Usai meresmikan, Wali Kota Wahyu meninjau berbagai fasilitas yang tersedia di dalam SPPG tersebut. Dirinya menilai, operasional SPPG Sukoharjo 2 telah memenuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan gizi, mulai dari proses produksi makanan hingga distribusi kepada penerima manfaat.

“Bangunan SPPG ini berada di gedung yang berkonsep heritage dan untuk penempatan ruang, serta sirkulasinya sudah sesuai SOP. Sarana dan prasarana pendukungnya juga sangat baik, mulai dari proses memasak, pengaturan suhu makanan, hingga sistem pengemasan yang tertata,” ujar Wali Kota Wahyu.

Ditambahkannya, proses produksi makanan dilakukan secara steril dengan pembagian tugas yang jelas pada setiap petugas guna mencegah kontaminasi silang. Tahapan pengemasan juga dilakukan secara cepat agar kualitas makanan tetap terjaga hingga diterima penerima manfaat.

Baca juga :

Selain itu, untuk proses pembersihan peralatan dilakukan menggunakan teknologi suhu tinggi hingga 130 derajat Celsius, yang bertujuan untuk memastikan bakteri mati setelah proses produksi. “Mulai dari memasak, pengemasan, hingga pencucian peralatan semuanya diawasi ketat. Ini menunjukkan, bahwa pelayanan gizi membutuhkan tahapan yang tidak sederhana karena menyangkut jaminan kebersihan dan kualitas gizi,” katanya.

Wali Kota Wahyu berharap, SPPG Sukoharjo 2 dapat menjadi percontohan bagi SPPG lain di Kota Malang maupun wilayah lainnya dalam penerapan standar pelayanan gizi. Untuk saat ini, SPPG tersebut melayani sekitar 600 penerima manfaat yang mayoritas merupakan anak sekolah.

“Produksi makanan dilakukan tiga kali dalam sehari, dengan sistem batch agar tidak terjadi jeda waktu terlalu lama antara proses memasak, distribusi, hingga konsumsi makanan,” ujarnya.

Di Kota Malang sendiri,telah terdapat sekitar 75 titik SPPG dari total kuota pembangunan sebanyak 87 titik, yang akan direalisasikan secara bertahap. Sementara itu, untuk jumlah penerima manfaat program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara keseluruhan di Kota Malang telah mencapai sekitar 170 ribu orang.

“Penerima manfaat tersebut terdiri dari siswa sekolah serta kelompok 3B, yakni ibu hamil, ibu menyusui dan balita. Harapannya program ini mampu memastikan kebutuhan gizi penerima manfaat terpenuhi dengan standar keamanan pangan yang ketat,” ungkap Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menekankan bahwa dukungan dari dunia usaha bukan lagi pilihan, tetapi kebutuhan dalam mewujudkan generasi yang sehat dan tangguh. “Peran serta dunia usaha sangat dibutuhkan untuk memperkuat layanan dasar, termasuk gizi anak. Kita tidak bisa bekerja sendiri. Butuh gotong royong untuk memastikan anak-anak kita tumbuh optimal,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang.

Pernyataan ini, mempertegas komitmen pemerintah daerah untuk membuka ruang kolaborasi yang lebih luas dengan pelaku usaha dalam menjawab tantangan pembangunan manusia, terutama di masa-masa krusial seperti 1.000 hari pertama kehidupan anak. Dalam kegiatan tersebut, Indomaret dan SGM menyerahkan paket nutrisi berisi beras, telur, margarin dan susu kepada 300 Balita di Kabupaten Lumajang.

Baca juga :

Bantuan sendiri, diserahkan oleh perwakilan Indomaret dan PT Sari Husada sebagai wujud komitmen mereka terhadap tanggung jawab sosial dan pembangunan berkelanjutan. “Kami harap kontribusi ini bukan hanya bermanfaat secara langsung, tetapi juga menginspirasi banyak pihak untuk ikut terlibat dalam agenda kemanusiaan yang menyentuh masa depan bangsa,” ujar salah satu perwakilan perusahaan.

Kegiatan ini juga dihadiri oleh Kepala Dinas Kesehatan P2KB, Kepala DPMPTSP, Kepala Diskopindag, serta para ibu penerima manfaat. Selain penyaluran bantuan, kegiatan ini menjadi ruang edukasi penting mengenai pola asuh dan pentingnya gizi seimbang sejak dini.

Bunda Indah juga mengajak agar kolaborasi seperti ini tidak berhenti di satu kegiatan, melainkan menjadi gerakan berkelanjutan yang mampu membawa perubahan nyata. “Kita sedang membangun masa depan Indonesia. Maka kita harus melakukannya bersama, dengan hati, dengan kepedulian dan dengan aksi nyata,” tambahnya. (kom/adi/gie)

Ketua TP PKK Hanik menyebutkan, bahwa kegiatan demo masak ini dapat menjadi sarana belajar bagi para ibu untuk mengenal lebih jauh bahan pangan alternatif selain beras dan tepung. Kebutuhan karbohidrat, tidak hanya dapat dipenuhi dari beras dan tepung terigu, tapi juga dari umbi-umbian, sayuran dan sumber pangan lokal lainnya.

“Saya rasa, kegiatan ini memicu kita untuk terus berkreasi mengolah bahan pangan yang ada di sekitar kita. Sekaligus, menyadarkan kita bahwa pemenuhan gizi bisa dari aneka bahan lain. Supaya kita tidak mengandalkan nasi sebagai sumber karbohidrat utama,” tambahnya.

Baca juga :

Dirinya berharap, ilmu yang didapatkan dari kegiatan ini dapat memunculkan potensi baru yang mampu berkembang, tidak hanya di skala rumahan, tapi juga bisa menjadi produk UMKM. Mendukung ketahanan pangan keluarga sekaligus mendorong gerakan makan sehat dan konsumsi pangan lokal.

Ketua TP PKK Hanik juga mengapresiasi, langkah kolaborasi yang dilakukan Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia (BI) Malang yang memberikan materi mengenai literasi keuangan. Sebab menurutnya, selain pintar, ibu-ibu juga harus cerdas terutama dalam mengelola keuangan keluarga.

“Mari kita manfaatkan kegiatan ini sebaik-baiknya. Semoga ilmu yang kita dapat bisa diterapkan di rumah, di lingkungan, bahkan bisa jadi inspirasi bagi keluarga lain di Kota Malang,” ujarnya. (kom/mlg/gie)

Dikatakan Pj Bupati Masrukin, bahwa peninjauan ini dilakukan untuk memastikan seluruh proses pengolahan makanan telah memenuhi standar operasional prosedur (SOP) yang ditetapkan. “Kami ingin memastikan mulai dari proses pemilihan bahan, memasak hingga pendistribusian makanan ke para siswa. Jadi, semuanya agar dilakukan dengan baik,” Pj Bupati Pamekasan.

Mantan Sekda Pamekasan itu juga menambahkan, bahwa usai melakukan peninjauan itu dirinya juga akan memastikan bahwa bahan yang digunakan seperti beras, itu sudah standart premium. “Bahan lainnya seperti telur dan daging ayam disuplai dari sumber lokal. Namun khusus untuk beras, kami masih menggunakan pasokan dari luar,” tambahnya.

Baca juga :

Pj Bupati Masrukin berharap, agar program tersebut dapat menjangkau seluruh pelosok desa di Pamekasan. “Saat ini pelaksanaan terfokus di wilayah kota, karena keterbatasan kapasitas dapur yang hanya mampu memproduksi 3 ribu porsi perhari. Semoga, secepatnya ini bisa menyeluruh ke pelosok desa di Kabupaten Pamekasan dan kapasitas dapur masih dirembukkan oleh pihak terkait,” paparnya.

Sementara itu, Dandim 0826 Pamekasan, Letkol inf Herik Prasetiawan, menjelaskan bahwa Kodim membantu guna memastikan kelancaran program. Sehingga, bukan sebagai sektor utama pelaksana.

“Kita serius menjalankan program pemerintah sebagai bagian Asta Cita Presiden Prabowo Subianto. Jadi kita meninjau mulai dari pengolahan hingga pendistribusian nantinya,” ujarnya. (azm/gie)

Penghargaan tersebut, diberikan dalam rangka mengapresiasi upaya Forikan Lumajang, yang dinilai aktif dalam memanfaatkan sumber daya hasil perikanan untuk mendukung pemenuhan gizi masyarakat.

Ketua Forikan Kabupaten Lumajang, Rahayu Agus Triyono, mengatakan bahwa penghargaan ini merupakan sebuah kebanggaan dan akan menjadi pemicu semangat bagi pihaknya untuk terus berinovasi. “Penghargaan ini bukan hanya untuk kami, tetapi juga untuk masyarakat Lumajang yang telah mendukung program-program kami. Kami berkomitmen untuk terus melanjutkan upaya-upaya strategis dalam meningkatkan konsumsi ikan, yang merupakan sumber gizi yang sangat penting,” katanya.

Baca juga :

Rahayu menjelaskan, bahwa Forikan Lumajang telah melaksanakan berbagai program yang mendukung peningkatan konsumsi ikan. Diantaranya, adalah Program Budidamber (Budidaya Ikan dalam Ember), pelatihan gizi untuk kader Posyandu, serta penebaran bibit ikan di perairan umum.

“Program-program ini bertujuan untuk mendekatkan masyarakat pada sumber protein ikan yang sehat dan bergizi,” tambahnya.

Selain itu, penghargaan yang diterima oleh Forikan Lumajang tertuang dalam Piagam Penghargaan dengan nomor 800.1.12.8/3181/120.5/2024 yang diberikan atas peran aktif dalam optimalisasi pemanfaatan hasil perikanan.

Rahayu berharap, ke depan semakin banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya konsumsi ikan untuk mendukung kesehatan dan pertumbuhan anak-anak. Dengan semangat baru dari penghargaan ini, Forikan Lumajang bertekad untuk terus menggali potensi sumber daya perikanan yang ada, guna meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat di Kabupaten Lumajang. (kom/adi/gie)

Kepala Dinsos P3AP2KB Kota Malang, Donny Sandito, menyampaikan bahwa dalam pemenuhan indikator untuk KLA tersebut sudah dilakukan sejak pekan lalu. Kota Malang sendiri sudah meraih predikat Nindya dan itu akan dipertahakan, bahkan dapat ditingkatkan untuk ke Utama.

“Banyak kota yang turun kategorinya, jadi kami berusaha untuk mempertahankan nilai kami. Sehingga harapannya dari Nindya nanti bisa ke Utama,” kata Donny, Sabtu (06/07/2024) tadi.

Baca juga :

Ditambahkannya, bahwa Dinsos P3AP2KB Kota Malang juga telah mencatat bahwa nilai self-assessment terakhir Kota Malang adalah 927 poin. Meski optimis dengan penilaian tersebut, Donny menekankan pentingnya penguatan di masing-masing perangkat daerah untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, seperti fasilitas bermain dan lingkungan bebas asap rokok.

“Indikator KLA tersebar di berbagai perangkat daerah. Kami perlu menggali lebih dalam dan meminta perangkat daerah untuk menetapkan regulasi yang masih belum ada,” ujarnya.

Dalam upaya memenuhi syarat penilaian lapang, Donny menyebutkan bahwa Kota Malang telah menyiapkan beberapa taman untuk sertifikasi KLA, meskipun saat ini baru tiga taman yang diajukan. “Syarat untuk taman yang disertifikasi cukup ketat, harus ada tempat bebas asap rokok, pagar, dan lain-lain. Saat ini baru tiga taman yang diajukan untuk sertifikasi,” ungkapnya.

Donny berharap, melalui upaya tersebut, Kota Malang dapat mempertahankan predikat Nindya atau bahkan naik ke kategori Utama dalam penilaian Kota Layak Anak. “Penilaian lapang nanti membutuhkan penguatan di setiap perangkat daerah. Misalnya, terkait kebutuhan dasar anak di sekolah dan tempat bermain. Indikatornya banyak, dan kami optimis bisa memenuhinya,” imbuh Donny. (rsy/sit)

“Setelah diterimanya usulan tahap awal, kita masih harus melewati beberapa tahap pemenuhan data. Pada Rakor Pokja ini, kita bahas bersama data-data yang diperlukan. Seperti dokumen-dokumen perencanaan penanganan kawasan kumuh dan beberapa dokumen lainnya,” kata Kepala DPKP Kota Kediri, Hery Purnomo.

Dirinya menjelaskan, bahwa apa saja yang diusulkan dalam penanganan kawasan kumuh di Kelurahan Ketami. Mulai dari pembangunan jalan di lingkungan, drainase, RTLH, TPS3R, proteksi kebakaran, pemenuhan air minum dan beberapa usulan lainnya.

“Total ada tujuh indikator yang kita usulkan kemarin. Dari ketujuh usulan ini, harus kita jelaskan lebih lanjut dan kita lengkapi dokumennya. Dari DED, dokumen status tanah, serta dokumen-dokumen lain dari OPD terkait yang lebih mendetail,” ujarnya.

Baca juga :

Dokumen-dokumen tersebut, menurut Hery, akan dikirimkan pada sistem Krisna DAK maksimal tanggal 1 Juli 2024. “Setelah semua OPD terkait telah selesai mengumpulkan dokumen, kita akan kirimkankan ke sistem Krisna DAK,” terangnya.

Hery berharap, agar pemenuhan data Tahap I ini bisa terlewati. Sehingga, Pemkot Kediri bisa kembali lolos dan masuk pada pemenuhan data tahap kedua. “Harapan kita tentunya, kita bisa memenuhi data RC teknis Tahap I sebaik mungkin, sehingga kita bisa masuk ke tahap berikutnya dan bisa mendapatkan dana DAK PPKT,” ungkapnya.

Sebagai informasi, Hery juga mengungkapkan kawasan kumuh di Kota Kediri sendiri berdasarkan SK tahun 2024 terdapat 135 Hektar luasan delineasi kumuh di 31 Kelurahan 100 RT. Sedangkan kawasan yang diajukan sebesar 9,47 Hektar luasan delineasi kumuh. Sisa kawasan kumuh lainnya menurut Hery, akan mendapatkan penanganan melalui APBD Kota Kediri secara bertahap.

Adapun OPD yang terlibat pada rakor dan pemenuhan data DAK PPKT 2025 meliputi DPKP, Bappeda, DPUPR, DLHKP, Dinas Kesehatan, Kantor Pertanahan, PDAM, Diskominfo, DPMPTSP, Bagian Pembangunan, Bagian Hukum, BPKAD, BPBD, Satpol PP UPT Damkar dan BPS Kota Kediri. (kom/pan/sit)

Hal itu, disampaikan Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, saat membuka Festival Difabel Megilan 2024 di Pendopo Lokatantra, Minggu (09/06/2024) tadi. “Dengan merubah pola pemenuhan hak difabel, maka diharapkan akan mampu meningkatkan daya saing hingga kesejahteraan difabel di Lamongan,” kata Bupati Yuhronur.

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lamongan, Farah Damayanti Zubaidah, menyampaikan bahwa implementasi pola pemberdayaan disabilitas sudah dimulai. Salah satunya, dengan pelaksanaan festival difabel yang ketiga kalinya.

Disampaikan Farah, bahwa Festival Difabel Megilan sebagai momentum untuk mengeksplorasi potensi difabel Lamongan. Potensi yang diserap, diharapkan mampu untuk memenuhi Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2020 Tentang Unit Layanan Disabilitas Bidang Ketenagakerjaan.

Baca juga :

“Dengan ini membuktikan bahwa difabel Lamongan memiliki potensi luar biasa. Memang banyak sekali payung regulasi untuk pemenuhan hak disabilitas, namun yang menjadi kunci untuk bisa mewujudkan seluruh peraturan tersebut adalah komitmen bersama. Komitmen kepedulian terhadap difabel di Lamongan telah dibuktikan melalui kegiatan pagi ini,” kata Farah.

Selanjutnya, Farah menjelaskan bahwa dengan menerapkan pemberdayaan diyakini akan mampu memberikan fasilitasi merata bagi seluruh difabel di Lamongan. Saat ini, diperkirakan fasilitasi difabel di Lamongan masih 25 persen dari jumlah keseluruhan difabel di Lamongan ada 4.720 orang.

Digelar selama satu hari, Festival Difabel Megilan akan diikuti oleh 250 peserta. Didalamnya akan menampilkan banyak perlombaan. Diantaranya menyanyi, melukis, fashion, desain baju, hingga ketangkasan (sebagai sarana advokasi hak dalam berlalu lintas). Seluruh jenis perlombaan tersebut akan diambil tiga juara dengan dua kategori (umum dan pelajar). (kom/son/sit)

Pj Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyampaikan bahwa di Kota Malang sendiri tengah berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Termasuk juga, telah dilakukan evaluasi pada sejumlah jajaran dan perangkat daerah terkait.

“Kalau untuk itu, kita sudah membuat Surat Edaran. Pada saat kami rapat, kami juga sudah meminta pada Dinas sosial untuk bisa mengevaluasi sejauh mana. Jadi, kita minta data dari semua perusahaan yang sudah dan belum,” kata Pj Wali Kota Wahyu, Jumat (26/01/2024) tadi.

Apabila di tiap-tiap perusahaan tidak menerapkan aturan tersebut, ujar Pj Wali Kota Wahyu, maka akan didatangi secara langsung. Sebab, perusahaan wajib menyerap satu persen dari jumlah pegawainya untuk masyarakat disabilitas.

Baca juga:

“Nah, apabila tidak bisa menyerap, kita akan datangi perusahan tersebut. Karena itu kewajiban dari usulan yang telah ditetapkan,” tambahnya.

Dalam hal ini, juga termasuk pada pemenuhan kuota dua persen bagi penyandang disabilitas di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Di Kota Malang sendiri, ini juga telah diterapkan. Namun, minat peluang mendaftar dari masyarakat disabilitas tidak cukup bagus.

“Kemarin kita sudah membuka peluang, tetapi disabilitas tidak ada yang mendaftar,” ucapnya.

Sejauh ini, lanjutnya, sejumlah evaluasi pun telah dilakukan. Namun, memang tidak dipungkiri masih ada sejumlah kendala yang dihadapi.

“Mungkin terkait penempatan disabilitas dibagian mana, itukan harus dilihat. Nah kendalanya itu bukan eksternal, tapi internal (instansi atau perusahaan yang bersangkutan). Kalau eskternal sudah kita sampaikan sosialisasi, kewajiban, itu perlu kita akan datangi langsung agar perusahaan itu bisa menjalankan dan menerima untuk disabilitas,” imbuhnya. (rsy/sit)