Berdasarkan pantauan lapangan, hanya pagar yang di sebelah timur, tepatnya di bawah jembatan penyeberangan orang yang masih terpasang sebagian.

Baca Juga:

• PMI Jember Siapkan Ribuan Tumbler untuk Pendonor di Bulan Ramadan
• Seminar Nasional, Bupati Fawait Tegaskan Kopi Jember Identitas Budaya dan Ekonomi
• Perkuat Akses Layanan Kesehatan, Bupati Jember Minta Masyarakat Tak Ragu Datangi Faskes
• Gubernur Jatim bersama Bupati Jember Buka Gerakan Serentak Pelayanan Inseminasi Buatan 2025

Kepala keamanan proyek, Yakub, yang ditemui di sekitar lokasi Rabu (05/05). dini hari, mengatakan pembukaan pagar pembatas dilakukan untuk tahapan pengaspalan.

“Ya sudah mulai dibuka penutupnya, karena prosesnya sudah hampir selesai,” ujarnya.

Ia mengatakan, pembukaan pagar penutup tersebut agar mepermudah proses pengaspalan badan jalan.

“Nanti akan dilakukan pengerjaan selanjutnya dan ini mempermudah pengerjaannya,” ungkapnya.

Pembukaan pagar penutup tersebut dilakukan sejak pukul 20.00 WIB dan bagian yang masih belum dibuka karena ada pengerjaan konstruksi berat.

“Semalam pukul 20.00 WIB sudah sebagian yang dibuka, karena juga agar pengaspalan supaya lebih luas,” imbuhnya.

Penjaga itu juga menyampaikan, kalau proses ini akan dilakukan pengaspalan dua jalur agar kekuatannya terjaga. Untuk target pengerjaan selesai pihaknya belum mengetahui.

Sebagai informasi lokasi proyek adalah bekas pertokoan Jompo yang ambruk pada 2 Maret 2020 dini hari.

Ambruknya bangunan pertokoan yang dibangun pada tahun 1975 itu akibat pondasi bangunan yang menggantung akibat tergerus derasnya air sungai Jompo selama bertahun-tahun.

Beruntung tidak ada korban jiwa pada peristiwa itu, karena toko sudah dikosongkan sejak badan jalan ambles sebagian. (rio/ed2)

Walikota Sutiaji menjelaskan bahwa tujuan dilakukannya peninjauan posko ini adalah dalam rangka untuk melihat kesiapan Kota Malang untuk menghadapi arus mudik, utamanya di batas-batas kota. “Kami akan melihat pergerakan orang serta memantau langsung siapa-siapa saja yang masuk ke Kota Malang dan bagaimana kondisinya,” ujar Sutiaji, Senin (6/4/2020).

Hal tersebut, lanjutnya, bukan hanya untuk memantau masuknya orang dari wilayah lain yang juga terjangkit Covid 19 namun juga sebagai upaya untuk terus menekan penyebaran virus Covid 19 di Kota Malang.

“Kedepan, kami juga sedang menyiapkan beberapa rumah singgah bagi pemudik yang akan masuk ke Kota Malang agar dapat melakukan karantina lebih dahulu sebelum pulang ke rumahnya masing-masing. Alternatif lokasinya adalah di Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Timur di jalan Kawi, Rusunawa milik Unikama dan Rusunawa bantuan dari KemenPUPR yang belum diserahkan pada kami,” tuturnya.

“Kami memandang amat sangat penting pemberlakuan PSBB ini. Pertimbangannya, mobilitas orang semakin hari semakin susah dideteksi maka perlu ada pantauan dan regulasinya jelas,” tambahnya.

Namun, mobilitas orang yang lalu lalang dan keluar masuk ke Kota Malang semakin harinya juga sulit terdeteksi. Karenanya, langkah pengetatan akses keluar masuk lebih dikuatkan. Saat monitor pos pantau di pintu masuk utara (Hawai Water Park), Walikota dan Wawali menjaring 5 orang yang termonitor suhu tubuhnya di atas normal; selanjutnya yang bersangkutan diobservasi terlebih dahulu di posko.

Berikut data Covid19 Kota Malang Per 6 April 2020 :

a. ODR 842 (naik 155)

b. OTG 51 (turun 1)

c. ODP 302
– 217 dipantau
– 85 selesai dipantau

d. Positif Covid-19 : 8 orang
– 3 sembuh
– 5 dirawat

e. PDP Meninggal 3

f. PDP sehat/selesai pengawasan 14

g. PDP masih dirawat 34 org. (*/yan)

Memontum Lamongan – Bupati Lamongan, H Fadeli SH MM, bersama Kapolres AKBP Harun dan Dandim 0812 Letkol Inf Sidik Wiyono melakukan Video Conference bersama seluruh Camat, Forkopimcam dan Kepala Puskesmas di Ruang Command Center Pemkab Lamongan, Senin (6/4/2020).

Dalam arahannya, Bupati Fadeli memerintahkan dengan tegas agar melaksanakan Instruksi Bupati tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan COVID-19. Diantaranya tentang kewajiban warga untuk memakai masker setiap keluar rumah.

“Kabupaten Lamongan saat ini sudah mengajukan PSBB. Kami usulkan kemarin dan sudah memenuhi persyaratan PSBB, selain penyebaran ada pada 27 kecamatan,” kata Fadeli membeberkan.

“Selain itu, diketahui sudah ada yang meninggal sebelum ditetapkan positif yakni ada 2, di Kecamatan Turi dan Kedungpring,” tambahnya menjelaskan.

Bupati Fadeli juga menegaskan saat ini Pemkab Lamongan sudah menyiapkan anggaran Rp 36 Miliar untuk bidang kesehatan dalam penanganan Covid-19. Anggaran tersebut diantaranya untuk pembelian alat tes Covid-19 dari Korea Selatan.

“Diluar Itu, juga sudah dilakukan refocusing dan realokasi anggaran untuk jaringan pengaman sosial, sebagai antisipasi jika usulan Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) disetujui Pemerintah Pusat,” ujarnya.

Tak hanya itu, kemarin terdapat 10 orang positif Covid-19. Namun kini bertambah menjadi 13 orang positif, 104 Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala batuk, demam, dan ada riwayat perjalan ke luar kota terdampak atau luar negeri serta 202 Orang Dalam Pemantauan (ODP).

“Hingga saat ini, sudah terdapat dua PDP yang telah meninggal dunia sebelum hasil tes swapnya keluar. Saya mohon kesadaran masyarakat desa yang pendatang kita harapkan kalau tidak benar-benar terdampak kalau perlu tidak usah pulang ke Lamongan,” ucap Fadeli.

“Tentu bagi yang nekat pulang harus di isolasi dan dikarangtina normalnya 14 hari. Sedangkan, untuk rumah isolasi di kota juga ada, kalau tidak mau di kota di kantor kecamatan, minimal di isolasi di balai desa,” katanya menegaskan.

Lebih jauh Fadeli menghimbau, Apabila warga Lamongan yang merantau tetap memaksa pulang, Pemkab Lamongan akan bersikap tegas.

“Data yang masuk bagi warga perantauan yang sudah pulang ke Lamongan hingga saat ini sebanyak 24 ribu orang. (Fjr/zen/yan)

“Kita semua berpacu dengan waktu, berkejaran dengan “gerak” covid 19 itu sendiri. Dan, saya perlu ingatkan kepada kita sekalian, bahwa jangan hanya melihat angka PDP konfirm positif atau pun yang dirawat, tapi coba kita cermati dan waspadai pula angka ODR (Orang Dengan Resiko), OTG (Orang Tanpa Gejala) maupun ODP (orang Dalam Pantauan) yang terus merangkak naik (bertambah), ” pesan tegas Walikota Malang Sutiaji.

Belum lagi beberapa warga (publik) yang terkesan abai dengan situasi yang ada, terindikasi jalanan kota yang masih ramai lalu lalang.

Kita sudah himbau tinggal di rumah, pelaku usaha (pengusaha kuliner, red) pun tidak kita perintah mutlak tutup tapi lakukan layanan dengan pesan antar (take away, red).

Itu semata untuk mereduksi kumpulan dan mobilitas orang di jalanan. Oleh karenanya, langkah pengetatan kita tajamkan, terlebih dengan dikeluarkannya aturan PSBB, ujar Pak Aji yang secara bergantian bersama Wawali Sofyan Edi Jarwoko melakukan monitoring “senyap” pada sudut sudut jalanan kota Malang.

Ada beberapa hal yang ditekan Walikota Sutiaji dalam mempersiapkan PSBB di wilayahnya, yakni :

1. Pengajuan surat persetujuan PSBB ke Gubernur Jawa Timur,

2. Penguatan posko pantau pintu masuk ke kota Malang, baik utk titik henti angkutan umum (stasiun, terminal dan bandara) maupun penyisiran yang menggunakan kendaraan pribadi,

3. Penyiapan rumah karantina/transit bagi pendatang yg terdeteksi berpotensi rawan/resisten C19, diantaranya alternatif pemanfaatan rusunawa,

4. Penguatan pendataan per wilayah dan pelaksanaan kawasan physical distancing per kelurahan
Hal tersebut ditekankan Sutiaji saat gelar vidcon bersama Sekkota, Plt. Kadinkes, Kadishub, Kepala BPBD dan 5 (lima) Camat, pada minggu 5 April 2020.

Data Covid19 Kota Malang Per 5 April 2020 :

a. ODR 687 (nambah 12 dari kemarin)

b. OTG 52

c. ODP 359
– 290 dipantau (nambah 13),
– 69 selesai dipantau

d. Positif Covid-19 : 5
– 3 sembuh
– 2 dirawat

e. PDP meninggal : 3 orang

f. PDP sehat/selesai pengawasan 13 orang

g. PDP masih dirawat 33 org. (*/yan)

Ruas Jl Veteran ditutup pada Sabtu dan Minggu pukul 06.00 hingga pukul 10.00 dan pukul 21.00 hingga pukul 24.00. Penutupan ini sendiri rencananya akan dimulai pada Sabtu (4/4/2020) pagi. Tentunya Physical Distancing yang kini sudah ditingkatkan menjadi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) ini untuk menekan penyebaran Virus Corona /Covid-19.

Kapolresta Malang Kota Kombes Pol Dr Leonardus Harapantua Simarmata Permata S Sos SIK MH, saat ditemui Memontum.com di sela-sela kunjungan Posko Satgas Penanganan Covid-19 di Stasiun Kota Baru, mengatakan bahwa Jl Veteran akan ditutup pada Sabtu dan Minggu pukul 06.00 hingga pukul 10.00 dan pukul 21.00 jingga pukul 24.00.

“Pembatasan Sosial Berskla Besar. Kalau sebelumnya di Jl Ijen Besar, saat ini kita tambahkan di Jl Veteran juga pada Sabtu dan Minggu. Seperti yang diketahui bahwa Jl Veteran kawasan yang cukup ramai. Awalnya akan kita berlakukan pada Sabtu dan Minggu pukul 06.00 hingga pukul 10.00 dan pukul 21.00 hingga pukul 24.00. Nantinya akan kita uji cobakan setiap hari,” ujar Kombes Pol Leonardus. (gie/oso)

Terkait kebijakan ini, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa mengaku bahwa pihaknya sudah rapat secara virtual bersama Presiden maupun jajaran menteri dan gubernur se-Jawa. Akan tetapi bagaimana penerapannya di Jawa Timur, Khofifah menunggu aturan resminya sampai ke Jatim.

“Kita kemarin baru rakor dengan para menko secara virtual. Di dalamnya juga ada Menkopolhukam, Menko Perekonomian, menteri teknis juga gubernur se-Jawa. Bagaimana penerapannya, saya rasa kami menunggu menerima bahan finalnya baik inpres atau perpresnya,” kata Khofifah, Rabu (1/4/2020).

Dalam rapat terbatas bersama presiden secara virtual sehari sebelumnya juga dikatakan Khofifah termasuk membahas PSBB ini. Menurutnya langkah ini harus diambil pemerintah demi menekan penyebaran Covid-19. Sebagaimana di Jawa Timur juga ada kasus Covid-19 masih terus bertambah. Per pagi ini, jumlah kasus positif covid-19 di Jatim ada sebanyak 93 orang. Dengan 420 orang PDP dan juga 6.565 ODP.

Meski tinggi, dalam jumlah itu ada sebanyak 17 orang yang dinyatakan sembuh. Namun ada sebanyak 8 orang yang meninggal dunia.

Sejauh ini di Jatim juga sudah diterapkan tertib physical distancing di sejumlah ruas-ruas jalan. Pemberlakuannya dengan cara menutup jalan-jalan tertentu di jam-jam tertentu.

“Untuk PSBB, Kami sudah rapat terbatas dipimpin Presiden, diikuti juga Kapolri, para menteri, membahas kesiapannya. Kita lebih baik menunggu sampai pusat menyiapkan naskah resminya,” tegas Khofifah.

Di sisi lain, guna mengatasi masalah dampak ekonomi dan terbitnya Perpu Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan oleh Presiden Joko Widodo, Khofifah tengah melakukan telaah untuk segera diterapkan di Jawa Timur.

“Kami akan telaah di Pemprov Jatim bagaimana. Kalau rapat dengan OJK kita sudah dan juga Himbara serta BPD,“ katanya.

Tak hanya itu, yang juga turut masuk dalam kebijakan ini adalah Pegadaian. Menurut Khofifah di tengah wabah Covid-19 ini banyak masyarakat yang tidak bisa membayar cicilan dan juga kewajiban penebusan di pegadaian.

Jika ada masyarakat yang di tengah wabah ini memiliki tenggat waktu menebus barang yang sudah ia gadaikan sebelumnya, namun ternyata karena ada wabah dan tidak bisa bekerja, ia tak memiliki uang, maka status barangnya bagaimana. Hal tersebut juga yang akan masuk dalam telaah Pemprov Jatim.

“Kita juga harus cepat melakukan langkah-langkah untuk antisipasi, kemungkinan ini jadi ladang aji mumpung para rentenir. Intinya pegadaian, perbankan dan koperasi ini wilayah yang kita harus berikan perlindungan,” pungkasnya. (Ace/yan)

“Itu bisa kita lihat 2 – 3 hari ini pasca kita kabarkan 3 PDP positive sembuh, ternyata publik merespon seakan kota Malang sudah aman (jalan raya ramai kembali– red). Jadi diantara kegembiraan, saya prihatin karena ini sungguh membahayakan. Sudah berulangkali saya sampaikan hati hati dan jangan lengah. Ini belum berakhir, dan angka ODR (Orang Dengan Resiko), ODP (Orang Dalam Pantauan) serta PDP (Pasien Dalam Pengawasan) terus bertambah, “ujar Sutiaji.

Diutarakan pula oleh Walikota yang juga pengurus NU kota Malang tersebut, Pemerintah Pusat dan Pemprov sekarang menambahkan kriteria baru yakni OTG (Orang Tanpa Gejala). Mereka adalah orang orang yang memiliki kontak erat dengan konfirm positif.

Ditambahkan oleh alumni IAIN Malang tersebut, kini 68 persen tenaga kesehatan yang menangani covid 19 juga sudah mengalami kondisi drop. Ditambah pula oleh realitas APD (Alat Pengaman Diri) semakin menipis dan makin sulit. Informasi ini saya dapatkan setelah saya video conference dengan direktur /pimpinan rumah sakit di kota Malang. Imbuh orang nomor satu di kota Malang ini.

“Kita bisa membantu mengatasi kondisi tersebut, dengan mencegah agar PDP tidak terus bertambah, dan kunci utama saat ini adalah physical distancing. Sudahlah kita sementara waktu beraktifitas di rumah saja, dan bersama Pak Kapolresta dan Pak Dandim bersepakat untuk mengetatkan orang yang masuk ke kota Malang. Dan perlu saya infokan, saat nanti PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) diberlakukan di Malang Raya, maka kepada semua pendatang, termasuk pemudik, begitu sampai di Malang (kota Malang, kota Batu dan kabupaten Malang), tidak akan dapat langsung bertemu keluarga, karena akan dikarantina dulu tak kurang dari 14 hari. Ini salah satu opsional yang muncul dan dimungkinkan dilakukan pada hasil rapat koordinasi forkopimda se Malang Raya yang digelar di Pendopo Kabupaten Malang (1/4/2020).

“Tentu itu tidak nyaman, tapi kondisi kedaruratan, harus kita pertimbangkan untuk kami (Malang Raya) lakukan. Karenanya, pesan saya, seyogyanya kepada warga kota Malang dan Malang Raya, sampaikan kepada keluarganya masing masing untuk kali ini tidak usah mudik dulu, “pesan Pak Aji.

Kapan PSBB diberlakukan di Malang Raya, diutarakan secepatnya untuk dikonsep bersama (Pemda Malang Raya) dan diajukan ke Gubernur terlebih dahulu sebagaimana diatur dalam PP 21 tahun 2020. Pembatasan gerak itu sendiri tidak berlaku diantara 3 (tiga) daerah Malang Raya. Artinya warga kota Malang bisa bergerak ke kabupaten maupun ke kota Batu, demikian pula sebaliknya.

Walikota Malang juga menginfokan rencana penyiapan dan penyediaan rumah isolasi untuk PDP yang sudah dinyatakan sembuh, namun belum bisa langsung kembali ke rumah. “Ini semacam transisi sebelum sepenuhnya pulang, “ungkap Sutiaji. Nanti akan dirumuskan teknisnya oleh tim Satgas Gugus Covid 19. (*/yan)