Sekretaris Daerah (Sekda) Lumajang, yang sekaligus Pembina Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menyampaikan bahwa guru Taman Kanak-kanak (TK) memiliki peran penting dalam mendampingi proses tumbuh kembang anak pada masa golden age. Pada fase ini, anak mengalami perkembangan yang pesat, sehingga memerlukan pendekatan pembelajaran yang tepat dan menyeluruh.

“Guru TK memiliki kesempatan yang sangat baik untuk mendampingi anak-anak di masa awal pertumbuhan. Peran ini penting dalam membantu membangun dasar kemampuan, sikap, dan kebiasaan positif anak,” kata Sekda Agus.

Dirinya juga menambahkan, bahwa proses pendidikan di usia dini tidak hanya berfokus pada pengenalan akademik. Namun, juga mencakup pengembangan karakter, kemandirian, serta kemampuan berinteraksi sosial.

Oleh karena itu, dirinya berharap agar kepala sekolah dapat mengelola lingkungan belajar yang mendukung proses secara seimbang. Karenanya, juga ditekankan akan pentingnya perencanaan lembaga pendidikan yang matang, sebagai landasan dalam meningkatkan kualitas pembelajaran.

Perencanaan yang baik, menurutnya, akan membantu sekolah dalam menentukan arah program, mengelola sumber daya, serta memastikan setiap kegiatan pembelajaran berjalan terarah dan berkesinambungan. “Perencanaan lembaga pendidikan menjadi bagian penting dalam upaya peningkatan kualitas pembelajaran. Dengan perencanaan yang terstruktur, proses pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai,” jelasnya.

Baca juga :

Menurutnya, kepemimpinan kepala sekolah menjadi salah satu faktor pendukung dalam memastikan program pendidikan berjalan dengan baik. Kepala sekolah berperan dalam mengoordinasikan tenaga pendidik, menyusun perencanaan, serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan pembelajaran.

Sementara itu, Ketua Yayasan Dharma Wanita Kabupaten Lumajang, Rahayu Agus Triyono, menyampaikan bahwa kegiatan pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman dan kapasitas kepala sekolah dalam menjalankan program kerja yayasan secara efektif. Dirinya menjelaskan, bahwa program yang disusun diharapkan dapat selaras dengan kebutuhan satuan pendidikan, sehingga pelaksanaannya dapat memberikan manfaat yang optimal bagi peserta didik.

“Kepala sekolah memiliki peran dalam memastikan program yayasan dapat diterapkan dengan baik di lingkungan sekolah, sesuai dengan kondisi dan kebutuhan yang ada,” ungkapnya.

Rahayu juga mengajak seluruh pendidik, untuk terus mengembangkan kompetensi dan menyesuaikan metode pembelajaran dengan perkembangan yang ada. Sehingga, proses pendidikan dapat berjalan lebih dinamis dan relevan.

Kegiatan ini, sekaligus menjadi ruang koordinasi dan berbagi pengalaman antar kepala sekolah dalam mengelola satuan pendidikan anak usia dini. Dengan adanya kesamaan pemahaman, diharapkan pelaksanaan program dapat berjalan lebih terarah.

Selain itu, sinergi antara yayasan, satuan pendidikan dan pemerintah daerah, terus diperkuat guna mendukung peningkatan mutu layanan pendidikan secara berkelanjutan. Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Lumajang bersama Yayasan Dharma Wanita berkomitmen untuk terus mendorong peningkatan kualitas pendidikan sejak usia dini sebagai bagian dari upaya pembangunan sumber daya manusia yang berkelanjutan. (kom/adi/sit)

Diuraikan Wali Kota Wahyu, bahwa kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari penyerahan SK PPPK yang sebelumnya telah diberikan. “Ada 1.284 pegawai dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud), 20 orang dari Satpol PP dan 9 dari BPBD yang mengikuti kegiatan pembinaan. Ini kelanjutan dari pemberian SK sebelumnya dan sekarang mereka dipersiapkan menghadapi tugas yang lebih besar. Dengan adanya kepastian legalitas, mereka harus bisa meningkatkan tanggung jawab dan kinerjanya,” kata Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, bahwa para pegawai yang telah menerima SK PPPK juga harus menjaga semangat kerja dan kekompakan. Terlebih menurutnya, pemberian SK bukan sekadar formalitas saja, melainkan bentuk kepercayaan terhadap para PPPK dalam menjalankan tanggungjawabnya.

“Itu yang harus ditaati. Jangan sampai setelah menerima SK justru kinerjanya menurun,” tambahnya.

Baca juga :

Menurutnya, pengkajian kinerja akan terus dilakukan secara berkelanjutan sebagai dasar penilaian terhadap profesionalisme dan capaian tugas pegawai. Karena itu, setiap penerima SK diharapkan mampu menunjukkan peningkatan kinerja yang signifikan.

“Dahulu mungkin belum ada tanggung jawab yang jelas. Sekarang sudah ada target kinerja yang dinilai. Kalau nanti kendor, tentu akan ada evaluasi karena perjanjian kerja ini ada batas waktunya,” tegasnya.

Selain pegawai Disdikbud, pembinaan juga diikuti oleh pegawai dari BPBD dan Satpol PP. Wali Kota Wahyu berharap, semua perangkat daerah memiliki kesadaran akan tanggung jawabnya.

“Satpol PP dan BPBD juga harus menjaga komitmen, karena mereka punya peran besar di lapangan. Untuk OPD lain yang jumlahnya lebih sedikit, pembinaan dilaksanakan secara internal,” jelasnya.

Di akhir, Wali Kota Wahyu mengajak agar para PPPK di lingkungan Pemkot Malang dapat menjaga profesionalisme dan menunjukkan kinerja yang semakin baik. “Harus ada perbedaan yang nyata setelah menerima SK. Kinerjanya harus meningkat dan lebih profesional,” imbuh Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kepala Disnaker PMPTSP, Arif Tri Sastyawan, optimis capaian tersebut di tahun ini dapat terealisasi. Karena di tahun 2024 lalu, berhasil menyentuh Rp 2,8 triliun.

“Sampai semester pertama 2025, realisasi sudah mencapai Rp 1,53 triliun. Rinciannya PMDN Rp 1,49 triliun, PMA Rp 38,5 miliar dan dari sektor penempatan TKI sebanyak 5.459 orang,” ujar Arif, Rabu (13/08/2025) tadi.

Baca juga :

Menurut Arif, sektor UMKM dengan produk makanan dan minuman, serta properti menjadi penyumbang terbesar investasi di Kota Malang. Untuk mendorong capaian target, Disnaker-PMPTSP aktif melakukan pendampingan dan pembinaan.

“Salah satunya dengan mewajibkan universitas swasta melaporkan kegiatan penanaman modalnya. Dari 60 kampus swasta, separuhnya belum tertib melapor. Padahal ada yang memiliki rumah sakit dan usaha besar lainnya,” tambahnya.

Arif menyebut, kendala utama adalah kurangnya pengetahuan dan kebiasaan dalam membuat laporan investasi. “Laporan itu mencakup modal bertambah atau berkurang, jumlah tenaga kerja, dan kendala usaha. Data ini penting agar pemerintah bisa membantu mencari solusi bila ada masalah permodalan,” imbuh Arif. (rsy/sit)

Dalam kunjungan itu, para asisten deputi menyusuri area kolam budidaya ikan nila dan lele, lahan pertanian edamame, serta melihat langsung ladang sayur yang selama ini menjadi salah satu andalan SAE. Rombongan juga menyempatkan diri untuk memberi makan ikan dan berdialog dengan warga binaan.

Asisten Deputi Dwi Nastiti dalam kesempatan itu mengaku terkesan dengan pengelolaan dan hasil yang ditunjukkan oleh warga binaan. Bahkan, dirinya juga ikut memanen telur ayam dan berdialog langsung dengan warga binaan yang bekerja di peternakan.

“Alhamdulillah, SAE L’Sima tidak hanya memberi ruang asimilasi, tapi juga menjadi contoh konkret program ketahanan pangan dan pembinaan kemandirian yang berhasil. Telur-telur yang dihasilkan sangat berkualitas dan ini menandakan warga binaan dibina secara serius dan berkelanjutan,” ujarnya.

Diketahui, bahwa SAE L’Sima memiliki sejumlah komoditas unggulan hasil pembinaan kemandirian, mulai dari edamame, kubis manis, kangkung, padi gogo, hingga ternak ayam petelur. Seluruhnya, merupakan budidaya yang dikerjakan oleh warga binaan dan diketahui perhari ini terdapat 16 orang warga binaan yang melaksanakan asimilasi kerja di SAE.

Baca juga :

Kunjungan ini, juga menjadi ajang evaluasi dan diskusi terbuka mengenai pengembangan program pembinaan ke depan. Para asisten deputi memberikan masukan positif, agar SAE terus didorong menjadi model nasional dalam pembinaan berbasis ketahanan pangan. Tidak hanya dari sisi produksi, tetapi juga dari aspek keberlanjutan dan distribusi hasil.

“Kami berharap ini bisa direplikasi di UPT lain karena jelas memiliki dampak nyata bagi pembinaan dan juga masyarakat luas,” ujar Ruliana.

Dengan kolaborasi yang berkelanjutan, SAE L’SIMA diharapkan terus menjadi simbol keberhasilan pembinaan di Lapas.

Sementara itu, Kalapas Kelas I Malang, Teguh Pamuji, menyampaikan rasa terima kasih atas apresiasi dan perhatian yang diberikan. “Kami merasa terhormat dan termotivasi atas kunjungan serta dukungan dari Ibu Asdep dan jajaran Kemenko. Ini menjadi penyemangat bagi kami untuk terus mengembangkan SAE agar manfaatnya tidak hanya dirasakan warga binaan, tapi juga masyarakat luas,” ujarnya.

Kalapas menambahkan, bahwa seluruh kegiatan pembinaan di SAE merupakan wujud dukungan terhadap Program Asta Cita Presiden serta 13 Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan khususnya terkait ketahanan pangan dan pemberdayaan warga binaan. Menurutnya, Lapas Malang telah berkomitmen menjadikan SAE sebagai pusat pembinaan yang produktif dan berkelanjutan hingga bermanfaat pada masyarakat luas. (gie)

Instruksi itu, disampaikan Bupati Rusdi dihadapan seluruh Kepala Puskesmas dan tenaga kesehatan (Nakes) pada saat melakukan pembinaan dan pengarahan pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, Selasa (10/06/2025) tadi. Dalam agenda monitoring dan evaluasi yang digelar di Ruang Rapat Dinas Kesehatan Kabupaten Pasuruan, bupati menekankan tentang pentingnya fogging. Terutama, di daerah yang sudah ada warga terjangkit DBD.

Disampaikan Bupati Rusdi, pengasapan adalah metode pengendalian vektor Nyamuk Aedes Aegypti yang menyebabkan DBD. Minimal, dapat membunuh nyamuk dewasa untuk memutus rantai penularan penyakit.

“Semua Puskesmas harus saling membantu melakukan fogging. Khususnya, di wilayah yang ada warganya terjangkit. Ini ikhtiar kita untuk mengurangi potensi jangan sampai ada yang kena DBD,” paparnya.

Agar upaya pencegahan lebih maksimal, lanjutnya, dibutuhkan penyamaan Standart Operasional Prosedur (SOP) yang harus benar-benar diperhatikan oleh seluruh Puskesmas. Disepakati, kecepatan penanganan harus dilakukan maksimal 2×24 jam sesudah ada permintaan dari warga yang masuk atau jika ada warga yang terjangkit DBD.

Baca juga :

“Secara prosedural, pelaksanaan fogging harus dilakukan cepat. Maksimal 2×24 jam sudah harus tertangani. Perkara masih tidak adanya anggaran operasional, nanti akan kami tambahkan di Dinas Kesehatan melalui PAK,” ujarnya.

Selain itu, Bupati Pasuruan juga meminta kepada Kepala Puskesmas untuk melakukan beberapa tindakan pencegahan lain. Diantaranya, dengan memberikan edukasi melalui kegiatan sosialisasi kepada masyarakat.

Masih di momen sama, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, juga meminta kepada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Tim Pemadam Kebakaran (Damkar) Kabupaten Pasuruan agar turut andil dalam upaya pencegahan DBD.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Pasuruan, dr Ani Latifah, mengatakan kesiapannya untuk melakukan fogging. Termasuk, mengimbau masyarakat agar bersama-sama menjaga kebersihan lingkungan secara berkala.  

“Nanti kami akan dibantu oleh Damkar dan BPBD untuk proses fogging di wilayah yang dilaporkan warga. Peralatannya, kami juga menyiapkan masyarakat untuk menjaga lingkungannya agar tetap bersih. Misal dengan melakukan pemberantasan sarang nyamuk, minimal dibersihkan seminggu sekali,” jelasnya. (kom/pas/gie)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa Pemkot Malang berkomitmen untuk selalu menjadi rumah yang nyaman dan aman bagi kelompok rentan, termasuk Lansia. Bahkan, Pemkot Malang telah memiliki Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 13 tahun 2015 tentang Kesejahteraan Lanjut Usia.

Berdasarkan Perda tersebut, dijelaskan bahwa peningkatan kesejahteraan Lansia ditujukan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, serta memberi perlindungan bagi Lansia. Sehingga, Kota Malang yang ramah Lansia dapat terwujud.

Lebih lanjut Donny menyebut, bahwa dalam kepemimpinan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat – Ali Muthohirin, melalui Dasa Bakti Ngalam Tahes, Ngalam Ngopeni dan Ngalam Santun, Pemkot Malang berkomitmen untuk memberikan jaminan sosial bagi Lansia. “Ini adalah program unggulan Wali Kota Malang yang mencakup berbagai bidang yang salah satunya menyentuh kesejahteraan sosial dan kesehatan Lansia,” ujar Donny.

Baca juga :

Dirinya juga menyebut, bahwa Angka Harapan Hidup (AHH) di Kota Malang tercatat meningkat setiap tahun. Bahkan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Malang, UHH Kota Malang pada tahun 2024 adalah 75,54. Angka ini, lebih tinggi dari UHH Jawa Timur di angka 75,07 dan nasional 74,15. Capaian ini, pun menunjukkan bahwa kualitas pembangunan manusia di Kota Malang yang cukup baik.

Dalam kesempatan ini, dilakukan juga pelantikan pengurus Forum Karang Wreda 2025-2030 yang diketuai Wasto. Dengan pergantian tampuk pimpinan ini, Donny berharap Karang Wreda di Kota Malang makin berdampak bagi masyarakat, terutama untuk menjadi wadah berorganisasi dan bersosialisasi Lansia.

“Harapan kami, Karang Wreda ini dapat juga dapat merangkul berbagai organisasi Lansia dengan tujuan bersama untuk meningkatkan angka harapan hidup di Kota Malang,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua Forum Karang Wreda 2025-2030, Wasto, mengajak seluruh pengurus dan anggota Karang Wreda untuk saling berkolaborasi untuk mewujudkan Lansia Kota Malang yang Smart. ”Kita kepingin segala pikiran, tindakan dan realisasi hubungan kita itu positif. Saya yakin di Karang Wreda ini kita bisa bertumbuh bersama dan Lansia di Kota Malang ini makin sejahtera,” imbuh pria yang pernah menjabat Sekda Kota Malang ini. (kom/mlg/gie)

Dalam sambutannya, Wabup Lathifah menyampaikan tentang komitmen untuk mewujudkan ‘Pendidikan Bermutu untuk Semua’. Disampaikan, bahwa hal itu merupakan fondasi penting.

“Ini menjadi fondasi penting kita dalam membangun bangsa yang cerdas dan maju, sebagaimana amanat UUD 1945 untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan kesejahteraan umum,” kata Wabup Lathifah.

Namun, tambahnya, upaya ini tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa adanya partisipasi menyeluruh dari berbagai pihak dan seluruh stakeholder pendidikan. Termasuk, Dinas Pendidikan Kabupaten Malang yang memiliki peran sentral dalam urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan. Mulai dari perumusan kebijakan, pelaksanaan, koordinasi, monitoring, evaluasi, hingga pelaporan dengan tujuan meningkatkan kualitas dan pemerataan pendidikan.

Baca juga :

“Dalam hal ini, kita harus ingat dan sadar akan tanggung jawab besar untuk memastikan setiap anak di Kabupaten Malang mendapatkan kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan yang berkualitas. Tidak boleh ada anak yang tidak sekolah karena ekonomi, tidak boleh ada yang tidak sekolah karena jarak, juga tidak boleh ada yang tidak sekolah karena fisik,” tambah Wabup.

Dalam kesempatan itu, dirinya juga mengajak seluruh elemen di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, untuk terus bekerja bersama, memacu kinerja dan prestasi dalam kerja sesuai bidang tugas masing-masing. Termasuk, berkolaborasi untuk mencapai tujuan pembangunan pendidikan di Kabupaten Malang.

“Mengingat pendidikan adalah tugas bersama dan keberhasilannya tergantung pada seberapa erat kita bersinergi. Oleh karena itu, saya berharap agar momen silaturahmi pada hari ini dapat sekaligus membawa optimisme baru, khususnya bagi keluarga besar Dinas Pendidikan Kabupaten Malang. Guna menyongsong generasi unggul Indonesia Emas di Kabupaten Malang yang kita cintai,” paparnya.

Di momentum halal bihalal itu, tidak ketinggalan dirinya juga memohon ketulusan kepada para ASN untuk betul-betul bisa saling memaklumi dan memaafkan satu sama lain di Hari Lebaran. “Dalam suasana Hari yang Fitri ini, perkenankan kami, baik atas nama pribadi, keluarga dan jajaran Pemerintah Kabupaten Malang, mengucapkan taqabalallahu minna waminkum shiyamana washiyamakum. Selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriyah. Minal aidhin walfaizin, mohon maaf lahir dan batin,” kata Wabup Lathifah. (pro/mlg/gie)

Dalam sambutannya, Wabup Didik Gatot Subroto, mengapresiasi SMK Bina Bangsa Dampit yang telah meraih Penghargaan National Showcase 2024. “Prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras, dedikasi dan komitmen seluruh keluarga besar SMK Bina Bangsa Dampit untuk terus berinovasi dan memberikan yang terbaik dalam dunia pendidikan,” kata Wabup Didik.

Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada PT United Tractors dan Astra International, yang telah memberikan dukungan, baik dalam bentuk pembinaan maupun bantuan pembiayaan mendukung pelaksanaan program pendidikan pada ruang-ruang pendidikan yang ada di Kabupaten Malang. Termasuk, seperti di SMK Bina Bangsa.

Baca juga :

“Kolaborasi seperti ini tentunya sangat penting dalam menjawab tantangan dunia pendidikan, khususnya dalam mempersiapkan lulusan yang memiliki keterampilan yang relevan dengan kebutuhan industri saat ini,” jelasnya.

Pada era revolusi industri 4.0 dan society 5.0, dimana dunia pendidikan dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi. Program National Showcase menjadi contoh nyata bagaimana pendidikan vokasi dapat menjadi jembatan antara teori dan praktik, antara dunia sekolah dan dunia kerja.

Wakil Bupati Malang yakin, melalui program ini para siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan dan keterampilan teknis, tetapi juga nilai-nilai kedisiplinan, kerja keras dan semangat inovasi. Dirinya berharap, ke depannya agar SMK Bina Bangsa Dampit dapat terus menjadi contoh dan inspirasi bagi sekolah-sekolah lain di Kabupaten Malang, bahkan di tingkat nasional. “Mari bersama-sama kita dukung pengembangan pendidikan vokasi agar mampu melahirkan generasi yang tidak hanya kompeten, tetapi juga memiliki daya saing global,” paparnya.

Wabup Didik juga berpesan, bahwa pendidikan tidak hanya mengajarkan keterampilan teknis, melainkan juga membentuk moral, etika dan kesadaran sosial. “Ajarkan pula kepada para generasi penerus bangsa ini untuk menghormati hak asasi manusia, menjaga lingkungan, serta berperan dalam menciptakan masyarakat yang adil dan harmonis,” tambahnya. (pro/mlg/gie)

Sekda Agus Purnomo mengatakan bahwa kejuaraan Bola Voli Bupati Cup merupakan ajang kompetisi yang sangat strategis. Hal ini karena, di dalamnya melibatkan para pelajar SMA/SMK/MA, baik negeri maupun swasta yang ada di seluruh Kabupaten Jombang.

“Melalui kegiatan ini, diharapkan dapat mendorong tumbuhnya semangat olah raga di kalangan generasi muda, mempererat persaudaraan antar pelajar, sekaligus memberikan ruang bagi para atlet muda untuk mengasah bakat dan potensi mereka di bidang olah raga, khususnya bola voli,” katanya.

Baca juga :

Menurut Sekda Purnomo, selain menjadi ajang kompetisi, kejuaraan ini bertujuan sebagai sarana pembinaan dan penjaringan atlet-atlet muda berbakat dan berprestasi di Kabupaten Jombang menuju Pekan Olah Raga Provinsi (Porprov) Jawa Timur tahun 2025. “Olah raga adalah salah satu pilar penting dalam membangun generasi muda yang sehat, berprestasi dan berkarakter. Selain itu, untuk menjaring bibit-bibit unggul yang kelak akan membawa nama Kabupaten Jombang ke tingkat yang lebih tinggi, baik di kancah regional, nasional, bahkan internasional,” ujarnya.

Dirinya juga mengimbau, agar dalam kompetisi ini dapat dijadikan pembelajaran oleh seluruh peserta mengenai arti penting dari kerja keras, disiplin dan sportivitas. Karena perjalanan menuju kemenangan itulah, yang membentuk pribadi tangguh dan unggul.

“Saya berpesan kepada peserta agar senantiasa menjunjung tinggi sportivitas dan fair play dalam setiap pertandingan. Tunjukkan bahwa Kabupaten Jombang memiliki atlet-atlet yang berbakat yang memiliki integritas dan sikap terpuji,” ungkapnya.

Sekda Jombang juga berharap, kepada para atlet Kabupaten Jombang untuk terus berlatih dan meningkatkan kemampuannya sehingga dapat menjadikan Kabupaten Jombang sebagai salah satu pusat pengembangan Atlet Bola Voli yang berkualitas dan kompetitif. (azl/gie)