dandung menargetkan, jembatan bisa segera difungsikan untuk pejalan kaki dan pengendara roda dua.

“Kita upayakan tanggal 20 November sudah bisa dilewati. Prioritas untuk pejalan kaki dan sepeda motor, karena banyak warga dan jamaah masjid yang melintas dari dua arah,” kata Dandung.

Kemudian, ditambahkannya bahwa plat landas dasar jembatan masih akan dalam proses pemasangan, pada malam ini. Setelah jembatan terpasang, nantinya akan dilakukan pembersihan dan pembongkaran area jembatan ambrol, sebelum dibuka untuk umum.

“Jembatan Bailey ini konstruksinya sangat aman selama tonase sesuai. Kami mohon maaf, beberapa hari ini jalan ditutup total karena proses perakitan di tengah jalan. Tapi setelah selesai, bisa langsung difungsikan,” tuturnya.

Untuk pembangunan jembatan permanen, Dandung menegaskan bahwa lelang dini akan dilakukan pada Desember 2025, sehingga pelaksanaan bisa dimulai pada awal 2026. “Kami sudah laporkan ke Pak Wali, harapannya sebelum Lebaran tahun depan jembatan baru sudah terpasang,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, menyampaikan bahwa pekerjaan sudah dimulai sejak Minggu (09/11/2025) lalu. Tahapan awal dilakukan dengan perataan tanah dan penyiapan fondasi, sebelum kemudian dilakukan perakitan struktur utama rangka baja di lapangan.

“Proses perakitan jembatan darurat ini akan berlangsung selama sekitar dua minggu ke depan. Hari ini kami mulai proses perakitan struktur utama,” ujar Dandung, Selasa (11/11/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa jembatan bailey tersebut memiliki panjang 30 meter dengan lebar 6 meter, terdiri dari 4 meter jalur kendaraan roda dua dan 2 meter untuk pejalan kaki. Jembatan tersebut difungsikan sebagai solusi sementara setelah jembatan lama ambruk akibat hujan deras dan tingginya debit air Sungai Bango beberapa waktu lalu.

“Untuk sementara, jembatan bambu tidak bisa digunakan karena akan mengganggu aktivitas perakitan. Begitu jembatan Bailey bisa dilalui, jembatan bambu akan kami bongkar,” ungkapnya.

Baca juga :

Menurutnya, pemasangan jembatan bailey menjadi langkah cepat Pemkot Malang untuk memulihkan mobilitas warga. Sementara pembangunan jembatan permanen masih menunggu proses penganggaran.

“Bailey dinilai paling ideal untuk jembatan sementara di atas bentang sungai yang cukup lebar. Sistemnya modular dan berbahan baja, kuat, stabil, dan mudah dibongkar pasang,” lanjutnya.

Proyek jembatan darurat tersebut menggunakan anggaran insidental sekitar Rp 350 juta, meliputi pekerjaan pondasi, perakitan rangka baja, hingga pembongkaran sisa jembatan lama. Dandung menegaskan, dana Belanja Tak Terduga (BTT) tidak digunakan karena tidak memenuhi unsur kedaruratan.

“Karena itu kami gunakan anggaran insidental dinas,” tambahnya.

Sementara untuk pembangunan jembatan permanen Sonokembang, telah masuk dalam prioritas APBD 2026 dengan nilai anggaran sekitar Rp 5,3 miliar. “Kami tidak sekadar memperbaiki, tapi melakukan pembangunan total dengan desain baru. Lebarnya nanti menjadi 7,5 meter dan dilengkapi trotoar, sehingga bisa dilalui kendaraan roda empat dari dua arah,” imbuh Dandung. (rsy/sit)

Kepala Dishub Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa langkah tersebut juga dibarengi dengan penataan arus lalu lintas dan penyesuaian rambu tonase. Nantinya kebijakan itu dijalankan setelah hasil kajian dan klasifikasi jalan ditetapkan secara resmi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“Penataan arus lalu lintas ini nanti menyesuaikan penanganan jembatan. Untuk rambu tonase, kita masih menunggu keputusan gubernur terkait penetapan kelas jalan,” kata Jaya-sapaannya, Sabtu (11/10/2025) tadi.

Baca juga :

Jaya juga menjelaskan, bahwa pendataan dan klasifikasi kelas jalan dilakukan bersama dengan Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Hal itu menjadi dasar untuk menentukan pembatasan tonase agar penggunaan jalan sesuai dengan kapasitas dan umur teknis yang telah direncanakan.

“Pendataan ini dalam rangka penertiban penggunaan fungsi jalan. Agar jalan digunakan sesuai dengan kelas dan daya tahannya. Jadi, begitu keputusan Gubernur keluar, kami akan segera pasang rambu-rambu tonase sesuai kelas jalan masing-masing,” tuturnya.

Ditambahkannya, bahwa nantinya rambu-rambu tersebut akan dipasang di sejumlah titik strategis dan jalur yang rawan dilalui kendaraan berat. Langkah ini juga merupakan tindak lanjut dari instruksi Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, untuk menjaga ketahanan jalan dan jembatan di wilayah kota.

“Kalau sudah ada keputusan Gubernur, maka sangat dimungkinkan kami langsung pasang rambu-rambu sesuai tonasenya dan kelas jalannya. Ini penting untuk menjaga ketahanan jalan dan jembatan di Kota Malang,” imbuh Jaya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Mas Kawe, ini berharap generasi muda bisa selaras dalam mengawal progam pemerintah, supaya berjalan sesuai dengan harapan. Sebagai wakil rakyat, mendasari Tupoksi (tugas pokok dan fungsi) di Komisi VI di DPR RI, dirinya bakal memaksimalkan pengabdiannya.

Dirinya juga menggagas, solusi dengan bakal memfasilitasi pemasangan aliran listrik PLN secara cuma-cuma untuk masyarakat Kabupaten Lumajang, yang masuk dalam kategori kurang mampu. Mas Kawe juga memastikan, bahwa masyarakat bisa menerima dan memanfaatkan program pemerintah dengan optimal.

“Untuk teknis, nanti bisa berkomunikasi dengan pengurus yang ditunjuk. Nanti akan dikumpulkan lagi dan segera diuruskan,” ucap Mas Kawe dalam sesi tanya jawab dengan pengurus PAC.

Baca juga :

Sementara itu, Ketua DPC Gerindra Lumajang, Indah Amperawati, meminta kepada pengurus Partai Gerindra untuk tetap semangat. Di balik kebijakan efisiensi anggaran oleh pemerintah pusat, dirinya bertekad bakal menunjang perekonomian, khususnya perbaikan ruas jalan di beberapa kecamatan di Kabupaten Lumajang.

“Perbaikan 20 ruas jalan dan akan kita bangun di tahun ini,” ujarnya.

Bunda Indah-sapaannya, juga meminta kepada pengurus Partai Gerindra, agar tetap fokus pada pengabdian untuk masyarakat. “Tidak usah mendengarkan netizen yang mencoba membangun framing negatif untuk Kabupaten Lumajang. Saat ini pencurian hewan sudah menurun, akan tetapi masih marak pencurian motor,” imbuhnya.

Sebagai antisipasi, Bunda Indah akan mengeluarkan surat edaran pada pemerintahan desa, untuk memaksimalkan fungsi CCTV disetiap sudut desa. (adi/gie)