Kepala Bidang Pendidikan Dasar dan Menengah Disdikbud Kota Malang, Muflikh Adhim, menyampaikan bahwa hingga Jumat (22/07/2025) kemarin, distribusi seragam sudah mencapai 50 persen. Sementara hingga pada awal pekan ini, jumlahnya terus bertambah atau tersisa sekitar 20 persen yang masih dalam proses pembagian.

“Kontraknya memang sampai 31 Agustus. Insyaallah nutut (terkejar, red), karena barang terus berdatangan dan langsung kami distribusikan ke sekolah. Jadi tidak menumpuk di kantor,” kata Adhim, Selasa (26/08/2025) tadi.

Dikatakannya, bahwa sebagian besar sekolah negeri, baik SD maupun SMP telah menerima seragam lengkap. Sebaliknya, hanya beberapa yang masih menunggu atribut tambahan, seperti bet, sabuk pramuka dan topi.

Baca juga :

“Seragam SD negeri di 195 sekolah sudah hampir semuanya dapat. SMP juga sudah banyak yang menerima. Kendala distribusi tidak ada, hanya menunggu pelengkapnya saja,” tambahnya.

Untuk di tahun 2025 ini, seragam gratis diberikan kepada siswa baru SD dan SMP negeri. Sedangkan untuk sekolah swasta, rencananya akan mulai dialokasikan pada tahun depan.

“Alokasi awal kemarin sekitar 600 stel seragam khusus untuk siswa pra sejahtera sudah didistribusikan semua. Harapan kami, tahun depan bisa menjangkau lebih banyak, termasuk sekolah swasta. Mudah-mudahan semuanya dapat,” imbuh Adhim.

Sebagai informasi, pembagian seragam gratis itu dilakukan sebagai wujud realisasi dalam janji politik Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat dan Ali Muthohirin. Termasuk, mewujudkan visi misi kepemimpinannya dalam program unggulan Dasa Bhakti, Ngalam Pinter. (rsy/sit)

Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa keterlambatan ini terjadi karena proses produksi atribut sekolah atau bet masih membutuhkan waktu. “Progres yang jelas, sekarang baru sekitar 10 persenan. Saya minta cepat, tapi ternyata pengerjaan seperti bet dan sebagainya itu agak lama,” kata Suwarjana, Rabu (30/07/2025) tadi.

Meskipun proses masih berjalan, tambahnya, seragam akan diberikan secara lengkap. Hal itu dilakukan, agar siswa tidak perlu membeli perlengkapan seragam sendiri.

Baca juga :

“Kalau sudah diberikan ya harus lengkap. Kalau tidak, nanti siswa harus nambah-nambah sendiri lagi. Itu yang tidak kami inginkan,” tambahnya.

Meski demikian, Suwarjana memastikan bahwa seragam gratis akan dibagikan secara bertahap. Dengan target, paling lambat pada pertengahan Agustus 2025. “Akhir Juli ini jelas tidak mungkin selesai. Tapi mudah-mudahan, di pertengahan Agustus bisa maksimal,” ucapnya.

Di akhir, Suwarjana menyampaikan bahwa selama seragam belum dibagikan, siswa tetap diperbolehkan mengenakan pakaian yang sudah dimiliki sebelumnya. “Tidak harus langsung memakai seragam SD merah putih dan pramuka, atau SMP biru putih dan pramuka. Kalau belum punya, boleh pakai seragam sebelumnya atau pakaian bebas yang penting rapi,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Malang, Widjaja Saleh Putra, menyampaikan bahwa salah satu poin yang paling penting dalam pembahasan Ranperda tersebut, yakni mengatur imbalan jasa bagi Juru Parkir (Jukir). Kemudian, juga mengenai sanksi tegas bagi pelanggar, baik Jukir maupun pengguna parkir.

“Salah satu usulan sanksi adalah denda bagi kendaraan yang parkir di lokasi terlarang, seperti tikungan, jembatan dan area penyebrangan. Misalnya, besaran denda yang diusulkan mencapai Rp 500 ribu untuk kendaraan roda empat dan Rp 100 ribu untuk roda dua, per hari. Nah artinya ini lebih rinci dan ada ketegasan seperti itu,” kata Jaya-sapaannya, Selasa (25/02/2025) tadi.

Selain itu, Dishub Kota Malang juga mengusulkan skema pembagian hasil bagi Jukir sebesar 70 persen, sementara 30 persen untuk Pemkot Malang. Namun, ada pula skema lain yang disiapkan seperti 60:40 persen. Tetapi, itu tergantung dari hasil pembahasan dengan legislatif.

Baca juga :

“Pembahasan keduanya ini nanti juga akan kita bahas lebih lanjut dengan Panitia Khusus (Pansus) DPRD Kota Malang,” ucapnya.

Jaya juga menekankan bahwa dalam Ranperda tersebut, tidak hanya berfokus pada pengelolaan parkir saja. Namun, juga pada penyelenggaraan parkir secara menyeluruh.

“Kalau dulu hanya pengelolaan, sekarang mencakup penyelenggaraan, yang berarti ada berbagai komponen yang lebih diperjelas dalam aturan baru ini,” tegasnya.

Di akhir, Jaya berharap melalui Ranperda tersebut nantinya dapat memperjelas aturan terkait titik-titik parkir yang dilarang, meningkatkan kepatuhan masyarakat, serta memberikan kepastian hukum bagi Jukir dalam menjalankan tugasnya. Pembahasan Ranperda pengelolaan dan penyelenggaraan parkir ini juga akan masih terus berlanjut di DPRD sebelum ditetapkan menjadi regulasi yang resmi berlaku. (rsy/sit)

Dalam serangkaian pelaksanaan itu, Pemkot juga melaksanakan Pembukaan Diklat Calon Anggota Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tahun 2024. Kegiatan ini, dimaksudkan untuk menumbuhkembangkan semangat nasionalisme dan kebangsaan bagi seluruh masyarakat di Kota Probolinggo.

Pj Wali Kota Probolinggo, Nurkholis, mengatakan bahwa gerakan pembagian Bendera Merah Putih dilakukan sebagai gerak langkah aksi nyata atas pelaksanaan di daerah berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.10.1.1/2152/SJ tanggal 8 Mei 2024 tentang Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih tahun 2024. Dimana menyatakan bahwa dalam rangka menggugah rasa cinta tanah air dan meningkatkan semangat nasionalisme, seluruh masyarakat Indonesia, perlu dilaksanakan Gerakan Pembagian 10 Juta Bendera Merah Putih.

Serta Surat Sekretaris Daerah Kota Probolinggo Nomor 400.14.1.1/632/425.206/2024 tanggal 5 Juni 2024 perihal Partisipasi Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih tahun 2024. Bendera Merah Putih sendiri dipandang sebagai identitas, simbol dan alat pemersatu masyarakat Indonesia.

“Mulai hari ini (selain pembagian bendera), kita diwajibkan memasang Bendera Merah Putih di masing-masing instansi. Khusus untuk instansi di lingkungan Pemkot, baik perangkat daerah maupun (kantor) kelurahan atau kecamatan. Saya tekankan juga ada nuansa merah putih untuk hiasan, tidak hanya bendera. Tolong juga ada lampu merah putih untuk malam hari,” kata Pj Wali Kota Nurkholis, yang bertindak sebagai Pembina Apel.

Baca juga :

Pj Wali Kota Nurkholis menambahkan, Pemkot sendiri sudah memulai untuk memasang bendera dan lampu di depan kantornya bekerja. Hal itu agar dapat menjadi contoh serta indah dipandang pada siang maupun malam hari jelang HUT ke 79 RI tahun ini.

“Tujuannya untuk meningkatkan jiwa patriotisme dan agar lebih menyadarkan kita pada (aksi) bela negara,” tambahnya.

Sementara itu, mengenai pembukaan diklat bagi Calon Anggota Paskibraka Kota Probolinggo, Pj Wali Kota Nurkholis berpesan bahwa dengan adanya diklat ini, puluhan peserta diklat yang merupakan perwakilan pelajar dari tingkat menengah atas di Kota Probolinggo dapat meningkatkan kualitas diri. Terutama tentang sikap dan tingkah laku, sehingga dapat melaksanakan tugas pengibaran dan penurunan Bendera Merah Putih dengan lancar dan sukses.

“Saya berpesan, kalian itu merupakan pilihan dari sekolah masing-masing. Jaga kepercayaan itu, ikuti (diklatnya) dengan sungguh-sungguh. Sehingga ketika anda bertugas (pada 17 Agustus 2024 baik pagi maupun sore hari), dapat berhasil dengan baik,” imbaunya.

Apel Pencanangan Gerakan Pembagian Bendera Merah Putih dan Pembukaan Diklat Calon Anggota Paskibraka) 2024, juga turut diikuti oleh Sekda Kota, Ninik Ira Wibawati, jajaran Forkopimda, para asisten dan staf ahli, kepala PD, Perwakilan ASN, BUMN dan perusahaan swasta serta Capaska Kota Probolinggo 2024.

Usai mengikuti apel pagi, Pj Wali Kota Nurkholis dan jajaran di lingkungan Pemkot Probolinggo bergegas turun ke jalan guna membagikan ribuan Bendera Merah Putih hasil sumbangan pegawai Pemkot kepada para pengguna jalan yang melintas. (kom/pix/gie)

Dalam kesempatan pelaksanaan itu, Bupati Hendy mendesak agar hak warga Jember atas pembagian tanah segera diberikan. “Khususnya wilayah Curahnongko dan Mangaran, yang sudah berlangsung puluhan tahun. Bukan rahasia lagi, konflik tanah di daerah tersebut. Namun, sampai saat ini belum juga terselesaikan,” kata Bupati Hendy.

Dirinya berharap dengan adanya Perpres 62 tahun 2023, masyarakat Jember segera mendapatkan hak distribusi tanah. Perpres ini menjadi ketentuan hukum yang wajib dijalankan pemerintah untuk sama-sama meraih target Reforma Agraria yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

Baca juga :

“Jadi soal redistribusi tanah bukan hanya tanggung jawab BPN saja, tapi tugas kita semua,” tambah Bupati Hendy.

Sementara itu, Kepala BPN Jember, Akhyar Tarfi, menjelaskan prioritas Program GTRA tahun 2024 adalah penanganan sengketa dan konflik tanah. GTRA Jember melibatkan berbagai pihak, termasuk OPD terkait, aparat penegak hukum (APH) kejaksaan dan kepolisian, Kodim 0824/Jember, Kepala Cabang Dinas Kehutanan Jawa Timur di Jember, tokoh masyarakat dan akademisi Universitas Jember.

Dirinya merincikan, Program GTRA Jember tahun 2024 meliputi, peningkatan kesejahteraan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat di Desa Tegal Wangi, Kecamatan Umbulsari, dengan melibatkan 100 KK. “Serta penyelesaian konflik tanah Ex-HGU BUMN di Desa Curahnongko dan Mangaran, serta tanah Ketajek berasal dari Ex-HGU PDP,” ujar Akhyar Tarfi.

Berikutnya, penyelesaian tanah penguasaan tanah dalam kawasan hutan (PPTKH) Obyek seluas 336,34 Ha dan subyek sebanyak 1000 bidang. Penyelesaian PPTKH di 34 desa di seluruh wilayah Kabupaten Jember, serta penertiban kawasan pesisir (sepadan pantai) di sepanjang pantai selatan Jember. (kom/rio/gie)

“Kami mewakili Alumni 95 mengucapkan terima kasih kepada Kapolda Jatim dan jajaran yang telah mendukung kegiatan ini. Semoga bakti dari kami dapat bermanfaat untuk masyarakat,” kata Irjen Pol Sandi Nugroho, Kamis (03/08/2023) pagi.

Sementara itu, Kapolres Trenggalek, AKBP Gathut Bowo Supriyono, melalui Wakapolres Trenggalek, Kompol Sunardi, yang hadir dan memimpin langsung prosesi pemberangkatan mengatakan jika memasuki musim kemarau panjang memang terdapat beberapa wilayah di Kabupaten Trenggalek, yang mengalami kesulitan air bersih. “Bantuan ini tentu sangat bermanfaat bagi masyarakat, khususnya yang mengalami kekurangan air bersih,” paparnya.

Kompol Sunardi menambahkan, guna mendukung kegiatan tersebut, pihaknya menyiapkan sedikitnya 16 ribu liter air bersih yang diangkut menggunakan empat truk tangki.

Usai seremonial pemberangkatan, rombongan kemudian dibagi menjadi dua tim, yang membawa masing-masing dua tangki air. Penyaluran air bersih ini, dilakukan di Desa Mlinjon, Kecamatan Suruh dan Desa Jatiprahu, Kecamatan Karangan.

Baca juga:

• KPK Tetapkan Bupati dan Sekda Cilacap Jadi Tersangka Setoran THR
• Jelang Lebaran, Pertamina Malang Pastikan Stok BBM Aman
• Ratusan Pengusaha Warmindo Malang Raya Manfaatkan Mudik bersama Indomie 2026
• SPBU Tegal Besar Diduga Lakukan Ilegal? Ini Respon Wakil Ketua Komisi XII DPR RI
• Wali Kota Malang Larang ASN Gunakan Mobil Dinas untuk Mudik Lebaran

Sementara itu mengetahui hal tersebut, masyarakat yang memang sangat membutuhkan air bersih, berbondong-bondong menunggu di pinggir jalan raya seraya membawa berbagai wadah air. Mulai dari ember, bak hingga jerigen. Petugas pun dengan senang hati melayani warga satu persatu.

“Ke depan, kegiatan seperti ini mungkin akan kita gelar kembali. Membantu mencukupi kebutuhan air bersih masyarakat. Tentunya, kita akan berkolaborasi dengan stakeholder terkait,” kata Wakapolres Trenggalek.

Dirinya menambahkan, harapan dengan diselenggarakan bakti sosial dari Alumni Akpol 1995 ini diharapkan bisa bermanfaat bagi masyarakat yang membutuhkan utamanya di Kabupaten Trenggalek. “Harapannya, dengan adanya penyaluran air bersih ini bisa membantu masyarakat yang mengalami kekurangan air,” paparnya. (mil/sit)