Presiden Prabowo sendiri, tiba di lokasi acara dan disambut oleh jajaran menteri kabinet Merah Putih, yang telah hadir serta masyarakat sekitar yang telah menunggu kedatangannya. Dalam suasana yang hangat dan penuh semangat, Presiden Prabowo langsung turun ke sawah melakukan panen padi menggunakan alat panen modern combine harvester.

Setelahnya, Presiden Prabowo juga menyaksikan secara langsung proses transaksi pembelian gabah petani oleh Perum Bulog, sebagai bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap harga dan kesejahteraan petani. Selanjutnya, acara kemudian dilanjutkan dengan dialog Presiden Prabowo bersama para petani. Khusus dialog sendiri, kegiatan itu terhubung secara virtual dengan petani dari 13 provinsi lain, yang turut melaksanakan panen raya serentak.

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras menjaga stabilitas nasional selama bulan Ramadan hingga Idul Fitri, termasuk pengendalian harga-harga bahan pokok. Presiden Prabowo juga menyoroti, kinerja luar biasa dari tim sektor pertanian yang bekerja langsung di lapangan untuk memastikan pasokan dan produksi pangan tetap terjaga, bahkan meningkat di tengah tantangan global.

Baca juga :

“Setiap kali saya cari, beliau ada di sawah, ada di daerah, satu hari di Kalimantan Barat, besoknya di Merauke, lusanya di Lampung. Inilah menteri-menteri kabinet kita, semuanya bekerja keras, semuanya turun ke lapangan,” kata Presiden Prabowo.

Di hadapan ribuan petani, Presiden Prabowo kembali menekankan pentingnya peran petani sebagai tulang punggung bangsa dan negara. “Para petani adalah produsen pangan, tanpa pangan tidak ada negara, saya katakan berkali-kali, bertahun-tahun tanpa pangan tidak ada negara. Tanpa pangan, tidak ada NKRI,” ujar Presiden.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, dalam laporannya menyebutkan bahwa keberhasilan panen tahun ini merupakan buah dari kebijakan pro petani yang diterapkan Presiden Prabowo. Mentan juga menyebut, bahwa serapan Bulog turut melonjak tajam dimana stok beras nasional saat ini mencapai 2,4 juta ton dan diperkirakan menembus 3 juta ton di akhir bulan angka tertinggi dalam 10 hingga 20 tahun terakhir.

“Ini betul-betul cerah bagi petani, secerah kebijakan Bapak selama 169 hari. Ini luar biasa bagi petani Indonesia,” ujarnya.

Turut hadir dalam acara tersebut, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, Menteri Pekerjaan Umum, Dody Hanggodo, Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman, Wakil Menteri Pertanian, Sudaryono, Panglima TNI, Jenderal Agus Subiyanto, Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, dan Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi. (kom/set/sit)

Secara prinsip, sambung Heppy, Pertamina Patra Niaga akan menjalankan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah melalui Kementrian ESDM terkait distribusi LPG 3 kg. Masyarakat dihimbau untuk membeli langsung LPG 3 kilogram di Pangkalan Resmi Pertamina. Sebab, LPG 3 kilogram nantinya tidak di jual di warung-warung.

Sementara itu, Area Manager Communication, Relations dan CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jatimbalinus, Ahad Rahedi, menambahkan bahwa bagi masyarakat yang membeli di pangkalan resmi LPG 3 kg, tentu lebih murah harganya dibandingkan pengecer. Hal ini karena, harga yang di jual sesuai dengan HET yang ditetapkan pemerintah daerah masing-masing wilayah.

“Saat ini, total pangkalan LPG 3 kg Pertamina Regional Jatimbalinus mencapai 46 ribu lebih pangkalan dengan sebaran 36 ribu lebih pangkalan di Jawa Timur, 5 ribu lebih pangkalan di Bali dan 4 ribu lebih pangkalan di Nusa Tenggara Barat,” ujar Ahad, Senin (03/02/2025) tadi.

Baca juga :

Keuntungan lain, pembelian di pangkalan resmi LPG 3 kilo gram juga lebih dijamin takarannya karena pangkalan menyiapkan timbangan, masyarakat dapat memastikan berat LPG 3 kg. “Untuk pengecer juga dapat menjadi pangkalan setelah memenuhi ketentuan yang berlaku,” jelas Ahad.

Sementara itu, SBM Rayon VI Pertamina Malang, Muhammad Syalman Al Farisy, telah melakukan pertemuan dengan pemilik pangkalan, Ketua Komisi II DPRD Situbondo, Disperindag, Satgas LPG dan pihak terkait lainnya di Aula Lantai II Pemkab Situbondo. Dijelaskan pertemuan ini mengacu Surat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi No. B570/MG.05/DJM/2025 tanggal 20 Januari 2025, perihal Penyesuaian Ketentuan Pendistribusian LPG Tabung 3 kg di Sub Penyalur.

“Sebagaimana telah disosialisasikan secara langsung pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2025, bersama ini sampaikan bahwa terhitung tanggal 01 Februari 2025, penyaluran LPG 3 kg oleh Sub Penyalur atau Pangkalan LPG 3 kg hanya diperbolehkan 100 persen disalurkan kepada pengguna langsung yaitu, rumah tangga, usaha mikro, petani dan nelayan. Sehingga Sub Penyalur atau Pangkalan LPG 3 kg tidak lagi diperkenankan menyalurkan LPG tabung 3 kg kepada Pengecer,” kata Muhammad Syalman Al Farisy.

Sehubungan hal tersebut, lanjut Muhammad Syalman Al Farisy, sebagai langkah antisipasi meredam kemungkinan gejolak yang terjadi di masyarakat, pihaknya mohon dukungan Agen LPG 3 kg untuk bersama-sama mensosialisasikan kepada seluruh sub penyalur atau pangkalan terkait kebijakan tersebut di atas. Selanjutnya, memastikan akurasi data titik koordinat pangkalan LPG 3 kg melalui fitur kunjungan atau visit agen pada Website Monica LPG, dan meningkatkan monitoring ketersediaan stock tabung LPG 3 kg di sub penyalur atau pangkalan LPG 3 kg serta membuka kembali peluang kepada pengecer untuk menjadi pangkalan LPG 3 kg. (her/gie)

Padahal, dirinya sudah membayar Rp 11 juta sebagai uang tanda jadi dan membayar Rp 100 juta sebagai uang muka dan sudah membayar 11 kali angsuran (Rp 5,8 juta/bulan). Dan, perjanjian awal seperti yang tertera di Perjanjian Pengikat Jual Beli (PPJB) bahwa penyerahan unit rumah dilaksanakan 19 Mei 2023.

Namun sampai 19 Mei 2023, unit rumah belum jadi dan tidak ada kejelasan pengembalian uang. Phitaloka akhirnya memilih mengajukan gugatan Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) ke PN Kota Malang. Yakni, dengan tergugat PT Paramarta Property Development yang beralamatkan di Jalan Mayjen Sungkono, Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang.

Saat ini, gugatan tersebut sudah mencapai tahap pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim PN Kepanjen. “Kami mengajukan gugatan di PN Malang, karena pengembang beralamatkan di Kecamatan Kedungkandang, Kota Malang. Namun karena objek berada di wilayah Wagir, Kabupaten Malang, maka PN Malang mendelegasikan ke PN Kepanjen untuk melakukan pemeriksaan setempat di lokasi The Nirabi Residence,” ujar Fitra Bayu Lesmana, selaku kuasa hukum Phitaloka, saat di temui usai pemeriksaan, Jumat (06/12/2024) tadi.

Menurut Bayu Lesmana, bahwa majelis hakim telah melakukan pengecekan secara langsung dan mengetahui bahwa objek memang tidak selesai. “Objek faktanya memang tidak selesai. Rumah itu harganya Rp 320 juta. Phitaloka sendiri sudah melakukan pembayaran dengan total sebesar Rp 178 juta dan pada PPJB harusnya proses penyerahan rumah pada 19 Mei 2023. Namun ternyata, pengerjaanya kurang dari 30 persen,” ujarnya.

Baca juga :

Bayu Lesmana menjelaskan dalam PPJB ada klousul bisa dilakukan pembatalan jika pihak perumahan tidak menyelesaikan pembangunan dalam waktu 6 bulan bisa dilakukan pembatalan pembelian. “Ada tempo 6 bulan, namun pembangunan rumah tersebut tidak ada perubahan hingga klien kami meminta pembatalan. Namun sampai saat ini uang klien kami tidak juga dikembalikan,” jelasnya.

Bayu Lesmana juga menjelaskan bahwa Direktur PT Paramarta Property Development, Rachmad Alchafid, belum memberikan kejelasan terkait kapan pengembalian uang milik Phitaloka. “Alasan rumah tersebut tidak dibangun karena ada permasalahan Covid-19. Padahal klien kami beli rumah itu setelah Covid selesai. Harapan kami, supaya uang klien saya segera kembali,” tegas Bayu Lesmana.

Sementara itu, Agus S Sugianto, kuasa hukum dari pihak pengembang, menjelaskan bahwa keterlambatan pembangunan dikarenakan adanya Covid-19. “Tidak bisa dipungkiri bahwa Covid-19, sangat berdampak. Saat Covid-19, user-user banyak yang tidak mengangsur sehingga membuat keterlambatan pembangunan,” ujarnya.

Terkait uang milik Phitaloka yang belum dikembalikan, Agus menjelaskan bahwa kliennya akan mengembalikan jika objek sudah laku dijual. “Klien kami akan mengembalikan uang dan kompensasinya, dengan cara menunggu penjualan. Kita jual dulu objeknya. Namun penjualan saat ini masih susah. Nanti misalkan sudah laku, akan segera ada pengembalian,” jelas Agus.

Saat proses pemeriksaan setempat oleh PN Kepanjen, ada beberapa pembeli rumah yang ikut melihat. Salah satunya adalah Bambang, warga Sidoarjo. Masalah rumah yang dibelinya hingga saat ini juga belum terselesaikan.

“Saya beli Februari 2021. Saya bayar lunas karena ada diskon. Pada saat itu, saya tidak berfikiran buruk, bahwa rumah akan selesai dalam waktu 1 tahun dan sertifikat akan diserahkan. Namun sampai 1 tahun, tidak ada perkembangan dan hanya 40 persen saja pembangunannya. September 2022, saya minta uang dikembalikan. Sempat molor empat bulan dan hanya dikembalikan 50 persen atau sekitar Rp 125 juta. Saya hanya diberi janji-janji saja hingga saat ini. Harapan saya uang saya segera kembali,” ujarnya. (gie)

“Pembangunan Instalasi Hemodialisa dan pembelian alat-alat kesehatan tersebut menggunakan anggaran Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) tahun 2024 dari pemerintah pusat. Instalasi Hemodialisa merupakan unit yang melakukan pelayanan cuci darah bagi pasien penderita gagal ginjal,” kata Direktur RSUD Besuki.

Lebih lanjut dr Imam Hariyono mengatakan, rumah sakit mempunyai peran besar dalam peningkatan derajat pelayanan kesehatan masyarakat. Terutama, untuk masyarakat Besuki dan sekitarnya.

“Untuk itu, dalam meningkatkan derajat pelayanan kesehatan kepada masyarakat, maka harus mendapat dukungan fasilitas dan alat kesehatan yang canggih serta ditunjang dengan dokter-dokter yang profesional,” kata Direktur RSUD Besuki.

Baca juga :

Pengadaan alat kesehatan dan pembangunan di rumah sakit, kata dr Imam Hariyono, menjadi kebutuhan yang harus dilaksanakan sejalan dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Situbondo. “Untuk memberikan pelayanan kesehatan secara maksimal kepada masyarakat, maka RSUD Besuki terus berbenah dalam peningkatan layanan,” katanya.

Pembangunan Instalasi Hemodialisa di RSUD Besuki yang menggunakan anggaran DBHCHT tahun ini, lanjut dr Imam Hariyono, sangatlah penting. Itu karena, jumlah pasien yang menderita penyakit gagal ginjal di wilayah Besuki cukup banyak.

“Untuk memberikan pelayanan cuci darah bagi pasien gagal ginjal di wilayah Besuki, maka mereka tidak harus berkunjung ke rumah sakit yang berada di Kota Situbondo. Karena sebentar RSUD Besuki membuka pelayan kesehatan cuci darah,” kata dr Imam Hariyono.

Tidak hanya itu yang disampaikan dr Imam Hariyono. Akan tetapi, dirinya juga mengemukakan bahwa pelayanan kesehatan di RSUD Besuki sudah setara dengan pelayanan kesehatan di rumah sakit yang ada di kota Situbondo.

“Sesuai dengan visi misi Pemerintah Daerah Kabupaten Situbondo, maka kami bersama keluarga besar RSUD Besuki secara bertahap akan terus meningkatkan fasilitas pelayanan dan melakukan peremajaan alat-alat kesehatan serta menempatkan dokter-dokter profesional di bidangnya masing-masing,” papar Direktur RSUD Besuki. (her/sit/adv)

Dijelaskan, bahwa anggaran tersebut akan digunakan untuk melengkapi alat kesehatan (Alkes) yang perlu peremajaan. Hal ini dilakukan, untuk menunjang kinerja atau penguatan layanan kesehatan kepada masyarakat di RSUD Asembagus Situbondo.

“Anggaran itu, digunakan untuk pengadaan Alkes, obat-obatan, bahan habis pakai hingga pengadaan prasarana Ambulance. Kemudian, untuk pengadaan prasarana UPS, pemeliharaan sarana gedung dan pemeliharaan atau kalibrasi rutin Alkes,” jelas dr Sudharmono, Rabu (05/06/2024) tadi.

Baca juga :

Selain itu, sambung dr Sudharmono, anggaran DBHCHT juga akan dibelikan beberapa Alkes untuk mengganti peralatan yang rusak karena faktor usia dan pemakaian. “Pengadaan alat kesehatan untuk meningkatkan pelayanan dan peningkatan Kelas C serta pengadaan mobil ambulance emergency untuk pelayanan rujukan dan ATS (Asembagus Trauma Service),” jelas dr Sudharmono.

Dirinya juga menegaskan, bahwa dengan alat-alat kesehatan yang baru dan lebih canggih, maka pelayanan kesehatan RSUD Asembagus semakin maksimal. “Alhamdulillah, pada tahun ini kami mendapat alokasi DBHCHT. Kami akan gunakan untuk membeli sejumlah alat kesehatan untuk menunjang pelayanan kesehatan kepada masyarakat,” kata dr Sudharmono.

Dikatakannya, anggaran DBHCHT sebesar kurang lebih Rp 5 miliar juga akan digunakan untuk pemeliharaan sarana gedung, pengadaan obat-obatan dan bahan habis pakai. “Dengan adanya kelengkapan alat kesehatan di RSUD Asembagus yang dibeli menggunakan anggaran DBHCHT tahun 2024, kami bisa memberikan pelayanan kesehatan masyarakat lebih maksimal,” tambahnya. (her/gie/adv)

Direktur RSUD Besuki, dr H Imam Hariyono, mengatakan bahwa dari anggaran DBHCHT 2023 dialokasikan untuk pembangunan instalasi laundry, pembelian Alkes dan dialokasikan untuk pembelian barang habis pakai. “Anggaran DBHCHT yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Pemkab Situbondo, tentunya sangat bermanfaat bagi pembangunan di bidang kesehatan. Anggaran DBHCHT tahun 2023 yang diberikan kepada RSUD Besuki ini, kami alokasikan untuk pembangunan instalasi laundry, alat kesehatan dan barang habis pakai lain,” kata Direktur RSUD Besuki, Selasa (07/11/2023) tadi.

Baca juga:

Lebih lanjut dr Imam menjelaskan, laundry rumah sakit merupakan tempat pencucian linen atau bahan kain yang digunakan di rumah sakit. “Laundry yang digunakan di rumah sakit untuk kebutuhan mencuci sprei, bantal, guling, selimut, baju petugas, baju pasien dan alat instrumen steril lain. Adapun sarana penunjang pembangunan gedung laundry, ini dilengkapi dengan mesin cuci, disinfektan, mesin uap (steam boiler), pengering, meja dan mesin setrika,” jelasnya.

Dirinya juga mengatakan, keberadaan instalasi laundry menjadi syarat wajib untuk sebuah rumah sakit. Oleh karena itu, anggaran DBHCHT tahun 2023 digunakan untuk kepentingan dan kebutuhan pembangunan gedung laundry dan peralatannya tersebut.

“Keberadaan instalasi laundry menjadi syarat wajib untuk sebuah rumah sakit. Sebab, dengan pengelolaan laundry dan kelengkapannya akan melindungi tenaga kesehatan dan pasien dari penularan penyakit menular. Keberadaan instalasi laundry merupakan syarat wajib bagi RSUD Besuki untuk naik kelas ke jenjang yang lebih tinggi, yakni dari Kelas D ke Kelas C,” kata dr Imam.

Instalasi laundry, papar dr Imam, juga untuk menunjang layanan spesialis Orthopedi (tulang), spesialis mata, syaraf, patologi klinik, radiologi, spesialis anak dan pelayanan cuci darah. “Instalasi laundry sangat dibutuhkan untuk menunjang pelayanan kesehatan di RSUD Besuki,” tambahnya. (her/gie/adv)