Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, bahkan menyempatkan diri berdialog dengan warga setempat, guna menyerap aspirasi dan mendiskusikan sejumlah opsi penataan. Dirinya menyatakan optimis, bahwa proyek ini dapat segera dinikmati oleh masyarakat luas dalam waktu dekat.

“Target kami, pada Desember mendatang kawasan food street ini sudah bisa diresmikan dan dibuka untuk umum. Tempat ini diproyeksikan menjadi pusat keramaian baru di Jember, mulai sentra kuliner, spot foto estetik, hingga aktivitas hiburan lainnya,” kata Bupati Fawait.

Meski saat ini progres pembangunan baru menyentuh angka sekitar 25 persen dan fasilitas penunjang seperti lampu penerangan jalan belum sepenuhnya terpasang, dirinya memastikan bahwa seluruh aspek kenyamanan dan keamanan sudah direncanakan secara matang. “Pemerintah daerah akan menerjunkan tim khusus yang secara spesifik mengelola sistem keamanan, kelancaran arus lalu lintas, hingga kebersihan area,” tambahnya.

Bupati Fawait juga menggarisbawahi, bahwa proyek penataan ini merupakan bentuk keberpihakan nyata pemerintah terhadap para pelaku ekonomi sektor informal, khususnya pedagang kaki lima (PKL) dan UMKM. Kendati demikian, dirinya memastikan kebijakan ini diambil tanpa merugikan pihak mana pun, termasuk warga yang tinggal di sekitar kawasan tersebut.

Baca juga :

“Penataan ini justru akan meningkatkan nilai kawasan secara signifikan. Dengan infrastruktur yang lebih rapi, bersih dan tertib, Jalan Gatot Subroto dan Jalan Kartini akan bertransformasi menjadi area bernilai ekonomi tinggi. Ini tentu menjadi bonus dan keuntungan tersendiri bagi masyarakat sekitar,” ungkapnya.

Terkait pemberdayaan pelaku usaha, Gus Fawait menjelaskan, bahwa pemerintah akan memfasilitasi kebutuhan para pedagang, mulai penyediaan gerobak usaha yang seragam hingga pengelolaan kebersihan yang terintegrasi. Selain itu, kawasan ini akan dilengkapi dengan panggung hiburan berkala untuk menampilkan kesenian lokal serta wadah bagi anak muda kreatif Jember seperti pertunjukan musik akustik.

Lebih lanjut disampaikan, konsep pembangunan food street akan diintegrasikan dengan kawasan stasiun kereta api Jember yang saat ini telah tampil lebih modern. Gus Fawait melihat, adanya potensi besar untuk mengembangkan kawasan ini dengan konsep integrasi jalur pedestrian mirip dengan kawasan Malioboro di Yogyakarta.

“Stasiun kita sekarang sudah sangat bagus. Ke depan, wisatawan atau warga yang turun dari kereta di Stasiun Jember cukup berjalan kaki untuk menikmati keindahan kota, berwisata kuliner di kawasan food street, hingga terhubung langsung ke Alun-Alun. Ini akan menjadi satu kesatuan destinasi wisata kota yang terpadu,” paparnya. (kom/rio/gie)

Didampingi Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan para pejabat kementerian terkait, Wapres Gibran berkeliling ke tiap sudut pasar. Bahkan, Wapres juga memuji desain dan konsep pembangunan Pasar Induk yang dibangun dengan mengusung arsitektur bergaya Osing.

Wapres Gibran juga sempat meninjau, beberapa titik area pasar yang dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan anggaran Rp 152 miliar. Dirinya juga meninjau, mulai dari bangunan-bangunan sisi depan, hingga kios dan los di bagian dalam.

Dalam momen itu, Wapres Gibran juga sempat berbincang dengan perwakilan pedagang Pasar Banyuwangi. Kepada pedagang, dirinya menyampaikan selamat karena pasar telah dibangun menjadi bagus dan modern.

“Selamat ya, pasarnya sudah bagus. Semoga tambah ramai,” kata Wapres Gibran.

Bangunan pasar juga mengangkat arsitektur lokal, ornamen-ornamen simbol Suku Osing, suku asli Banyuwangi, tampak mencolok di berbagai sisi. Pasar Banyuwangi dibangun dengan konsep bangunan hijau.

Gedung-gedung pasar dirancang secara semi terbuka, sehingga udara di area dalam bisa bersikulasi secara lancar. “Arsitekturnya bagus. Bangunannya open space, sehingga tidak pengap. Menurut saya, Pasar Banyuwangi yang paling bagus dibandingkan pasar lain yang sudah direvitalisasi,” kata Wapres Gibran.

Baca juga :

Meski demikian, Wapres Gibran juga memberikan beberapa catatan kepada kontraktor yang membangun pasar. Dirinya meminta kabel-kabel yang terlihat berantakan, agar dirapikan. Termasuk, meminta agar lantai pasar dibersihkan secara menyeluruh sebelum diserahterimakan ke pemerintah daerah.

Pasar Induk Banyuwangi sendiri, dibangun di atas lahan 10.600 meter persegi dengan dua bangunan utama yang terletak di sisi utara dan selatan. Pasar ini, memiliki 397 kios dan 356 los. Adapun bangunan pasar sendiri, dibagi menjadi tiga zona utama, meliputi areal pasar basah, pasar kering dan area kuliner.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan Pasar Banyuwangi berkonsep Pasar Wisata. Nantinya, para pedagang akan dikelompokan sesuai dengan dagangan masing-masing, sehingga wisatawan bisa datang ke pasar dan mendatangi kelompok lapak yang diinginkan.

“Karena berkonsep Pasar Wisata, pasar ini juga nantinya diharapkan menjadi tempat penyelenggaraan berbagai event ke depannya,” kata Bupati Ipuk.

Kepala Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur, I Gusti Agung Aris Wibawa, menambahkan pembangunan Pasar Banyuwangi sudah rampung 100 persen. Saat ini, pihaknya masih berfokus pada masa pemeliharaan.

“Masih akan ada penyempurnaan-penyempurnaan, seperti tadi arahan dari Pak Wapres,”ujarnya.

Pengoperasian Pasar Banyuwangi sendiri, menunggu serah terima dari pemerintah pusat ke daerah dalam waktu dekat. Setelah itu, para pedagang baru bisa mulai berpindah dari lokasi relokasi ke bangunan baru. (kom/bwi/gie)

Perlu diketahui, Kabupaten Jember menjadi salah satu dari sekitar 20 kabupaten di Indonesia, yang mendapatkan kepercayaan dari pemerintah pusat dalam program percepatan pengembangan sistem pengelolaan sampah berbasis teknologi modern melalui dukungan investasi. Sementara Sidak tersebut dilakukan, sebagai bagian dari tindak lanjut atas rencana pembangunan fasilitas pengolahan sampah modern yang akan segera direalisasikan di Kabupaten Jember.

Dalam keterangannya, Gus Fawait -sapaan Bupati Jember, menegaskan bahwa persoalan sampah merupakan tantangan yang telah berlangsung lama dan membutuhkan penyelesaian secara menyeluruh serta berkelanjutan. “Persoalan sampah ini sudah berlangsung cukup lama. Hari ini bukan saatnya mencari siapa yang salah, tetapi bagaimana kita bersama-sama menghadirkan solusi. Alhamdulillah, Jember mendapat kepercayaan menjadi salah satu daerah yang memperoleh investasi pengelolaan sampah. Ini merupakan langkah besar untuk mewujudkan sistem penanganan sampah yang lebih modern dan berkelanjutan,” kata Bupati Jember.

Dirinya juga menjelaskan, investasi yang diperkirakan mencapai Rp 1,5 triliun hingga Rp 2 triliun tersebut, akan digunakan untuk membangun fasilitas pengolahan sampah berteknologi modern yang mampu mengubah sampah menjadi energi listrik dan produk bernilai ekonomi. Tentunya, dengan konsep ramah lingkungan.

Baca juga :

Sementara untuk pembangunannya, direncanakan mulai Agustus – September 2026 dan ditargetkan rampung pada April 2028. Dirinya juga menyampaikan, bahwa kehadiran fasilitas tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyelesaikan persoalan persampahan di Kabupaten Jember, tetapi juga berpotensi mendorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pembukaan lapangan pekerjaan baru. Selain itu, Jember juga memiliki peluang menjadi wilayah penyangga pengelolaan sampah bagi kabupaten di sekitarnya, apabila kapasitas pengolahan telah terpenuhi.

Bupati Fawait juga menegaskan, bahwa keberhasilan program ini tetap membutuhkan dukungan seluruh elemen masyarakat. Perubahan pola pengelolaan sampah dari sumbernya menjadi salah satu kunci utama, terutama melalui kebiasaan memilah sampah organik dan non organik sejak dari rumah, serta pengelolaan mandiri di lingkungan usaha, pendidikan dan fasilitas pelayanan publik.

“Sebesar apa pun investasi yang masuk dan secanggih apa pun teknologi yang digunakan, keberhasilannya tetap membutuhkan dukungan masyarakat. Mulai dari hal sederhana seperti memilah sampah sejak dari rumah akan sangat membantu proses pengelolaan ke depan,” tambahnya. (kom/rio/gie)

Dalam pertemuan itu, Bupati Ipuk mengurai bahwa saat ini Kementerian Pekerjaan Umum tengah membangun Gedung Sekolah Rakyat Terintegrasi di Desa Blambangan, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Sedangkan untuk progres pembangunannya, saat ini telah mencapai lebih dari 75 persen.

“Di Banyuwangi, Sekolah Rakyat sementara menempati dua lokasi. Yakni di Balai Diklat milik Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP), Kecamatan Muncar,” kata Bupati Ipuk.

Dijelaskan bupati, bahwa Sekolah Rakyat di Banyuwangi tengah dibangun di atas lahan 7 hektar milik Pemkab Banyuwangi. Sementara pembangunan yang dilakukan, dengan konsep sekolah modern berstandar internasional.

Kawasan pendidikan tersebut, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pembelajaran. Sementara untuk fasilitas yang dibangun, meliputi gedung sekolah SD, SMP, SMA masing-masing dua lantai, asrama putra-putri tiap jenjang, serta Rusun guru.

Baca juga :

Kemudian, juga ada gedung serbaguna, masjid, gedung ibadah dan dapur, lengkap dengan kantin SD, kantin SMP, kantin SMA dan guest house. Termasuk, lapangan – lapangan upacara, lapangan sepak bola, lapangan basket, jogging track, rumah genset, TPS, green house, rumah pompa, gudang perawatan, pos jaga, instalasi limbah dapur, parkir mobil, parkir motor, gerbang dan signage.

Sekolah Rakyat yang baru, juga bersebelahan dengan sirkuit BMX yang berstandart internasional. Bahkan, Bupati Ipuk juga menawarkan kepada Mensos, agar nantinya siswa Sekolah Rakyat diberi ekstrakurikuler BMX.

“Anak-anak nanti bisa diberi ekstrakurikuler BMX karena dekat dengan Sirkuit Muncar, agar bisa mencetak atlet muda berbakat,” papar Bupati Ipuk.

Mendengar pemaparan bupati, Mensos pun mengapresiasi perkembangan Sekolah Rakyat di Banyuwangi. “Rencana saya, akan open house dengan wali murid siswa baru di Banyuwangi,” kata menteri yang akrab disapa Gus Ipul.

Selain Sekolah Rakyat, Bupati Ipuk juga menjabarkan progres penerapan program digitalisasi Perlinsos. Banyuwangi sendiri, merupakan daerah pertama yang ditunjuk sebagai piloting program prioritas distribusi tersebut.

Keberhasilannya di Banyuwangi, membawa program ini diaplikasikan ke daerah-daerah lain di Indonesia. Program ini, juga tengah diperluas penerapannya oleh pemerintah pusat ke 42 daerah. (kom/bwi/gie)

Meski begitu, sarana yang ada saat ini, kata Dudung, sudah cukup memadai untuk mendukung proses belajar mengajar sembari menunggu pembangunan gedung permanen. “Saya meninjau Sekolah Rakyat SRMP 16 Kota Malang. Ini masih sekolah rintisan. Sekolah Rakyat nantinya akan dibangun di sekitar sini. Kami masih berkomunikasi karena ada lahan yang sebenarnya bisa digunakan, tetapi masih menjadi aset kelurahan,” ujar Kepala KSP Dudung.

Baca juga :

Dalam hal ini, tambahnya, dirinya nanti juga akan dikoordinasikan bersama dengan sejumlah instansi, mulai dari Dinas Pekerjaan Umum, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), hingga Dinas Sosial, agar proses pembangunan dapat segera direalisasikan. “Tetapi, gedung yang sekarang dimanfaatkan ini lumayanlah untuk sementara dulu dan keberadaan Sekolah Rakyat sendiri, merupakan salah satu program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto dalam upaya memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin dan rentan,” tuturnya.

Kepala KSP Dudung menjelaskan, Sekolah Rakyat diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan 2, termasuk yang berisiko putus sekolah. Diharapkan, dengan adanya Sekolah Rakyat mampu menjadi solusi untuk memutus rantai kemiskinan melalui pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia.

“Harapan Bapak Presiden, tidak ada lagi anak yang tidak sekolah. Kita harus berani memberantas kemiskinan sehingga semua mempunyai hak yang sama dalam menempuh pendidikan,” imbuhnya. (rsy/sit)

Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Malang, Erik Setyo Santoso, saat membuka Pelatihan Calon Petugas Sensus Ekonomi 2026 Gelombang III yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, pada Rabu (10/06/2026). Diuraikan, bahwa kualitas pembangunan sangat bergantung pada kualitas data yang dimiliki pemerintah. Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan menyusun program yang tepat sasaran dan sesuai kebutuhan masyarakat.

“Tanpa data yang akurat, pemerintah akan kesulitan menentukan arah pembangunan. Sebaliknya, dengan data yang baik, program pembangunan dapat dirancang lebih tepat sasaran sehingga manfaatnya semakin besar bagi masyarakat,” ujar Sekda Erik.

Dirinya juga menjelaskan, hasil Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi salah satu basis data penting dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah. Data tersebut dapat dimanfaatkan untuk menyusun kebijakan fiskal, memperkuat pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), hingga meningkatkan ketahanan ekonomi daerah.

Baca juga :

Selain itu, data yang dihasilkan juga akan menjadi landasan pengambilan kebijakan di berbagai sektor strategis, mulai dari ekonomi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur. “Data yang akurat merupakan aset penting bagi pemerintah daerah. Data tersebut akan menjadi dasar dalam pengambilan kebijakan di berbagai sektor, mulai dari infrastruktur, pendidikan, hingga ekonomi,” katanya.

Untuk mendukung pelaksanaan sensus, Pemkot Malang siap bersinergi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang dan berbagai pemangku kepentingan lainnya. Dukungan tersebut akan melibatkan seluruh perangkat daerah hingga unsur kewilayahan agar proses pendataan berjalan optimal.

“Pemerintah Kota Malang memiliki komitmen penuh untuk mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Kami akan bersinergi dengan berbagai pihak, termasuk TNI, Polri, dan seluruh unsur pemerintahan, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan lancar,” tutur Sekda Erik.

Dalam kesempatan tersebut, dirinya juga mengapresiasi pelaksanaan Pelatihan Calon Petugas Sensus Ekonomi 2026 yang dinilainya menjadi tahapan penting untuk memastikan kualitas data yang dihasilkan. Menurutnya, petugas sensus memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pengumpulan data di lapangan.

“Melalui pelatihan ini, kami berharap lahir petugas-petugas sensus yang kompeten, tangguh, dan mampu menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Data yang mereka hasilkan akan menjadi fondasi penting dalam menentukan arah pembangunan di berbagai sektor,” imbuh Erik. (rsy/sit)

Dalam sambutan itu, Bupati Malang menegaskan bahwa data yang akurat dan terpercaya merupakan fondasi utama dalam merumuskan kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Karenanya, pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 memiliki peran strategis dalam menyediakan basis data yang komprehensif bagi pemerintah dalam menyusun perencanaan pembangunan dan kebijakan ekonomi di masa mendatang.

“Saya mengapresiasi BPS Kabupaten Malang yang telah mempersiapkan seluruh tahapan sensus dengan baik. Pelatihan ini sangat penting untuk memastikan petugas memiliki kemampuan teknis, pemahaman metodologi, serta integritas yang tinggi dalam melakukan pendataan di lapangan,” kata Bupati Malang.

Dirinya menambahkan, bahwa sensus ekonomi merupakan agenda nasional yang dilaksanakan setiap 10 sekali untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai kondisi dan struktur perekonomian Indonesia. Melalui kegiatan ini, berbagai sektor usaha mulai dari usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM), perdagangan, industri pengolahan hingga jasa dan pariwisata akan didata secara komprehensif.

Diuraikan Bupati, data yang dihasilkan nantinya akan menjadi acuan penting dalam merumuskan kebijakan pengembangan ekonomi daerah. Sekaligus, memperkuat kontribusi Kabupaten Malang terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Baca juga :

“Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Malang pada tahun 2025 mencapai 5,92 persen, menjadikannya salah satu daerah dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi di Jawa Timur. Saya berharap hasil Sensus Ekonomi 2026 dapat semakin memperkuat iklim investasi dan mendorong percepatan pembangunan ekonomi daerah,” imbuhnya.

Lebih lanjut Bupati Sanusi memaparkan, visi pembangunan Kabupaten Malang, yakni Malang Maju, Agamis, Kreatif (Makmur), yang diwujudkan melalui penguatan inovasi di berbagai sektor. Berkat komitmen tersebut, Kabupaten Malang berhasil meraih predikat sebagai salah satu daerah terinovatif di Indonesia dari Kementerian Dalam Negeri selama beberapa tahun berturut-turut.

Salah satu contoh inovasi yang mendapat perhatian adalah pengembangan produksi garam di Kecamatan Donomulyo yang kini mampu menghasilkan hingga 10 ton per bulan dan menjadi potensi ekonomi baru bagi masyarakat setempat. “Kami tegaskan bahwa pembangunan daerah difokuskan pada tiga sektor prioritas, yakni pendidikan, kesehatan dan ekonomi. Berbagai capaian pembangunan terus menunjukkan hasil positif, termasuk peningkatan kualitas pelayanan publik yang tercermin dari meningkatnya nilai penilaian Ombudsman pada sektor pendidikan dan kesehatan,” ujarnya.

Untuk mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia, tambah Bupati, Pemerintah Kabupaten Malang terus memperkuat pembangunan infrastruktur dan layanan publik. Diantaranya, pengembangan layanan kesehatan di RSUD Kanjuruhan yang kini mampu melayani tindakan pemasangan ring jantung melalui jaminan BPJS Kesehatan, pembangunan Sekolah Rakyat di Kecamatan Bantur, kehadiran SMA Taruna Nusantara, serta pengembangan berbagai perguruan tinggi dan fakultas kedokteran di wilayah Kabupaten Malang.

“Kami berharap, seluruh petugas dapat menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Sehingga, akan menghasilkan data statistik yang berkualitas, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar mewujudkan Kabupaten Malang yang semakin maju, mandiri dan sejahtera,” tambahnya. (pro/gie)

Sekedar diketahui, keberadaan SR di Banyuwangi, menempati dua lokasi. Yaitu, di Balai Diklat milik Pemkab Banyuwangi di Kecamatan Licin dan di kompleks Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BPVP) Kecamatan Muncar. 

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, menjelaskan bahwa pihaknya telah meninjau sendiri progres pembangunan Sekolah Rakyat. “Saya sudah meninjau progres pembangunannya. Saat ini pembangunan Sekolah Rakyat Banyuwangi telah mencapai 75 persen. Semoga seluruh pekerjaan berjalan tepat waktu dan segera bisa digunakan untuk anak-anak,” kata Bupati Ipuk, Selasa (09/06/2026) tadi.

Sekolah tersebut, urainya, berdiri di atas lahan 7 hektar milik Pemkab Banyuwangi dan dibangun oleh Kementerian Pekerjaan Umum dengan konsep sekolah modern berstandar internasional. Kawasan pendidikan tersebut, mencakup jenjang SD, SMP, hingga SMA dengan kapasitas sekitar 1.000 siswa serta dilengkapi berbagai fasilitas penunjang pembelajaran.

Baca juga :

Sementara untuk fasilitas yang dibangun, meliputi gedung sekolah SD, SMP, SMA, yang masing-masing 2 lantai, asrama putra-putri tiap jenjang, serta Rusun guru. Kemudian, juga ada gedung serbaguna, masjid, gedung ibadah, dapur, lengkap dengan kantin SD, kantin SMP, kantin SMA dan guest house.

Selain itu, di lokasi sama juga tersedia lapangan upacara, lapangan sepak bola hingga lapangan basket. Termasuk, jogging track, rumah genset, TPS, green house, rumah pompa, gudang perawatan, pos jaga, instalasi limbah dapur, parkir mobil, parkir motor, gerbang dan signage.

“Semoga segera bisa dimanfaatkan dengan baik oleh anak-anak,” ujar Bupati Ipuk.

Manajemen Konstruksi Proyek, Johansyah, mengatakan percepatan pembangunan terus dilakukan, agar seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target pada 20 Juni mendatang. Menurutnya, total ruang belajar yang dibangun mencapai 38 rombongan belajar (Rombel), terdiri atas 18 Rombel SD, 9 Rombel SMP dan 9 Rombel SMA.

“Sampai hari ini, untuk progresnya sudah 77 persen. Bangunan seperti asrama, gedung dan fasilitas penunjang sekarang untuk masing-masing pekerjaan ini kurang lebih progresnya di 75 sampai 80 persen. Target kami bulan ini selesai,” kata Johan. (kom/bwi/gie)

Kepala Bidang (Kabid) Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah (PPUD) Satpol PP Kota Malang, Denny Surya, mengatakan bahwa dalam hal ini pihaknya bersama DPUPRPKP Kota Malang meninjau langsung ke lokasi, untuk menindaklanjuti laporan tersebut. Namun saat di lokasi, petugas belum berhasil menemui pemilik maupun penanggung jawab usaha, sehingga belum dapat melakukan pemeriksaan dokumen perizinan secara langsung.

“Hari ini kami datang bersama dinas teknis untuk melakukan pengecekan awal. Pemilik maupun penanggung jawab belum kami temui, sehingga kami belum bisa memastikan dokumen perizinannya,” ucap Surya-sapaannya.

Berdasarkan informasi awal, pembangunan tersebut diduga berpotensi melanggar Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung. Namun, kepastian adanya pelanggaran masih menunggu proses klarifikasi dokumen yang akan dilakukan dalam waktu dekat.

Surya menjelaskan, hasil klarifikasi nantinya akan menentukan apakah ditemukan pelanggaran atau tidak. Jika terbukti melanggar, dinas teknis akan mengeluarkan rekomendasi tindakan yang kemudian menjadi dasar Satpol PP untuk melakukan penegakan aturan.

“Satpol PP bergerak berdasarkan hasil temuan dinas teknis. Kalau ada pelanggaran, tentu akan ada rekomendasi langkah yang harus dilakukan terhadap pemilik bangunan,” katanya.

Surya mengakui, bahwa informasi terkait pembangunan tersebut baru diterima pada hari yang sama. Karena itu, Surya menilai peran masyarakat sangat penting dalam membantu pengawasan pembangunan di wilayah Kota Malang.

Baca juga :

“Kami memang membutuhkan partisipasi masyarakat. Tidak semua pembangunan bisa langsung terpantau apabila tidak ada laporan. Informasi dari warga sangat membantu pemerintah daerah dalam melakukan pengawasan,” tambahnya.

Sementara itu, Kabid Cipta Karya DPUPRPKP Kota Malang, Ade Herawanto, menjelaskan bahwa peninjauan dilakukan sebagai tindak lanjut atas laporan masyarakat yang masuk. Dari hasil pengecekan awal, diketahui pemilik bangunan pernah mengajukan perizinan melalui sistem Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) pada tahun lalu. Namun, pengajuan tersebut belum memenuhi seluruh persyaratan yang ditetapkan.

“Saat kami cek di sistem, memang pernah ada pengajuan. Tetapi persyaratannya belum lengkap sehingga belum bisa diproses lebih lanjut,” tambah Ade.

Menurutnya, pembangunan di atas sungai, tidak sepenuhnya dilarang. Namun, aturan tata ruang dan bangunan gedung mengatur secara ketat jenis konstruksi yang diperbolehkan, seperti jembatan atau sarana penyeberangan yang memiliki fungsi pendukung infrastruktur.

“Kalau untuk jembatan atau sarana penunjang tertentu memang diperbolehkan. Tetapi kalau merupakan bangunan baru dengan fungsi lain, harus memenuhi ketentuan dalam undang-undang, peraturan menteri, dan perda yang berlaku,” tegasnya.

Saat ini DPUPRPKP belum melakukan penyegelan. Namun aktivitas pekerjaan di lokasi diminta dihentikan sementara hingga proses pemeriksaan dokumen dan verifikasi teknis selesai dilakukan.

“Ini bukan penyegelan. Kami melakukan pengawasan. Sambil kami mengecek kelengkapan dan kesesuaian perizinannya, pekerjaan kami minta berhenti dulu,” imbuh Ade. (rsy/sit)