Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa proses pemindahan pedagang pada prinsipnya telah selesai sehingga tahapan revitalisasi kini memasuki pembongkaran fisik lapak lama. “Alhamdulillah, hari ini seluruh pedagang sudah pindah. Barang dagangan sudah masuk semua, sekarang tinggal pembongkaran,” ujar Wali Kota Wahyu.

Menurutnya, pembongkaran tersebut dilakukan dengan menggunakan alat berat dan ditargetkan rampung dalam satu hari ini saja. Keterlambatan yang terjadi beberapa hari sebelumnya itu karena pedagang menggelar syukuran sebagai bentuk rasa syukur atas proses relokasi yang telah difasilitasi pemerintah.

“Ini bagian dari budaya mereka. Setelah itu langsung kita mulai pembongkaran,” katanya.

Baca juga :

Untuk mencegah munculnya kembali pedagang kaki lima di sepanjang jalan, Pemkot Malang akan memasang pagar pembatas permanen serta penataan lanskap kawasan. “Nanti ada pagar tinggi dan tanaman, sehingga tidak bisa lagi digunakan untuk berjualan di pinggir jalan,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang, Eko Sri Yuliadi, menjelaskan bahwa secara keseluruhan ada 1.200 pedagang di Pasar Induk Gadang. Sebanyak 625 pedagang yang sebelumnya menempati bahu jalan sepanjang Jembatan Kedungkandang kini telah direlokasi ke dalam area pasar.

“Sekarang tinggal proses pembongkaran kios lama dari sisi timur sampai barat. Kami upayakan hari ini selesai,” ucap Eko.

Dirinya juga memastikan, bahwa seluruh fasilitas pendukung pasar seperti drainase, toilet, serta area parkir telah disiapkan. Setelah menempati lokasi baru, pedagang tetap dikenakan kewajiban membayar retribusi pasar sebesar Rp 1.000 permeter persegi sesuai ketentuan pasar rakyat.

“Harapannya penataan ini dapat segera rampung pada awal Mei 2026, sehingga pembangunan infrastruktur jalan dapat segera dimulai,” imbuh Eko. (rsy/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa keputusan pembongkaran diambil setelah dilakukan uji konstruksi oleh tim Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang. Menurutnya, hasil kajian teknis menunjukkan adanya bagian konstruksi yang terputus. Sehingga, berpotensi menimbulkan risiko ambrol apabila tidak segera ditangani.

“Rekomendasinya tidak hanya pot yang dibongkar, tetapi juga pagar dan konstruksi di area tersebut karena ada bagian struktur yang terputus dan dikhawatirkan bisa ambrol,” ujar Wali Kota Wahyu.

Dikatakannya, bahwa pembongkaran dilakukan secara hati-hati, karena sebelumnya ditemukan retakan pada area rooftop yang sempat menimbulkan kekhawatiran pedagang. Proses pembongkaran berat sendiri, dijadwalkan berlangsung pada malam hari guna meminimalkan risiko terhadap pedagang maupun pengunjung pasar.

Baca juga :

“Siang hari tetap ada aktivitas jual beli. Karena itu pekerjaan berat dilakukan malam hari saat kondisi lebih kosong,” katanya.

Pembongkaran tersebut melibatkan kerjasama lintas Organisasi Perangkat Daerah (OPD), antara lain DPUPRPKP sebagai leading sector teknis, BPBD untuk penanganan kedaruratan, serta dukungan tenaga dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag). Dengan kondisi darurat ini membuat Pemkot Malang tidak memungkinkan melakukan pergeseran anggaran secara cepat.

“Tidak ada pos anggaran khusus. Ini dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD,” tambahnya.

Lebih lanjut dikatakannya, bahwa pola penanganan tersebut serupa dengan respons kedaruratan bencana, di mana perangkat daerah bergerak sesuai kewenangannya tanpa menunggu alokasi anggaran baru. Menurutnya, dengan penggunaan tenaga internal pemerintah menjadi langkah efisiensi sekaligus respons cepat terhadap potensi bahaya bangunan.

“Kalau menunggu anggaran baru justru lebih lama. Karena ini menyangkut keselamatan, maka kita kerjakan bersama sesuai tupoksi,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang akrab disapa Wahyu, itu menyampaikan bahwa ambrolnya jembatan disebabkan karena beberapa faktor. Selain, karena hujan dengan intensitas tinggi, juga terdapat tumpukan sampah dan sedimen, serta beban kendaraan yang melalui melebihi tonase.

“Hujan kemarin sangat deras dan lama, ditambah banyak sampah yang menyumbat aliran air. Di situ ada dua pondasi, pondasi lama dan pondasi baru. Nah ini yang ambrol itu pondasi baru yang dibuat tahun 1998. Kalau pondasi lamanya masih kuat, tapi antara yang lama dan baru ini tidak nyambung, sehingga tidak mampu menahan beban kendaraan berat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Kemudian, dikatakannya bahwa jembatan tersebut merupakan akses vital bagi warga dengan volume lalu lintas tinggi. Karena itu, dirinya meminta Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman (DPUPRPKP) Kota Malang untuk segera membongkar pondasi yang ambrol, agar aliran air sungai kembali lancar.

“Kalau airnya terhambat, justru makin membebani jembatan. Jadi hari ini saya minta dilakukan pembongkaran sementara dulu, supaya aman kalau nanti hujan turun lagi,” tuturnya.

Lebih lanjut Wali Kota Wahyu juga menyampaikan, bahwa nantinya perbaikan tersebut akan dilakukan dengan menggunakan Belanja Tidak Terduga (BTT). Namun, masih akan dikaji lebih lanjut, apakah perbaikan dapat dilakukan pada tahun 2025 ini atau di tahun 2026.

“Ini sifatnya darurat dan vital. Kita lihat nanti apakah sisa waktu dua bulan ini cukup. Kalau tidak, bisa kita topang sementara dan lanjutkan di 2026. Anggaran tahun depan sebenarnya sudah disiapkan sebesar Rp1 miliar,” ucapnya.

Baca juga :

Wali Kota Wahyu juga mengimbau, agar masyarakat Kota Malang tidak melalui jembatan tersebut. Karena itu sangat berbahaya. Pemkot Malang pun juga sudah memberikan rambu-rambu peringatan.

“Sudah kami pasang rambu peringatan. Mohon kesadarannya demi keselamatan bersama,” lanjutnya.

Sementara itu, Kepala DPUPRPKP Kota Malang, Dandung Djulharjanto, mengatakan bahwa kondisi jembatan sudah sangat tidak layak dan membahayakan pengguna jalan. “Sisi selatan jembatan ini sudah tidak ada penopangnya. Tiga girder di bawah juga melengkung, bahkan sisi timur sudah mulai retak. Jadi bisa dibilang ngawang, sangat berisiko kalau dilintasi,” kata Dandung.

Dandung menyebut, bahwa perbaikan sementara tidak dimungkinkan karena struktur sudah rapuh. Solusi satu-satunya yakni dengan melakukan pembangunan ulang total.

“Sesuai arahan Pak Wali, kami akan segera lakukan pembongkaran total dan pembersihan material reruntuhan. Rencananya, kalau prosesnya lancar, pertengahan Desember sudah bisa dilintasi kendaraan ringan,” jelas Dandung.

Dalam hal ini juga tengah dilakukan koordinasi dengan perencana teknis untuk memastikan waktu pengerjaan dan pengalihan arus lalu lintas. “Kalau tidak selesai akhir tahun, kami tetap lanjutkan dengan konsekuensi pengalihan arus di momen Natal dan Tahun Baru. Harapannya, durasi penutupan tidak lebih dari 2,5 bulan,” imbuhnya. (rsy/sit)

“Situasi di lapangan terus kami pantau. Kami mengajak masyarakat untuk tidak khawatir dan mendukung proses distribusi ini dengan tetap tertib,” kata Bunda Indah.

Pemerintah daerah juga memastikan, komunikasi terbuka antara SPBU, dinas teknis dan aparat keamanan terus berjalan untuk memantau kebutuhan masyarakat dan mempercepat respons jika diperlukan. Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan menggunakan BBM secara bijak.

Menurutnya, pelayanan publik akan berjalan lebih baik, apabila semua pihak saling menjaga suasana yang kondusif.

Sementara itu, Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Lumajang, Yudho Hariyanto, menyampaikan bahwa beberapa SPBU di Jalur Probolinggo–Jember, saat ini sedang dalam tahap penerimaan dan pembongkaran BBM. “Distribusi tetap berjalan. Kami terus berkoordinasi dengan Pertamina dan pihak terkait untuk memastikan layanan di SPBU tetap berjalan optimal,” ujar Yudho.

Baca juga :

Sejumlah SPBU di Lumajang, tambahnya, terpantau sedang menjalankan proses bongkar muat BBM. Diantaranya, SPBU Klakah (5467303), Pertalite 24 KL, Bio Solar 16 KL dan Pertamax 8 KL saat ini sedang dibongkar. Sedangkan Bio Solar 8 KL dijadwalkan menyusul.

SPBU Kedungjajang (5467306), Pertalite 8 KL, Pertamax 8 KL dan Bio Solar 24 KL dalam tahap bongkar, sedangkan Pertalite tambahan 8 KL dalam antrean GO. Selanjutnya SPBU Wonorejo (5467304), roses bongkar untuk Pertalite 24 KL dan Pertamax 8 KL sudah berjalan. Sementara Bio Solar 24 KL belum GO karena kendala teknis jaringan.

Di SPBU Mlawang (5467319) dan SPBU Banyuputih (5467308), tengah menunggu giliran pengiriman. Khusus SPBU Wonorejo, Yudho menjelaskan bahwa gangguan koneksi wifi akibat kabel putus di sekitar Terminal Wonorejo menyebabkan layanan transaksi terganggu.

“Petugas sedang menangani kendala teknis ini agar layanan bisa kembali normal secepatnya,” tambahnya.

Yudho menambahkan, koordinasi telah dilakukan dengan depo-depo Pertamina di Malang, Surabaya, Madiun dan Tuban untuk mendukung kelancaran distribusi, khususnya di Lumajang. “Mari kita jaga bersama kenyamanan pelayanan publik ini. Apabila ada informasi teknis atau hal yang perlu ditindaklanjuti, masyarakat dapat menyampaikannya melalui jalur resmi,” ujarnya. (kom/adi/gie)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, yang memimpin langsung pembongkaran menyampaikan bahwa pelaksanaan pembongkaran tersebut merupakan bagian dari rencana besar revitalisasi Pasar Induk Gadang. Apalagi, dua jembatan yang ada di sekitar pasar tersebut, tidak dapat difungsikan secara maksimal.

“Selain itu kemacetan juga sering terjadi, akibat Pedagang Kaki Lima (PKL) yang menempati badan jalan dan itu terjadi tidak hanya pada jam-jam sibuk, tapi hampir sepanjang hari. Kemudian, pedagang terutama penjual ikan, membuang limbah dagangannya ke jalan, membuat jalan cepat rusak. Setiap tahun selalu ada anggaran pemeliharaan, tapi tidak ada penyelesaian permanen,” jelas Wali Kota Wahyu.

Diuraikannya, bahwa ada sebanyak 686 lapak di sepanjang jalan yang akan ditertibkan. Para pedagang akan direlokasi ke lahan sisi selatan pasar, yang sebelumnya direncanakan sebagai penampungan sementara.

Baca juga :

“Sebelumnya relokasi akan ditempatkan di Terminal Hamid Rusdi, namun ditolak pedagang karena dianggap terlalu jauh dan kurang strategis. Sehingga nanti akan menata kembali di selatan untuk pembagian kiosnya bagaimana. Termasuk juga kami akan rencanakan tempat parkir sendiri. Jadi tidak parkir di sepanjang jalan, akan masuk ke dalam,” tambahnya.

Diharapkan, untuk proses relokasi selesai dalam kurun waktu enam bulan ke depan, dengan tiga bulan untuk pembongkaran dan tiga. Para pedagang juga akan menempati lokasi sementara selama tiga tahun, sambil menunggu revitalisasi Pasar Induk Gadang rampung.

“Setelah penataan selesai, para pedagang bisa kembali ke lokasi awal. Proses tahapan ini akan terus berjalan. Saat ini setplan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) masih dalam tahap finalisasi,” ungkap Wali Kota Wahyu.

Sementara itu, Koordinator Pedagang Buah, Abdul Qodir, membenarkan bahwa para pedagang telah menyepakati relokasi dan akan membangun kios secara swadaya di lokasi yang disediakan. “Sudah ada 12 kali pertemuan. Sekarang tinggal menunggu arahan teknis dari Dinas Koperasi, Perindustrian, dan Perdagangan (Diskopindag). Harapannya dalam enam bulan lokasi baru bisa difungsikan,” ucap Qodir.

Terkait data jumlah bedak, Qodir menyebut ada sekitar 686 lapak, termasuk pedagang buah, ikan dan lainnya yang tersebar dari sisi selatan hingga jembatan. “Kalau belum selesai dibangun, pedagang belum mau pindah. Tapi kalau sudah jadi, kita siap mundur ke belakang. Ini demi kelancaran jalan juga,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Diskopindag Kota Malang, Luh Putu Eka Wilantari, menyampaikan bahwa tembok yang ambrol itu merupakan bangunan lama dan terakhir mengalami perbaikan struktural pada tahun 1991. “Kondisinya memang rawan. Kami sedang menunggu arahan dari Pak Kepala Diskopindag untuk langkah lanjutan, termasuk kemungkinan evakuasi sementara pedagang di sekitar titik rawan,” kata Kabid Eka.

Kejadian tersebut, ujarnya, juga telah dilaporkan secara resmi dan pihak Diskopindag Kota Malang dan telah memasang imbauan kewaspadaan di lokasi kejadian. Hal ini dilakukan, agar para pedagang bisa berhati-hati dan tidak menempati lokasi tersebut untuk berjualan.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD Kota Malang, Bayu Rekso Aji, menegaskan pentingnya pembongkaran total pagar pembatas, khususnya di sisi Utara hingga ujung Selatan pasar. Sebab, pagar tembok tersebut rentan roboh.

“Ada dua blok yang terdampak, satu ambruk dan satu lagi sudah goyah, jadi kami minta langsung dibongkar saja,” kata Bayu.

Baca juga :

Saat disinggung soal rencana revitalisasi Pasar Besar, menurutnya masih terganjal persoalan pendanaan dari pemerintah pusat. Upaya pengajuan anggaran telah dilakukan dua kali, namun terkendala, salah satunya karena adanya surat penolakan dari sebagian pedagang kepada pusat. Meski begitu, proses komunikasi dengan Kementerian PU masih terus berjalan.

“Revitalisasi sudah pernah dikawal oleh Pj Wali Kota sebelumnya. Tapi dengan adanya Inpres 1/2025 dan restrukturisasi di Kementerian PU, prosesnya ikut terdampak. Saat ini, Pak Wali melalui Pak Wawali sedang intens menjalin komunikasi dan kami harapkan pada Juni sampai Juli ini ada kepastian dari APBN,” jelasnya.

Menanggapi klaim sebagian pedagang yang tergabung dalam Himpunan Pedagang Pasar Besar (Hippama) mengenai adanya janji politik dari Wali Kota yang menolak revitalisasi, Bayu membantah hal itu. “Saya sudah konfirmasi ke Pak Wali, tidak ada janji seperti itu. Ini soal kepentingan semua warga Kota Malang. Pasar Besar adalah ikon kota yang harus diperbaiki,” tegasnya.

Bayu juga memastikan, jika revitalisasi jadi dilakukan dengan anggaran APBN, maka pedagang akan kembali menempati pasar tanpa biaya tambahan. Hal ini menurutnya perlu dilakukan pendekatan ke pedagang, namun keputusan akhir tetap berada di tangan pemerintah daerah.

“Ini aset milik daerah dan sebagai pemilik sah, pemerintah berhak memperbaikinya demi keselamatan bersama. Tidak perlu kekhawatiran soal penambahan pedagang atau pembelian bedak ulang. Kami di Komisi B akan pasang badan untuk menjamin itu,” imbuh Bayu. (rsy/sit)

Wakil Ketua Hippama, Agus Priambodo, menyampaikan bahwa dari hasil petisi tersebut menunjukkan bahwa 85,71 persen pedagang menolak pembongkaran dan menghendaki perbaikan total. Itu mencakup sekitar 3.683 dari total 4.508 toko di Pasar Besar, tidak termasuk pedagang kaki lima (PKL).

“Jadi petisi ini khusus pedagang yang punya toko. Kalau PKL tidak, karena mereka tidak terdata di Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang,” kata Agus.

Ditambahkan, menurutnya renovasi total lebih realistis dibandingkan pembongkaran, terutama mengingat adanya efisiensi anggaran yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat. Selain itu, apabila dilakukan perbaikan, maka sebagian pedagang masih dapat berjualan melalui relokasi sementara, sehingga tidak kehilangan mata pencaharian dalam jangka waktu yang lama.

“Kalau pembongkaran total bisa memakan waktu dua hingga tiga tahun, sehingga nasib pedagang tidak jelas. Sedangkan jika dilakukan perbaikan bertahap, dampaknya bisa lebih ringan bagi para pedagang,” tambahnya.

Baca juga :

Lebih lanjut, Agus juga berharap pada Wali Kota Malang terpilih yang akan dilantik pada Kamis (20/02/2025) besok, Wahyu Hidayat, agar dapat memenuhi janjinya kepada para pedagang. Yakni dengan melakukan perbaikan Pasar Besar, bukan pembongkaran total.

“Kami ingin di hari pertama kerja, wali kota yang baru langsung menjadikan Pasar Besar sebagai prioritas. Beliau pernah berjanji akan melakukan perbaikan dan kami ingin mengingatkan janji tersebut,” tegasnya.

Selain petisi, Hippama juga telah menyiapkan langkah hukum jika nantinya terjadi pemaksaan pembongkaran. Meskipun belum ada langkah konkret dari Pemkot Malang ke ranah hukum, Agus menyebut adanya indikasi pemaksaan eksekusi yang kemungkinan dilakukan mulai Januari atau Februari mendatang.

“Kalau sampai ada upaya hukum dari Pemkot, kami juga siap. Kami sudah mempersiapkan dukungan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) agar hak mayoritas pedagang tidak diabaikan,” imbuh Agus.

Lima petisi Hippama terkait dengan rencana Pembongkaran Pasar Besar, diantaranya pertama, meminta pembatalan pembongkaran di tengah situasi kondisi ekonomi yang sulit, kedua, meminta Diskopindag komitmen menggunakan ITS yang menyatakan kelayakan bangunan sebagai dasar pengambil kebijakan, ketiga, pedagang Pasar Besar menilai Pemkot Malang abai dalam pemeliharaan dan perawatan, meskipun retribusi tetap diberlakukan, ke empat, pedagang telah melakukan perbaikan swadaya, kami meminta dewan memperjuangkan anggaran perbaikan secara maksimal dan ke lima, mengingatkan kembali janji wali kota terpilih dengan tidak membongkar bangunan.

Sebagai informasi, sebelumnya Hippama ini sempat mengalami perpecahan pengurus internal. Ketua sebelumnya telah mengundurkan diri per 23 Januari 2025 lalu, sedangkan Wakil Ketua dipecat karena melanggar Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) per 21 Januari 2025 lalu. Keduanya pun juga telah menyetujui untuk dilakukan pembongkaran total. Bahkan, telah melakukan penandatanganan persetujuan pembongkaran total yang dilakukan oleh Pemkot Malang bersama DPRD Kota Malang. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa Arief, itu menyampaikan bahwa dalam kesempatan ini tidak boleh gagal untuk dibongkar total. Apalagi, saat ini dikawal langsung oleh Pemerintah Pusat melalui Pj Wali Kota Malang, Iwan Kurniawan.

“Ketika Wali Kota Malang saat ini dijabat oleh Pj Pak Iwan ada peluang dari pusat. Ini peluang yang kedua dan tidak boleh gagal. Apapun yang terjadi pasar besar harus dibangun. Jangan sampai ada penolakan, kalau ada penolakan dan tiba-tiba pasar ini ada kejadian sesuatu yang tidak kami inginkan apakah yang menolak mau bertanggung jawab? Pasti Pemkot Malang yang disalahkan,” jelas Arief, Selasa (28/01/2025) tadi.

Dirinya juga mengajak seluruh pihak, untuk menyepakati pembongkaran ini demi kepentingan bersama. Dirinya memastikan bahwa Pemkot Malang dan DPRD Kota Malang siap menerima masukan dari para pedagang untuk mengatasi kekhawatiran yang ada.

Baca juga :

“Pak Eko sebagai perwakilan Pemkot Malang sudah siap berdialog dan DPRD juga terbuka untuk mendengar aspirasi pedagang. Hal-hal seperti biaya gratis, tidak ada penambahan pedagangndan ukuran bedak yang tetap sudah diatur dalam rekomendasi pansus. Ini menjadi acuan yang masih berlaku hingga hari ini,” tambahnya.

Arif menegaskan, bahwa pembangunan ulang Pasar Besar bertujuan untuk menciptakan fasilitas yang lebih baik tanpa menghilangkan identitasnya sebagai pasar tradisional. “Kami tidak ingin menghilangkan pasar tradisional, tetapi fasilitasnya harus lebih baik daripada kondisi saat ini,” tambahnya.

Di akhir, Arief juga menyampaikan bahwa peluang dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum (PU) harus dimanfaatkan dengan maksimal. “Anggaran ini bisa dicantolkan ke program PU, khususnya untuk pasar besar. Jangan sampai peluang ini terlewatkan lagi,” imbuh Arief.

Sebagai informasi, untuk saat ini Pemkot Malang tengah menyusun Detail Engineering Design (DED) terkait pembongkaran total Pasar Besar Malang dan diharapkan pada pertengahan Februari 2025 sudah terselesaikan. Dengan perkiraan anggaran yang nantinya dibutuhkan sekitar Rp 275 miliar untuk pembangunan tiga lantai. (rsy/sit)

Salah satunya, menegaskan sikapnya untuk menolak rencana pembongkaran total Pasar Besar Kota Malang. Hal itu, sebagaimana disampaikan Humas Hippama, Agus Priambodo, Jumat (24/01/2025) tadi.

Pria yang kerap disapa Agus, itu mengatakan bahwa Hippama menginginkan adanya perbaikan total dan bukan pembongkaran total. Tentunya, itu juga atas aspirasi dari para pedagang yang tergabung dalam Hippama.

“Kami Hippama menampung aspirasi mereka (pedagang), kami menuntut perbaikan bukan pembongkaran total,” kata Agus.

Untuk perbaikan total yang diinginkan mencakup pembenahan fasilitas dasar untuk mengatasi masalah seperti kebocoran saat hujan dan saluran air yang tersumbat. Kemudian juga kamar mandi, lantai dan kabel.

Baca juga :

“Seperti gorong-gorong itu perlu, tetapi kemarin sudah ada pembersihan gorong-gorong di kiri dan kanan Pasar Besar, itu sudah cukup membantu. Namun, perbaikan talang air secara menyeluruh masih sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Hippama, yang memiliki sekitar 2.000 hingga 2.500 anggota, tetap solid dalam menolak pembongkaran total Pasar Besar. Namun, Agus menyayangkan adanya pernyataan dari pihak yang mengatasnamakan Hippama dan mendukung adanya pembongkaran total.

“Kami sangat menyayangkan jika ada pihak yang mengatasnamakan Hippama tanpa persetujuan pengurus. Karena itu tidak sesuai dengan aspirasi pedagang,” tegasnya.

Di akhir, Agus berharap agar Wali Kota Malang terpilih periode 2025-2030 nantinya juga dapat mendengarkan aspirasinya. Apalagi, Wali Kota Malang terpilih tersebut menurutnya telah menjanjikan untuk tidak melakukan pembongkaran total.

“Kalau Pak Wahyu (Wali Kota Malang terpilih) nantinya sampai mengingkari janji, itu tentu akan mengecewakan pedagang. Sebagai pemimpin, harusnya beliau amanah. Janji yang sudah diucapkan, apalagi dengan memasang banner saat kampanye, bukan sesuatu yang main-main,” imbuh Agus. (rsy/sit)