Menanggapi kinerja PT BPR Jatim (Perseroda) atau Bank UMKM Jatim pada tahun buku 2025, Bupati yang akrab disapa Bunda Indah, menilai orientasi pembiayaan pada sektor produktif menjadi pendekatan yang relevan dengan kebutuhan daerah. Pembiayaan tersebut, dinilai mampu mendukung kelangsungan usaha, menjaga aktivitas produksi, serta memperkuat struktur ekonomi lokal.

“Pembiayaan sektor produktif berperan dalam memastikan kegiatan usaha masyarakat dapat berjalan secara konsisten. Ketika pelaku usaha memperoleh akses permodalan yang sesuai, maka roda perekonomian daerah dapat bergerak lebih stabil,” kata Bunda Indah, dalam acara RUPS Bank UMKM Jawa Timur, di Hotel Wyndam Surabaya, Selasa (10/02/2026) tadi.

Bunda Indah menjelaskan, bahwa sektor-sektor seperti perdagangan, pertanian, peternakan dan jasa merupakan bagian penting dari perekonomian daerah. Dukungan pembiayaan terhadap sektor tersebut dinilai dapat mendorong kesinambungan usaha dan menjaga kontribusinya terhadap perekonomian secara keseluruhan.

Baca juga :

Bupati Indah menambahkan, bahwa penguatan sektor produktif perlu dilakukan dengan pendekatan yang terukur dan berkelanjutan. Dengan demikian, pembiayaan tidak hanya mendukung pertumbuhan usaha, tetapi juga menjaga keseimbangan antara ekspansi ekonomi dan stabilitas lembaga keuangan.

Diuraikan Bunda Indah, keberlanjutan ekonomi daerah sangat dipengaruhi oleh kemampuan pelaku usaha lokal dalam mempertahankan usahanya. Oleh karena itu, pembiayaan yang diarahkan ke sektor produktif menjadi salah satu faktor pendukung penting dalam menjaga konsistensi aktivitas ekonomi masyarakat.

Bupati Lumajang juga menilai, bahwa perbankan daerah memiliki peran strategis dalam mendukung kebijakan pembangunan melalui penyaluran pembiayaan yang selaras dengan potensi dan karakteristik wilayah. Sinergi antara pemerintah daerah dan lembaga keuangan diharapkan dapat memperkuat fondasi ekonomi daerah secara bertahap.

“Selama akses pembiayaan dikelola secara tepat dan berkesinambungan, aktivitas ekonomi masyarakat dapat terus berjalan dengan baik, sehingga stabilitas ekonomi daerah dapat terjaga,” imbuhnya. (kom/adi/gie)

Wali Kota Eri mengatakan, bahwa penurunan Pendapatan Asli Daerah (PAD) bukanlah karena kinerja buruk, melainkan kondisi ekonomi. Untuk mengatasi kekurangan anggaran, Pemkot Surabaya dihadapkan pada dua pilihan. Yaitu, menaikkan pajak atau mencari pembiayaan alternatif.

“Pemerintah itu wajib berkorban demi rakyatnya. Kami memilih untuk melakukan pembiayaan agar tidak terjadi gejolak sosial,” jelas Wali Kota Eri, dalam rilisnya, Jumat (22/08/2025) tadi.

Pembiayaan ini, tambahnya, akan digunakan untuk membiayai beberapa proyek prioritas. Antara lain, seperti Jalur Lingkar Barat (JLB), pelebaran Jalan Wiyung hingga Gresik, diversi saluran Gunungsari, Penerangan Jalan Umum (PJU) dan penanganan genangan air.

Baca juga :

Proyek-proyek ini, lanjutnya, bertujuan untuk menggerakkan roda ekonomi kota. Untuk proyek seperti diversi saluran Gunungsari, dana difokuskan pada pembebasan lahan terlebih dahulu agar pembangunan dapat berjalan cepat.

“Keputusan ini diambil setelah melakukan kajian mendalam dan berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan DPRD Surabaya. DPRD juga sudah menyetujui langkah strategis ini,” ujarnya.

Wali Kota Eri menekankan, bahwa pemerintah harus mendukung investasi dengan membangun infrastruktur pendukung seperti jalan dan transportasi. “Pembangunan infrastruktur akan menarik banyak orang, meningkatkan PAD dan pada akhirnya digunakan untuk mensejahterakan warga miskin,” tambahnya.

Sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (Apeksi), Wali Kota Eri mengaku, strategi ini menjadi contoh bagi daerah lain. Dirinya mengimbau kepada kepala daerah, untuk tidak menaikkan pajak, melainkan menggunakan skema pembiayaan alternatif.

“Hingga saat ini, tercatat ada 92 kota di Indonesia yang telah mengikuti kebijakan serupa,” imbuhnya. (kom/sby/gie)

Prosesi peluncuran pilot project Desa Wisata Berdaya itu, dilakukan di Desa Wisata Pujon Kidul, Kecamatan Pujon, Kabupaten Malang, berbarengan dengan penyelenggaraan kegiatan Literasi Keuangan Desa Wisata Berdaya, Kamis (10/10/2024) di Cafe Sawah Pujon Kidul, Kabupaten Malang.

Direktur Akses Pembiayaan Kemenparekraf/Baparekraf, Anggara Hayun Anujuprana, mengatakan bahwa program Desa Wisata Berdaya merupakan sebuah inisiatif untuk menciptakan gerakan penggalangan dana sosial (social pooling fund) yang akan disalurkan menjadi pinjaman tanpa bunga serta pendampingan bagi pelaku UMKM di desa wisata.

“Desa Wisata Pujon Kidul dipilih sebagai lokus pilot project karena memiliki potensi pariwisata yang besar, keindahan alam yang luar biasa dengan pemandangan pegunungan dan pertanian yang menarik. Selain itu, Desa Wisata Pujon Kidul dikenal sebagai salah satu desa dengan penyumbang Pendapatan Asli Desa terbesar melalui unit usaha BUMDes-nya,” kata Hayun.

Program Desa Wisata Berdaya diharapkan dapat menjadi solusi dalam pengembangan desa wisata khususnya terkait pembiayaan. Menjadi katalis dalam pengembangan desa wisata di Indonesia, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, dan meningkatkan kualitas layanan pariwisata di desa-desa wisata.

Keberhasilan pilot project di Pujon Kidul akan menjadi tolok ukur untuk implementasi program serupa di desa wisata lainnya di seluruh Indonesia.

Baca juga :

“Dengan memilih Pujon Kidul sebagai pilot project, kita berharap dapat melihat dampak nyata dari program Desa Wisata Berdaya dan menggunakan pengalaman ini sebagai model untuk pengembangan desa wisata lainnya di seluruh Indonesia,” ujar Hayun.

Ketua Pokja Dana Masyarakat Kemenparekraf/Baparekraf, S N Megawati Panjaitan, mengatakan kegiatan literasi keuangan dilaksanakan sebagai bekal bagi calon penerima manfaat agar memiliki pemahaman dan keterampilan dalam mengelola keuangan secara efektif. “Sehingga dapat mengoptimalkan penggunaan pinjaman yang diterima untuk pengembangan usahanya,” katanya.

Sementara itu, Principal Consultant Sustainability & Partnership KitaBisa, Weni Pebriani, menyampaikan bahwa pinjaman produktif Desa Wisata Berdaya dapat menjadi solusi pendanaan syariah yang berkeadilan dan berbasis gotong royong bagi UMKM.

“Kami berharap bahwa program ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi masalah pinjol (pinjaman online) yang merebak di kalangan masyarakat,” kata Weni.

Hal senada juga disampaikan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malang, Purwoto. Dirinya menyambut baik dan mengapresiasi inisiatif program ini, yang diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di desa wisata Pujon Kidul.

Dalam acara tersebut, para peserta mendapatkan pemaparan materi dari narasumber yakni Direktur LSP Pramindo, Sri Suryani yang memberikan materi tentang Peningkatan Kualitas Pelayanan Hospitality, serta Konsultan Perencanaan Keuangan Zelts Consulting, Ahmad Gozali, yang berbicara tentang Perencanaan Keuangan dan Pengembangan Bisnis bagi Usaha Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. (kom/par/sit)