Sekedar diketahui, hasil produksi dari Mesin Kebi ini bisa mencapai angka 2 sampai 3 ton untuk persatu jam produksi. “Bantuan mesin dari Bank Indonesia ini untuk meningkatkan nilai produktivitas dan nilai pendapatan bagi para petani, karena ada selisih harga senilai seribu rupiah perkilogram, dari yang sudah dipoles kelas premium dengan yang belum dipoles kelas medium. Beras yang sudah dipoles jadi lebih bersih dan putih, sehingga digemari masyarakat. Dipasarkan ke Kabupaten Malang dan luar wilayah jika produksi lebih. Beras dari Desa Senggreng ini juga dipasarkan ke Bulog dan SPPG,” jelas Bupati Malang.

Baca juga :

Saat ini, ujarnya, Pemerintah Kabupaten Malang juga baru memiliki satu Mesin Kebi, yang dioperasikan oleh petani di Kecamatan Singosari. Jika dibutuhkan, Bupati Malang menegaskan akan menambah pengadaan Mesin Kebi untuk mendukung produktivitas dan produksi beras premium dari Kabupaten Malang.

Untuk harganya sendiri, persatu unit Mesin Kebi kisaran Rp 185 sampai Rp 250 juta. Harga itu, belum termasuk intalasi listrik. Sementara biaya instalasi listrik, ditanggung oleh Gapoktan penerima mesin kebi. (pro/sit)

Mengusung tema ‘Setara Berkarya, Berdaya Tanpa Batas’, kegiatan ini menegaskan bahwa penyandang disabilitas bukan sekadar penerima bantuan, melainkan bagian aktif dalam pembangunan sosial dan ekonomi daerah. Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menekankan bahwa pemenuhan hak penyandang disabilitas merupakan bagian dari kewajiban pemerintah untuk menjamin Standar Pelayanan Minimum (SPM).

“Mereka memiliki hak yang sama untuk pelayanan, kesempatan dan akses kehidupan yang layak. Tidak ada ruang untuk diskriminasi atau marginalisasi,” kata Bunda Indah.

Sepanjang tahun 2025, Pemkab Lumajang melalui Dinas Sosial P3A, telah menyalurkan berbagai bantuan tepat sasaran berupa 66 kursi roda standar, 37 kursi roda cerebral palsy, 70 kaki palsu, dan dua tangan palsu. Bantuan asistensi bagi penyandang disabilitas berat itu, telah direalisasikan untuk 73 jiwa dari 113 yang diajukan. Selain itu, Program Keluarga Harapan (PKH) diberikan kepada 468 jiwa, Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) untuk 1.652 jiwa, serta Bantuan Iuran Kesehatan kepada 1.645 jiwa.

Dari total 4.427 penyandang disabilitas di Kabupaten Lumajang, sebanyak 1.983 jiwa atau 52,74 persen telah menerima bantuan sosial. “Target kami adalah pemenuhan aksesibilitas dan hak penyandang disabilitas secara menyeluruh, melalui sinergi APBD Kabupaten, APBD Provinsi dan APBN,” ujar Bunda Indah.

Baca juga :

Lebih dari sekadar pemberian bantuan, Pemkab Lumajang juga mendorong pemberdayaan berkelanjutan. Pelatihan keterampilan seperti menjahit, berwirausaha, pijat terapi dan keterampilan mandiri lainnya menjadi fokus agar penyandang disabilitas dapat mandiri secara ekonomi dan berpartisipasi aktif dalam masyarakat.

“Penyandang disabilitas harus diberdayakan, bukan hanya dibantu. Semua program harus membangun kapasitas mereka agar dapat berkarya dan berinteraksi sosial secara maksimal,” jelas Bunda Indah.

Dirinya juga menegaskan, akan perlunya kerja sama antara pemerintah, lembaga sosial, keluarga dan komunitas untuk menjamin setiap penyandang disabilitas mendapatkan haknya. Verifikasi dan validasi data menjadi fondasi penting agar program berjalan efektif. Tanpa data akurat, bantuan tidak akan tepat sasaran.

Selain itu, Bunda Indah memberikan pesan motivasi bagi penyandang disabilitas. “Jangan pernah merasa minder atau berkecil hati. Jalani kehidupan dengan semangat dan percaya diri. Keluarga dan masyarakat harus menjadi pendamping penuh kasih,” tegasnya

Apresiasi juga diberikan kepada para atlet Paralimpik Kabupaten Lumajang, yang berhasil meraih prestasi di Kejuaraan Paralimpik Provinsi Jawa Timur 2025. Abdul Rojak meraih medali perak lompat jauh, Mudiyono medali emas lempar lembing dan Ahmad Farid menorehkan emas pada lari 800 meter dan 1.500 meter.

“Prestasi mereka membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk berprestasi. Mereka menjadi inspirasi bagi seluruh masyarakat,” ujar Bunda Indah. (kom/adi/gie)

Plt Asisten I Setda Provinsi Jawa Timur, sekaligus Kepala Biro Kesra Jawa Timur, Imam Hidayat, menyampaikan bahwa Baznas memiliki peran strategis dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Terlebih, salah satu tugas Baznas memang menghimpun dan menyalurkan zakat.

“Harapan kami, sasarannya bisa semakin tepat dan program-program ke depan punya unggulan yang bisa diandalkan, terutama dalam pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat,” ujar Imam.

Kemudian, dikatakannya bahwa kegiatan Bimtek tersebut juga menjadi momentum bagi Baznas se-Jatim untuk saling berbagi ide, informasi dan pengalaman guna memperkuat sinergi antar daerah. Ditegaskan, bahwa Pemprov Jatim siap memberikan dukungan penuh terhadap langkah-langkah strategis Baznas.

“Yang penting, Baznas di kabupaten atau kota bisa berseiring dengan pemerintah daerah masing-masing dan stakeholder terkait, agar programnya benar-benar bisa diwujudkan. Program yang baik itu harus dijalankan bersama, dengan kerja sama yang kuat,” tambahnya.

Imam juga menyoroti pentingnya kepercayaan (trust) masyarakat terhadap lembaga amil zakat. Menurutnya, semakin transparan dan terukur kinerja Baznas, maka semakin besar pula potensi masyarakat untuk menyalurkan zakat, infak dan sedekah melalui lembaga resmi ini. “Program dan kinerja yang bagus akan meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dengan begitu, penghimpunan dana zakat juga semakin besar,” katanya.

Baca juga :

Lebih lanjut Imam juga menyinggung salah satu program Baznas, yakni Satu Keluarga Satu Sarjana untuk memutus mata rantai kemiskinan melalui pendidikan. Selain itu, juga program pemberdayaan ekonomi mikro, termasuk memberikan modal usaha kecil dan pelatihan bagi pelaku UMKM, guna membantu masyarakat terhindar dari jeratan pinjaman online (pinjol) dan rentenir.

“Memutus kemiskinan tidak cukup hanya dengan bantuan modal. Tapi harus dimulai dari pendidikan. Kalau satu keluarga miskin bisa punya sarjana, maka peluang keluar dari kemiskinan semakin besar. Selain itu juga banyak masyarakat kecil butuh modal hanya Rp 500 ribu, tapi tidak punya akses ke lembaga keuangan, akhirnya ke pinjol. Nah, di sini Baznas bisa turun membantu,” tuturnya.

Sementara itu, Wakil Ketua III Baznas Jatim, Muhammad Zakki, menjelaskan bahwa saat ini Baznas tengah memperkuat program tematik yang berfokus pada peningkatan keberdayaan dan kepercayaan. Pihaknya mendorong adanya keseragaman program tematik yang bisa mengangkat mustahik (penerima zakat) menjadi berdaya.

“Ada value dan enlightenment (pencerahan,red) yang membuat mereka tercerahkan. Dua hal itu kita padukan sehingga jadi program yang membangun kepercayaan,” jelas Zakki.

Zakki menambahkan, saat ini masyarakat semakin mengenal dan percaya pada Baznas sebagai lembaga resmi pemerintah non-struktural yang profesional dan transparan.

“Sekarang orang sudah paham Baznas itu apa. Tidak seperti dulu, yang masih disalahartikan. Ini kemajuan luar biasa,” ucapnya.

Selain itu, dirinya juga menyebut bahwa penyaluran zakat terbesar di Jawa Timur berasal dari program pemberdayaan usaha kecil dan menengah, seperti peternakan kambing koloni, yang terbukti mampu menumbuhkan ekonomi masyarakat miskin secara berkelanjutan. “Dampaknya luar biasa. Ketika kambing beranak, hasilnya kembali ke mustahik lain. Jadi ada efek berantai yang menggerakkan ekonomi,” tambahnya.

Sebagai informasi, Baznas Jatim mencatat penghimpunan dana zakat, infak dan sedekah tahun ini mencapai sekitar Rp 45 miliar dan menargetkan Rp 60 miliar pada tahun depan. “Potensi penggalian dana masih besar, sekitar 60 persen belum tergarap optimal. Karena itu, kami bersama Pemprov terus berupaya memotivasi daerah agar semangat menghimpun dan menyalurkan zakat dengan transparan dan tepat sasaran,” imbuh Zakki. (rsy/sit)

Deputi Kemenko PM, Leontinus Alpha Edison, mengatakan bahwa keberhasilan Program CKG sangat bergantung pada sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. “Kalau mau cepat dan skalanya besar, kolaborasi antara pusat dan daerah menjadi keharusan. Tidak bisa hanya satu pihak yang memikul tanggung jawab,” katanya.

Baca juga :

Dirinya menyebutkan, bahwa program ini dirancang untuk menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kalangan pesantren yang dinilai memiliki peran penting dalam pendidikan dan pembinaan generasi muda. “Pemerintah tidak akan pernah melupakan pesantren. Pendidikan berbasis agama punya kontribusi besar. Kami pastikan mereka juga mendapatkan manfaat dari Program CKG,” urainya.

Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Malang, Ivan Drie, mengatakan bahwa CKG merupakan bagian dari visi besar Asta Cita Presiden terpilih Prabowo Subianto, yang menekankan pentingnya layanan kesehatan preventif dan terjangkau bagi semua. “Kami dari Dinas Kesehatan siap mendukung penuh agar program ini berjalan sesuai harapan,” tegasnya.

Program CKG di Kabupaten Malang menjadi salah satu langkah nyata pemerintah dalam memperluas akses layanan kesehatan dasar, dengan pendekatan inklusif yang melibatkan lembaga pendidikan dan keagamaan, demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. (ser/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa pengesahan tersebut merupakan hasil perjuangan panjang yang telah berlangsung sejak 2023 lalu. Sebagai tindak lanjut, Pemkot Malang mengusulkan pemecahan dinas agar penanganan isu gender lebih fokus dan terstruktur.

“Alhamdulillah, dua tahun perjuangan akhirnya disahkan. Salah satu tindak lanjutnya, kami ajukan pemecahan dinas, akan dibentuk Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (PPAKB), yang selama ini masih tergabung dengan Dinas Sosial,” jelas Wali Kota Wahyu.

Dirinya juga menambahkan, dengan dinas khusus tersebut, program dan penganggaran akan lebih terarah. Pemkot Malang juga telah menginisiasi Musrenbang Tematik Perempuan, sebagai ruang aspirasi dan perencanaan yang lebih inklusif.

Baca juga :

“Hal-hal urgent seperti kesenjangan program berbasis gender, akan lebih mudah terpantau. Penganggaran dan evaluasi program juga bisa lebih fokus. Harapannya, di APBD 2026 sudah bisa berjalan,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menekankan pentingnya pengawasan implementasi pada Perda PUG oleh eksekutif. “Perda ini mengatur adanya tim penggerak di setiap OPD. Jadi nanti bisa dipantau langsung melalui program dan kebijakannya. Kami harap Peraturan Wali Kota (Perwal) bisa segera diterbitkan agar pelaksanaan lebih cepat,” ujar Mia-sapaan Ketua DPRD Kota Malang.

Dalam hal ini, menurutnya juga diperlukan satu data gender yang terintegrasi sebagai dasar kebijakan. “Selama ini masih kurang terorkestrasi. Di Perda ini sudah jelas arahannya. Nanti akan menjadi bank data yang menghubungkan pusat, provinsi, hingga kabupaten dan kota,” imbuh Mia. (rsy/sit)

Audiensi ini dilakukan, guna mempererat sinergi dan komitmen dalam pemberdayaan perempuan dan penguatan keluarga.

Dalam sambutannya, Ning Ghyta menyampaikan apresiasi atas peran aktif Fatayat NU dalam berbagai program sosial dan keagamaan, khususnya yang berkaitan dengan pemberdayaan perempuan muda dan penguatan nilai-nilai keislaman di tengah masyarakat. Dirinya menyampaikan, bahwa Fatayat NU adalah mitra strategis dalam membangun ketahanan keluarga dan masyarakat yang religius serta berdaya.

Baca juga :

“Kami di TP PKK sangat terbuka untuk kolaborasi, khususnya dalam bidang pendidikan keluarga, kesehatan ibu dan anak, serta pembinaan perempuan muda,” kata Ning Ghyta.

Pelaksanaan audiensi sendiri, berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kebersamaan. Di akhir acara, juga dilakukan penyerahan cindera mata dan sesi foto bersama sebagai bentuk komitmen bersama terus bersinergi demi kesejahteraan masyarakat Jember untuk mewujudkan Jember baru Jember maju. (kom/rio/gie)

“Memperingati Hari Kartini, sejatinya adalah memperkuat emansipasi. Memperkuat emansipasi, adalah meningkatkan keberdayaan kaum perempuan,” kata Bupati Ipuk, Senin (21/04/2025) tadi.

Untuk meningkatkan pemberdayaan perempuan, Bupati Ipuk berkomitmen kuat menghadirkan peluang dan kebijakan yang menciptakan kesetaraan. Apalagi, perempuan memiliki peran strategis dalam pembangunan dan pemerintah daerah berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh agar perempuan dapat lebih berdaya.

“Pembangunan berbasis gender hingga pelibatan perempuan dalam pembuatan kebijakan, merupakan salah satu bentuk upaya tersebut. Banyuwangi memberikan dukungan bagi perempuan di berbagai sektor, mulai dari ekonomi, kesehatan, pendidikan hingga pelestarian seni dan budaya lokal. Bahkan, perempuan pun dilibatkan sejak awal dalam perencanaan program pembangunan daerah. Termasuk, setiap tahun kami menggelar dialog, salah satunya ‘Rembuk Perempuan dan Anak’ di awal program perencanaan pembangunan daerah. Tujuannya, agar program yang dijalankan dapat mengakomodasi kebutuhan dan kepentingan perempuan dan anak,” tambahnya.

Bupati Ipuk menambahkan, bidang ekonomi perempuan di Kabupaten Banyuwangi, mendapat perhatian khusus melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi perempuan dan UMKM. Diantaranya, Pemerintah Kabupaten mencanangkan program inisiatif seperti Kanggo Riko, Warung Naik Klas, hingga penyediaan sarana usaha.

Kanggo Riko sendiri, merupakan bantuan usaha yang diutamakan bagi para wanita yang menjadi tulang punggung keluarga. Diujicobakan sejak 2018, program Kanggo Riko ini telah dinikmati oleh 8.788 wanita yang menjadi tulang punggung keluarga.

Baca juga :

“Bahkan kami juga melengkapinya dengan memberikan BPJS Ketenagakerjaan bagi penerimanya. Ini cara kami memberikan perlindungan kepada mereka juga,” imbuhnya. 

Sementara Warung Naik Klas sendiri, merupakan bantuan kepada pemilik warung umum berupa bantuan peralatan usaha senilai Rp 1 juta. Program ini, juga menyasar ibu-ibu di desa dan dusun yang belum memiliki usaha untuk diberikan pelatihan seperti tata rias, meracik jamu, membuat minuman makanan ringan dan konveksi.

“Saat ini sudah ada 1.364 warung dan ribuan ibu-ibu yang telah menerima manfaat program tersebut,” lanjut Bupati Ipuk.

Sementara di bidang pendidikan, tambahnya, kesempatan yang sama terbuka lebar bagi kaum perempuan untuk mengakses berbagai fasilitas pendidikan di setiap jenjang di Banyuwangi. Bahkan, program Beasiswa Cerdas Banyuwangi yang membiayai pendidikan dan biaya hidup hingga lulus bagi mahasiswa daerah pun didominasi oleh peserta perempuan.

Di bidang kesehatan, Situbondo juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan terbaik bagi kaum perempuan di setiap tahapan kehidupannya, mulai dari ibu hamil hingga Lansia. Ada juga layanan Posyandu terpadu, yang mendukung semua tahapan usia wanita mulai dari remaja, ibu hamil dan menyusui, serta Lansia. Kemudian Layanan Ruang Rindu, yang memberikan konsultasi psikologis bagi perempuan korban kekerasan dan membutuhkan konsultasi secara holistik.

“Segala upaya dan program daerah bagi perempuan untuk memastikan setiap perempuan di Kabupaten Banyuwangi terlindungi, berdaya dan diberi ruang untuk berkontribusi dalam mewujudkan masyarakat yang lebih inklusif dan sejahtera. Semoga dengan semangat Kartini, kita bisa membawa kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Banyuwangi,” paparnya. (kom/bwi/sit)

Dalam momen itu, Pj Ketua TP PKK Lumajang menekankan bahwa PKK memiliki peran strategis dalam mendukung program pemerintah. Terutama, dalam bidang pemberdayaan keluarga dan masyarakat. Oleh karena itu, sinergi yang baik antara TP PKK Kabupaten, kecamatan dan desa menjadi kunci keberhasilan pelaksanaan program yang berkelanjutan.

“Kami ingin memastikan bahwa setiap program pemberdayaan yang telah dirancang di tingkat kabupaten dapat diimplementasikan dengan efektif hingga ke desa. Dengan penyelarasan ini, manfaatnya bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.

Baca juga :

Pelaksanaan pleno ini, tambahnya, menjadi wadah untuk menyusun rencana kerja kegiatan yang selaras dengan kebutuhan dan potensi desa. Sehingga, program yang dijalankan dapat tepat sasaran dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat.

Dirinya juga menekankan, akan pentingnya koordinasi yang intensif antara seluruh elemen PKK agar tercipta keselarasan dalam perencanaan dan pelaksanaan program. Selain itu, dalam forum ini dibahas pula strategi pemberdayaan berbasis kearifan lokal serta pemanfaatan teknologi informasi guna mempercepat distribusi informasi dan pelaporan kegiatan. Dengan adanya pendekatan ini, diharapkan program PKK dapat semakin adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan nilai-nilai budaya dan gotong royong.

“Dengan penyelarasan ini, diharapkan TP PKK Kabupaten Lumajang dapat semakin berperan aktif dalam pemberdayaan masyarakat. Sehingga, setiap program yang dijalankan benar-benar memberikan dampak yang signifikan dan berkelanjutan bagi kehidupan keluarga di Kabupaten Lumajang,” lanjutnya. (kom/adi/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menyampaikan bahwa melalui Puspaga tersebut masyarakat dapat diberikan edukasi langsung mengenai cara membangun rumah tangga yang sehat. “Sebelumnya, program ini sudah dijalankan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dinsos-P3AP2KB), tetapi masih belum optimal. Dengan Puspaga, nantinya kita bisa mengetahui penyebab KDRT yang bermacam-macam itu, bisa masalah finansial, dari segi karakter pasangannya, mungkin cenderung temperamen atau main fisik dan lain sebagainya, kan kita tidak tahu,” jelas perempuan yang akrab disapa Mia, Kamis (26/12/2024) tadi.

Mia berharap, nantinya melalui Puspaga tersebut juga dapat menjadi wadah sosialisasi yang intensif untuk masyarakat, terutama dalam memberikan pemahaman tentang dinamika rumah tangga. Menurutnya, interaksi dalam keluarga sering kali lebih kompleks dari yang dibayangkan.

Baca juga :

“Kita harus memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang peran dan tanggung jawab masing-masing anggota keluarga. Tidak hanya untuk pasangan suami istri, tetapi juga untuk anak-anak sebagai generasi penerus,” tambahnya.

Kemudian, pihaknya juga mengusulkan agar program Puspaga dapat diperluas untuk mengedukasi para remaja yang sedang mempersiapkan diri menuju jenjang pernikahan. Sebab, hal itu dirasa penting untuk mencegah potensi masalah yang terjadi di masa depan.

“Sehingga saya pikir program itu perlu betul-betul kita jalankan secara real, untuk semua remaja-remaja yang kemudian akhirnya jadi manusia dewasa, dan kemudian akhirnya berkeluarga,” tambahnya.

Diakhir, Mia menegaskan bahwa pengaktifan kembali Puspaga harus melalui persiapan yang matang, agar dapat berjalan secara masif dan berkelanjutan. Materi edukasi yang disampaikan harus mencakup semua aspek keluarga, termasuk peran kepala keluarga, ibu dan anak-anak.

“Program ini harus dirancang dengan jelas dan berkesinambungan. Dengan begitu, Puspaga bisa menjadi acuan utama dalam upaya pencegahan KDRT,” imbuh Mia. (rsy/sit)