Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Malang, Budiar Anwar, dalam kesempatan itu hadir dan mewakili Bupati Malang, dalam Malam Puncak Grand Final Pemilihan Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang 2025, yang digelar di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Sabtu (06/12/2025) tadi.

Sekedar diketahui, berdasarkan data BNN Kabupaten Malang, sepanjang tahun 2024 tercatat 133 penyalahgunaan Narkoba menjalani rehabilitasi. Sementara pada periode Januari hingga Juni 2025, terdapat 152 pecandu yang memperoleh layanan rehabilitasi. Mayoritas pengguna, berada pada usia produktif, terdiri dari 13 orang di bawah umur, 97 orang usia 18 hingga 30 tahun dan 42 orang di atas usia 30 tahun.

Dari data tersebut, menjadi pengingat bahwa penyalahgunaan Narkoba tidak memandang usia dan dapat menimpa siapa pun, termasuk generasi muda. Oleh karena itu, peran Duta Anti Narkoba dianggap sangat strategis untuk menyasar kelompok usia remaja sebagai kelompok yang paling rentan.

Sekda Budiar menyampaikan, bahwa Pemilihan Duta Anti Narkoba Kabupaten Malang 2025, merupakan langkah konkret dalam memperkuat kampanye P4GN di Kabupaten Malang. “Sasaran kita jelas, yakni generasi muda atau Gen Z dengan rentang usia 16 hingga 20 tahun, baik pelajar maupun mahasiswa. Generasi muda menjadi ujung tombak karena merekalah harapan masa depan, kekuatan penerus pembangunan, serta teladan bagi teman sebaya,” kata Sekda Budiar, saat membacakan sambutan Bupati Malang.

Baca juga :

Mengusung tema ‘Muda Berdaya Tanpa Narkoba’, kegiatan ini menghadirkan semangat membangun generasi muda yang kuat, cerdas, berdaya saing dan mampu mengampanyekan pola hidup sehat serta menjauhi Narkoba. Para finalis tidak hanya berkompetisi, tetapi juga mendapatkan pembekalan tentang bahaya Narkoba, keterampilan komunikasi dan kemampuan penyuluhan masyarakat.

“Saya berharap nilai-nilai tersebut terus tertanam pada diri para finalis, sehingga lahir para duta yang mampu menyebarkan semangat anti Narkoba ke seluruh pelosok Kabupaten Malang,” urainya.

Sekda juga menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada BNN Kabupaten Malang, Paguyuban Duta Anti Narkoba, serta seluruh panitia penyelenggara. Menurutnya, kegiatan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring talenta muda berbakat yang berpotensi menjadi penggiat anti Narkoba sekaligus role model bagi generasi lainnya.

“Dengan keterlibatan semua pihak, saya optimis kita dapat melahirkan generasi muda yang berdaya, bertanggung jawab dan mampu berkontribusi nyata bagi terwujudnya Kabupaten Malang yang Bersinar (Bersih Narkoba),” imbuhnya.

Sekda Budiar juga memberikan pesan khusus kepada para finalis untuk menjadi teladan bagi teman sebayanya untuk menjauhi Narkoba. “Malam ini, dengan bangga kita sambut para calon duta, calon pemimpin kampanye anti narkoba. Kepada adik-adik finalis, jadilah cahaya di tengah kegelapan, jadilah teladan bagi teman sebaya dan lingkungan. Bawalah semangat ‘Muda Berdaya Tanpa Narkoba’ ke mana pun kalian melangkah,” ungkapnya. (pro/gie)

“Pesan Presiden untuk memangkas pemborosan dan memerangi korupsi, akan kami tindaklanjuti di Lumajang. Kami akan memperkuat pengawasan internal, mengutamakan anggaran produktif dan memastikan manfaatnya langsung dirasakan masyarakat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Pidato kenegaraan Presiden Prabowo di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI Jakarta, selain perdana juga bertepatan dengan peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI. Dalam kesempatan itu, Presiden memuat 19 poin strategis yang mencakup ekonomi, hukum, politik, hingga diplomasi luar negeri. Salah satu sorotan terkuat, adalah keberhasilan pemerintah menyelamatkan dana negara sebesar Rp 300 triliun yang teridentifikasi rawan penyalahgunaan.

Dana tersebut, dihemat dari pemangkasan perjalanan dinas dan belanja operasional yang kerap menjadi celah korupsi, sesuai amanat Pasal 33 ayat 4 UUD 1945. Anggaran efisiensi itu, dialihkan ke program produktif seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih dan pembentukan Danantara sebagai cadangan pangan strategis.

Baca juga :

Presiden juga menegaskan, akan pentingnya transparansi dan pengawasan terhadap kekuasaan, seraya memperingatkan bahwa perilaku korupsi masih menjalar di berbagai tingkatan birokrasi, termasuk di BUMN dan BUMD. “Ini bukan fakta yang harus kita tutupi,” tegasnya.

Selain agenda domestik, Presiden Prabowo juga memaparkan capaian diplomasi Indonesia yang berhasil bergabung dengan forum BRICS dan merampungkan perjanjian strategis IEU-CEPA dengan Uni Eropa, sebagai langkah yang diyakini membuka peluang investasi dan pasar baru.

Bunda Indah sendiri, melihat kebijakan nasional ini sebagai peluang bagi Lumajang untuk memperkuat ketahanan fiskal daerah. “Dengan efisiensi, kita bisa mengalokasikan lebih banyak anggaran ke sektor prioritas seperti infrastruktur desa, kesehatan, pendidikan dan penguatan pangan lokal,” tambahnya.

Pidato kenegaraan ini, menjadi titik temu visi antara pemerintah pusat dan daerah untuk mewujudkan tata kelola negara yang bersih, efektif dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. (kom/adi/sit)

Dalam operasi gabungan ini, melibatkan 28 personel yang dalam pelaksanaannya dibagi menjadi dua kelompok, dengan masing-masing terdiri dari 14 personel. Hasilnya, tim gabungan berhasil mengamankan total 6.767 bungkus rokok ilegal dari empat lokasi.

Dengan rincian, Tim A yang bergerak di wilayah Kecamatan Sukun, mengamankan 242 bungkus rokok ilegal dari toko di Jl Pelabuhan Ketapang dan 253 bungkus dari toko di Jl Mergan Musala. Sementara itu, Tim B yang beroperasi di wilayah Kecamatan Lowokwaru mencatat temuan terbesar. Dari toko di Jl Mawar, petugas mengamankan 4.321 bungkus rokok ilegal. Sedangkan di toko di Jl Kalpataru, diperoleh 1.951 bungkus rokok ilegal.

Baca juga :

Seluruh barang bukti yang ditemukan, kemudian langsung ditangani oleh pihak Bea Cukai untuk dilakukan penindakan. Termasuk, edukasi larangan penjualan kembali.

Kepala Satpol PP Kota Malang, Heru Mulyono, saat ditemui menegaskan bahwa Pemkot Malang berkomitmen menguatkan sinergi dan kolaborasi untuk memberantas peredaran rokok ilegal. Selain upaya represif melalui penindakan, disebutkannya bahwa upaya preventif juga terus dilakukan, baik melalui sosialisasi atau edukasi kepada masyarakat.

Kasatpol Heru juga mengajak seluruh warga masyarakat, untuk berperan aktif dalam upaya pemberantasan peredaran rokok ilegal. “Adanya operasi ini adalah bagian dari dukungan penuh Pemerintah Kota Malang. Hasil operasi gabungan ini menjadi kewenangan Bea Cukai, dan harapan kami akhir tahun ini bisa dilakukan pemusnahan barang bukti,” ujarnya.

Pelaksanaan operasi ini, mengacu pada berbagai regulasi. Diantaranya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana diubah dengan UU Nomor 39 Tahun 2007, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2024 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT), serta peraturan Wali Kota Malang terkait tugas, fungsi dan SOP Satpol PP. (kom/sit/adv)

Dalam kesempatan itu, Pj Wali Kota Nurkholis menyambut baik kedatangan KPK. Termasuk, meminta kepada seluruh jajaran bahwa kedatangan KPK bisa dijadikan ajang diskusi permasalahan yang ada.

“Seperti survey SPI dan hasil MCP yang hasilnya berbanding terbalik. Mungkin dari KPK bisa menjelaskan, apa mungkin karena kurang sosialisasi atau kurangnya pemahaman dari responden survey tersebut,” kata Pj Wali Kota Nurkholis.

Tahun 2023, ujarnya, nilai MCP Kota Probolinggo sebesar 95.56 dan untuk nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2023 ialah 74,2 yakni kategori Waspada dan turun dari tahun sebelumnya yaitu 78,5.

Sementara itu, Sekda Ninik menerangkan bahwa penyebab penurunan capaian MCP tahun 2023 lalu dan memetakan tiga area yang belum optimal nilainya berdasarkan nilai MCP. “Pada area intervensi pengawasan APIP terdapat capaian yang belum optimal yaitu pada indikator Kapasitas APIP (91 persen) dan penguatan kelembagaan (95 persen). Saat ini, kami berupaya untuk meningkatkan nilai APIP ini dan berusaha untuk meningkatkan nilai ini tahun depan,” jelas Sekda Ninik.

Baca juga :

Beberapa rencana aksi pun dijelaskan untuk langkah perbaikan optimalisasi MCP. Salah satu rencana aksi yang akan dilakukan, ialah optimalisasi upaya-upaya penagihan pajak dengan memperbaiki data potensi penerimaan yang dikelola.

“Dalam hal ini, kami telah bekerja sama dengan Kejaksaan. Jadi, alhamdulillah pada tahun 2023 kemarin kami ada piutang wajib pajak sekitar 400 juta. Dengan bantuan kejaksaan tersisa 71 juta,” ujar sekda Ninik.

Spesialis Koordinasi dan Supervisi KPK PIC Jatim 1, Irawati, menjelaskan tujuan kehadirannya dan tim ke Pemkot Probolinggo adalah untuk mengetahui progres dan kendala di lapangan. “Kami ingin mendapatkan informasi, baik itu berupa progres ataukah ada hambatan dari sisi teknis operasional kegiatan selama ini. Karena, kita menjalankan prosedur regulasi dari pusat yang terkadang implementasinya di daerah tidak semudah dibayangkan,” ujar Irawati.

KPK berharap, MCP dapat menjadi alat atau pedoman, bukan hanya melihat angka, nilai ataupun juga bukan hanya pemenuhan secara administratif. Namun, ada fungsi koordinasi di dalamnya antara Pemerintah Daerah dan KPK.

Sedangkan untuk SPI, ialah hasil dan dampak bagi tata kelola tersebut bagi masyarakat atau responden yang mengisi survey itu sendiri. “Jadi, MCP ini ialah teknis yang dilakukan oleh instansi selama ini. Bagaimana tata kelola itu sudah berjalan dengan baik atau tidak. Dan, masyarakat tidak melihat tata kelola yang sudah dikerjakan oleh instansi, tapi melihat hasil manfaat yang dikerjakan oleh pemerintah, itulah dinilai dari SPI,” papar Ira.

Dalam giat tersebut, beberapa Kepala Perangkat Daerah terkait juga memberikan paparannya masing-masing di depan tim KPK terkait pengelolaan pelayanan publik. Sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi, Pemkot Probolinggo melalui Inspektorat telah melaksanakan tanda tangan pakta integritas seluruh pejabat mulai Eselon II hingga seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo dan pada 22 Mei kemarin, diagendakan sosialisasi terkait SPI 2024. (kom/pix/sit)

Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan, Mafidhatul Laely, mengatakan bahwa langkah ini menindaklanjuti surat edaran kewaspadaan DBD kepada seluruh Puskesmas dan kecamatan yang ada di Kabupaten Lamongan. “Kita membuat surat edaran untuk Puskesmas dan kecamatan di seluruh Kabupaten Lamongan. Di dalamnya, berisi imbauan gencarkan PSN dan menggiatkan 3M+(menguras tempat penampungan air, menutup tempat penampungan air dan mengubur barang bekas). Karena, langkah itu sangat efektif membunuh nyamuk dan jentiknya,” kata Fidha-sapaan akrabnya, Rabu (07/02/2024) tadi.

Adapun inovasi yang dikembangkan oleh masing-masing Puskesmas untuk menerapkan 3M+, seperti halnya dilakukan oleh Puskesmas Mantup, yakni penanamanan serai. Begitupun dengan Puskesmas Turi yang mencetuskan inovasi pemeliharaan ikan cupang dimasing-masing rumah warga untuk membunuh jentik-jentik.

Disampaikan Fidha, program inovasi tersebut sangat berdampak signifikan dan dapat dilihat dari rendahnya angka kasus DBD di daerah tersebut. “Dampak dari menggiatkan PSN itu, sangat signifikan. Seperti contohnya daerah Turi, bahwa giat mengimbau warga memelihara ikan, berdampak pada kasus DBD yang menurun atau sedikit. Yakni, ada tiga kasus dalam setahun. Kami juga meminta agar Puskesmas daerah lain melakukan hal serupa agar dapat mencegah kasus DBD di Kabupaten Lamongan secara menyeluruh,” tambahnya.

Baca juga :

Menurut data dari Dinkes Lamongan hingga awal Februari 2024, kasus DBD di Kabupaten Lamongan dilaporkan ada 23 kasus. Dengan rincian Januari ada 21 kasus dan Februari ada dua kasus. Berdasarkan perhitungan insidens rate (IR), bahwa jumlah kasus DBD dibagi jumlah penduduk dikalikan seratus ribu penduduk, jumlah kasus di Kabupaten Lamongan terhitung rendah pada 2023 IR 16/100.000 jumlah penduduk dan pada tahun 2024 IR 1,9/100.000 jumlah penduduk. Namun demikian, tetap harus dilakukan pencegahan dengan maksimal.

“Kasus DBD di Kabupaten Lamongan memang mengalami penurunan dari tahun 2022 tercatat ada 416 kasus, pada 2023 terdapat 193 kasus dan semoga di tahun 2024 dapat lebih terkendali lagi dan tidak ada kasus kematian,” terang Fidha.

Pencegahan juga dilakukan dengan fogging oleh Puskemas maupun mandiri oleh desa. Selain itu, penyelidikan epidemiologi (PE) DBD juga dilakukan untuk penderita DBD. Kegiatan PE ini meliputi penelusuran latar belakang penderita DBD, mulai dari hasil diagnosis, tempat tinggal, riwayat perjalanan, kegiatan sehari-hari yang bertujuan untuk memutus rantai kasus.

Fidha juga menjelaskan, banyaknya kasus DBD saat musim hujan bukan hanya disebabkan oleh habitat nyamuk di genangan air bersih. Namun, juga disebabkan oleh daya tahan tubuh yang menurun. Maka dari itu, masyarakat juga diharapkan mampu memenuhi kebutuhan gizi saat musim penghujan tiba, agar imun tubuh tidak menurun. (kom/son/gie)

Rakor yang dilaksanakan secara daring via zoom meeting ini, diselenggarakan oleh KPK-RI dan diikuti oleh Kepala Daerah dan pejabat di wilayah kerja Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) V Jember. Diantaranya, Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo, Kabupaten Jember dan Kabupaten Lumajang.

Mengawali Rakor, sambutan pengarahan sekaligus paparan tentang Capaian Evaluasi dan Rencana Aksi 2024 oleh Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah III KPK-RI, Bahtiar Ujang Purnama. Dalam kesempatan itu, dirinya mengapresiasi capaian MCP Jawa Timur khususnya di wilayah Bakorwil V Jember. Sementara untuk Kabupaten Probolinggo, meskipun capaian MCP mengalami sedikit penurunan dari 94 ke 92, namun untuk capaian SPI mengalami kenaikan yang luar biasa dari 69 menjadi 75,36.

Baca juga:

“Saya harap, pemerintah daerah dapat bekerja extra untuk mendorong perbaikan tata kelola pemerintah daerah sebab capaian MCP menunjukkan indikasi tingkat kerawanan korupsi di suatu daerah,” paparnya.

Bahtiar juga menambahkan, mengenai pentingnya perbaikan tata kelola pemerintahan untuk zona anti korupsi. Antara lain, dengan perbaikan sistem dan implementasinya pada program dan kegiatan yang mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ditekankan pula oleh Bahtiar, mengenai penempatan seseorang pada posisi yang tepat ‘The right man on the right place’. Sehingga, organisasi dapat berjalan dengan baik dan pelayanan prima kepada masyarakat dapat terwujud.

Ketua Satuan Tugas III 2 KPK-RI Wahyudi, dalam kesempatan itu menyampaikan akan pentingnya koordinasi dan sinergi KPK, pemerintah daerah dan stakehokder dalam upaya pemberantasan korupsi. “Pemberantasan korupsi membutuhkan kolaborasi dan partisipasi semua pihak. Oleh karena itu, kami mohon izin dan dukungan kepala daerah untuk mendukung program pemberantasan korupsi di daerah,” terangnya.

Ditambahkannya, akan ada program tematik yang disesuaikan kondisi daerah dalam rangka pemberantasan korupsi sebagai upaya optimalisasi pelayanan publik.

Usai dilakukan sambutan pengarahan dan paparan, kemudian dilakukan diskusi dan tanya jawab. Secara bergantian, para Kepala Daerah, termasuk Pj Bupati Ugas menyampaikan berbagai hal terkait upaya pemberantasan korupsi di daerahnya.

Pj Bupati Ugas seusai mengikuti pelaksanaan, pun menghimbau kepada pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Probolinggo, untuk menjadikan hasil pengukuran dan rekomendasi dalam MCP dan SPI sebagai upaya pencegahan korupsi secara serius. “Kata akhirnya, hasil dan manfaatnya dapat dirasakan untuk seluruh masyarakat Kabupaten Probolinggo,” ujarnya. (kom/nun/sit)

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Jombang mengucapkan selamat datang kepada Brigjen Pol Bachtiar Ujang Purnama bersama Tim Monitoring dan Evaluasi Monitoring Center for Prevention (MCP). Itu karena, Rakor ini merupakan kesempatan yang luar biasa untuk bertemu, berdiskusi dan berkoordinasi dalam ikhtiar bersama meningkatkan capaian kinerja MCP.

“Ini sebagai salah satu instrumen penting meneguhkan komitmen dan semangat pencegahan korupsi untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik,” kata Pj Bupati Jombang.

Pihaknya menjelaskan, bahwa capaian pemenuhan MCP yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Jombang tahun 2023, berada pada posisi terverifikasi sebesar 95,28 persen. Atau, naik dari tahun 2022 sebesar 93,5 persen.

Baca juga :

“Capaian tersebut adalah capaian merata Jawa Timur sebesar 90,71 persen dan rata-rata nasional sebesar 75 persen. Sedangkan dari hasil verifikasi, Pemerintah Kabupaten Jombang menempati posisi ke 4 dari 38 kabupaten dan kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Atau, berada pada posisi ke-13 dari 546 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Pencapaian ini merupakan hasil kerja sama yang baik dari semua pihak,” ujarnya.

Selain itu, capaian program pencegahan korupsi di Kabupaten Jombang yang lain, yakni Survei Penilaian Integritas (SPI). Dimana tujuannya, untuk memetakan resiko dan praktik korupsi di seluruh lembaga publik. Yaitu meliputi kementerian, lembaga dan pemerintah daerah di Indonesia. Capaian indeks SPI yang diperoleh Kabupaten Jombang tahun 2023 sebesar 79,92, naik dari tahun 2022 sebesar 79,21.

“Selain itu, ada juga capaian nilai program pengelolaan gratifikasi yang dilaksanakan unit pengendalian gratifikasi Kabupaten Jombang, juga mengalami kenaikan. Dimana tahun 2023 sebesar 93,14 persen, naik dari tahun 2022 sebesar 89,88 persen. Momentum capaian pemenuhan MCP tahun 2023 yang baik ini, hendaknya dijadikan sebagai upaya meningkatkan kerja sama dan kekompakan serta komunikasi seluruh OPD. Sekaligus, membangun sinergitas mencapai nilai MCP yang lebih baik di tahun berikutnya,” ungkapnya.

Dalam kesempatan ini, Pj Bupati Jombang juga meminta kepada Tim MCP dari KPK RI untuk tetap memberikan bimbingan kerja sama dan terus bersinergi dengan pemerintah Kabupaten Jombang. “Sekali lagi, saya atas nama pemerintah daerah dan masyarakat Kabupaten Jombang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya,” tambahnya. (azl/gie)

“Di tahun 2023 ini, Pemda Lumajang telah memberantas barang kena cukai berupa penggalian data dan operasi pemberantasan di 496 titik, dengan melibatkan personel gabungan Satpol PP, TNI-Polri dan personel Bea Cukai Probolinggo, dengan memanfaatkan DBHCHT(Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau),” kata Pj Bupati Lumajang.

Pj Bupati Yuyun mengharapkan, kegiatan operasi tersebut dapat memberikan efek jera kepada pelaku. Oleh karena itu, pihaknya tidak bosan mengimbau masyarakat untuk tidak membeli, serta mengkonsumsi rokok ilegal. Salah satunya dengan terus menggaungkan gempur rokok ilegal.

Baca juga :

“Operasi ini diharapkan mampu menekan peredaran rokok ilegal di wilayah Kabupaten Lumajang dan mendorong peningkatan penerimaan negara yang nantinya akan dikembalikan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Dalam kesempatan itu, Pj Bupati Lumajang mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan pemberantasan rokok ilegal, khususnya kepada Kantor Bea Cukai Probolinggo. Sebab, selama ini telah mendampingi Kabupaten Lumajang dalam mengelola dan melaksanakan DBHCHT tahun anggaran 2023.

Kegiatan ekspose hasil operasi pemberantasan BKC ilegal itu, merupakan rangkaian akhir dari pelaksanaan kegiatan operasi gabungan terhadap BKC (rokok ilegal) di wilayah Kabupaten Lumajang selama tahun 2023. Sebagai informasi, operasi gabungan pemberantasan rokok ilegal di wilayah Kabupaten Lumajang yakni jumlah barang bukti keseluruhan sebanyak 3.710 bungkus rokok ilegal atau setara 82.092 batang rokok ilegal, dengan temuan 71 merk rokok ilegal yang terjaring operasi. (kom/adi/gie)

Gowes yang diselenggarakan ini, mengambil start di Alun-alun Kota Situbondo dan finish di Pantai Wisata Pasir, Kecamatan Bungatan, Situbondo, Minggu (17/09/2023) tadi. Bahkan, Bupati Situbondo, Karna Suswandi dan Forkopimda Situbondo juga pimpinan OPD, ikut bersama-sama goweser bersepeda menempuh jarak sekitar 24 km.

Kasatpol PP Pemkab Situbondo, Sopan Efendi, mengatakan bahwa kegiatan gowes ini merupakan bentuk sosialisasi untuk memberantas peredaran rokok ilegal di Situbondo. Mengingat, peredaran rokok ilegal masih marak. “Untuk mengantisipasi peredaran rokok ilegal tersebut, kami memberikan edukasi dengan cara menggelar kegiatan gowes,” ujar Sopan Efendi.

Baca juga :

Sopan mengatakan, bukti komitmen Pemkab Situbondo memberantas rokok ilegal, yakni Satpol PP Situbondo bersama Bea Cukai Jember berhasil mengamankan ratusan pack rokok ilegal di Situbondo. “Sebanyak 210 pack rokok tanpa merk dan cukai berhasil diamankan dalam razia rokok tanpa cukai beberapa waktu lalu. Selain itu petugas gabungan berhasil menangkap terduga penjual rokok ilegal berinisial SB di Dusun Karang Tengah, Desa Gebangan, Kecamatan Kapongan,” ungkap Efendi.

Bupati Situbondo, Karna Suswandi, menambahkan bahwa peredaran rokok ilegal jika dibiarkan akan merugikan pemerintah dan masyarakat. Sehingga, pihaknya mengajak semua kalangan untuk bersama-sama mengawasi perederan rokok tanpa izin ini.

“Rokok ilegal itu berbahaya, karena kandungan yang ada dalam rokok tersebut tidak bisa kita pantau. Saya mengimbau kepada masyarakat tidak mengonsumsi maupun memproduksi rokok ilegal,” ujar Karna Suswandi.

Sementara itu, Kepala Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai serta Dukungan Teknis pada Kantor Bea Cukai Jember, Darmawan, meminta jika masyarakat ada yang mendapati atau mengetahui adanya pembuatan maupun peredaran rokok ilegal, bisa langsung melapor ke Kantor Bea Cukai Jember atau menghubungi Satpol PP terdekat. “Mari bersama-sama gempur rokok ilegal. Agar, tidak ada lagi masyarakat yang dirugikan oleh kandungan zat berbahaya dalam rokok tanpa izin tersebut. Jangan ragu untuk melaporkan jika menemukan tempat membuat ataupun menjual belikan rokok ilegal atau rokok tanpa cukai,” tegasnya. (her/gie)