Dalam Raker itu, Komisi A menyoroti berbagai isu strategis penyelenggaraan pemerintahan desa. Diantaranya, pelaksanaan Pilkades Antar Waktu (PAW), kekosongan perangkat desa, optimalisasi alokasi 20 persen Dana Desa (DD) untuk ketahanan pangan, penguatan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), serta kendala pencairan Dana Desa dan pengelolaan Dana Dusun.

Komisi A DPRD Lumajang juga menilai, bahwa kejelasan regulasi dan pendampingan teknis menjadi kunci. Itu karena, kebijakan desa berdampak nyata bagi masyarakat.

Baca juga :

Ketua Komisi A DPRD Lumajang, Reza Hadi Kurniawan, menegaskan bahwa kekosongan perangkat desa yang berlangsung lama berpotensi menghambat pelayanan publik. “Kami juga meminta DPMD bersikap tegas dan konsisten dalam menyikapi PAW kepala desa serta melakukan evaluasi berkala terhadap kinerja penjabat kepala desa guna menjaga stabilitas pemerintahan desa selama masa transisi,” ujarnya.

Menanggapi hal itu, Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lumajang, Dadang Arifin Prestiawan, menyampaikan bahwa DPMD terus berupaya meningkatkan pendampingan desa. “Pendampingan ini melalui koordinasi lintas OPD serta penyesuaian regulasi sesuai kebijakan pemerintah pusat,” ujarnya.

Melalui rapat kerja ini, Komisi A DPRD Kabupaten Lumajang juga menegaskan komitmennya mendorong percepatan petunjuk teknis Dana Desa, ADD dan Dana Dusun demi optimalisasi pelayanan publik tahun 2026. (hms/adi/gie)

Dalam rapat yang berlangsung selama 2 jam itu, nyatanya tidak membuahkan kesepakatan. Pertemuan itu pun juga tak berhasil mengubah sikap pemerintah desa, yang secara tegas menolak tawaran kesepakatan ulang dari pihak perusahaan.

Ketua Komisi III DPRD Trenggalek, Wahyudianto, mengatakan jika DPRD memiliki keterbatasan dalam menyelesaikan sengketa tambang. Dirinya menyebut, kewenangan perizinan tambang sepenuhnya berada di tangan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

“DPRD kabupaten tidak memiliki kewenangan mencampuri urusan izin tambang terlalu jauh. Pemerintah provinsi memegang kewenangan penuh soal ini,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (06/01/2026) tadi.

Dirinya mengungkapkan, bahwa persoalan tambang sejatinya telah dilaporkan Bupati Trenggalek, Mochamad Nur Arifin, kepada Pemerintah Provinsi Jatim sebagai pihak penerbit Izin Usaha Pertambangan (IUP). Terkait permasalahan di lapangan, Wahyudi-sapaan akrabnya, mengaku belum dapat memberikan pernyataan lebih jauh. Itu karena, DPRD belum melakukan peninjauan langsung dan baru mendengarkan keterangan dari kedua belah pihak.

“Karena itu, kami meminta pihak perusahaan untuk menunggu tindak lanjut dari instansi terkait di tingkat provinsi. DPRD juga akan turun ke lapangan untuk memastikan kondisi sebenarnya, dan mudah-mudahan bisa ditemukan solusi terbaik bagi semua pihak,” kata Politisi PDI-Perjuangan itu.

Untuk tindak lanjut, Komisi III DPRD Trenggalek menjadwalkan inspeksi mendadak ke tiga lokasi tambang galian C di Desa Ngentrong, dalam waktu dekat. DPRD ingin memverifikasi laporan dan mendengarkan aspirasi warga secara langsung hingga tingkat by name by address.

Baca juga :

“Kami harus turun ke lapangan untuk mengetahui akar persoalan yang sebenarnya. Kami ingin mendengar langsung keberatan warga dan apa pemicu utamanya,” imbuhnya.

DPRD Trenggalek juga meminta PT Djawani Gunung Abadi, untuk menghentikan sementara seluruh aktivitas operasional tambang hingga Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerbitkan keputusan resmi. “Kami berharap perusahaan menunggu kepastian dari pemerintah provinsi. Selama belum ada kesepahaman dengan masyarakat, langkah paling bijak adalah menahan operasional,” ujar Wahyudi.

Sementara itu, Sekretaris PT Djawani Gunung Abadi, Sumari, menjelaskan meski DPRD Trenggalek telah memfasilitasi RDP (hearing) kali ini dengan baik, namun dirinya menyayangkan belum adanya titik temu dari permasalahan itu. “Kedatangan kami ke DPRD Trenggalek, alhamdulillah diterima dan difasilitasi dengan baik. Namun hasilnya belum maksimal, karena kami dan Kepala Desa Ngentrong tetap bersikukuh dan belum menemukan ruang diskusi yang mempertemukan kepentingan bersama,” jelasnya.

Sumari menambahkan, pembahasan terkait polemik penambangan akhirnya disepakati untuk ditunda sementara waktu. Meski demikian, pihak perusahaan mengaku tidak mempermasalahkan penundaan tersebut.

“Yang pasti, sesuai dengan hak kami sebagai penambang, kegiatan usaha tetap kami jalankan. Tadi disepakati untuk menunda pembahasan hingga DPRD turun langsung ke lapangan melihat seluruh aktivitas tambang. Kami yakin, nantinya akan ada solusi terbaik bagi kami dan semua pihak,” tutur Sumari.

Disinggung soal kerusakan jalan dan kompensasi warga, dirinya menyebut PT Djawani telah merealisasikan seluruh kewajiban sesuai kesepakatan awal. “Sejak awal hanya ada 2 persoalan. Pertama, jalan menuju makam yang sempat rusak dan sudah kami ganti dengan nilai cukup besar. Kedua, soal jalan rusak lain yang disebut belum kami perbaiki,” ujarnya.

Terkait kompensasi warga, Sumari menegaskan jika PT Djawani menyimpan data pembayaran yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan. “Yang jelas semua kompensasi warga sejak 2018 sampai 2021 sudah kami bayarkan dengan baik. Data pembayaran, tahun, nominal dan peruntukannya, semua tercatat dengan jelas,” imbuhnya. (mil/gie)

Diketahui, bahwa program ini merupakan bagian dari upaya berkelanjutan pemerintah desa dalam mendukung kesejahteraan masyarakat desa melalui DD. Hadir langsung dalam pelaksanaan itu, Kepala Desa Paowan, Surya Dharma, beserta perangkat desa dan pendamping desa, Babinsa Paowan hingga perwakilan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Paowan, Tolak Imam Riyanto, yang turut mengawasi jalannya penyaluran bantuan.

Kepala Desa Surya Dharma dalam sambutannya menyampaikan kepada warga penerima KPM, agar dapat menggunakan bantuan tersebut dengan baik. Utamakan, untuk kebutuhan keluarganya.

“Semoga dengan adanya bantuan tersebut dapat meringankan beban dalam keluarga penerima KPM, khususnya di Desa Paowan,” ujar Surya Darma.

Baca juga :

Anggota BPD Paowan, Tolak Imam Riyanto, menegaskan komitmennya untuk mengawasi setiap kegiatan di desa dan terus mengutamakan kesejahteraan masyarakat melalui program-program bantuan sosial yang berkelanjutan. “Kami memastikan bantuan ini benar-benar sampai kepada warga yang berhak dan dapat dimanfaatkan untuk membantu beban hidup atau kebutuhan pokok mereka,” ujarnya.

Sementara itu,penerima bantuan, Misna (81), warga RT01 RW01, Dusun Paowan, mengucapkan terima kasih pada Pemdes Paowan atas bantuan BLT DD ini. “Uang bantuan BLT DD untuk tiga bulan ini, sekarang sudah kami terima sebesar Rp 900 ribu. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih. Kami merasa sangat terbantu sekali, karenanya uang ini akan kami gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kebutuhan sehari-hari”, ujar nenek Misna.

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Susiati (60), yang mengucapkan rasa syukur dan terima kasih kepada pemerintah Desa Paowan serta aparat yang telah mengawal proses ini. “Alhamdulillah, bantuan ini sangat membantu kebutuhan sehari-hari kami,” ujar Susiati. (her/gie)

Penanaman Pohon Tabebuya yang dilakukan di sepanjang jalan utama desa ini, melibatkan Camat Dringu, Indah Rohani bersama Forkopimka Dringu, Kepala Desa Watuwungkuk, Likun, Ketua TP PKK Desa Watuwungkuk, Koordinator PPL Pertanian serta perangkat desa dan para kader desa. Mereka bersama-sama menanam Pohon Tabebuya yang diharapkan dapat memperindah kawasan desa yang memiliki potensi besar sebagai destinasi wisata alam.

Kepala Desa Watuwungkuk, Likun, menyampaikan bahwa program penanaman Pohon Tabebuya ini sangat mendukung konsep desa tematik hijau estetik yang tengah dijalankan di Desa Watuwungkuk. “Harapannya, selain memperindah lingkungan, penanaman Pohon Tabebuya ini juga akan membawa dampak positif bagi perekonomian desa melalui sektor pariwisata,” katanya, Minggu (02/03/2025) tadi.

Kades Likun menerangkan, jika nantinya para perangkat desa dan kader desa, secara bergantian akan menyiram Pohon Tabebuya tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. “Kami memastikan, bahwa setiap pohon dirawat dengan maksimal agar tumbuh sehat dan berbunga sesuai harapan,” jelasnya.

Sementara itu, Camat Dringu, Indah Rohani, mengatakan jika Pohon Tabebuya yang dikenal dengan bunga-bunganya yang indah dan berwarna cerah, membutuhkan perawatan intensif untuk tumbuh dengan baik. “Mengingat harga satu Pohon Tabebuya yang cukup mahal, maka pemerintah desa telah menerapkan sistem perawatan dengan satu pohon dilengkapi dengan satu kran air untuk memastikan setiap pohon mendapat pasokan air yang cukup. Sistem ini, diharapkan dapat menjaga kelangsungan hidup pohon-pohon tersebut,” katanya.

Baca juga :

Setelah ditanam, lanjutnya, Pohon Tabebuya ini diperkirakan akan mulai berbunga dalam waktu enam bulan hingga satu tahun. Bunga Tabebuya yang bermekaran dengan warna putih, pink, dan kuning diprediksi akan menciptakan pemandangan yang indah dan menarik perhatian pengunjung.

“Oleh karena itu, Desa Watuwungkuk berencana untuk menjadikan area penanaman ini sebagai spot foto yang menarik bagi wisatawan,” terangnya.

Dirinya berharap, keberadaan Bunga Tabebuya yang cantik akan menambah daya tarik wisata di Desa Watuwungkuk. “Kami ingin menjadikan Desa Watuwungkuk sebagai desa wisata Bunga Tabebuya. Dimana wisatawan dapat menikmati keindahan alam sambil berfoto di spot-spot yang telah disiapkan,” tambahnya.

Menurut Indah, Program Penanaman Pohon Tabebuya ini sejalan dengan upaya pemerintah desa untuk mengembangkan desa berbasis alam yang tidak hanya ramah lingkungan tetapi juga menarik bagi wisatawan. Dengan keindahan alam dan potensi pariwisata yang dimiliki, diharapkan Desa Watuwungkuk bisa berkembang menjadi destinasi wisata unggulan di Kecamatan Dringu.

“Melalui program ini, kami ingin meningkatkan kualitas hidup masyarakat Desa Watuwungkuk serta membuka peluang ekonomi baru melalui sektor pariwisata yang ramah lingkungan dan berkelanjutan,” tambahnya. (kom/pro/gie)

“Kami sangat mendukung dan tentu mengapresiasi segala bentuk pelestarian lingkungan. Sumber Kali Semingkir ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka kiranya perlu dijaga. Salah satunya dengan kegiatan tanam pohon seperti yang dilakukan hari ini,” kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Hertutik, Selasa (14/01/2025) tadi.

Baca juga :

Ada ratusan pohon yang ditanam di kawasan tersebut, diantaranya Pohon Sukun dan Bambu. Selain masyarakat, ada beberapa lembaga yang juga dilibatkan, diantaranya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Lumajang, Cabang Dinas Kehutanan Provinsi Jawa Timur, Kecamatan Gucialit, Polsek dan Koramil Gucialit, KRPH wilayah Gucialit, BPP Gucialit, Pramuka Gucialit, LMDH Desa Kertowono dan SKD Desa Kertowono.

Sementara itu, Camat Gucialit, Siswanto, berpesan kepada masyarakat utamanya Pemerintah Desa Kertowono agar melakukan pemantauan terhadap pohon yang sudah ditanam. “Saya juga titip kepada pemerintah desa agar nanti juga memonitor perawatan pohon yang kita tanam ini, supaya kegiatan ini benar-benar bermanfaat bagi kita semua,” ungkapnya. (kom/adi/gie)

Desa ini, baru saja memiliki Pasar Desa Wisata yang diresmikan oleh Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis, Minggu (22/12/2024) tadi. Di dalam pasar ini, ada sekitar delapan kios pedagang yang memperjual belikan produk khas Andonosari. Seperti buah apel maupun segala macam makanan minuman berbahan dasar apel, sayur mayur, susu khas Andonosari dan produk unggulan lainnya.

Kepala Desa (Kades) Andonosari, Ahmad Pujianto, mengatakan bahwa keberadaan Pasar Desa Wisata Andonosari tersebut dibangun dari Dana Desa (DD) tahun anggaran 2023 dan 2024. Di tahun pertama, anggaran yang digelontorkan sebesar Rp 300 juta, sedangkan di tahun 2024 sebesar Rp 400 juta, yang dipergunakan untuk membangun 11 kios pedagang berukuran 3X4 meter plus minimarket berukuran 8X10 meter serta sarana prasarana pendukung lainnya.

“Kalau total anggaran, ya Rp 700 juta. Tahun 2023 kemarin kita anggarkan dari Dana Desa sebesar Rp 300 juta dan tahun ini Rp 400 juta untuk membangun 11 kios dan sarana pendukung lainnya,” kata Kades.

Dijelaskan Kades Pujianto, pembangunan Pasar Desa Andonosari masih belum rampung 100 persen. Hanya saja, meski belum selesai, namun antusiasme pedagang untuk bisa meramaikan pasar sangat tinggi. Sehingga, per januari 2025, Pasar Desa Andonosari mulai beroperasi.

“Ini kan proyek besar, kita launching aja dahulu. Setelah selesai kerjakan satu baris, maka kita tempati sembari tiap tahunnya kita cicil sarana pendukung lain. Karena semua pedagang sudah ingin menempati kios ini,” jelasnya.

Usai diresmikan, Kades Pujianto berharap kepada Pemerintah Kabupaten Pasuruan untuk ikut membantu pemerintah desa agar bisa menjadikan Pasar Desa Andonosari menjadi jujukan wisatawan yang akan piknik ke Gunung Bromo. “Sempat kami sampaikan ke Dinas Perhubungan, supaya bisa dibelokkan sedikit menuju Pasar Desa Andonosari. Jadi wisatawan yang dari arah Purwodadi dan Malang bisa mampir, beli buah atau keperluan ke Bromo seperti jaket, sarung tangan dan lainnya ke sini,” paparnya.

Baca juga :

Pj Bupati Pasuruan, Nurkholis, merespon hal ini mengaku sangat mengapresiasi langkah Pemdes Andonosari yang ingin mempromosikan potensi desa melalui Pasar Wisata. Dirinya pun mengajak para wisatawan, untuk mampir ke Pasar Desa Wisata Andonosari, terutama para traveller yang akan berwisata ke Gunung Bromo melalui arah Purwodadi maupun Malang.

“Silahkan datang ke Pasar Desa Andonosari, karena banyak apel berkualitas dan susu segar khas Kecamatan Tutur yang dijual di sini,” ujarnya.

Dalam sambutannya, Pj Bupati Nurkholis menegaskan bahwa setidaknya ada tiga indikator sebuah desa dikatakan maju. Yakni adanya teknologi, produk unggulan dan adanya pasar desa, yang seluruhnya dimiliki Desa Andonosari.

“Saya lihat Desa Andonosari punya portal resmi, yakni http://andonosari.com/ belum lagi produk unggulan berupa apel dan susu sapi, serta punya pasar desa. Mudah-mudahan semakin maju ke depannya,” terangnya.

Ke depan, Kepala Daerah yang juga menjabat Kepala DLH Provinsi Jawa Timur, ini menghimbau kepada pemerintah desa hingga para pedagang dan warga untuk sama-sama merawat pasar desa. Baik dalam hal kebersihan, kerapihan hingga promosi pasar secara berkelanjutan.

“Kalau sudah ada pasar desa yang bagus, selanjutnya mari kita pelihara kebersihannya. Kemudian kerapiannya, sehingga setiap orang yang datang bisa betah berlama-lama dan nyaman,” ucapnya.

Lebih lanjut Nurkholis mengajak desa-desa lain di Kabupaten Pasuruan, agar dapat meniru Desa Andonosari maupun desa lain yang punya ciri khasnya masing-masing. “Di Kabupaten Pasuruan ada 127 desa yang punya pasar desa, tapi sisanya masih banyak yang belum punya dari 341 desa. Mudah-mudahan ke depan semakin banyak desa lain yang greget untuk memajukan desa dengan caranya masing-masing,” terangnya. (kom/pas/sit)

Disampaikan Plt Bupati Didik, bahwa BPD adalah lembaga yang mewakili dan menampung aspirasi sekaligus partisipasi masyarakat dalam Pemerintahan Desa. Termasuk, dalam tahap perencanaan maupun pengawasan jalannya pembangunan yang ada di desa. Peran BPD sendiri menjadi sangat penting, mengingat karakteristik dan kebutuhan masyarakat antara satu desa dengan desa lainnya tentu sangat berbeda.

“Atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memfasilitasi dan berkontribusi. Sehingga, kegiatan pada hari ini dapat terlaksana. Perlu saya sampaikan, bahwa kegiatan Peningkatan Kapasitas BPD dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan di Desa merupakan bentuk keseriusan Pemerintah Kabupaten Malang terhadap pelaksanaan pembangunan di desa, dengan memberikan perhatian khusus kepada BPD yang perannya sangat penting dalam Pemerintahan Desa,” kata Plt Bupati Malang.

Baca juga :

Selain itu, tambahnya, perlu dipahami pula oleh seluruh BPD se-Kabupaten Malang, bahwa dengan melihat berbagai dinamika zaman dan terbitnya peraturan terbaru tentang desa beserta aturan turunannya, serta semakin tingginya tuntutan terhadap kinerja pemerintahan, yang mana hal ini tentu membawa konsekuensi terhadap seluruh aparatur. Termasuk, BPD yang harus semakin baik dari waktu ke waktu.

Untuk itu, lanjutnya, mengingat pentingnya kegiatan itu, maka diharapkan kepada seluruh peserta agar mengikuti kegiatan ini dengan seksama. Kemudian, mempergunakan kesempatan ini dengan sebaik mungkin untuk aktif bertanya, saling sharing dan berbagi ilmu dengan nara sumber, serta mengimplementasikan poin-poin penting yang disampaikan.

Masih menurut Plt Bupati Didik, Pemerintah Kabupaten Malang akan senantiasa memberikan perhatian serius pada pembangunan di tingkat desa, dengan meningkatkan kegiatan pembinaan, fasilitasi maupun pendampingan terhadap aparatur termasuk BPD. Baik itu melalui sosialisasi, monitoring, evaluasi maupun melalui peraturan perundang-undangan.

“Saya berharap, agar seluruh peserta juga bersemangat untuk meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kesadaran dalam meningkatkan kinerja. Sehingga, dapat bersama-sama mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik menuju World Class Government,” terangnya. (pro/mlg/sit)

Berbagai atraksi budaya yang memukau dipamerkan oleh para peserta, mulai dari tarian tradisional hingga parade kostum unik yang mencerminkan kekayaan budaya lokal. Selain itu, turut hadir jajaran Forkopimcam, seperti Camat Panji, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Kepala Desa Juglangan dan perangkat pemerintahan desa.

Baca juga :

“Karnaval ini bukan hanya sekadar hiburan, tetapi juga menjadi ajang untuk mempererat tali silaturahmi antar warga dan melestarikan budaya leluhur,” kata Kepala Desa Juglangan, Subagyo.

Sementara itu, Camat Panji, Andy Jaka Setiawan, dalam kesempatan itu mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Desa Juglangan, karena Bupati Situbondo tidak bisa hadir dalam kegiatan karnaval dikarenakan ada kegiatan lain. “Kami mewakili Bupati Situbondo, mengucapkan permohonan maaf karena Bupati Karna tidak bisa hadir di tengah-tengah kita. Itu dikarenakan, ada kegiatan lain dan semoga acara D’Jugja Ethnic Carnival 2024 di Desa Juglangan ini berjalan dengan baik,” jelas Jaka. (her/gie)

Ketua Apel Kota Batu, Wiweko, mengatakan bahwa sebenarnya sudah menjadi harapan sejak awal, dibutuhkan seorang pendampingan dalam penggunaan anggaran tambahan 2 persen dari ADD. Namun, selama ini Pemkot Batu atau melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH), tidak pernah ada koordinasi sama sekali.

“Kami dari Pemdes, inikan masih awam dalam mengelola sampah. Paling tidak, kalau ada pendampingan dari DLH, maka ini akan lebih sempurna. Sehingga, dalam pemanfaatan tidak terjadi kesalahan,” katanya, Jumat (29/12/2023) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, ketika ada pendampingan dalam pemanfaatan, maka apa yang akan dilakukan bisa tepat sasaran. Apalagi, anggaran yang diterima masing-masing desa, tentunya tidak sama.

“Pendampingan juga dibutuhkan untuk pembelian alat atau mesin pengolahan sampah. Inikan yang paham DLH, makanya supaya tidak ada kekeliruan, butuh pendampingan,” urainya.

Untuk itu, Wiweko menegaskan, pihak Apel berinisiatif berkirim surat ke Kejaksaan Negeri Batu, untuk minta pendampingan. “Kami akhirnya secara mandiri minta pendampingan ke Kejaksaan Negeri Batu, untuk penggunaan anggaran tambahan 2 persen dari ADD. Karena dari Pemkot Batu, memang tidak ada. Harapan kami, supaya kejaksaan mengetahui bahwa setiap kebutuhan desa tidak sama. Lalu, dalam penggunaan anggaran tambahan ini, tidak keluar dari regulasi yang menimbulkan indikasi lain berkaitan dengan hukum. Makanya, pengawasan dari pendampingan ini sangat kami butuhkan,” jelasnya. (put/sit)