Empat Belanja di Bidang Kesehatan yang Menjadi Prioritas Pemerintah

memontum — Tue, 21 Sep 2021 13:57:51 +0000

Memontum Jakarta – Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu), Suahasil Nazara, menjelaskan terdapat empat belanja yang menjadi prioritas pemerintah di bidang kesehatan. Diantaranya, seperti infrastruktur, tenaga kesehatan, dukungan kesehatan dan vaksin. Untuk menopang keempat belanja itu, diperlukan sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

“Harus ada sinergi, harus ada keseragaman, harus ada semacam koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam hal rumah sakitnya, tenaga kesehatannya, mengelola distribusi obat, oksigen, ventilator dan sebagainya,” terang Wamenkeu secara daring dalam acara The 7th Indonesian Health Economics Association (InaHEA) Biennial Scientific Meeting 2021, Selasa (21/09/2021).

Lebih lanjut Wamenkeu menyampaikan, bahwa belanja prioritas infrastruktur tidak hanya berbicara mengenai pembangunan infrastruktur di rumah sakit pusat saja, tetapi juga untuk rumah sakit di daerah-daerah.

“Ketika saya katakan tentang infrastruktur, itu bukan hanya tentang rumah sakit pusat di Kementerian Kesehatan, tetapi juga rumah sakit tingkat provinsi (RSUD), rumah sakit di kabupaten dan kota, hingga ke Puskesmas, Puskesmas pembantu. Semuanya harus siap menghadapi Covid-19,” ujar Wamenkeu.

Dukungan kesehatan dan tenaga kesehatan, juga perlu menjadi fokus belanja prioritas. Pemerintah menambah anggaran untuk klaim perawatan pasien, penyediaan obat Covid, oksigen darurat, dan insentif tenaga kesehatan.

Sementara, program vaksinasi juga akan terus didorong untuk membantu menciptakan herd immunity. Percepatan program vaksinasi, tidak hanya dilakukan Kementerian Kesehatan saja, tetapi juga dibantu oleh rumah sakit daerah hingga TNI dan Polri.

“Vaksinasi harus dilakukan dengan sinergi semua pihak. Kita sedang mengerahkan TNI dan Polri untuk membantu menyuntikkan vaksin. Kami juga tengah memikirkan bidan juga harus bisa membantu kami dalam program vaksinasi. Jadi ini akan menjadi sinergi yang sangat penting bagi semua pihak,” jelas Wamenkeu.

Untuk mendukung percepatan vaksinasi, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) juga telah memberikan bea masuk gratis untuk vaksin dan alat kesehatan. “Kami memberikan paket gratis untuk impor vaksin dan vaksin harus didistribusikan ke berbagai provinsi di Indonesia,” ujar Wamenkeu.

Wamenkeu menambahkan, saat ini Indonesia telah menyuntikkan 120 juta dosis vaksin. Hal ini, juga tidak lepas dari dukungan internasional sehingga Indonesia bisa mendapatkan akses vaksin.

“Dukungan internasional, terutama dari Multilateral Development Bank, seperti Asian Development Bank, World Bank, dan juga GAVI yang sangat aktif dalam membantu Indonesia untuk mendapatkan tidak hanya pembiayaan, tetapi juga untuk mendapatkan akses vaksin,” ungkap Wamenkeu. (hms/keu/aye/sit)

Pemerintah Fasilitasi Pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia

memontum — Sun, 27 Jun 2021 16:48:38 +0000

Memontum Jakarta – Pemerintah kembali memfasilitasi pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia Bermasalah (PMIB)/Warga Negara Indonesia (WNI). Kelompok rentan gelombang kedua dari Malaysia melalui Bandara Soekarno-Hatta (Soetta), Banten, pada Minggu (27/06).

Ke-131 PMIB/WNI yang tiba pada pukul 14.00 WIB dengan menggunakan Pesawat Garuda Indonesia. Sebelum di kembalikan daerah asal, mereka akan menjalani karantina selama lima hari di Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta Pusat.

Baca Juga:

Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker, Suhartono, mengatakan bahwa ke-131 PMIB yang dideportasi dari Malaysia tersebut terdiri dari 63 orang laki-laki dan 68 orang perempuan.

“Dalam rombongan kali ini, balita ada 3 orang yaitu 2 balita laki-laki dan 1 perempuan. Jadi total 131 PMIB/WNI, 63 laki-laki dan 68 perempuan,” ujarnya.

Suhartono mengungkapkan, berdasarkan informasi dari Kemlu, awalnya data kepulangan kelompok rentan gelombang kedua ini berjumlah 148 orang. Namun terdapat 10 orang yang gagal terbang dikarenakan positif COVID-19.

“Saat ini masih dalam penanganan karantina di Malaysia, 1 orang lahiran, dan 6 org dikategorikan kontak erat dengan yang positif. Jadi hanya 131 PMIB/WNI dalam status fit to fly,” ucapnya.

Lebih lanjut, Suhartono menjelaskan bahwa 131 orang yang dipulangkan berasal dari 17 Provinsi. Terbanyak berasal dari Jawa Timur dan Sumatera Utara sebanyak 36 orang, Jawa Barat (10), dan diikuti Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur dan Lampung masing-masing 7 orang.

Selanjutnya, PMIB/WNI dari Aceh dan Sumatera Selatan masing-masing 6 orang, disusul Jawa Tengah (4), Jambi (3), Sumatera Barat dan Sulawesi Tengah (2), dan Kalimantan Barat, Riau, Kepulauan Riau, Sulawesi Barat, dan Yogyakarta masing-masing 1 orang.

“Biaya pemulangan dari Malaysia ke Indonesia ditanggung oleh Kemlu dengan menggunakan anggaran pelindungan WNI. Sedangkan pemulangan ke daerah asal akan dilakukan oleh BP2MI dan Kemsos, ” kata Suhartono. Suhartono menambahkan, pelaksanaan pemulangan 131 PMIB/WNI ini dilaksanakan dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. “Setelah tiba di Wisma Atlet dilakukan PCR dan kembali PCR sehari sebelum pemulangan ke daerah asal,” katanya. (hms/ker/aye/ed2)

Pemerintah Fasilitasi – Memontum

Empat Belanja di Bidang Kesehatan yang Menjadi Prioritas Pemerintah

Pemerintah Fasilitasi Pemulangan 131 Pekerja Migran Indonesia dari Malaysia