Sejumlah dokter hewan, dalam momen itu dibantu petugas peternakan melakukan pemeriksaan ante mortem. Yakni, prosedur pemeriksaan kesehatan yang dilakukan pada hewan kurban sebelum disembelih. Sementara selama pemeriksaan, tim mengamati kondisi fisik luar hewan meliputi mata, hidung, mulut, bulu, kulit dan suhu tubuh, serta memastikan hewan dapat berdiri dan berjalan dengan normal.

Kepala Bidang (Kabid) Peternakan dan Kesehatan Hewan DKP3 Kabupaten Pasuruan, Muhammad Syaifi, mengatakan pemeriksaan ante mortem penting untuk dilakukan. Terutama, untuk memastikan hewan bebas dari penyakit menular atau zoonosis, layak dijadikan kurban, serta menghasilkan daging yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH).

“Penyakit ternak masih ada seperti penyakit mulut dan kuku yang masih harus kita waspadai dan penyakit menular lainnya. Selain itu, kelayakan ternak untuk bisa digunakan sebagai hewan kurban atau tidak harus diperhatikan, dilihat poel tidaknya dan lainnya,” jelasnya.

Baca juga :

Menurut Syaifi, total ada 100 orang petugas dan pengawas hewan qurban se-Kabupaten Pasuruan selama pemeriksaan ante mortem maupun post mortem pada H+3 Hari Raya Idul Adha. Untuk melaksanakan pemeriksaan ante mortem, para petugas dilengkapi dengan alat pelindung diri (APD) seperti masker, sarung tangan, apron dan lainnya.

“Jadi kami bentuk Tim Pengawas Hewan Kurban. Ada 100 orang yang kita sebar di 24 kecamatan se-Kabupaten Pasuruan selama pemeriksaan hewan kurban,” imbuhnya.

Dari dua lapak yang diperiksa, seluruh ternak dinyatakan sehat dan layak dijadikan hewan kurban. Kelayakan tersebut dibuktikan dengan diberikannya Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH) kepada pemilik lapak untuk kemudian ditempel selama berjualan.

“Setelah kita periksa bersama, di lapak pertama ada 10 ekor sapi dan 28 ekor kambing. Sudah diperiksa dokter hewan dan petugas dengan hasil semuanya sehat dan kami berikan surat keterangan kesehatan hewan,” tegasnya.

Sementara itu, salah seorang pemilik lapak hewan kurban, Irfan, mengaku punya 10 ekor sapi dan 80 ekor kambing yang dijual untuk kebutuhan kurban. Dari jumlah tersebut, separuhnya telah terjual dengan harga mulai Rp 2,5 juta sampai Rp 4,5 juta untuk 1 ekor kambing, serta Rp 20 juta untuk 1 ekor Sapi Bali.

“Sudah laku separuh dengan harga mulai dari Rp 2,5 juta sampai Rp 4,5 juta untuk kambing dan Rp 20 juta an ke atas untuk Sapi Bali,” terangnya. (kom/puj/gie)

Bupati Lumajang, Indah Amperawati, menegaskan bahwa pemerintah daerah segera melakukan koordinasi dan menindaklanjuti secara administratif guna memastikan penegakan disiplin berjalan sesuai ketentuan. “Kami ingin memastikan bahwa seluruh aparatur menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Karena itu, pengawasan dan pembinaan harus diperkuat,” kata Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, Kamis (30/04/2026) tadi.

Sebagai bentuk penguatan sistem, Bupati Indah juga menginstruksikan Inspektorat untuk melakukan pemeriksaan internal secara paralel. Langkah ini, bertujuan menjaga tata kelola kepegawaian tetap berjalan tertib, sekaligus memberikan kepastian dalam proses pembinaan aparatur.

Selain itu, Pemkab Lumajang mulai melaksanakan pemeriksaan kesehatan secara bertahap terhadap ASN, sebagai bagian dari upaya deteksi dini. Pada tahap awal, ratusan pegawai telah mengikuti pemeriksaan guna memastikan kondisi kerja yang sehat dan produktif.

“Kegiatan ini adalah bagian dari ikhtiar membangun lingkungan kerja yang sehat. Kami ingin aparatur tidak hanya profesional, tetapi juga memiliki kesadaran menjaga diri dan lingkungan,” tambahnya.

Baca juga :

Dalam pelaksanaan penguatan ini, juga mendapat dukungan dari Wakil Bupati Lumajang, Yudha Adji Kusuma, yang menilai bahwa langkah preventif dan edukatif menjadi kunci dalam membangun sistem birokrasi yang tangguh. “Pendekatan yang dilakukan tidak hanya sebatas pengawasan, tetapi juga pembinaan dan edukasi. Ini penting agar aparatur memiliki pemahaman yang utuh dan mampu menjaga integritasnya secara berkelanjutan,” ujarnya.

Dirinya menambahkan, bahwa kolaborasi lintas sektor perlu terus diperkuat agar upaya pencegahan dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh seluruh lapisan. “Ini adalah tanggung jawab bersama. Dengan sinergi yang kuat, kita bisa menciptakan lingkungan kerja yang sehat, aman, dan profesional,” imbuhnya.

Ke depan, lanjutnya, pemerintah daerah berencana memperluas program ini ke seluruh perangkat daerah (PD), dengan tetap mempertimbangkan kesiapan anggaran dan kebutuhan prioritas. Selain penguatan internal, Pemkab Lumajang juga akan meningkatkan koordinasi dengan berbagai pihak terkait guna memperkuat upaya pencegahan di tingkat yang lebih luas.

Melalui langkah ini, diharapkan tercipta lingkungan birokrasi yang semakin sehat, profesional dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, sekaligus memperkuat kesadaran kolektif akan pentingnya menjaga integritas di tengah tantangan sosial yang terus berkembang. (kom/lmj/sit)

Pria nomor satu di lingkungan Pemkot Malang, itu mengatakan bahwa kegiatan skrining kanker serviks merupakan bagian dari program nasional pencegahan penyakit tidak menular yang menyasar kaum perempuan di Kota Malang. “Hari ini kita melaksanakan program rutin setiap tahun untuk pencegahan kanker serviks pada ibu-ibu. Ini bagian dari upaya menekan risiko kejadian kanker serviks di masyarakat,” ujar Wali Kota Wahyu.

Pelaksanaan pemeriksaan tersebut, dilakukan serentak di 16 Puskesmas yang ada di Kota Malang. Menurutnya, apabila hasil pemeriksaan menunjukkan temuan awal, pemerintah telah menyiapkan alur penanganan berjenjang.

“Kalau hasilnya grade 1 bisa langsung ditangani di tiga puskesmas yang sudah disiapkan. Tapi kalau grade 2 atau grade 3 akan dirujuk ke rumah sakit umum,” jelasnya.

Pemkot Malang menargetkan sebanyak 2.500 perempuan mengikuti skrining tahun ini. Seluruh layanan diberikan secara gratis karena dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat.

Baca juga :

“Kami targetkan 2.500 warga dan ini gratis bagi masyarakat,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Malang, Husnul Muarif, menjelaskan bahwa program skrining dilakukan selama sepekan secara serentak di seluruh puskesmas. Sebelumnya, sudah ada sebanyak 1.800 peserta yang telah mendaftar untuk menjalani pemeriksaan tersebut.

“Tahun 2025 lalu kami memeriksa 2.500 perempuan dan ditemukan 40 hasil positif. Seluruhnya masih grade 1 sehingga bisa ditangani melalui tindakan cryotherapy di Puskesmas Kedungkandang, Ciptomulyo dan Cisadea tanpa perlu rujukan,” tutur Husnul.

Lebih lanjut disampaikan, untuk kelompok usia peserta pemeriksaan, rata-rata berada pada rentang 29 hingga 40 tahun sesuai persyaratan pemeriksaan IVA. Berdasarkan data Dinkes, pada tahun lalu tercatat ada sekitar 50 kasus kanker serviks terdeteksi di Kota Malang. Pasien yang terdeteksi akan menjalani pemeriksaan lanjutan dan penanganan sesuai tingkat keparahan penyakit. Menurutnya, kanker serviks masih memiliki peluang sembuh apabila ditemukan sejak dini melalui skrining rutin.

“Faktornya salah satunya infeksi virus, yang berkaitan dengan kebersihan pribadi, sanitasi lingkungan, serta pola hidup,” imbuh Husnul. (rsy/sit)

Perihal penangkapan Bupati Sadewo, dibenarkan oleh Juru Bicara KPK Budi Prasetyo, kepada sejumlah jurnalis. “Benar, salah satu pihak yang diamankan dalam peristiwa tertangkap tangan di Pati adalah saudara SDW (Sadewo, red),” ujar Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK di Jakarta.

Baca juga :

Terkait pemeriksaan kepada Sadewo, tambahnya, dilakukan oleh KPK di Polres Kudus. KPK memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan status dari Sudewo dan pihak-pihak yang ditangkap dari OTT di Pati, sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Disinggung perkara yang membelit bupati, dirinya belum dijelaskan secara detail perihal perkara OTT ini. “Saat ini dilakukan pemeriksaan di Polres Kudus,” jelasnya.

Selain mengkonfirmasi penangkapan Bupati Sudewo, KPK juga mengungkap adanya pihak lain yang turut diperiksa dalam operasi itu. Tim penyidik mengamankan pihak yang diduga berperan sebagai pengepul dana, yang berasal dari unsur perangkat daerah. “Diantaranya itu yang diamankan, nanti kami akan update secara lebih lengkap lagi,” imbuh Budi. (gie)

Khusus untuk kegiatan pemeriksaan kesehatan gratis, BRI Regional 13 Malang melaksanakan di tiga lokasi. Yaitu, Kelurahan Klojen, Kelurahan Sukoharjo, serta Kampung Biru Kelurahan Kidul Dalem, Kecamatan Klojen, Kota Malang.

Kegiatan ini, berlangsung selama dua hari, yaitu pada 29 hingga 30 Desember 2025, dengan total peserta sebanyak 500 orang. Adapun layanan pemeriksaan kesehatan yang diberikan, meliputi cek darah, cek kolesterol, cek gula darah, serta cek asam urat, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan sejak dini.

Baca juga :

Kegiatan ini, merupakan bentuk sinergi antara BRI Regional 13 Malang dengan pihak kelurahan di wilayah Kecamatan Klojen, Kota Malang, dalam menghadirkan program sosial yang tepat sasaran dan bermanfaat langsung bagi masyarakat.

Regional Business Support Head, Ivan Andrea, menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bagian dari semangat BRI untuk terus bertumbuh bersama masyarakat. “Di usia BRI yang ke-130 tahun, kami ingin terus hadir dan memberi manfaat nyata bagi lingkungan sekitar. Melalui kegiatan CSR ini, BRI tidak hanya fokus pada pertumbuhan bisnis, tetapi juga pada aspek sosial dan keberlanjutan, sejalan dengan semangat Growth and Green,” kata Ivan, Rabu (31/12/2025) tadi.

Sementara itu, Lurah Sukoharjo, Januar Agung Rizaldhi, mengapresiasi peran aktif BRI dalam mendukung kesehatan masyarakat di wilayahnya. “Kami menyampaikan terima kasih kepada BRI Regional 13 Malang, atas pelaksanaan pemeriksaan kesehatan gratis ini. Kegiatan ini sangat membantu masyarakat dan kami berharap kolaborasi positif seperti ini dapat terus berlanjut ke depannya,” ujar Januar.

Melalui rangkaian kegiatan CSR HUT ke-130 ini, BRI menegaskan komitmennya untuk terus berkontribusi dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat sekaligus menjaga kelestarian lingkungan secara berkelanjutan. (hms/sit)

Penanggung Jawab Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Dinkes Kota Malang, Lilik Suharti, mengatakan bahwa pemeriksaan itu menjadi agenda rutin tahunan menjelang hari besar keagamaan. Itu dilakukan, untuk memastikan kondisi fisik dan mental sopir dalam keadaan prima demi keselamatan perjalanan selama Nataru.

“Pemeriksaan meliputi pemeriksaan fisik seperti tinggi badan, berat badan dan tekanan darah. Pemeriksaan utama adalah tes mata, termasuk buta warna menggunakan metode Ishihara, karena sangat penting untuk mengenali rambu dan lampu lalu lintas,” jelas Lilik.

Selain itu, para sopir juga menjalani pemeriksaan kadar gula darah, tes alkohol, serta tes narkoba bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN). Menurut Lilik, pemeriksaan alkohol penting dilakukan karena beberapa makanan atau minuman fermentasi dapat memengaruhi hasil tes.

Baca juga :

“Kalau ditemukan masalah kesehatan, nanti akan ada rekomendasi dari dokter terkait kelayakan sopir untuk bertugas,” tambahnya.

Dalam kegiatan tersebut, Dinkes Kota Malang menerjunkan dua puskesmas dan satu rumah sakit, yakni RSUD Kota Malang, Puskesmas Polowijen, serta Puskesmas Pandanwangi, dengan dukungan BNN. Sedangkan dalam momen sama, Lilik juga mengimbau para sopir untuk rutin memeriksakan kesehatan, tidak hanya saat agenda khusus seperti Nataru. Namun, dirinya juga menekankan pentingnya istirahat selama perjalanan, terutama bagi sopir jarak jauh.

“Setelah mengemudi sekitar dua jam, sopir disarankan beristirahat 5 hingga 10 menit untuk peregangan. Untuk perjalanan jauh, idealnya ada sopir cadangan agar bisa bergantian,” ujarnya.

Sementara itu, salah satu sopir bus, Andi Setiawan, mengaku pemeriksaan kesehatan sangat penting untuk memastikan kondisi tubuh tetap prima saat bertugas. “Alhamdulillah hasil sementara normal, mulai dari gula darah, alkohol dan tensi. Tinggal tes urin,” katanya.

Andi berharap, pemeriksaan kesehatan seperti ini bisa dilakukan secara rutin agar kondisi kru bus selalu terpantau. “Kalau kondisi tidak fit, sebaiknya tidak memaksakan diri karena bisa membahayakan keselamatan penumpang,” imbuh Andi. (rsy/sit)

Pemeriksaan secara intensif ini perlu dilakukan, untuk mendeteksi kerusakan sekecil apa pun agar segera diperbaiki. Langkah ini penting, guna mencegah risiko tambahan, seperti kemacetan, kecelakaan atau hambatan distribusi bantuan.

Gubernur Khofifah menegaskan, mitigasi infrastruktur vital adalah bagian dari strategi kesiapsiagaan bencana yang lebih luas. “Kerusakan sekecil apapun bisa berdampak serius pada mobilitas warga dan distribusi bantuan. Penanganan cepat dan terukur sangat penting untuk menjaga keselamatan masyarakat,” ujarnya, saat meninjau Gladak Perak Kecamatan Candipuro, Kamis (20/11/2025) tadi.

Baca juga :

Ditambahkan Bupati Lumajang, bahwa Pemerintah Kabupaten Lumajang akan melakukan pemantauan rutin terhadap semua infrastruktur kritis di wilayah terdampak. “Kami bekerja sama dengan Balai Besar dan Dinas Pekerjaan Umum untuk memastikan seluruh fasilitas vital, termasuk jembatan dan jalan utama, aman digunakan dan siap mendukung operasi tanggap darurat,” jelasnya.

Selain jembatan, pemantauan juga mencakup jalan utama, fasilitas publik dan jalur evakuasi. Setiap temuan kerusakan langsung ditindaklanjuti agar tidak menimbulkan hambatan tambahan bagi warga maupun distribusi bantuan logistik.

Langkah terpadu antara pemerintah provinsi dan kabupaten ini menunjukkan komitmen kuat untuk menjaga keselamatan warga, memastikan aksesibilitas tetap terjaga, serta mempercepat respons terhadap bencana. “Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas bukan opsi, tetapi prioritas utama dalam setiap tindakan mitigasi,” tegas Bunda Indah. (kom/adi/gie)

Saat memberikan keterangan, Rachmad menjelaskan terkait The Aswrinda Hill, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, tidak kunjung dibangun sejak 2021 lalu oleh PT Paramarta Property Development. Dirinya mengatakan, bahwa tidak bermaksud melakukan penipuan, namun situasi saat itu karena terkendala Covid-19 mengakibatkan sirkulasi keuangan terhambat.

Usai persidangan, kuasa hukum Rachmad Alchafid, yakni Agus S Sugianto, mengatakan bahwa kliennya tidak ada niatan seperti apa yang dituduhkan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Kota Malang. “Kita lihat lagi bahwa saat itu sedang terjadi Covid-19. Ada user yang membayar secara cash namun ada juga yang kredit. Bagi yang membayar cash dipakai juga untuk membangun rumah yang kredit. Saat Covid-19 selesai, ada pembangunan yang belum selesai,” jelasnya.

Baca juga :

Karena ada keterlambatan pembangunan unit, mengakibatkan user-user meminta uang dikembalikan. “Padahal uang-uang tersebut sudah ada yang jadi bangunan 30 persen hingga 50 persen, juga ada yang dipakai untuk pembelian lahan. Kami sempat meminta waktu, untuk menjual unit lain supaya bisa mengembalikan uang user yang meminta refund,” urainya.

Dijelaskan Agus, bagi user yang meminta refund atau buy back, pihaknya masih menunggu ada penjualan kavling. “Klien kami masih memiliki tanah kavling milik Paramartha. Kamu meminta waktu 6 bulan hingga 1 tahun menunggu hasil penjualan. Klien kami tidak ada niatan untuk menipu. Kami pasti akan mencari solusi terbaik untuk user,” tambahnya.

Seperti diberitakan sebelumnya, Ayu Lilian Ningrum merasa kecewa. Hal ini dikarenakan unit rumah The Aswrinda Hill, Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Batu, Kota Batu, tak kunjung dibangun sejak 2021 lalu oleh PT Paramarta Property Development.

Padahal Ayu telah membayar secara tunai sebesar Rp 779 juta untuk unit rumah tersebut. Harusnya pengerjaan rumah selesai pada Februari 2023, namun kenyataanya sampai sekarang sama sekali belum dibangun dan masih berupa tanah. Kejadian ini selanjutnya dilaporkan ke pihak kepolisian. (gie)

Bupati Ipuk mengatakan, bahwa program yang dimulai sejak 14 Juli 2025 ini, akan terus berlanjut hingga menjangkau 184.771 siswa. Baik itu mulai dari jenjang SD hingga SMA, baik negeri, swasta maupun madrasah (pondok pesantren).

“Pemeriksaan kesehatan akan terus kami lakukan hingga menjangkau seluruh siswa di Banyuwangi,” kata Bupati Ipuk, Jumat (22/08/2025) tadi.

Dirinya juga menjelaskan, pemeriksaan kesehatan gratis ini sangat bermanfaat untuk deteksi dini penyakit pada pelajar, dan menjadi bahan bagi pemerintah untuk melakukan tindakan preventif. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi juga rutin melakukan pencegahan melalui pemberian Tablet Tambah Darah (TTD), untuk menghindari anemia pada sejumlah remaja putri.

Baca juga :

“Pemeriksaan kesehatan ini menjadi deteksi dini. Hasil pemeriksaan menjadi bahan evaluasi, sehingga fasilitas kesehatan, baik Puskesmas maupun rumah sakit, segera mengambil tindakan. Misalnya, jika ditemukan gangguan kesehatan gigi (karies) pada anak, mereka segera dirujuk ke Puskesmas untuk mendapatkan perawatan, begitu pula jika ditemukan penyakit potensial lainnya,” tambah Bupati Ipuk.

Kepala Dinas Kesehatan Banyuwangi, Amir Hidayat, menambahkan bahwa memasuki minggu keenam pelaksanaan, program ini telah menjangkau 35.372 siswa SD, 8.292 siswa SMP dan 1.253 siswa SMA. Berdasarkan hasil pemeriksaan, sebagian besar siswa dalam kondisi baik.

“Untuk pemeriksaan tekanan darah dan kadar gula darah, mayoritas siswa dinyatakan normal. Namun, meskipun jumlahnya sedikit, kami juga menemukan kasus hipertensi dan hiperglikemia,” jelas Amir.

Gangguan kesehatan gigi dan pendengaran, juga ditemukan. Hal yang sama juga terjadi pada gangguan kesehatan mata, yang diduga disebabkan oleh pengaruh intensitas penggunaan gawai yang tinggi.

“Siswa yang terdeteksi memiliki gangguan kesehatan segera ditindaklanjuti oleh Puskesmas atau rumah sakit,” tambah Amir. (kom/bwi/gie)