“Berdasar highlight indeks kinerja enam urusan pendidikan hasil Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EKPPD) 2020 terhadap Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD), dari 38 kabupaten/kota se-Provinsi Jawa Timur, kita masih diatas rata-rata. Meskipun demikian saat ini kita fokuskan pembenahan,” kata Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Malang, Mulyono, Rabu (17/11/2021).

Saat ini,.pihaknya fokus pembenahan surat pertanggungjawabannya. “Jadi kita tidak hanya fokus pada angka, karena jika pembenahan dilakukan hasil semakin baik maka nanti angka akan mengikuti,” sambungnya.

Dirinya menyampaikan, bahwa penyusun program (Sungram) diharapkan dapat menguasai penjelasan-penjelasan teknis dari LPPD. Karena Sungram memberikan arah dan menjadi input program dari masing-masing perangkat daerah. Nantinya, pihaknya akan terus mendampingi dan mengingatkan.

Baca juga :

• Bupati Sanusi bersama Sekda Dampingi Pelaksanaan Pekan Islami di 33 Kecamatan di Kabupaten Malang
• Rakor Operasi Ketupat Semeru 2026, Masyarakat Lumajang Harus Rayakan Lebaran dengan Aman dan Nyaman
• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Sidak Relokasi Pasar Gadang, Komisi B DPRD Kota Malang Temukan Ketidaksesuaian Skema Pembangunan
• Pemkab Banyuwangi Percepat Pembangunan TPS3R Karetan

“Kami akan terus mendampingi, jadi kalau ada kendala yang dihadapi, mohon untuk segera menyampaikan agar dapat ditemukan solusi atau penyelesaiannya. Sehingga harapannya ada percepatan,” terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Kota Malang, Fahmi Fauzan, menambahkan berdasar Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kepala daerah wajib menyampaikan LPPD, laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) dan Ringkasan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (RLPPD).

“LPPD memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan. Kemudian, LPPD provinsi disampaikan oleh gubernur kepada presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan LPPD kabupaten/kota disampaikan oleh bupati/wali kota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” papar Fahmi.

LPPD tersebut, lanjutnya, disampaikan paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir dan akan digunakan sebagai bahan evaluasi dan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah oleh pemerintah pusat. “Berdasarkan hasil evaluasi menteri mengoordinasikan pengembangan kapasitas pemerintahan daerah dan pembinaan terhadap pemerintah daerah berupa pemberian penghargaan dan sanksi,” terang Fahmi. (mus/sit)

Hal tersebut disampaikan Presiden Joko Widodo, saat memberikan keterangan selepas meninjau pelaksanaan vaksinasi Covid-19 massal yang digelar di halaman Kantor Gubernur Sulawesi Tenggara, Kota Kendari, Rabu (30/06).

Baca Juga:

• Diduga Terkait Suap Proyek, Bupati dan Wabup Rejang Lebong serta 3 ASN Terjaring OTT KPK
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Bupati Pekalongan Dua Periode Terjaring OTT KPK

“Kita memang harus mengejar target untuk bulan Juli satu juta per hari dan nanti bulan Agustus menjadi dua juta per hari. Semua kabupaten harus memberikan dukungan dengan jumlah yang sebanyak-banyaknya sehingga target itu bisa kita lampaui karena kita memang harus mengejar angka-angka yang sudah kita kalkulasi,” ucap Presiden.

Dalam acara vaksinasi ini, sedikitnya sekitar 1.400 masyarakat umum dan pelaku UMKM mendapatkan suntikan vaksin CoronaVac dari Sinovac. Bersamaan dengan kegiatan tersebut, vaksinasi massal juga dilaksanakan di sejumlah kabupaten dan kota di Provinsi Sulawesi Tenggara.

Presiden pun berdialog melalui konferensi video dengan perwakilan sembilan kabupaten dan kota tersebut. Dalam dialog tersebut, Presiden mengapresiasi kecepatan pemerintah daerah dalam melakukan vaksinasi di daerah masing-masing.

“Total target kita 43 ribu, Pak Presiden. Sampai hari ini sudah 47 persen dari target yang divaksin,” ujar perwakilan dari Kabupaten Konawe Selatan melaporkan kepada Presiden.

“Sudah 47 persen, sudah banyak sekali. Silahkan diteruskan, dirampungkan, biar cepat membangun kekebalan komunal,” ungkap Presiden.

Kepala Negara juga mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara yang telah mendukung penuh program vaksinasi nasional dan meminta agar program tersebut terus dilanjutkan. Turut hadir mendampingi Presiden dalam acara tersebut yaitu, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno, Menteri Perdagangan, Muhammad Lutfi, Menteri Investasi/Kepala BKPM, Bahlil Lahadalia, Gubernur Sulawesi Tenggara, Ali Mazi, Wakil Gubernur Sulawesi Tenggara, Lukman Abunawas, dan Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia, Rosan P. Roeslani.  (hms/neg/aye/ed2)