Dalam amanatnya, Mas Rusdi-sapaan Bupati Pasuruan, membacakan amanat Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian. “Upaya membangun sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, tidak dapat dilepaskan dari kapasitas masing-masing tingkatan pemerintahan, karena merupakan faktor kunci untuk melaksanakan otonomi secara efektif,” kata Bupati Rusdi.

Tidak lupa, Mendagri dalam peringatan itu menyampaikan apresiasi terhadap seluruh jajaran pemerintah daerah, tokoh masyarakat, akademisi dan seluruh elemen bangsa yang telah mengikuti dalam menyukseskan pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Diketahui, Peringatan Hari Otda 2026 mengusung tema ‘Dengan Otonomi Daerah Kita Wujudkan Asta Cita’. Hal itu, dimaksudkan agar daerah memiliki kemandirian dan tanggung jawab dalam mengolah potensi lokal. Sekaligus, menegaskan bahwa keberhasilan pengembangan nasional sangat ditentukan oleh sinergitas, koordinasi dan kinerja yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah.

Baca juga :

“Koordinasi yang kuat antara pemerintah kabupaten dan pusat merupakan kunci utama dalam mencapai target-target strategis pembangunan nasional,” urainya.

Lebih lanjut Mendagri menyampaikan, bahwa Peringatan Hari Otda ke-30 tahun 2026, diharapkan mampu memotivasi seluruh elemen pemerintahan di Kabupaten Pasuruan, untuk terus berinovasi dalam mengoptimalkan potensi daerah. “Tanpa koordinasi yang baik antara pusat dan daerah, tujuan besar pembangunan nasional tidak akan tercapai secara optimal,” imbuhnya.

Di sela-sela upacara, Mas Rusdi menyerahkan Tali Asih Purna Tugas kepada tiga pejabat. Diantaranya, Camat Gondangwetan, Bambang Suhartono, Camat Kejayan, Wijaya Sugianto dan Camat Grati, Nanang Muji Laksono. Selain tali asih, bupati bersama Taspen juga menyerahkan manfaat tabungan hari tua (THT) dan pensiun pertama, bagi ketiga camat tersebut.

Kepada tiga camat purna, Mas Rusdi berharap silaturrahmi tetap terjaga meski sudah tak lagi bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) Pemkab Pasuruan. “Tetap jaga silaturrahmi dan komunikasi dengan sebaik-baiknya. Sebab semua ASN akan mengalami hal yang sama, yakni purna tugas,” tambahnya. (kom/pas/gie)

Peringatan Harlah yang dirayakan dengan penuh khidmat oleh Pimpinan Cabang (PC) Fatayat NU Kencong, ini bukanlah sekadar seremoni ulang tahun, melainkan sebuah agenda formal transisi kepemimpinan. Sebanyak 66 pengurus baru untuk masa khidmat 2025-2030, resmi dilantik oleh Ketua Pimpinan Wilayah (PW) Fatayat NU Jawa Timur, Siti Maulidah.

Secara faktual, komposisi kepengurusan kali ini mencerminkan diversitas latar belakang kader perempuan Nahdliyah di Kencong. Mereka terdiri dari para pendidik, pelaku UMKM, hingga penggerak sosial yang siap mengawal arah gerakan organisasi lima tahun ke depan.

Baca juga :

Kehadiran Ketua TP PKK Kabupaten Jember, Ning Ghyta Eka Puspita, memberikan legitimasi bahwa organisasi ini diakui secara administratif sebagai mitra strategis pemerintah. Dalam catatan resmi acara, Ning Ghyta menyoroti empat masalah krusial di Jember. Diantaranya, seperti stunting, kemiskinan, literasi rendah dan pernikahan dini.

“Data menunjukkan bahwa faktor keluarga adalah variabel utama dalam persoalan tersebut,” kata Ning Ghita, saat memberikan kata sambutan.

Menurut Ning Ghyta, PC Fatayat NU Kencong merespons fakta sosial ini dengan meluncurkan tiga program kerja utama. Pertama, akselerasi literasi intelektual yang bertujuan memperkuat basis pemikiran kader. Kedua, program ekonomi bertajuk Kreatif, Amanah, Ngaji dan Dodolan (Kang Dul), yang secara teknis akan memberikan pendampingan etika bisnis syariah bagi pedagang kecil.

Kemudian untuk ketiga, program inklusi yang menyasar kerja sama dengan lembaga pendidikan khusus. Dengan struktur yang telah sah, Fatayat NU Kencong kini memulai langkah konkretnya untuk mendukung visi ‘Jember Baru, Jember Maju’ melalui aksi nyata di lapangan yang terukur dan sistematis. (rio/gie/adv)

Langkah ini, juga sebagai upaya memperkuat posisi Kabupaten Jember sebagai arah pilar ketahanan pangan nasional. Hal ini, ditegaskan Bupati Fawait dalam agenda formal pelaksanaan Program Bupati Ngantor di Desa (Bunga Desaku) di Desa Suco, Selasa (07/04/2026) tadi.

“Pemerintah Kabupaten Jember menegaskan bahwa akselerasi pembangunan pertanian saat ini didorong oleh integrasi kebijakan antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden RI Prabowo Subianto,” tegas Bupati Fawait.

Hal ini, terefleksi dari signifikansi alokasi anggaran yang dikucurkan, baik melalui instrumen APBD maupun APBN, yang mencatatkan nilai tertinggi dalam sejarah pembangunan sektor agraria di Kabupaten Jember. Alokasi ini, direncanakan akan terus meningkat secara progresif pada tahun 2026.

Inti dari strategi peningkatan produktivitas tahun ini, bertumpu pada Program Optimalisasi Lahan (Oplah). Berdasarkan data teknis, Pemkab Jember menargetkan perluasan cakupan Oplah dari angka sebelumnya yang berkisar di 4 ribu hingga 5 ribu hektare menjadi 7 ribu hingga 8 ribu hektare.

“Oplah merupakan instrumen utama kami untuk memaksimalkan potensi lahan tidur dan meningkatkan indeks pertanaman. Fokus ini diambil, berdasarkan arahan teknis dari Kementerian Pertanian untuk memprioritaskan peningkatan volume produksi nasional,” ungkap Gus Fawait-sapaan Bupati Jember.

Baca juga :

Selain aspek perluasan lahan, Pemerintah Kabupaten Jember juga menaruh perhatian besar pada aspek efisiensi biaya produksi melalui kemandirian pupuk. Kebijakan yang diambil, adalah memberikan otonomi sepenuhnya kepada kelompok tani untuk mengembangkan dan memproduksi pupuk organik secara mandiri.

Pemerintah memposisikan diri sebagai fasilitator yang memberikan pendampingan teknis dan edukasi, tanpa melakukan intervensi yang bersifat kompetitif terhadap unit produksi rakyat. Hal ini, dipandang sebagai solusi strategis untuk memperkuat struktur ekonomi pedesaan dan mengurangi ketergantungan pada pupuk subsidi.

Terkait arah pembangunan infrastruktur, Bupati Fawait menjelaskan mengenai skala prioritas yang menempatkan Oplah di atas pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT) untuk periode jangka pendek. Secara teknis, optimalisasi lahan memiliki dampak langsung terhadap peningkatan tonase hasil panen, yang merupakan prasyarat utama sebelum memperkuat aspek distribusi.

Meskipun demikian, sinergi dengan pemerintah pusat tetap menjamin ketersediaan Alat dan Mesin Pertanian (Alsintan) modern guna mendukung mekanisasi pertanian di Jember. Gus Fawait juga menekankan, bahwa keberhasilan transformasi pertanian ini memerlukan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan, terutama kelompok tani sebagai subjek utama di lapangan. Dirinya menyatakan komitmen pemerintah, untuk terus melakukan pemantauan dan evaluasi berkala guna memastikan program berjalan sesuai dengan parameter yang telah ditetapkan.

“Kunci dari keberhasilan program nasional ini terletak pada kolaborasi yang harmonis antara pengambil kebijakan dan pelaksana teknis di tingkat bawah,” tambahnya.

Program Jember Baru Jember Maju di sektor pertanian, ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesejahteraan ekonomi petani secara individu, tetapi juga memantapkan posisi Kabupaten Jember sebagai daerah penyangga pangan strategis yang mampu memberikan kontribusi nyata bagi stabilitas pangan nasional di masa depan. (rio/gie/adv)

Gus Bupati-sapaan Muhammad Al Barra, menyebut bahwa bantuan pangan berupa beras dan minyak goreng tersebut adalah cadangan pangan pemerintah pusat. Dijelaskannya, bahwa di Kabupaten Mojokerto, jumlah penerima bantuan kali ini sebanyak 156.513 penerima.

“Pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional menyalurkan cadangan pangan pemerintah berupa bantuan beras dan minyak goreng untuk tahun 2026. Pada Februari dan Maret, yang diberikan kepada 156.513 penerima se-Kabupaten Mojokerto,” katanya.

Ditambahkannya, para penerima bantuan pangan periode Februari-Maret 2026, masing-masing menerima 20 kilogram beras dan 4 liter minyak goreng. Jumlah ini adalah kalkulatif dari tiap bulannya bantuan masing-masing penerima adalah 10 kilogram beras dan 2 liter minyak goreng.

Bupati Muhammad Al Barra turut menjelaskan, terkait rincian para penerima. Dirinya menyebut, bahwa warga yang berhak menerima bantuan adalah warga yang terdaftar pada Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) Kementerian Sosial.

Baca juga :

DTSEN sendiri, adalah basis data terintegrasi milik Pemerintah Republik Indonesia yang dikelola bersama oleh Kementerian Sosial, BPS dan lembaga terkait untuk memuat data individu atau keluarga yang mencakup kondisi sosial, ekonomi dan tingkat kesejahteraan atau desil. “Penerimanya adalah yang termasuk dalam DTSEN Kementerian Sosial. Jadi penerima bantuan se-Kabupaten Mojokerto ada datanya,” terangnya.

Bantuan pangan yang diinisiasi oleh Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini, bertujuan untuk melanjutkan usaha Presiden Prabowo dalam mewujudkan swadaya pangan yang berkelanjutan. Menurutnya, bantuan yang didistribusikan oleh Kantor Cabang Bulog Kabupaten Mojokerto itu juga berperan sebagai salah satu usaha untuk menekan harga bahan pokok pasca Lebaran Idul Fitri, ditengah konflik global saat ini.

“Ini adalah stimulus untuk menstabilkan harga, utamanya bahan-bahan pokok, karena akhir-akhir ini setelah Lebaran ditakutkan nanti harga bahan pokok semakin meninggi,” tambahnya.

Sebagai informasi, terkait penyelarasan kebijakan pemerintah daerah dan pemerintah pusat, sebelum acara launching bantuan pangan, Gus Bupati didampingi oleh Sekretaris Daerah Teguh Gunarko dan para Pimpinan OPD Kabupaten Mojokerto, mengikuti entry meeting tentang pemeriksaan atas laporan keuangan 8 kementerian/lembaga (K/L) di lingkungan Direktorat Jenderal Pemeriksaan Keuangan Negara V (Ditjen PKN V) BPK (Badan Pemeriksa Keuangan). Entry meeting yang digelar secara online di Satya Bina Karya tersebut, bertujuan menyamakan pemahaman, membangun komunikasi, serta menekankan kooperatif entitas atau kelembagaan dalam menyediakan data untuk menjamin transparansi pengelolaan anggaran. (kom/moj/gie)

Bupati Jember, Muhammad Fawait, dalam sambutannya menekankan bahwa kegiatan ini bukan sekadar seremonial keagamaan, melainkan bentuk manifestasi kehadiran negara di tengah masyarakat. Kehadiran Ketua Baznas Provinsi Jawa Timur, KH Ali Maschan Moesa, semakin mempertegas sinergi lintas instansi yang solid antara pemerintah daerah dan lembaga amil zakat dalam mengentaskan kemiskinan ekstrem di Jawa Timur.

Dalam orasi kemanusiaannya, Gus Fawait-sapaan Bupati Jember, menyampaikan pesan mendalam mengenai kesetaraan peluang. “Keterbatasan fisik maupun latar belakang sosial tidak boleh menjadi variabel penghambat bagi seseorang untuk meraih puncak kesuksesan,” tegasnya.

Gus Fawait memproyeksikan, bahwa anak-anak luar biasa yang hadir di pendopo hari ini, adalah calon-calon pemimpin masa depan yang akan membawa Indonesia menuju kemajuan. Sektor pendidikan, menjadi poin krusial dalam arahan Bupati Jember.

Baca juga :

Dirinya juga menginstruksikan, agar seluruh anak, termasuk siswa Sekolah Luar Biasa (SLB) dan anak yatim, tidak menghentikan langkah pendidikan mereka hanya di tingkat dasar. “Pendidikan tinggi adalah shortcut atau jalan pintas paling efektif dalam memutus rantai kemiskinan struktural. Untuk mendukung visi tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember telah mengalokasikan program beasiswa kuliah inklusif, yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat Jember tanpa diskriminasi,” ujarnya.

Selain pendidikan, aspek kesejahteraan kesehatan juga menjadi sorotan. Pemkab Jember terus memperkuat kebijakan layanan kesehatan gratis yang hanya memerlukan verifikasi kartu identitas (KTP).

“Hal ini diharapkan mampu meringankan beban finansial masyarakat sehingga mereka dapat lebih fokus pada pengembangan kualitas sumber daya manusia di lingkungan keluarga masing-masing,” imbuhnya.

Melalui momentum Ramadan ini, Pemkab Jember berharap semangat kebersamaan ini terus terjaga demi mewujudkan Jember yang lebih mandiri dan berdaya saing. (rio/gie/adv)

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo mengajak semua unsur bisa bekerja bersama untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. “Bapak Presiden menyampaikan kepada kita, agar tidak boleh melihat latar golongan yang berbeda. Namun, kita bareng-bareng bersama-sama sebagai satu kesatuan,” kata Bupati Kediri, melalui Wabup, Dewi Mariya Ulfa.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menekankan bahwa sebagai bangsa yang merdeka dan kaya akan sumber daya alam, Indonesia harus bisa swasembada pangan dan energi. Di sisi lain, Presiden juga menyinggung mengenai Program Makan bergizi Gratis (MBG) termasuk sekolah rakyat yang saat ini telah berjalan.

“Sesuai arahan Bapak Presiden tadi, kita (di daerah) tetap mendukung dan menyelaraskan dengan program yang dijalankan Mas Bupati (Dhito) di Kabupaten Kediri,” imbuh Dewi Mariya.

Baca juga :

Di Kabupaten Kediri sendiri, selain Program MBG dan Sekolah Rakyat yang telah berjalan, pemerintah daerah diakui juga memiliki program yang selaras dengan program di pemerintah pusat. Salah satunya, untuk pengentasan kemiskinan melalui pendirian sekolah boarding school khusus bagi masyarakat kurang mampu. 

Di sisi lain, tambah Wabup Kediri, sebagai daerah yang mayoritas penduduknya petani bahkan menjadi lumbung pangan nasional, Pemerintah Kabupaten Kediri dalam kepemimpinan Mas Dhito, juga menjadikan sektor pertanian sebagai salah satu program prioritas. Melalui inovasi dan pemanfaatan teknologi, pertanian menjadi basis dalam pembangunan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. 

Beberapa komoditas unggulan di Kabupaten Kediri, menurut Mbak Dewi, seperti cabai, padi, jagung dan tebu. Untuk mendukung Program Swasembada Pangan, Mas Dhito diakuinya juga konsentrasi bagaimana terus meningkatkan produktivitas pertanian yang ada di Kabupaten Kediri.

“Dengan Rakornas ini, harapannya tentu kita semakin kompak dan solid, baik pusat maupun di daerah untuk membangun negara yang kita cintai ini menjadi lebih baik dan sejahtera,” tambahnya. (pan/gie)

LHP Kepatuhan atas kegiatan peningkatan sarana dan prasarana pendidikan dasar tahun 2024 sampai dengan triwulan III 2025, diterima oleh Wakil Wali Kota Probolinggo, Ina Dwi Lestari, dan Ketua DPRD, Dwi Laksmi Shynta Kusumawardani. Turut mendampingi Pj Sekda, Rey Suwigtyo, Inspektur, Kepala BPPKAD dan Kepala Disdikbud.

Sekedar diketahui, selain Kota Probolinggo, empat daerah lain yang menerima LHP adalah Pemprov Jawa Timur, Kabupaten Kediri, Kabupaten Pacitan dan Kabupaten Bondowoso. Dalam momen itu, Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa dan Ketua DPRD Jawa Timur, Musyafak Rouf, juga ikut menerima.

Kepala BPK RI Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, mengatakan kepada seluruh kepala daerah untuk menjadikan BPK sebagai partner agar tidak terjadi permasalahan berulang. Seperti pertanggungjawaban yang belum lengkap dan masih adanya volume kurang saat memeriksa jalan. Dalam LHP ini, ada lesson learned yang akan menjadi evaluasi bersama.

“Kami baru menyerahkan enam laporan, yaitu pemeriksaan kinerja atas upaya pemerintah daerah dalam mendukung ketahanan pangan dan pembangunan manusia di Provinsi Jatim. Pemeriksaan ini, pemeriksaan tematik nasional dilakukan di seluruh Indonesia,” jelasnya.

Untuk pemeriksaan di bidang pembangunan manusia, berupa peningkatan sarana prasarana pendidikan di Jawa Timur, khususnya Pacitan dan Kota Probolinggo. Untuk PDTT, sifat pemeriksaan kepatuhan terhadap perundang-undangan mulai dari undang-undang sampai peraturan kepala daerah hingga peraturan turunan yang diamanahkan undang-undang.

Baca juga :

Terkait sarana prasarana pendidikan, pemeriksaan pada pelaksanaan swakelola berupa penempatan sarana prasarana di lembaga pendidikan. Swakelola yang dimaksud dalam pekerjaan konstruksi melalui komite sekolah, dokumen pengawasan tidak sesuai kondisi rill di lapangan dan dokumen perencanaan yang kurang memadai.

Masih menurut Yuan, bukti pertanggungjawaban perlu ada sosialisasi kepada komite sekolah agar mereka memahami. “Nanti bisa dibaca lebih lanjut hasil pemeriksaan kami. Rekomendasi sudah ada. BPK harus memberi rekomendasi atas permasalahan yang muncul agar mengarahkan Pemda memperbaiki lebih efektif,” terangnya.

Pihaknya berharap, dapat ditindaklanjuti paling lambat 60 hari setelah hari ini (27/01/2026). “Setelah hasil pemeriksaan disampaikan. Diharapkan segera menindaklanjuti apa yang kami audit dan kami rekomendasikan. Kami juga ingatkan Pemda agar berhati-hati dengan dana CSR karena ada aturan yang kurang kuat,” imbuhnya.

Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, berterima kasih kepada BPK RI Perwakilan Jawa Timur telah memberikan kesempatan kepada dirinya dan perwakilan kepala daerah yang hadir untuk mendapatkan pencerahan secara langsung. Dirinya berharap, kegiatan serupa dapat dilaksanakan dengan mengundang semua kepala daerah di Jawa Timur.

Karenanya, terang Gubernur Khofifah, dengan pemahaman yang sama maka penyelesaian LHP dan tindak lanjutnya bisa sinkron antara kepala daerah dan DPRD. “Apa artinya sebuah rekomendasi tanpa tindak lanjut yang komprehensif. LHP kinerja dan PDTT sudah dapat arahan, minta tolong yang hadir sampaikan ke wali kota atau bupati bahwa tindak lanjut adalah mahkota dari LHP,” tegasnya.

Sementara itu, Wawali Ina Dwi Lestari menyatakan rekomendasi adalah bagian dari pemeriksaan BPK Provinsi Jatim dalam laporan atas kegiatan peningkatan sarana prasarana pendidikan dasar. Dirinya membenarkan peran serta komite sekolah membutuhkan pemahaman kebijakan supaya tidak terjadi kesalahan di kemudian hari.

“Sehingga kegiatan hari ini menjadi tanggung jawab kami, pemerintah dan DPRD untuk menindaklanjuti laporan sesuai jadwal dari BPK, seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Gubernur. Pemkot harus berupaya lebih ekstra sehingga bisa diselesaikan sesuai tenggat waktu,” kata Wawali Ina. (kom/pro/gie)

Pria yang akrab disapa Raymond, itu mengatakan bahwa PSEL merupakan program nasional yang pelaksanaannya ditentukan langsung oleh pemerintah pusat. Hingga saat ini, belum ada kepastian lanjutan mengenai penetapan daerah pelaksana tahap berikutnya.

“Untuk PSEL 2026, kami masih menunggu kebijakan dari pemerintah pusat. PSEL ini merupakan program pemerintah pusat yang diterapkan di sejumlah daerah dengan kriteria tertentu,” ujar Raymond, Selasa (20/01/2026) tadi.

Dikatakannya, bahwa Kota Malang termasuk dalam daftar 33 daerah yang masuk dalam rencana pengembangan PSEL tahap kedua secara nasional. Dalam pelaksanaannya masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah pusat. Hal ini berbeda dengan tahap pertama yang hanya mencakup 11 daerah.

Baca juga :

“Kami sepakat menerima PSEL. Namun untuk realisasinya, kami masih menunggu kebijakan pusat apakah program ini dilanjutkan dan kapan akan dijalankan,” katanya.

Raymond juga menjelaskan, bahwa salah satu syarat utama pelaksanaan PSEL adalah ketersediaan volume sampah minimal 1.000 hingga 1.500 ton per hari. Sementara itu, jumlah sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Supit Urang saat ini masih berkisar 500 ton per hari.

“Dengan kondisi tersebut, Kota Malang masih membutuhkan aglomerasi dengan Kabupaten Malang dan Kota Batu agar bisa memenuhi syarat volume sampah,” tambahnya.

Selain persoalan volume sampah, Raymond juga mengatakan bahwa pelaksanaan PSEL juga membutuhkan kesiapan lahan serta sarana dan prasarana pendukung yang tidak sedikit. Bahkan, untuk mendukung operasional PSEL, dibutuhkan pembangunan infrastruktur baru seperti akses jalan dan jembatan.

“Penyiapan sarana prasarana membutuhkan anggaran besar. Misalnya untuk akses jalan baru dan jembatan menuju lokasi. Itu sebabnya sampai sekarang pemerintah pusat juga masih mengkaji kelanjutannya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Menko Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa kebijakan tersebut merupakan hasil pembahasan dan keputusan bersama dalam Sidang Kabinet Paripurna (SKP) bersama Presiden Prabowo. “Pengaturan kerja ASN selama periode Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dirumuskan untuk menjaga keseimbangan antara kelancaran mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi dan keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan,” ujar Menko Airlangga, Kamis (18/12/2025) tadi.

Sejalan dengan momentum tersebut, Menteri PANRB, Rini Widyantini, menjelaskan bahwa, pengaturan pelaksanaan tugas kedinasan secara adaptif diterapkan selama 3 hari kerja, yakni Senin hingga Rabu (29 hingga 31/12/2025). Pengaturan ini, ditujukan untuk menjaga keberlangsungan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik pada periode akhir tahun.

Sebelumnya, pemerintah melalui Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri PANRB) telah menetapkan 25 Desember 2025 sebagai libur nasional Hari Raya Natal, 26 Desember 2025 sebagai cuti bersama Natal, serta 1 Januari 2026 sebagai libur nasional Tahun Baru.

Menteri Rini menegaskan, bahwa pengaturan kerja ini berlaku bagi seluruh ASN dengan tetap memperhatikan karakteristik tugas dan fungsi masing-masing instansi. “Pengaturan ini diperuntukkan bagi ASN di pemerintah pusat dan daerah, termasuk di lingkungan Mabes TNI dan Polri. Namun pelaksanaannya tetap disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan memastikan pelayanan publik serta tugas-tugas strategis tetap berjalan,” ujarnya.

Baca juga :

Pelaksanaan pengaturan kerja tersebut berpedoman pada Peraturan Presiden No.21/2023 tentang Hari Kerja, Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai ASN serta Peraturan Menteri PANRB No 4/2025 tentang Pelaksanaan Tugas Kedinasan Pegawai ASN Secara Fleksibel pada Instansi Pemerintah. Regulasi ini menjadi dasar bagi instansi pemerintah dalam menyesuaikan pengaturan kerja ASN secara terukur dan berbasis kinerja.

“Teknis pelaksanaan pengaturan kerja diserahkan kepada masing-masing instansi melalui Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK). Pimpinan instansi diharapkan mengatur pembagian pegawai yang melaksanakan tugas di kantor dan yang melaksanakan tugas secara adaptif, serta memastikan jalannya pengawasan terhadap capaian kinerja,” jelas Menteri Rini.

Instansi penyelenggara pelayanan publik juga diimbau untuk memastikan bahwa layanan esensial yang berdampak langsung kepada masyarakat tetap tersedia dan dapat diakses selama periode Natal dan Tahun Baru. “Selama periode pengaturan kerja ini, masyarakat tetap dapat menyampaikan laporan, pengaduan, maupun aspirasi terkait kinerja pemerintah melalui kanal Lapor! atau laman www.lapor.go.id,” tambahnya.

Menteri Rini juga menegaskan bahwa pengaturan kerja secara adaptif bukan merupakan kelonggaran disiplin, melainkan instrumen untuk menjaga kinerja pemerintahan tetap efektif dan responsif di tengah dinamika akhir tahun. Fokus pengawasan tetap diarahkan pada capaian kinerja dan kualitas pelayanan publik.

“Melalui kebijakan ini, pemerintah berharap penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik tetap berjalan optimal, sekaligus mendukung kelancaran aktivitas masyarakat selama libur Natal dan Tahun Baru,” imbuh Menteri Rini. (hms/pan/gie)