Kepala Bapenda, Handi Priyanto, mengatakan bahwa tujuan dilaunchingnya SPPT PBB, itu tentunya untuk memudahkan masyarakat Kota Malang, dalam membayarkan wajib pajak. Selain itu, juga untuk mempercepat pembayaran agar masuk dalam rekening kas daerah.

Untuk SPPT PBB Tahun 2023 ini, juga dilengkapi QR-code atau Quick Response Code Indonesian Standart (QRIS). Hal itu, menjadi satu-satunya dan pertama di Jawa Timur, dari 38 Kota/Kabupaten yang ada.

“Pembedanya tahun ini dengan tahun sebelumnya, adalah kita lengkapi SPPT PBB dengan QRIS. Baru Kota Malang saja yang menggunakan QRIS ini,” kata Kepala Bapenda.

Kemudian, tambahnya, dalam penggunaan QRIS ini menurutnya masyarakat bisa melakukan pembayaran melalui bank apapun. Hanya tinggal scan barcode melalui M-Banking atau aplikasi pembayaran online lainnya dan tinggal membayar.

“Untuk QRIS ini langsung sesuai angka yang tertera di dalamnya. Pembayarannya bisa dilakukan dari aplikasi bank apapun. Tidak hanya bank tertentu saja,” lanjutnya.

Lebih lanjut disampaikan, terkait dengan target pendapatan dari PBB, dikatakannya jika tidak ada perubahan dari tahun lalu, yakni sebesar Rp 80 miliar. Namun, pihaknya hanya menambah fasilitas wajib pajak saja. Selain itu, untuk mendorong masyarakat dalam membayarkan wajib pajak, akan ada beberapa hal yang dilakukan.

“Gebyar sadar pajak tetap kita lakukan. Karena itu juga untuk menstimulus masyarakat dengan pemberian reward. Dan tahun ini insyaallah kalau gak salah, akan kita tambahkan reward berupa satu unit mobil,” katanya.

Baca juga:

• Tingkatkan Keamanan, Petugas Rutan Kelas IIB Situbondo Razia Kamar Hunian WBP
• Wabup Situbondo bersama Tim Gabungan Tinjau Operasi SAR dan Ikuti Pelaksanaan Tabur Bunga
• Balon Udara Raksasa Jatuh di Pemukiman Warga Pamekasan dan Viral
• Wali Kota Malang Tegaskan Program RT Berkelas Tetap Jalan, 34 Persen Anggaran Sudah Cair
• Momentum Halal Bihalal, Bupati dan Wabup Pamekasan Tepis Isu Tidak Harmonis

Sementara, Wali Kota Malang, Sutiaji, berharap agar masyarakat Kota Malang bisa tepat waktu dalam melakukan pembayaran pajak. Sebab, uang tersebut nantinya juga akan kembali kepada masyarakat sendiri.

“Uangnya itu nanti untuk kepentingan masyarakat. Membantu orang yang tidak mampu, dan untuk pembangunan Kota Malang,” tegas Wali Kota Sutiaji.

Untuk pemenuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Malang, menurutnya juga dibutuhkan kesadaran dari masyarakat. Sehingga, nantinya potensi daerah bisa mencapai Rp 3 triliun sampai Rp 5 triliun.

“Mestinya bisa kita mencapai itu. Asal tidak ada kebocoran, kemudian kesadaran masyarakat tinggi, dan orientasi nya bukan orientasi memberatkan. Jadi peningkatan pendapatan nanti goalnya untuk kesejahteraan masyarakat,” imbuh Sutiaji. (rsy/sit/adv)

Disaksikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi dan Wakil Bupati, Abdul Rouf, nota kesepahaman (MoU) kerjasama dimaksud ditandatangani oleh Kepala Bapenda, Moch Wahyudi, dan CEO Bank Mandiri (Persero) Tbk Regional VIII/Jawa 3, I Gede Raka Arimbawa, yang diwakilkan Kepala Area Head Gresik, Riandodjo Tri Banto Juwono, serta disaksikan Sekda Kab Lamongan, Moh Nalikan, Transaction Banking Sales Manager Bank Mandiri Regional VIII Jawa 3, Yanuar, Poedji selaku Area Transaction Funding Manager dan Rahma selaku Branch Manager Bank Mandiri KCP Lamongan di Ruang Bina Praja Pemkab Lamongan, Senin (30/08).

Baca Juga:

• Pemkab Lamongan Terus Konsisten Tingkatkan Perbaikan Infrastruktur Jalan
• Dorong Kemajuan Pendidikan, Pemkab Lamongan Sambut Kedatangan 713 Mahasiswa Unair
• Bupati Lamongan Kick Off SPPT PBB P2 Tahun 2026

Pada kesempatan tersebut, Bupati Yuhronur, menuturkan jika sudah seharusnya dan sudah selayaknya pembayaran berbasis digital ditingkatkan untuk memudahkan masyarakat dalam membayar pajak.

“Sudah seharusnya dan sudah selayaknya pembayaran berbasis digital semacam ini ditingkatkan. Lamongan juga terus meningkatkan pembayaran berbasis digital baik dari segi pendapatan maupun dari transaksi-transaksi lainnya,” tuturnya.

Ia juga menuturkan, bahwa banyak sekali kuliner-kuliner Lamongan tersebar diseluruh Indonesia bahkan mendunia. Itu artinya diperlukan sebuah alat pembayaran yang lebih mudah.

“Mudah-mudahan melalui kerjasama ini bisa membantu baik pemerintah dan masyarakat. Saya yakin kerjasama ini bisa ditindaklanjuti untuk hal-hal lain, tidak hanya transaksi perpajakan saja, yang tentu bisa saling meningkatkan aset daerah,” imbuhnya.  

Potensi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Kabupaten Lamongan tahun 2021 sendiri menurut Kepala Bapenda Kabupaten Lamongan, Moch Wahyudi, mencapai Rp 44,1 Milyar dan baru terealisasi 50,75 persennya. Melalui cara ini, Wahyudi berharap pelayanan pembayaran semakin dekat dan mudah untuk diakses masyarakat terutama dalam proses pembayaran PBB P2.

“Potensi PBB Kabupaten Lamongan tahun 2021 mencapai Rp 44,1 Milyar. Realiasai sampai bulan Agustus 2021 baru mencapai Rp 22,3 Milyar atau 50,75 persen. Yang menjadi sasaran dari kegiatan ini adalah wajib pajak PBB P2 Yang jumlahnya mencapai 820.120 wajib pajak. Tentu dengan cara ini kita dapat mendekatkan pelayanan pada masyarakat, juga perbaikan administrasi dalam proses pembayaran PBB,” ungkap Wahyudi.

Sementara itu, Kepala Area Head Gresik Bank Mandiri, Riandodjo Tri Banto Juwono, mengungkapkan apresiasinya kepada Pemkab Lamongan untuk turut serta memberi kontribusi yang bermanfaat untuk masyarakat. Dalam kerjasama ini, Bank Mandiri akan menyediakan layanan pembayaran pajak daerah yang dapat diakses melalui smartphone maupun mesin ATM yang tersebar diseluruh pelosok kecamatan.

“Terima kasih atas kesempatan yang diberikan Pemkab Lamongan kepada Bank Mandiri untuk memberi kontribusi yang bermanfaat. Seperti taglinenya #SpiritMembangunNegeri, dimana pada saat pandemi seperti sekarang ini kami dituntut untuk kreatif, salah satunya dengan memberikan pelayanan pembayaran pajak secara online. Sehingga masyarakat semakin mudah dalam membayar pajak dari smartphone maupun ATM bahkan dapat membayar lewat agen Mandiri yang tersebar dipelosok desa-desa,” ujarnya. (zud/zen/ed2)