Kepala Disdikbud Kota Malang, Suwarjana, menyampaikan bahwa wacana tersebut muncul karena banyak orang tua yang kesulitan untuk membeli sepatu hitam. Apalagi, saat ini harga sepatu semakin mahal.

“Kalau memang itu bisa dan dananya dari APBD mencukupi, ya bagus. Karena masyarakat selama ini juga sulit mencari sepatu hitam sesuai ketentuan,” ujar Suwarjana, Jumat (12/09/2025) tadi.

Baca juga :

Namun, Suwarjana menegaskan bahwa program sepatu gratis tersebut masih belum bisa direalisasikan pada tahun 2025 ini. Karena anggaran yang ada di Disdikbud telah terplot sejak awal.

“Kalau kami di dinas pendidikan tahun ini sudah terplot, jadi sementara belum ada. Nanti tim anggaran yang akan membahas,” katanya.

Meski begitu, peluang pengajuan tetap terbuka. Disdikbud berencana membahasnya dalam forum internal Pemkot maupun bersama DPRD Kota Malang.

“Tetap kami perhitungannya ada, nanti akan kami ajukan. Kebutuhan anggaran yang diajukan berada di kisaran Rp 2 hingga Rp 3 miliar, menyesuaikan mutu sepatu yang akan disediakan,” imbuh Suwarjana. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kota Malang, Husnul Muarif, menyampaikan bahwa POPM tahap pertama telah dilakukan pada bulan Mei 2025. Dengan menyasar anak usia sekolah PAUD, TK dan SD.

“Tahap pertama kemarin sudah dilaksanakan di bulan Mei 2025 cakupannya sudah mencapai 100 persen. Tahap kedua nanti insyaallah dilaksanakan di bulan September 2025 dengan bentuk obat berupa tablet, harapanya coveragenya juga mencapai 100 persen,” jelas Husnul, Senin (25/08/2025) tadi.

Selain POPM, Dinkes Kota Malang juga menjalankan surveilans aktif dengan melibatkan kader kesehatan untuk memantau anak pra sekolah hingga SD. Pemantauan ini dilakukan, untuk mendeteksi dini gejala kecacingan sekaligus memastikan penanganan bisa dilakukan lebih cepat.

Baca juga :

“Kemudian kami juga melakukan edukasi lintas sektor melalui posyandu. Kader posyandu tidak hanya memantau tumbuh kembang anak, tetapi juga memberikan informasi tentang program kecacingan,” tambah Husnul.

Dirinya juga menegaskan, bahwa hingga saat ini Kota Malang masih nihil kasus kecacingan. Namun, masyarakat diminta waspada dengan mengenali gejala yang umum terjadi, seperti berat badan tidak bertambah, nafsu makan menurun, tubuh lemas, hingga pada kasus berat cacing bisa keluar dari hidung atau mulut.

“Kami juga mengimbau agar orang tua memastikan anak mendapatkan obat pencegahan sesuai jalurnya. Untuk usia pra sekolah bisa melalui posyandu, sementara usia sekolah melalui pihak sekolah yang akan ditindaklanjuti puskesmas,” tegasnya.

Selain itu, penerapan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) juga dinilai penting. “Kebersihan individu dan lingkungan harus dijaga. Penularan bisa terjadi karena tangan kotor atau makanan yang tidak higienis,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa saat ini draft Peraturan Wali Kota (Perwal) sedang disusun. Harapannya, regulasi tersebut dapat selesai dan mulai diimplementasikan melalui APBD pada tahun 2026.

“Karena saya masuk di tengah pembahasan APBD 2025, maka tidak memungkinkan untuk langsung menganggarkan. Aturannya harus kita siapkan terlebih dahulu. Saat ini draft Perwalnya sedang disusun. Kalau sudah selesai, nanti kita sosialisasikan dan akan kita anggarkan di tahun 2026,” kata Wali Kota Wahyu, Rabu (25/06/2025) tadi.

Wali Kota Wahyu juga menegaskan, bahwa program tersebut bukan sekadar pembagian anggaran. Perwal akan mengatur secara rinci mekanisme penyaluran hingga pengawasan dana, agar pelaksanaannya tepat sasaran dan tidak menimbulkan persoalan hukum.

“Awalnya saya sudah sampaikan, jangan sampai program Rp 50 juta per RT ini justru menimbulkan masalah. Harus dikoordinasikan, dirapatkan dan dikonsultasikan. Nanti akan ada penanggung jawab dari sisi perencanaan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Semua sektor akan dilibatkan,” tegasnya.

Baca juga :

Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Malang, Erik Setyo Santoso, menyampaikan bahwa dalam pelaksanaan program tersebut membutuhkan sinergi lintas sektor. Termasuk, masukan dari Satpol PP, Bappeda hingga pendampingan dari ahli hukum. Menurutnya, aspek legal menjadi penting karena program tersebut bersentuhan langsung dengan masyarakat di tingkat wilayah.

“Program ini perlu melewati siklus perencanaan dan penganggaran tahunan. Jadi, kita harus meletakkan posisinya dengan tepat dalam tiga jalur utama pembentukan APBD, yaitu Renja Perangkat Daerah, Pokok-pokok Pikiran (Pokir) DPRD dan Musrenbang,” kata Sekda Erik.

Dirinya juga menjelaskan, apabila program Rp 50 juta per RT dimasukkan ke dalam jalur Musrenbang, maka perlu diatur secara rinci waktu dan mekanismenya dalam Perwal. Sebab, Musrenbang biasanya dimulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, hingga kota sebelum disahkan dalam RKPD.

“Program 50 juta per RT akan masuk dalam implementasi APBD 2026. Ada beberapa daerah yang sempat dijadikan studi referensi, di sana pola-pola yang berhasil dibangun misalnya mulai dari aspek penganggaran, implementasi hingga pertanggungjawaban,” imbuhnya.

Lebih lanjut Sekda Erik menyebut, bahwa Kota Malang memiliki pengalaman dalam pelaksanaan program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) senilai Rp 500 juta, yang telah berjalan selama empat tahun. Pengalaman tersebut, bisa menjadi rujukan dalam penyempurnaan program insentif RT.

“Sebab ini bukan sekadar bagi-bagi anggaran. Yang diharapkan adalah program yang berbasis kebutuhan dan berorientasi pada kualitas,” imbuh Sekda Erik. (rsy/sit)

Kepala Sekolah (Kepsek) RA Purwaninda Pagu, Nur Bayati, dalam momen itu menyambut baik kegiatan ini dan mengapresiasi peran aktif Polsek Pagu dalam mendukung pendidikan karakter sejak dini. “Kami sangat berterima kasih atas partisipasi Polsek Pagu. Kehadiran mereka memberikan dampak positif bagi siswa, baik dari sisi edukasi maupun dalam membangun citra baik institusi Polri di tengah masyarakat,” kata Kepsek Nur Bayati.

Baca juga :

Sementara itu, Kapolsek Pagu, AKP Bambang Kurniawan, menjelaskan bahwa kegiatan ini bertujuan menanamkan nilai-nilai agama sejak dini serta mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat melalui pendidikan. “Kami ingin memberikan edukasi yang bermanfaat bagi generasi muda, sekaligus menjalin kemitraan yang erat dengan lembaga pendidikan di wilayah kami,” ujar Kapolsek Pagu.

Acara yang dihadiri oleh guru dan siswa RA Purwaninda Pagu ini berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Selain memperingati Isra Miraj, kegiatan ini juga menjadi ajang mempererat hubungan antara Polsek Pagu dan masyarakat Desa Pagu. (pan/gie)

Gus Firjaun menyampaikan bahwa berkat sinergi pentahelix, stunting di Kabupaten Jember, bisa menurun. Dirinya memaparkan, kunjungan D/S (D adalah jumlah Balita yang terukur di Posyandu, S adalah jumlah Balita yang ada di wilayah kerja Posyandu, dikalikan 100 persen) dalam penurunan stunting di Kabupaten Jember, telah melebihi target Kemenkes RI.

“Alhamdulillah, analisa situasi kunjungan D/S menyentuh 91,03 persen pada 2024, melebihi target Kemenkes RI sebesar 90 persen. Artinya, target sudah tercapai,” kata Wabup Firjaun.

Sedangkan untuk analisa prevalensi stunting di Kabupaten Jember, tambahnya, menunjukkan tren penurunan, dimana pada 2022 sebesar 34,9 persen (SSGI) kemudian pada 2023 sebesar 29,7 persen (SKI). Untuk 2024, sebesar 11,4 persen (hasil Bulan Timbang 2024 Dinkes Jember) sudah melebihi target Kemenkes 14 persen.

Baca juga :

Untuk underweight and wasting (kondisi berat badan tidak seimbang dengan usia dan tinggi badan tidak seimbang dengan berat badan), Wabup Firjaun meminta maaf, hasilnya belum mencapai target Kemenkes RI tahun 2024. “Mohon maaf belum mencapai target, jumlahnya untuk underweight and wasting per November 2024 sebesar 12 persen untuk Kabupaten Jember. Sementara untuk target dari Kemenkes yakni 7 persen,” paparnya.

Sementara itu, Bupati Jember, Hendy Siswanto, memuji kinerja Wabup Jember, Gus Firjaun, yang menurutnya sukses dalam mengorganisir TPPS sehingga angka stunting di Kabupaten Jember menurun. “Beliau (Gus Firjaun, red) keliling terus ke desa-desa. Beliau konsisten wah dahsyat, saya ikuti terus. Gus Firjaun sangat detil dalam mengorganisir TPPS, kayaknya saya tidak perlu jelasin apa-apa lagi. Cukup terima kasih yang tak terhingga kepada wakil saya, Gus Firjaun, mator sekelangkong,” kata Bupati Hendy.

Bupati Hendy juga menyampaikan, penurunan stunting adalah upaya yang butuh keseriusan yang tinggi serta kerja sama yang kuat dan kompak. “Kerjanya (penurunan stunting) itu lebih berat dari membangun infrastruktur. Kerjanya pakai hati, menganggap para Balita itu anak kandung panjenengan semua. Balita-Balita itu lah yang akan meneruskan keberlanjutan Indonesia ini di masa depan,” sambungnya. (kom/rio/gie)

Paket makanan bergizi sendiri, sebelumnya dimasak dari Dapur Sehat Asrama Eks 514 Kotakan. Kemudian, paket bantuan diangkut mobil box menuju lokasi distribusi. Pemberian makanan bergizi ini, dimulai dari SDN 1 Kotakan, lalu dilanjut ke TK/KB Al Hidayatur Rahman, TK Aisyiah dan KB Mutiara di Desa Kotakan.

Baca juga :

Kasdim 0823 Situbondo, Mayor Kav Aan Jauhari, menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mencukupi kebutuhan gizi anak-anak di wilayah Kabupaten Situbondo, sekaligus mendukung upaya nasional dalam mengatasi stunting. “Pemberian makanan bergizi ini merupakan salah satu langkah nyata untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan cerdas,” katanya.

Selain membagikan makanan bergizi kepada anak-anak sekolah, tambahnya, ada sebanyak 20 paket makanan turut disalurkan dalam Program Jumat Berkah. Adapun sasaran, yakni untuk masyarakat yang membutuhkan.

“Kegiatan ini berlangsung tertib dan aman serta mendapat apresiasi dari masyarakat dan pihak sekolah. Kodim 0823/Situbondo berharap program ini dapat terus dikembangkan dan memberikan manfaat yang berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan gizi anak-anak di Situbondo,” tambahnya. (her/gie)

Adapun pemenang lomba video tersebut, berdasarkan hasil penilaian oleh tim juri yaitu Juara I diraih oleh Puskesmas Asembagus, Juara II diraih Rumah Sakit Elizabeth dan Juara III diraih Puskesmas Panji. Sementara untuk Juara IV diraih Rumah Sakit Mitra Sehat dan Juara V diraih RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo.

Dalam sambutannya, Wabup Situbondo menyampaikan rasa syukur karena bisa hadir untuk bersilaturahmi dalam rangka memperingati HKN ke – 60 di Kabupaten Situbondo. Melalui acara peringatan HKN ini, pihaknya mengajak masyarakat untuk selalu menjaga kesehatan serta mengingatkan pentingnya melaksanakan pola hidup bersih dan sehat.

Baca juga :

Berikutnya, dirinya berharap pelaksanaan ini sebagai momentum Indonesia lolos menjadi negara berpendapatan tinggi dan syarat utama untuk bisa mencapai target visi Indonesia Emas Tahun 2045, adalah manusia Indonesia yang sehat dan cerdas. “Hanya dengan sinergi dan kolaborasi yang erat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah dan seluruh elemen masyarakat, maka pilar transformasi kesehatan dapat kita tegakkan menuju perubahan yang lebih baik,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, Kepala Dinkes Situbondo, dr Sandy Hendrayono, menjelaskan bahwa tema HKN Tahun 2024 adalah Gerak Bersama Sehat Bersama, karena sesuai dengan Juklak dan Juknis dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes RI). Adapun tujuan dari kegiatan ini, pertama adalah terjalinnya kerja-sama dan kekompakan antar tenaga kesehatan yang terlibat di dalam hal pelayanan kesehatan pada masyarakat. Kedua, mengajak masyarakat agar menjaga kesehatan, serta mengingatkan pentingnya melaksanakan pola hidup bersih dan sehat (PHBS).

”Kegiatan pada hari ini adalah puncak acara dari peringatan HKN ke-60 di Kabupaten Situbondo. Antaranya meliputi giat apel, senam bersama dan pemberian beberapa penghargaan kepada insan kesehatan sebagai bentuk apresiasi sebesar-besarnya terhadap semua program yang dilakukan oleh teman-teman tenaga kesehatan selama Tahun 2024,” terangnya.

Dalam kegiatan ini, acara puncak HKN ke 60 turut dihadiri oleh jajaran Forkopimda, Sekdakab Situbondo, Kepala OPD, Kepala Puskesmas beserta staff, Direktur RSUD Besuki, Direktur RSUD dr. Abdoer Rahem, Direktur RSUD Asembagus, Camat serta tamu undangan lain. (her/sit/adv)

Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan, menyampaikan jika hal tersebut selain merupakan arahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), juga dari arahan DPR RI. Terutama, terkait untuk Bansos yang bersifat reguler.

“Sementara ini, Bansos yang tidak terkait dengan kebutuhan prioritas, seperti bantuan korban bencana, memang sebaiknya ditunda dahulu hingga Pilkada selesai. Itu juga menjadi salah satu arahan dari Kemendagri dan DPR RI saat ke Jakarta beberapa waktu lalu,” kata Pj Wali Kota Iwan, Jumat (15/11/2024) tadi.

Baca juga :

Kebijakan pemberian Bansos tersebut, tambahnya, bukan diberhentikan sepenuhnya. Namun, dibatasi untuk yang bersifat mendesak atau yang prioritas. Seperti, korban bencana alam dan yang memang sangat membutuhkan.

“Bansos untuk masyarakat yang sangat membutuhkan, terutama korban bencana, tetap diperbolehkan. Namun, yang reguler akan dihindari dulu untuk menjaga kenyamanan dan kelancaran Pilkada,” tambahnya.

Lebih lanjut disampaikan, untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut nantinya akan diterbitkan Surat Edaran (SE) resmi dari Kemendagri yang mengatur lebih detail tentang kriteria dan batasan Bansos selama periode Pilkada. Di dalam edaran tersebut juga akan dijelaskan poin-poin mengenai prioritas yang tetap dapat diberikan dan bantuan yang harus ditunda.

“Nanti di SE akan ada kriteria yang jelas, mana yang boleh disalurkan dan mana yang tidak. Tujuannya untuk menghindari interpretasi yang berbeda-beda terkait pemberian bansos saat Pilkada,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Kepala Dinkes Kabupaten Situbondo, dr Sandy Hendrayono, mengatakan bahwa operasi katarak gratis ini mengusung tema ‘Semangat Melayani Masyarakat Situbondo Cegah Kebutaan dengan Operasi Katarak (Semangat Soca Terak)’. Sementara kegiatan ini, juga untuk kali pertamanya berlangsung di Dinkes Situbondo.

“Jika biasanya digelar di GOR Baluran, maka kali ini di Dinkes Situbondo,” kata Kadinkes Situbondo.

Ditambahkannya, bahwa sasaran operasi katarak gratis itu ditargetkan akan menyasar ke sekitar 1.500 masyarakat Situbondo. “Mulai hari ini sampai Jumat (08/11/2024) besok. Jadi, nantinya mulai hari ini secara bertahap, Puskesmas-Puskesmas mengirimkan pasien ke Dinas Kesehatan,” tambahnya.

Baca juga :

Usai melakukan screening, sambung dr Sandy, para pasien akan menjalani operasi katarak di bus JFF dan di RSUD dr Abdoer Rahem Situbondo. “Jadi setelah kami melakukan screening, yang lolos baru busa menjalani operasi katarak. Dalam operasi katarak ini, kami melibatkan enam dokter spesialis mata,” tegasnya.

Operasi katarak gratis ini terus dilakukan, tambahnya, karena angka kebutaan akibat katarak di Kabupaten Situbondo, cukup tinggi. Yaitu, mencapai angka 6 ribu jiwa.

“Dengan adanya Baksos ini, maka diharapkan bisa mengurangi antrian pasien operasi katarak di tiga rumah sakit kita. Karena memang keterbatasan dokter spesialis mata di Kabupaten Situbondo,” bebernya.

Selain operasi katarak gratis, lanjut dr Sandy, pihaknya juga melayani pemberian bola mata palsu dan pemberian kacamata gratis. “Data di kami, tadi ada tujuh orang yang membutuhkan bola mata palsu. Kemudian kaca mata plus dan minus, yang kami berikan secara gratis. Baik itu kaca mata baca maupun kaca mata minus,” papar Kepala Dinkes Situbondo. (her/sit)