Pembudidaya Ikan – Memontum https://memontum.com Buka Mata Dengan Berita Thu, 12 May 2022 13:41:48 +0000 id hourly 1 https://wordpress.org/?v=6.2.8 https://i0.wp.com/memontum.com/wp-content/uploads/2020/11/cropped-logo-1.png?fit=32%2C32&ssl=1 Pembudidaya Ikan – Memontum https://memontum.com 32 32 146458747 Pembudidaya Ikan di Jombang Dibekali Ketrampilan dan Mengenal Penanganan Penyakit Ikan https://memontum.com/pembudidaya-ikan-di-jombang-dibekali-ketrampilan-dan-mengenal-penanganan-penyakit-ikan Thu, 12 May 2022 13:41:47 +0000 https://memontum.com/?p=168970 Memontum Jombang – Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, menggelar bimbingan teknis pengendalian hama dan penyakit ikan. Sosialisasi dan uji coba aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Kesehatan Ikan (Sipekkan) di Aula Gedung Pertemuan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, diikuti oleh pembudidaya ikan di Kabupaten Jombang, Kamis (12/05/2022) tadi.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Jombang, Nur Kamalia, menyampaikan bahwa aplikasi Sipekkan Kabupaten Jombang, merupakan model sistem aplikasi pelayanan kesehatan ikan yang terintegrasi secara elektronik dan digunakan untuk membantu mengetahui pelaporan pembudidaya ikan yang ada di Kabupaten Jombang, secara lebih mudah cepat dan akurat.

“Aplikasi Sipekkan Kabupaten Jombang merupakan perangkat lunak yang dikembangkan berbasis web, akan mampu mengintegrasikan data-data pelaporan antar sistem informasi. Aplikasi Sipekkan Kabupaten Jombang tersebut dapat diakses melalui http://sipekkan.ketaprik.jombangkab.go.id/,” ujarnya.

Aplikasi Sipekkan Kabupaten Jombang dapat diakses melalui berbagai browser. Diantaranya Mozilla Firefox, Opera Mini maupun browser lainnya dari komputer atau dari browser selular. Namun pada tampilan seluler mungkin akan ditampilkan dalam style yang berbeda meskipun sepenuhnya berfungsi hanya pada komponen tertentu saja.

Baca juga :

“Aplikasi Sipekkan Kabupaten Jombang akan berjalan baik pada Windows 7,8 sampai 10. Sementara untuk masuk aplikasi Sipekkan, pengguna atau pembudidaya perlu memasukkan username dan password. Apabila pengguna atau pembudidaya belum punya username dan password bisa konfirmasi ke admin atau petugas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan. Sedangkan untuk pembudidaya yang belum terdaftar bisa mendaftar di tulisan daftar warna biru yang sudah ada di menu aplikasi Sipekkan,” tuturnya.

Nur Kamalia juga mengatakan, aplikasi Sipekkan tedapat 4 menu diantaranya beranda, laporan, buku panduan dan log out. Dalam aplikasi ini memang perlu diberi menu buku panduan agar pengguna atau pembudidaya dapat mendownload dan mempelajari buku panduan untuk memudahkan ketika melakukan pelaporan.

“Dengan adanya sistem informasi ini diharapkan dapat mendukung tata kelola pelaporan pembudidaya terhadap pembudidayaan mengenai penyakit yang dialami oleh ikan,” ujarnya. (azl/gie)

]]> 168970 DPRD Sumenep Tuntaskan Perda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan dan Petambak Garam https://memontum.com/dprd-sumenep-tuntaskan-perda-perlindungan-dan-pemberdayaan-nelayan-pembudidaya-ikan-dan-petambak-garam Thu, 18 Nov 2021 16:50:00 +0000 https://memontum.com/?p=158581 Memontum Sumenep – Peraturan Daerah (Perda) tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya ikan dan masalah garam di Sumenep, akhirnya disahkan. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sumenep berupaya memberikan solusi bagi persoalan yang dianggap urgen bagi kalangan nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam.

Salah seorang anggota Komisi II DPRD Sumenep, Akis Jazuli, cukup getol dalam memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan para nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. Mereka semua harus selalu dilindungi. Dengan itu, para nelayan dan petambak garam bisa bekerja secara maksimal.

“Mudah-mudahan kedepannya nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam bisa terjaga dan terlindungi,” ujarnya.

Baca juga :

Menurut politisi Nasdem ini, untuk menyempurnakan perda ini, Komisi II mengundang sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Termasuk Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Bappeda, Dinas Perikanan, Dinas Perijinan, Bagian hukum setda Kabupaten Sumenep dan Disperindag.

OPD tersebut, kata Akis, diminta untuk memberikan gambaran yang sekiranya bisa dimasukkan dalam pasal-pasal yang ada dalam perda itu. “Ya, kami mengundang 6 OPD itu untuk memberikan gambaran yang sekiranya bisa dimasukkan dalam Perda,” kata politisi kepulauan ini.

Ketua Fraksi Gabungan Hanura, Gerindera Sejahtera ini menjelaskan, Komisi II selalu sigap untuk mengakomodir aspirasi dari masyarakat. Jadi, para mereka tidak usah khawatir lagi dengan kepedulian anggota dewan dalam memperjuangkan kepentingan mereka. “Ya jelas, aspirasi masyarakat terus kami akomodir,” ujarnya. (dan/edo/sit)

]]> 158581 DPRD Situbondo Setujui Raperda Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan serta Pembudidaya Ikan https://memontum.com/dprd-situbondo-setujui-raperda-perlindungan-dan-pemberdayaan-nelayan-serta-pembudidaya-ikan Mon, 05 Jul 2021 13:00:00 +0000 https://memontum.com/?p=147359 Memontum Situbondo – Ketua DPRD Kabupaten Situbondo, Edy Wahyudi SE, memimpin rapat paripurna secara virtual, Senin (05/07), dengan agenda persetujuan Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan. Gelaran paripurna itu, juga turut didampingi Wakil Ketua DPRD, Heru Sugiarto dan Wakil Ketua DPRD, Jaenur Ridho.

Sebelumnya, Sekretaris DPRD (Sekwan) Kabupaten Situbondo, membacakan hasil evaluasi Mendagri terhadap APBD Tahun 2020. Usai pembacaan, dilanjut dengan penyerahan laporan dan pendapat akhir terhadap Raperda tersebut dari masing-masing fraksi.

Baca Juga:

Agenda paripurna dilanjut dengan pembacaan laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) Raperda tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan serta pembudidaya ikan yang dibacakan Ketua Bapemperda, Machbub Junaedy, dari Fraksi PKB. Dalam laporannya, dirinya mendukung langkah itu. “Tujuan semua itu tak lain untuk meningkatkan kesejahteraan para nelayan dan pembudidaya ikan di kota santri,” paparnya.

Secara geografis, wilayah Situbondo mempunyai garis pantai yang sangat panjang, yakni sekitar 150 km. “Maka perlu peran dari Pemerintah Daerah agar nelayan semakin berdaya,” ujar Ketua Bapemperda DPRD Situbondo, Machbub Junaedi.

Politisi PKB ini mengatakan, salah satu cara Pemerintah Daerah dengan memberdayakan nelayan dan pembudidaya ikan yaitu dengan memberikan asuransi kesehatan. “Jika anggaran kita memungkinkan, minimal untuk insentif preminya bisa dibayarkan,” tuturnya. Lebih lanjut Machbub Junaedi mengungkapkan, di Perda tersebut juga mengatur tentang kemudahan mempetoleh informasi cuaca dan pemanfaatan tehnologi. Terutama, untuk mengelola ikan hasil tangkapan para nelayan. (her/ed2)

]]> 147359