Penghargaan percepatan pembangunan desa ini diberikan kepada bupati/wali kota dengan berbagai kategori yakni utama, madya dan pertama. Kali ini, Bupati Yuhronur memperoleh penghargaan kategori pertama, yakni penghargaan dengan kriteria kabupaten/kota yang keseluruhan desanya memiliki status perkembangan desa berkembang, maju, dan mandiri. Penetapan penghargaan ini, berdasarkan hasil pemutakhiran indeks desa membangun tahun 2021.

Sebagaimana diketahui, IDM (Indeks Desa Membangun) merupakan tolak ukur keberhasilan pembangunan di desa yang telah dirilis oleh Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pada 2020 lalu. Yang mana IDM ini menyatakan bahwa di Kabupaten Lamongan sudah tidak ada desa yang berstatus tertinggal dan sangat tertinggal.

“Data yang dirilis IDM ini menyatakan bahwa Kabupaten Lamongan untuk kategori desa berkembang ada 344, untuk desa maju sebanyak 122, dan strata tertinggi yaitu desa mandiri sebanyak 16 desa,” terangnya, Kamis (30/12/2021).

Baca juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

IDM merupakan indeks komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks. Yaitu indeks ketahanan sosial yang terdiri dari pendidikan, kesehatan, modal sosial dan pemukiman. Indeks ketahanan pangan yang terdiri dari keragaman produksi masyarakat, akses pusat perdagangan dan pasar, akses logistik, akses perbankan dan kredit, serta keterbukaan wilayah juga indeks ketahanan ekologi/lingkungan yang terdiri dari kualitas lingkungan, bencana alam dan tanggap bencana.

Perangkat indikator ini dikembangkan berdasarkan konsepsi bahwa untuk menuju desa maju dan mandiri, aspek sosial ekonomi dan ekologi menjadi kekuatan yang saling mengisi dan menjaga potensi desa serta kemampuan desa untuk mensejahterakan kehidupan desa.

Memperoleh penghargaan tingkat pertama, Bupati Yuhronur, berharap kedepannya dana desa yang diperoleh dapat dikelola dengan lebih baik lagi sesuai perundang-undangan yang berlaku, untuk memakmurkan masyarakat, baik dalam segi sosial, ekonomi, maupun ekologi. “Ini merupakan awal, kedepannya dengan kerja keras dan komitmen bersama saya harap jumlah desa maju dan mandiri ini bisa terus meningkat, dan jumlah desa berkembang dapat berkurang bahkan hilang. Semoga penghargaan ini bisa menjadi pemantik bagi kita, Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk terus berusaha memakmurkan dan mensejahterakan masyarakat di Kabupaten Lamongan,” paparnya. (zud/zen/sit)

“Untuk membantu biaya pemulasaran jenazah warga yang meninggal akibat Covid-19, biayanya bisa dianggarkan melalui DD. Pihak desa dalam hal ini Kades, tidak perlu ragu untuk mengalokasikan DD untuk pemulasaran jenazah warganya,” ujar Khusnul Yaqin, Rabu (04/08) tadi.

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Khusnul menambahkan, berkaitan dengan pengadaan pembangunan infrastruktur desa, pemerintah desa saat ini hendaknya menunggu sampai situasi sekarang ini membaik. “Bukan tidak boleh membangun. Tetapi, bagi yang sudah terlanjur dilaksanakan juga tidak apa-apa. Namun yang belum dilaksanakan, sekiranya ditunda terlebih dahulu,” ucap Khusnul.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur dan alokasinya, sementara bisa dialihkan untuk penanggulangan Covid-19. Bentuknya, bisa untuk biaya tracing, testing, penyediaan tempat isolasi, bahkan sampai bantuan sosial.

“Selain itu juga bisa untuk biaya operasional Satgas Covid-19, di tingkat Desa. DD juga bisa digunakan untuk membantu biaya seperti peti jenazah,” ungkap Khusnul.

Dirinya menjelaskan, meskipun di desa biasanya ada dana gotong royong dari masyarakat untuk kematian, yang biasanya dikenal dengan dana sinoman, namun DD juga bisa ditambahkan dalam dana tersebut. “Semisal untuk biaya pemulasaran dananya habis Rp 4 juta, namun dana kematian hanya ada Rp 1 juta. Maka DD bisa mengcover kekurangan sebesar Rp 3 juta itu,” terangnya. Khusnul menuturkan, hal itu sesuai Surat Edaran (SE) Kementerian Desa Nomor 15 Tahun 2020, yang menyebutkan bahwa DD selain digunakan untuk BLT Covid-19, juga bisa digunakan untuk penanggulangan dampak dari Covid-19. “Pemerintah Desa bisa menggunakan DD untuk penanganan Covid-19. Minimal alokasinya 8 persen, maksimalnya juga tidak terbatas,” tuturnya. (son/sit)

Sosialisasi ini, akan dilakukan secara bergiliran di tiap kecamatan yang ada di Kota Batu. Untuk tahap awal, Kecamatan Junrejo, yang mendapatkan jadwal untuk sosialisasi pemahaman mengenai SIPD.
Kepala Bagian Pemerintah, Sosial dan Budaya, Rizaldi, mengatakan bahwa penggunaannya akan dilakukan dari usulan Musrenbangdes dari desa melalui sistem.

“Ini istilahnya barang baru dan terpusat. Jadi, hari ini kita masih sosialisasikan dan sama-sama belajar,” jelasnya.

Rizaldi menekankan, agar semua desa di Kota Batu, harus memahami betul sistem SIPD agar semua usulan desa bisa terakomodir dengan baik.

“Untuk itu, karena ini pertama kalinya, yang kita undang hari ini bagian operator yang nantinya akan menginput usulan dari musrenbangdes kedalam sistem SIPD,” urainya.

Camat Junrejo, Dian Saraswati, dalam kesempatan itu juga menambahkan adanya SIPD ini akan memudahkan dalam proses usulan desa ketingkat lebih atas lagi. Sepeti perihal verifikasi usulan.

“Jadi ini lebih praktis, dari desa akan naik ke kecamatan. Lalu tiap kecamatan akan memilah usulan yang akan diverifikasi dan disampaikan ke OPD (Organisasi Perangkat Daerah) terkait, jadi kecamatan ini akan menjadi penyambung antara desa ke OPD,” urai Dian.

Harapannya, proyek-proyek yg sudah disepakati untuk Musrenbangdes yg sekiranya tidak bisa di danai oleh Dana Desa akan berjenjang kenaikannya ke OPD terkait.

“Misal masalah kesehatan, contohnya usulannya mengenai penanganan kesehatan stunting. Lalu secara sistematis akan masuk ke Dinas Kesehatan,” terangnya. (cw2/ed2)

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Lamongan Khusnul Yaqin mengatakan angka swadaya masyarakat dalam pembangunan tahun 2017 lalu sebesar Rp 240 miliar. Ini berarti naik dibandingkan swadaya pada tahun 2016 yang sebesar Rp 168,7 miliar. Padahal anggaran pembangunan untuk desa, baik berupa dana desa, alokasi dana desa, bantuan keuangan pemerintah desa, dan bagi hasil pajak mencapai Rp 505,5 miliar. Ini berarti lebih dari separo pembangunan di desa ditopang oleh dana swadaya masyarakat.

Hal itu dikatakannya saat menghadiri puncak peringatan Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) XV dan Hari Kesatuan Gerak PKK ke-46 di Desa Lembor Kecamatan Brondong, Rabu (25/7/2018). Desa di Pantura Lamongan ini dipilih karena menjadi juara pertama dalam lomba gotong royong tingkat kabupaten. Selain itu, Desa lembor juga dikenal memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang aktif membuka unit usaha.

Mulai pasar desa, pengelolaan air minum, usaha penggemukan sapi, jasa persewaana alat pesta dan pemasaran industri kecil, hingga produksi sarana produksi pertanian seperti agen hayati, kompos dan cabai varietas sundari.

Tahun ini mereka mulai membuka unit usaha baru, pengelolaan pariwisata Gunung Suru Lembor. Ini berarti menambah panjang daftar desa di Pantura Lamongan yang mengelola industri pariwisata sendiri setelah Pantai Kutang di Desa Labuhan dan Pohon Trinil di Desa Sendangharjo.

 
Memontum Kota Malang — Universitas Merdeka (Unmer) Malang menjadi tuan rumah Seminar Nasional dalam rangka Temu Ilmiah UKM Penalaran dan Penelitian se-Jatim XIII bertemakan Meningkatkan Pranata Pemuda dalam Membangun Desa Berkelanjutan untuk Indonesia Baru, di gedung PPI lantai 3 Unmer Malang, Senin (23/4/2018). Hadir sebagai pemateri diantaranya, Prof Ahmad Erani Yustika, MSc, PhD (Dirjen Pembangunan Kawasan Pedesaan (PKP) Kemendes PTT RI), Emil Dardak, Ph.D (Bupati Trenggalek non aktif), dan Arif Hidayat, Redaktur Viva.co.id (Vivanews), yang dimoderatori Dosen FISIP Unmer, Dr Yustina Ndung, SPd.

Dalam pemaparannya, Prof. Ahmad Erani Yustika, MSc, PhD, mengangkat tema Meningkatkan Peran Pemuda dalam Pembangunan Desa Berkelanjutan Untuk Indonesia Baru. “Peran mandiri pemuda sangat dibutuhkan dalam pembangunan desa. Harapannya, angka kemiskinan menurun di bawah double digit dimana saat ini 10,2 persen. Untuk itu, pembangunan harus merata ke pedesaan dengan memanfaatkan SDM dan SDA yang ada di pedesaan. Disaat masyarakat luar desa memanfaatkan SDA desa, namun ironisnya masyarakat desa masih belum bisa menikmati SDA yang ada sebagai sumber daya perekonomian. Harus ada afirmasi untuk memperbaiki kondisi tersebut,” jelas Erani.

Para pemateri didampingi Rektor Unmer, jajaran dekanat, dan panitia. (rhd)

Penggunaan Dana Desa dari pemerintah cukup membantu perkembangan pada sektor perekonomian di desa yang memberikan dampak sosial dan lingkungan. Sejak 2015, dana desa digelontorkan Rp 20,67 T dengan penyerapan 82,72 persen untuk 74.093 desa dengan Rp 280,3 juta/desa. Sementara tahun 2016, naik menjadi Rp 46,98 T dengan penyerapan 97,65 persen untuk 74.754 desa dengan Rp 643,6 juta/desa. Sedangkan tahun 2017, naik menjadi Rp 60 T dimana pada tahap 1 terserap 98,41 persen dengan estimasi 800,4 juta/desa. “Tentunya, penggunaan dana desa yang tersistematis ini telah kita lihat dan dirasakan bersama dalam pembangunan oleh masyarakat desa,” tukas Erani.

Sementara itu, Emil Dardak, Ph.D (Bupati Trenggalek) yang mengangkat tema ‘Perspektif Pemuda dalam Pemerintahan Publik’ memberikan pandangan luas bagaimana seharusnya pemuda dan pemerintah turut ambil bagian dalam pembangunan desa. “Anak-anak muda sering berpikir bisnis apa. Jika jeli, maka gunakan SDA yang ada di pedesaan sebagai investasi. Sehingga solusi ini dapat membantu perekonomian pedesaan. “Solusi ini bermanfaat bagi semua orang, tanpa memandang wilayah,” jelas Emil.