“Relokasi ini akan dilakukan secara bertahap. Pada tanggal 27 hingga 28 April, yang akan dipindahkan mulai dari konveksi. Kemudian, 29 April adalah konveksi dan sepeda. Lalu, pada 30 April sampai 1 Mei bagian meracang dan pada 2 Mei untuk pedagang pecah belah, Mamin, elektronik, selip dan ikan laut. Terakhir, nantinya 3 Mei untuk pedagang daging,” ujarnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Sebagaimana diketahui, pembangunan Pasar Kolpajung nantinya menggunakan dana Anggaran pendapatan belanja negara (APBN), dengan pagu anggaran yang disediakan kurang lebih Rp 110 miliar. Anggaran itu, dari APBN Kementerian PUPR Republik Indonesia.

“Kami menyiapkan 13 armada pickup secara gratis dari Pemkab Pamekasan, untuk membantu guna mempermudah pemindahan barang-barang para pedagang,” imbuhnya.

Dirinya menambahkan, lokasi pedagang yang telah direlokasi, akan dilakukan pembongkaran secara bertahap. Kemudian, proses pembangunan akan dimulai pada bulan berikutnya. “Pembangunan dimulai nanti pada bulan berikutnya, setelah proses demi proses mulai relokasi ini sudah selesai,” paparnya. (azm/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pasar Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Pamekasan, Agus Wijaya, menyampaikan bahwa tenda-tenda tersebut untuk tempat relokasi pemilik kios dan para pedagang Pasar Kolpajung, yang berlokasi di Lapangan Kowel. Pelaksanaannya sendiri, sudah rampung 100 persen dan siap untuk ditempati.

“Pemilihan Lapangan Kowel ini, karena lokasinya dekat dengan Pasar Kolpajung dan aksesnya mudah. Kemudian, untuk pembangunan tendanya sudah rampung 100 persen,” katanya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Agus menjelaskan, bahwa tenda itu berjumlah 305 tenda dan akan ditempati 1.213 pemilik kios pedagang Pasar Kolpajung. Nantinya, itu akan ditempati selama masa pembangunan berlangsung, yakni selama 1 tahun sampai 1,5 tahun, dengan rencana 1 tenda di tempati 4 orang.

“1 tenda nantinya ditempati 4 orang. Dengan ukuran tendanya, 4 x 4 meter. Jadi, sesuai regulasi, perpedagang ukurannya 2 x 2 meter,” ungkapnya.

Agus juga mengatakan, bahwa TPS tersebut rencananya akan ditempati pada awal Februari mendatang, atau sesuai dengan rencana awal yang sudah dijadwalkan. “Insyaallah, akan ditempati awal bulan Februari mendatang,” paparnya. (azm/sit)

Kepala Disperindag Kabupaten Jombang, Suwignyo, saat dikonfirmasi mengatakan bahwa saat Sidak, rombongan bupati ditemui oleh pembantu pelaksana proyek. Dari Sidak itu, ada kesepakatan bahwa sampai batas tanggal pengerjaan, pembangunan harus sudah dapat terselesaikan.

“Sidak tadi menghasilkan kesepakatan, bahwa 3 Februari 2023 proses pembangunan Pasar Tunggorono, harus dapat terselesaikan sesuai dengan batas waktu pengerjaan yang telah disepakati,” terangnya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Lebih lanjut Suwignyo menambahkan, dari Sidak ini harapannya proses pengerjaan bisa terselesaikan tepat waktu. Proses pengerjaan Pasar Tunggorono, sekarang sudah mencapai 90 persen.

“Proses pengerjaan tinggal pemasangan angin-angin di bagian luar. Kondisi ini, hampir sama dengan proses pembangunan Pasar Perak. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Jombang juga menekankan apapun alasannya, proses pengerjaan Pasar Tunggorono, harus selesai sesuai dengan perjanjian awal,” ungkapnya.

Suwignyo berharap, semoga pengerjaan pembangunan Pasar Tunggorono, bisa cepat selesai dan tidak ada yang bermasalah. Sehingga, para pedagang bisa kembali berjualan seperti semula. (azl/sit)

Kepala Pasar (Kapas) Kolpajung, Slamet Efendy, mengatakan bahwa verifikasi data tersebut ditargetkan selesai pada 31 Desember 2022 mendatang. Sedangkan pertanggal 22 Desember 2022 ini, sudah terdata sebanyak 894 pemilik toko atau kios.

“Verifikasi data tersebut ditargetkan selesai pada 31 Desember mendatang, dan saat ini sudah selesai 894 pemilik toko atau kios,” katanya.

Baca juga :

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

Slamet menjelaskan bahwa sejak 1995 sampai 1996 data pemilik toko di Pasar Kolpajung sebanyak 1.213 orang dan saat ini masih dilakukan proses verifikasi data. Selain itu, pihaknya menyiapkan data cadangan bagi yang tidak dilakukan verifikasi. Hal itu, karena ingin membantu pedagang yang duduk di bawah atau PKL yang baru.

“Rencana saya, begitu nanti 1.213 dapat semua, maka kalau nanti selesai pembangunan dan ada lahan kosong, maka data cadangan itu nanti akan saya sampaikan ke Pak Kadis atau Pak Bupati. Itu, untuk membuat sendiri melalui dana APBN, sumbangan, atau semacamnya,” tambahnya.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, bahwa verifikasi data pemilik kios pembangunan Pasar Kolpajung dengan konsep green building oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kabupaten Pamekasan, dengan anggaran yang disiapkan kurang lebih Rp 110 miliar, itu ambigu. Indikasinya, di luar pemilik kios, diperoleh infomasi mendapatkan kartu merah untuk direlokasi. Sementara, keterangan antara Kepala Dinas dan Kepala Bidang Pengelolaan Pasar Disperindag Pamekasan, pun berbeda. (azm/gie)

Kapolres Bondowoso menjelaskan, bahwa peninjauan dilakukan untuk memastikan bahwa pembangunan pasar sesuai dengan spesifikasi. Serta, bisa selesai pada tanggal 14 Desember 2021 atau sesuai perjanjian kontrak. Karena, anggaran pembangunan pasar yang digunakan adalah dari anggaran PEN 2021.

“Kami tinjau untuk memastikan semua pekerjaan dilakukan sesuai dengan kontrak. Dan memotivasi agar bisa selesai sesuai kontrak,” kata Kapolres Bondowoso, Kamis (02/12/2021).

Mantan Kasat Sabhara Poltabes Surabaya ini menambahkan, dari hasil peninjauan itu, menunjukkan bahwa pembangunan PIB saat ini masih berkisar 85 persen. Sehingga, tinggal 15 persen.

Baca juga

• Dalami Laporan Pelayanan MBG, DPRD Kota Malang Akan Panggil SPPG
• Wali Kota Malang Sampaikan LKPJ 2025, DPRD Akan Dalami Sumber Surplus Anggaran
• Antrean Pasar Murah Membludak Meski Munculkan Kecewa, Diskopindag Kota Malang Bakal Lakukan Evaluasi
• Kualitas Indek Pelayanan Publik Pemkab Lumajang Kian Meningkat dan Masuk Kategori Sangat Tinggi
• Wali Kota Probolinggo Lantik 67 Pejabat Administrator dan Pengawas

“Insyaallah selesai sesuai jadwal. Kita dorong pembangunan PIB segera selesai. Sehingga, perekenomian masyarakat Bondowoso, bisa segera pulih seperti sedia kala. Karena pasar merupakan pusat perputaran uang,” tuturnya.

Herman menjelaskan, dalam rangka percepatan pemulihan ekonomi nasional, Mabes Polri membentuk Satgas PEN di tingkat Mabes Polri sampai dengan Polda jajaran. Sehingga, Polres Bondowoso berkewajiban ikut terlibat didalamnya.

Kapolri, Jenderal Polisi Drs Listyo Sigit Prabowo, M.Si, memberi perhatian khusus terhadap upaya pemulihan ekonomi, dengan program dukungan Polri terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional. “Sebagai salah satu program prioritas yang harus dilaksanakan dalam 100 hari pertama kepemimpinan Kapolri,” jelasnya.

Kapolres mengatakan, tim Satgas PEN ini melakukan pengawasan, asistensi dan pendampingan. Tahapannya, dimulai dari insert, declare, asisst hingga warning. Terakhir strike, yaitu melaksanakan penegakan hukum terhadap penyimpangan sebagai upaya terakhir (ultimum remedium), setelah dilakukan upaya pencegahan.

Artinya, Satgas PEN menggedepankan APIP di seluruh Kabupaten/Kota dalam melakukan pengawasan dan pendampingan. Serta, mendorong APIP untuk mengedepankan pencegahan dan problem solving.

“Salah satu contohnya, ya saat ini yang turun langsung ke lapangan dalam rangka mengedepankan pencegahan,” paparnya.

Turut hadir dalam peninjauan tersebut, Kombes Pol Rudi Heru Susanto, S.H., M.H, Kombes Hernowo Yulianto S.I.K M.Si., Inspektur Inspektorat Bondowoso, PPK Agung Nur Hidayat dan dua CV penyedia, CV Sembada dan CV Brawijaya Citra Semesta, serta sejumlah pejabat terkait Polres Bondowoso. (sam/sit)

Menyikapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Blitar, Totok Sugiharto mengatakan, anggaran pembangunan Pasar Legi akan menggunakan APBD 2019. Saat ini pihaknya masih menghitung kemampuan Dana Alokasi Umum (DAU) yang bisa digunakan untuk pembangunan Pasar Legi.

“Jadi pasar legi akan kita anggarkan pada APBD 2019. Baik melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) maupun Dana Alokasi Umum (DAU)”, kata Totok Sugiarto, Rabu (04/07/2018).

Lebih lanjut Totok menjelaskan, pihaknya juga akan melihat kebijakan umum anggaran yang yang akan diajukan Pemerintah Kota Blitar, baru kemudian akan dipelajari. Karena menurut Totok, setiap pelaksanaan kegiatan dan program harus disesuaikan dengan kemampuan anggaran. Sehingga harus dipelajari secara matang.

“Melihat kemampuan anggaran yang dimiliki Kota Blitar, kita optimis pembangunan Pasar Legi bisa menggunakan APBD 2019”, tandas Totok.

Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Blitar, Ariyanto menandaskan, jika anggaran untuk pembangunan Pasar Legi yang diusulkan ke Pemerintah Pusat tidak cair, maka pihaknya akan mengusulkan penganggarannya pada APBD 2019 mendatang. “Ya kalau tidak cair, kita akan usulkan anggarannya pada APBD 2019”, tandas Ariyanto. (jar/yan)