Beasiswa ini, terbagi menjadi enam kategori. Diantaranya, kuota Beasiswa Prestasi maksimal 15 persen, Beasiswa Afirmasi Ekonomi maksimal 30 persen, Beasiswa Guru dan Perangkat Daerah/ Desa maksimal 10 persen, Beasiswa Kompetisi maksimal 10 persen, Beasiswa Santri Ponpes dan Hafiz Al-Qur’an maksimal 15 persen, serta Beasiswa Khusus 15 persen.

Sosialisasi program beasiswa ini, pun telah dilaksanakan pada 19 hingga 26 Juni 2025 dan pendaftaran online dibuka sejak 30 Juni hingga 5 Juli, dengan penutupan pendaftaran diperpanjang hingga 10 Juli 2025. Proses selanjutnya adalah verifikasi berkas dan wawancara, yang akan dilaksanakan pada 14 hingga 19 Juli 2025.

Baca juga :

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Hadi Mulyono, mengungkapkan antusiasme yang luar biasa dari masyarakat terhadap program ini. “Sejak pendaftaran dibuka hingga informasi terakhir yang kami terima, jumlah pendaftar sudah mencapai kurang lebih 13 ribu orang. Ini menunjukkan, bahwa program ini benar-benar dinantikan oleh masyarakat, terutama mahasiswa Jember yang sedang menempuh jenjang D3, D4 maupun S1,” katanya, Senin (07/07/2025) tadi.

Pemerintah Kabupaten Jember berharap, melalui program ini menjadi langkah strategis dalam memperkuat sumber daya manusia Jember yang unggul, inklusif dan berdaya saing tinggi. (kom/rio/gie)

Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia, Letnan Jenderal (Purn) Anto Mukti Putranto, menyampaikan bahwa SR merupakan program prioritas Presiden RI, Prabowo Subianto, yang ditujukan untuk memberikan akses pendidikan berkualitas kepada anak-anak dari keluarga kurang mampu. Di dalam setiap unit Sekolah Rakyat se Indonesia ditargetkan ada 10 ribu siswa di tahap pertama, dengan seleksi berdasarkan data lapangan yang diverifikasi langsung oleh Kemensos.

“Tujuannya ini untuk memutus rantai kemiskinan, memberikan peluang bagi anak-anak untuk mendapatkan pendidikan yang setara dengan sekolah formal lainnya,” ujar Letjen Purn Anto.

Kemudian, ditambahkan bahwa Sekolah Rakyat didesain sebagai sekolah berasrama dengan fasilitas lengkap, termasuk laboratorium, kamera pengawas (CCTV), serta pemantauan berbasis smartwatch untuk standarisasi pendidikan di seluruh Indonesia. Ditegaskannya, bahwa Presiden RI, Prabowo Subianto, menginginkan setiap anak Indonesia memiliki kesempatan belajar dan berkembang secara setara, tanpa terkendala latar belakang ekonomi.

Baca juga :

“Modulnya sama seperti sekolah reguler. Bahkan dilengkapi dengan CCTV agar bisa dipantau kapan saja dan smartwatch untuk menyamakan standar di seluruh pelosok,” katanya.

Selain meninjau kesiapan fisik bangunan, pihaknya juga menyoroti pentingnya penyaringan calon siswa secara akurat dan langsung melalui pendataan lapangan, bukan hanya berdasarkan laporan administratif saja. “Saya lihat progresnya cepat, tinggal merapikan. Bangunan ini sudah ada, meskipun belum sepenuhnya sesuai standar nasional, tapi minimal mendekati. PU yang mengerjakan, Kemensos mengawasi,” lanjutnya.

Sementara itu, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, menyambut baik kunjungan Kepala Staf Kepresidenan tersebut dan menyampaikan komitmennya dalam mendukung pelaksanaan program Sekolah Rakyat. Pihaknya mengapresiasi perhatian Presiden terhadap pendidikan warga yang kurang mampu.

“Saya berterima kasih kepada Bapak Presiden atas pelaksanaan program Sekolah Rakyat ini di Kota Malang. Kami akan menyelesaikan tahap finishing untuk Gedung Sekolah Rakyat sambil menyesuaikan masukan dari Pak Kepala Staf Kepresidenan tadi,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Forum ini, menjadi ruang dialog terbuka menyikapi berbagai keluhan, aspirasi dan masukan dari masyarakat, terkait proses seleksi siswa baru. Beberapa bahasan SPBM, terutama yang berkaitan dengan sistem zonasi, pemerataan kualitas pendidikan dan mekanisme pendaftaran.

Ketua Komisi IV DPRD Trenggalek, Sukarudin, menyampaikan bahwa forum ini menjadi momen penting untuk menyampaikan aspirasi sekaligus memperjelas berbagai kebijakan teknis di lapangan. “Berkaitan dengan hearing kali ini, memang menjadi hal yang ditunggu-tunggu informasinya oleh masyarakat. Tadi sudah kita sepakati beberapa hal, yang nantinya bisa memajukan dan bermanfaat bagi masyarakat Trenggalek. Apa yang menjadi keputusan hari ini, juga akan menjadi kebijakan ke depan, khususnya terkait penerimaan siswa baru,” ungkapnya.

Dalam kesempatan itu, Sukarudin menegaskan pentingnya sosialisasi yang jelas dan menyeluruh mengenai tata cara pendaftaran. Terutama, kepada para wali murid calon pendaftar.

Selain itu, dirinya juga menyoroti pentingnya pemerataan kualitas pendidikan di seluruh wilayah Trenggalek. Menurutnya, kesenjangan kualitas antar sekolah harus segera diatasi agar tidak lagi muncul dikotomi sekolah favorit dan biasa.

Baca juga :

“Kalau kualitas pendidikan merata di Trenggalek, maka seluruh SMP standarnya akan sama. Ini nanti akan menghapus sekolah favorit atau bukan. Caranya, SDM di seluruh jenjang sekolah, SD maupun SMP, harus disamakan,” tegas Sukarudin.

Politisi PKB ini juga menyampaikan, bahwa standarisasi tenaga pendidik, baik di sekolah negeri maupun swasta, akan menjadi fokus kerja ke depan secara bertahap. Dirinya meyakini, bahwa jika kualitas tenaga pengajar setara, maka proses belajar-mengajar pun akan berjalan maksimal.

Disinggung soal sistem zonasi, pihaknya menilai tidak ada masalah yang berarti. Namun, dirinya menyoroti pentingnya pembaruan data domisili siswa di Dapodik (Data Pokok Pendidikan), karena kerap ditemukan ketidaksesuaian antara domisili sebenarnya dengan yang tercatat di sistem.

“Contohnya, alamat lama di Rejowinangun, sedangkan sudah pindah ke alamat baru. Namun, sesuai Dapodik-nya masih di alamat yang lama. Artinya, alamat anak didik itu perlu di-update pada saat penerimaan siswa baru,” jelas Sukarudin.

Terkait dengan prestasi akademik maupun non-akademik, Sukarudin juga mengusulkan agar ke depan perlu ada evaluasi ulang dalam penentuan skor agar sistem penerimaan menjadi lebih adil dan objektif. “Kedepannya perlu dipertimbangkan ulang guna penentuan skor,” paparnya. (mil/sit)

Dalam sambutannya, Kepala Bapperida Pamekasan, Sigit Priyono, mengatakan bahwa kegiatan tersebut didasari Undang-Undang (UU) Nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, UU Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Selain itu, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang tata cara perencanaan pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD), RPJMD serta tata cara perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD serta beberapa regulasi lain.

Baca juga :

“Adapun tujuan dari kegiatan ini, adalah menyelaraskan program pembangunan daerah dengan arah kebijakan prioritas dan sasaran pembangunan nasional, serta usulan program dan usulan Musrenbang desa dan tingkat kecamatan,” kata Kepala Bapperida.

Sementara itu, Bupati Pamekasan, KH Kholilurrahman, berharap bahwa kegiatan Musrenbang RKPD 2026 ini dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat dari berbagai sektor. Mulai dari sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. “Ketimpangan antara Utara dan Selatan, Barat dan Timur ini kita harus hapuskan. Sehingga, terjadi pemerataan sesuai dengan apa yang kita harapkan,” kata Bupati Pamekasan.

Dirinya mencontohkan, keberadaan mobil pemadam kebakaran (Damkar) selama ini hanya ada di wilayah Selatan, sementara daerah Utara tidak tersedia. Demikian juga dengan Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), yang tidak hanya fokus di wilayah Selatan. Sehingga, pemerataan antara selatan dan Utara benar-benar terealisasi.

“Pada masa yang akan datang, mari kita jangan hanya bisa pengadaan. Akan tetapi, pelestarian dan pemanfaatan bagaimana maksimal,” ujarnya. (azm/gie)

“Program dana dusun Rp 100 juta sampai Rp 300 juta, itu supaya pembangunan bisa merata dengan setiap dusun merencanakan program kerja,” kata Bunda Indah-sapaan Calon Bupati, kepada awak media seusai pengambilan nomor urut, Senin (23/09/2024) malam.

Baca juga :

Di sisi lain, Bunda Indah mengungkapkan, yaitu bagaimana peran serta pemerintah ke depan terkait pengelolaan pariwisata di Kabupaten Lumajang. Sehingga, tidak terkesan dibiarkan berkembang tanpa sentuhan dan pendampingan. “Yang paling urgen lagi adalah pemerintah harus hadir dalam memberikan peran dalam pengelolaan pariwisata dengan baik. Selama ini, pariwisata itu berhasil karena peran masyarakat dan Pokdarwis. Dari sinilah, pemerintah akan hadir untuk memberikan pendampingan dan mengarahkan. Sehingga, konsep, pengemasan hingga target lebih tertata,” ungkapnya. (adi/sit)

Seperti salah satunya, diwujudkan dengan pembangunan rumah sakit di wilayah Kecamatan Pesanggaran, yang merupakan salah satu wilayah di kawasan selatan Banyuwangi. Pembangunan itu, dikemas dalam penandatanganan kesepakatan bersama atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Pemkab Banyuwangi dengan PT Bumi Suksesindo, untuk pembangunan rumah sakit, Rabu (18/09/2024) tadi.

Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandani, mengatakan bahwa peningkatan kualitas dan pemerataan layanan kesehatan merupakan upaya kolaborasi seluruh komponen secara terpadu. Baik itu dari masyarakat, dunia usaha maupun pemerintah.

“Dengan rumah sakit baru ini, masyarakat di wilayah Selatan, khususnya di Pesanggaran, Siliragung, Bangorejo, Purwoharjo dan sekitarnya, bisa semakin mudah mengakses fasilitas kesehatan yang baik. Apalagi, RS ini nantinya memiliki standar bagus dan lengkap,” kata Bupati Ipuk.

Dirinya menambahkan, salah satu perhatian utama Pemkab Banyuwangi dalam sektor kesehatan, adalah pemerataan layanan. Mengingat secara geografis, Banyuwangi adalah satu daerah terluas di Jawa dan banyak penduduknya yang juga tinggal di wilayah perkebunan.

Baca juga :

“Kecamatan Pesanggaran adalah salah satu kecamatan terluar secara geografis. Dengan didirikan rumah sakit di sana, artinya kami mendekatkan layanan ke warga. Tentunya akan meningkatkan penyediaan layanan kesehatan di sana,” kata Bupati Ipuk.

Direncanakan, rumah sakit yang akan dibangun tersebut akan mematuhi standar nasional. Fasilitas-fasilitas kesehatan yang ada tidak hanya akan menyediakan layanan medis berkualitas tinggi, tetapi juga mendorong lingkungan belajar dan inovasi.

Rumah sakit tersebut, tambahnya, juga akan fokus pada pelayanan kesehatan warga kurang mampu berbasis pada BPJS Kesehatan dengan pelayanan terbaik dan fasilitas lengkap. “Saya kira, ini sejalan dan paralel dengan dunia pendidikan di Banyuwangi. Apalagi sekarang telah berdiri Jurusan Kedokteran Universitas Airlangga di Banyuwangi. Belum lagi perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kesehatan mulai keperawatan, kebidanan, hingga farmasi juga tersedia di Banyuwangi. Ke depan kebutuhan dokter dan tenaga kesehatan lain bisa semakin merata ke seluruh penjuru Banyuwangi,” tegas Bupati Ipuk.

Sementara itu, Direktur PT Bumi Suksesindo, Cahyono Seto, menjelaskan bahwa keberadaan RS di wilayah Kecamatan Pesanggaran merupakan inisiatif untuk berkontribusi positif dalam meningkatkan pelayanan kesehatan di Banyuwangi. Pembangunan RS segera terwujud, dengan perencanaan pembangunan yang sudah matang.

“Saya berterima kasih kepada Pemkab Banyuwangi, yang menyambut baik kehadiran layanan kesehatan ini dan mengajak dunia usaha untuk berkontribusi dalam memajukan sektor kesehatan daerah,” kata Seto.

Dirinya menambahkan, dengan kerja sama ini diharapkan bisa menjadi momen terbaik untuk bersama-sama mewujudkan kesehatan masyarakat yang semakin baik. “Mudah-mudahan kami terus bisa memberikan fasilitas serta layanan kesehatan terjangkau dan berkualitas bagi warga Banyuwangi, terutama warga Pesanggaran dan sekitarnya,” tambahnya. (kom/bwi/gie)

Pj Wali Kota Arif Gunadi dalam sambutannya menilai bahwa pelaksanaan itu sangat penting dilakukan. Itu karena, agar tidak ada pembeda antar sekolah di Kota Bengkulu. Dengan begitu, orang tua bisa memilih untuk menyekolahkan anaknya di sekolah mana pun, karena tidak ada lagi yang namanya sekolah favorit.

Baca juga :

“Saya berterima kasih kepada jajaran Diknas, karena sudah melakukan kegiatan pelatihan pemerataan kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan. Bagaimana kualitas dan kuantitas tenaga pendidikan di Kota Bengkulu ini mulai PAUD, SD, SMP, semuanya sama sehingga tidak ada lagi kesan bahwa ada sekolah yang favorit,” kata Pj Wali Kota Arif.

Dengan begitu, lanjutnya, semua tenaga pendidikan sudah merata baik dari segi kualitas dan kuantitas. “Maka orang tua atau wali murid nyaman untuk menyekolahkan anaknya di sekolah manapun,” jelas Arif.

Sementara itu, Kadisdik menambahkan bahwa pemerataan ini dilakukan agar para kepala sekolah bisa berbagi terkait pengalaman mereka di sekolah masing-masing dan kemudian praktik-praktik yang baik di satuan pendidik. “Artinya, di seluruh satuan pendidik di Kota Bengkulu ini tidak ada pembeda lagi. Tidak ada yang favorit dan tidak favorit,” jelasnya. (mc/bkl/gie)

Kegiatan yang diikuti 53 pendamping RTLH itu, menghadirkan nara sumber dari Kejaksaan Negeri Kota Kediri. “Hunian yang layak merupakan kebutuhan dasar manusia dalam peningkatan kesejahteraan hidup. Untuk itu Pemkot Kediri secara bertahap terus berkomitmen mewujudkan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Salah satunya melalui program rehabilitasi rumah tidak layak huni,” kata Pj Wali Kota Kediri.

Dirinya juga mengungkapkan, bahwa sejak tahun 2021, Indeks Kota Layak Huni (IKLH) Kota Kediri selalu meningkat. Survei terakhir tahun 2023, IKLH Kota Kediri berada di angka 79,73 dengan kategori baik. Bahkan, berdasar survei dari Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IAPI) tahun 2022, Kota Kediri menempati peringkat ke 5 tertinggi sebagai Kota Paling Layak Huni di Indonesia.

“Ini bisa dijadikan acuan untuk konsistensi meningkatkan nilai indeksnya. Salah satunya dalam perencanaan dan pelaksanaan Program Rehabilitasi RTLH. Karena program ini menjadi salah satu unsur pendukung kota ini disebut layak huni,” ujarnya.

Baca juga :

Pj Wali Kota Kediri menjelaskan bahwa program ini hanya ditujukan pada masyarakat yang berpenghasilan rendah dan terdata dalam DTKS. Untuk camat dan lurah, agar benar-benar memastikan dan turun ke lapangan untuk data warganya yang benar-benar membutuhkan rehabilitasi RTLH.

Kemudian, jika memenuhi syarat segera ajukan usulan ke Dinas Perumahan dan Pemukiman. Jika ada warga yang berdomisili di wilayah Kota Kediri dan sangat membutuhkan rehabilitasi RTLH, namun tidak memenuhi syarat, segera berkoordinasi dengan asisten atau Sekda agar dapat dicarikan solusi.

“Bisa melalui CSR atau satunan dari lembaga amil ZIS. Khusus untuk para pendamping, laksanakan tugas dengan penuh rasa tanggung jawab dan bantu masyarakat sebaik-baiknya. Saya telah mengesahkan SK Wali Kota tentang daftar penerima bantuan sosial rehabilitasi RTLH tahun 2024. Jumlah penerima manfaatnya 161 orang. Agar program ini bisa berjalan tepat guna dan tepat sasaran dibutuhkan peran pendamping teknis untuk melengkapi semua persyaratan,” jelasnya.

Hadir pula dalam Bimtek itu, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Kediri, Andi Mirnawaty, Asisten Perekonomian dan Pembangunan, Ferry Djatmiko, Kepala DPKP, Hery Purnomo, perwakilan camat dan lurah. (kom/pan/gie)

Salah satu anggota Komisi D DPRD Kota Malang, Ahmad Fuad Rahman, yang meninjau langsung pelaksanaan PPDB, menyampaikan bahwa antusias masyarakat cukup bagus. Dirinya menekankan, agar Disdikbud Kota Malang nantinya dapat mensosialisasikan PPDB dengan masif kepada masyarakat.

“Jadi kami sangat mengapresiasi dan sudah melihat bahwa antusias masyarakat ini bagus. Ini jalur prestasi, jadi bagi masyarakat yang ingin anaknya bersekolah di SMPN, silahkan segera memasukkan sertifikat. Karena tim Disdikbud ini nantinya akan berkoordinasi dengan tim verifikator, yang nantinya prestasi jalur lomba ini akan terverifikasi dengan baik,” jelas Fuad.

Dirinya juga mengimbau kepada masyarakat, agar dalam mengikuti PPDB melalui jalur prestasi lomba ini dapat betul-betul diikuti dengan baik. Apalagi, persentase untuk PPDB juga telah dibagi menjadi beberapa jalur. Mulai dari jalur prestasi lomba, afirmasi, kepindahan orang tua hingga zonasi.

Baca juga :

“Mudah-mudahan anak yang punya prestasi ini benar-benar menggunakan jalur ini, tidak menggunakan jalur zonasi. Karena kita sudah bagi persentasenya. Untuk jalur prestasi 30 persen, tapi dibagi menjadi dua, ada prestasi lomba yang seperti saat ini sedang berlangsung itu 5 persen dan prestasi nilai rapot 25 persen. Kemudian, jalur afirmasi 15 persen, perpindahan orang tua 5 persen dan zonasi 50 persen,” tuturnya.

Disisi lain, Fuad menginginkan untuk menaikkan jumlah kuota jalur afirmasi (kurang mampu). Namun, hal itu sudah ditentukan, sehingga tidak dapat diubah. Tetapi, ditekankan agar dapat berkerjasama dengan dinas terkait.

“Nanti Disdikbud tinggal kerjasama dengan Dinas Sosial, sehingga memang yang betul-betul tidak mampu dapat di prioritaskan. Kalau yang berprestasi ini saya minta agar di verifikasi dengan benar. Kalau tidak benar ya kita tolak,” ucapnya.

Lebih lanjut, Fuad juga menuturkan bahwa sejauh ini masih belum ada keluhan apapun dari masyarakat terkait dengan jalur prestasi tersebut. Hanya saja, masyarakat mengkhawatirkan tidak dapat masuk di SMPN Kota Malang. 

“Kebanyakan dari masyarakat ini ingin masuk di SMPN, maka saya ingin Disdikbud itu juga berkoordinasi dengan sekolah swasta. Kalau memang biayanya mahal, kami minta agar bagaimana lembaga sekolah swasta ini bisa memurahkan tarifnya. Sehingga di Kota Malang kualitas pendidikan itu merata, baik di sekolah negeri maupun di sekolah swasta,” imbuh Fuad. (rsy/sit)