Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, mengatakan bahwa hubungan kedua provinsi kini memasuki tahap implementasi konkret. Pertemuan ini tidak hanya mempererat silaturahmi antar daerah, tetapi juga menjadi forum berbagi pengalaman strategis dalam pengelolaan pemerintahan dan penguatan ekonomi daerah.

Dalam pertemuan itu, sejumlah isu utama dibahas. Seperti, pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE), penguatan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kerja sama perdagangan dan optimalisasi pemanfaatan Tol Laut, serta inovasi manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui penguatan perjanjian kinerja.

Salah satu isu krusial yang menjadi perhatian, adalah ketidakseimbangan arus logistik antar pulau. Selama ini, sebagian besar bahan pangan dan Sembako di Maluku Utara, dipasok dari Jawa Timur. Namun, arus balik kapal kerap tidak terisi optimal sehingga menyebabkan biaya logistik tinggi dan berdampak pada inflasi daerah.

“Sebagian besar bahan pangan dan Sembako di Maluku Utara dipasok dari Jawa Timur. Namun arus barang yang belum seimbang, menyebabkan biaya logistik tinggi dan berdampak pada inflasi daerah. Karena itu, kami mencari solusi bersama agar ketika kapal berangkat penuh, kembalinya juga penuh,” kata Gubernur Khofifah.

Baca juga :

Diuraikannya, optimalisasi program Tol Laut dan penguatan jejaring perdagangan, perlu dimaksimalkan agar produk unggulan Maluku Utara juga dapat mengisi muatan balik menuju Jawa Timur. Sehingga, akan tercipta keseimbangan distribusi dan efisiensi biaya.

Sementara itu, Gubenur Sherly Tjoanda Laos menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim, dalam berbagi praktik baik tata kelola pemerintahan dan pembangunan. “Kami menyampaikan apresiasi atas keterbukaan Pemprov Jatim, dalam berbagi praktik baik tata kelola pemerintahan dan pembangunan. Kunjungan ini membawa misi belajar sekaligus memperkuat implementasi kerja sama konkret,” ungkapnya.

Di bidang tata kelola pemerintahan digital, lanjutnya, Jawa Timur dikenal memiliki capaian tinggi dalam implementasi SPBE dengan indeks 4,7. Sementara Maluku Utara, berada di angka 3,6.

Hal ini, menjadi salah satu fokus pembelajaran, terutama dalam integrasi layanan digital, transparansi kinerja, serta penguatan kapasitas aparatur melalui sistem perjanjian kinerja yang terukur. Selain itu, penguatan tata kelola BUMD juga menjadi perhatian bersama agar perusahaan daerah dikelola secara profesional, akuntabel dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus kontributor Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Kerja sama Jatim–Maluku Utara ke depan akan diperluas pada sektor pertanian, pengembangan komoditas unggulan, peningkatan kapasitas ASN, hingga penguatan jaringan perdagangan antar pulau. Pertemuan ini, menandai babak lanjutan kolaborasi dua provinsi yang saling melengkapi – Jawa Timur sebagai pusat distribusi dan industri di kawasan timur Indonesia, serta Maluku Utara dengan potensi sumber daya alam dan komoditas unggulannya untuk membangun rantai pasok yang lebih efisien, berkeadilan dan berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat di kedua daerah. (kom/sby/gie)

Program-program itu sendiri, meliputi seperti pupuk, sehingga membuat petani bahagia karena telah direalisasikan dengan pemberian tambahan alokasi pupuk bersubsidi pada tahun 2025. Begitu pula dengan program kesehatan gratis bagi warga kurang mampu, yang ditandai dengan capaian Universal Health Coverage (UHC) Kabupaten Kediri 98,72 persen di 2025.

Bidang kesehatan ini, pun diperluas dengan program peningkatan Puskesmas rawat inap dan pembangunan Rumah Sakit di kawasan Aerotropolis. Sampai penghujung 2025, Pemkab Kediri telah berhasil menambah enam Puskesmas rawat inap dan hingga Februari ini tercatat sudah terdapat 13 Puskesmas rawat inap di Kabupaten Kediri.

Mas Dhito-sapaan Bupati Kediri, melihat dalam kondisi keterbatasan ruang fiskal karena kebijakan efisiensi dari pemerintah pusat saat ini, berat untuk membangun rumah sakit yang memerlukan anggaran besar. Adapun strategi yang dilakukan, yakni mencoba membangun kerjasama dengan swasta.

“Yang kita lakukan adalah kita komunikasi dengan beberapa rumah sakit dan ada tiga rumah sakit,” katanya, Jumat (20/02/2026) tadi.

Program prioritas lain yang telah direalisasikan, yakni insentif bagi 17 ribu Guru, Tenaga Pendidik (GTK), guru ngaji, dan guru agama. Untuk guru ngaji dan agama, penerima manfaat bisyaroh di tahun 2025 bahkan mencapai 9.500 orang dan tahun 2026 direncanakan bertambah menjadi 12.000 orang.

Baca juga :

Bidang pendidikan ini, juga termasuk program beasiswa Kediri Berbudaya Rp 30 miliar pertahun. Kemudian, program bantuan stimulus fasilitas untuk mushola, masjid, ponpes, tempat ibadah, dan pendidikan keagamaan.

Selanjutnya, program pemberian insentif untuk kader seperti posyandu dan KB, peningkatan insentif RT/RW, Halo Masbup 2.0, Gercep Sahaja administrasi kependudukan, peningkatan Alokasi Dana Desa (ADD) dan pemberian Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk desa sejahtera juga telah direalisasikan di 2025. Dalam pemerintahannya, Mas Dhito juga berkomitmen untuk melanjutkan program revitalisasi pasar tradisional. Setelah sebelumnya berhasil merevitalisasi Pasar Wates, awal periode kedua Mas Dhito melakukan revitalisasi Pasar Ngadiluwih.

Program lain yang secara bertahap mulai dijalankan, yakni 30 ribu lapangan pekerjaan baru. Pada tahun 2025, dimulai dengan 6 ribu lebih lapangan pekerjaan baru untuk masyarakat Kabupaten Kediri yang akan terus dilanjutkan tahun berikutnya.

Di sektor pariwisata, Mas Dhito juga mulai melakukan pengembangan wisata dengan gebrakan membuka wisata Ubalan di akhir tahun 2025 dan tahun 2026, ini melanjutkan pembangunan akses jalan ke wisata Gunung Kelud. “Kelud di tahun 2026, ini saya mau selesaikan akses jalan sampai ke kawah. Kemudian yang kedua (terkait), safetynya,” ungkap Mas Dhito.

Bidang infrastruktur yang menjadi bagian program prioritasnya, menurut Mas Dhito, saat ini keluhan masyarakat banyak pada jalan, terutama jalan desa. Adapun skema untuk pembangunan jalan desa, yakni dengan pemberian BKK dimana pengerjaannya dilakukan desa. Hanya saja, untuk saat ini belum memungkinkan dengan kondisi keterbatasan ruang fiskal daerah. (pan/sit)

Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengatakan bahwa saat ini banyak gedung pemerintahan di Kota Malang yang belum memiliki nama khusus. Bahkan beberapa diantaranya, seperti nama Gedung Mini Block Office Balai Kota Malang dan Block Office. Karena itu, Pemkot akan melakukan inventarisasi untuk menentukan gedung mana saja yang layak diberi penamaan.

“Nanti akan kita lihat dahulu. Kita inventarisir gedung-gedung mana yang layak diberi nama. Yang kecil-kecil tentu tidak,” ujar Wali Kota Wahyu, Rabu (21/01/2026) tadi.

Baca juga :

Diuraikannya, bahwa untuk penamaan gedung akan disesuaikan dengan jasa para mantan wali kota yang pernah memimpin Kota Malang. Selain sebagai bentuk penghargaan, langkah ini juga diharapkan dapat memperkuat pengenalan sejarah kepemimpinan daerah, terutama bagi aparatur sipil negara (ASN) yang baru bertugas.

“Kadang-kadang ASN yang baru kita tanya, nama wali kota terdahulu saja masih ada yang tidak tahu. Dengan penamaan ini, kita ingin mereka lebih mengenal sejarah dan para tokoh yang berjasa di Kota Malang,” jelasnya.

Masih menurut wali kota, bahwa dalam rencana nama yang akan digunakan untuk gedung adalah nama mantan wali kota yang telah wafat. Melalui penamaan tersebut, diharapkan dapat menjadi simbol penghormatan sekaligus pengingat atas kontribusi para pemimpin terdahulu dalam membangun Kota Malang.

“Ini untuk memberikan apresiasi dan penghargaan. Nanti nama gedung akan menggunakan nama mantan wali kota yang sudah meninggal dunia,” papar Wali Kota Wahyu. (rsy/sit)

Kegiatan yang diikuti jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perangkat daerah, serta unsur TNI dan Polri, juga dihadiri pula Wakil Bupati, Yudha Adji Kusuma dan Kepala OPD. Melalui kebersamaan lintas sektor itu, tentunya menjadi simbol kuat sinergi antara pemerintah daerah, aparat keamanan dan seluruh pemangku kepentingan, dalam membangun Lumajang yang tidak hanya maju secara fisik, tetapi juga kokoh secara moral dan spiritual.

Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, mengatakan bahwa Khotmil Quran akan menjadi agenda rutin bulanan yang dilaksanakan setiap Jumat Legi (kalender Jawa, red). Kegiatan ini, dirancang sebagai ruang ibadah bersama sekaligus sarana membangun kekuatan batin aparatur pemerintahan.

“Saya mengajak seluruh OPD, unsur TNI-Polri, serta instansi terkait untuk bersama-sama mengikuti Khotmil Quran ini secara rutin di Pendopo Kabupaten Lumajang setiap Jumat Legi,” kata Bunda Indah.

Baca juga :

Ditambahkannya, membangun daerah tidak hanya bertumpu pada program dan kebijakan, tetapi juga memerlukan keteguhan nilai, keikhlasan dan doa. Khotmil Quran sendiri menjadi ikhtiar spiritual, agar setiap langkah pembangunan selalu berada dalam koridor keberkahan dan kemaslahatan.

Bahkan lebih dari sekadar ritual keagamaan, kegiatan ini dinilai mampu mempererat kebersamaan antar aparat, menumbuhkan ketenangan batin, serta memperkuat etos kerja yang berlandaskan nilai-nilai luhur. Dengan spiritualitas yang terjaga, pelayanan publik diharapkan semakin humanis, jujur dan bertanggung jawab.

Bunda Indah juga menyampaikan harapannya, agar doa dan lantunan ayat suci Al-Quran yang dipanjatkan bersama dapat menjadi wasilah bagi Kabupaten Lumajang untuk terus diberi perlindungan, keamanan dan ketenteraman. “Semoga melalui Khotmil Quran ini, Lumajang senantiasa dilimpahi keberkahan, masyarakatnya hidup rukun dan sejahtera, serta daerah kita selalu dalam keadaan aman dan tenteram,” imbuhnya.

Melalui penguatan ikhtiar lahir dan batin secara seimbang, Pemerintah Kabupaten Lumajang menegaskan komitmennya membangun daerah dengan pendekatan menyeluruh, menggabungkan kinerja, kolaborasi dan nilai spiritual sebagai fondasi keberlanjutan. (kom/adi/gie)

Gelaran yang dihadiri Tim Koordinasi SPBE dan jajaran perangkat daerah, itu dibuka Bupati Lumajang, Indah Amperawati. Dalam sambutannya, Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang, menegaskan bahwa SPBE bukan sekadar proyek teknologi informasi, melainkan fondasi utama dalam membangun tata kelola pemerintahan modern yang efektif, efisien dan berorientasi pada pelayanan publik.

“SPBE bukan hanya program TIK, tetapi kebutuhan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan. Melalui SPBE, kita menghadirkan pemerintahan yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel,” katanya.

Bunda Indah juga menjelaskan, bahwa kompleksitas birokrasi, meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap layanan publik, serta keterbatasan sumber daya menuntut pemerintah daerah bertransformasi secara digital. Pemerintahan digital, menurutnya, menjadi keniscayaan agar pemerintah mampu bekerja lebih cepat, tepat, dan berbasis data, sekaligus memperkuat kepercayaan publik.

Transformasi digital melalui SPBE juga ditempatkan sebagai bagian integral dari agenda reformasi birokrasi daerah. Dengan SPBE, proses kerja pemerintahan diarahkan menjadi lebih sederhana, terintegrasi antar perangkat daerah, dan fokus pada hasil serta manfaat nyata bagi masyarakat.

“Arsitektur dan peta rencana SPBE ini menjadi panduan utama agar pengembangan sistem pemerintahan digital di Lumajang berjalan terarah, terintegrasi, dan berkelanjutan,” jelas Bunda Indah.

Baca juga :

Dirinya juga menambahkan, implementasi SPBE memiliki peran strategis dalam optimalisasi layanan publik sekaligus mendukung peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Digitalisasi proses birokrasi, termasuk pengelolaan pajak dan retribusi daerah, diharapkan mampu menciptakan layanan yang lebih efisien, transparan dan mudah diakses masyarakat.

Namun demikian, Bunda Indah menekankan bahwa keberhasilan SPBE tidak dapat dibebankan hanya kepada Dinas Kominfo. Seluruh perangkat daerah dituntut memiliki komitmen yang sama agar transformasi digital berjalan optimal.

“Tanpa keterlibatan aktif dan komitmen seluruh OPD, tujuan besar pemerintahan digital tidak akan tercapai,” ujarnya.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lumajang, Agus Triyono, menegaskan bahwa SPBE membutuhkan konsistensi dan komitmen lintas perangkat daerah. Arsitektur dan peta rencana SPBE menjadi acuan bersama agar seluruh OPD bergerak dalam satu arah dan saling terintegrasi.

“SPBE tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan. Kami akan mengawal implementasinya agar benar-benar menjadi bagian dari proses kerja sehari-hari di setiap perangkat daerah,” tegasnya.

Agus Triyono juga menekankan, pentingnya perubahan budaya kerja aparatur dalam mendukung keberhasilan SPBE. Transformasi digital, menurutnya, tidak hanya soal sistem dan aplikasi, tetapi juga perubahan pola pikir ASN agar lebih adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat.

Dengan terselenggaranya presentasi akhir tersebut, Pemerintah Kabupaten Lumajang optimistis sinergi antar perangkat daerah semakin kuat. Implementasi SPBE diharapkan mampu menghadirkan pemerintahan yang modern, adaptif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi fondasi pembangunan daerah di era digital. (kom/adi/sit)

Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Lamongan, Nalikan, mengatakan bahwa pengawasan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah adalah proses kegiatan yang dituangkan untuk menjamin agar pemerintahan daerah berjalan secara efesien dan efektif. Hal ini, sesuai dengan rencana dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terlebih, tambahnya, tahun 2025 memasuki fase baru pembangunan daerah. Sehingga, terdapat tantangan kompleks, seperti digitalisasi pelayanan, penguatan ekonomi kerakyatan, hingga peningkatan kualitas pelayanan publik.

Baca juga :

“Dalam situasi seperti ini, pengawasan internal memegang peran vital agar setiap kebijakan berjalan efektif, efesien dan bebas dari penyimpanan. Salah satu indikator pemerintahan yang baik dilihat dari pengelolaan keuangan daerah,” kata Sekda Nalikan.

Dirinya juga menekankan, untuk memperkuat pengawasan berbasis risiko agar dapat mencegah permasalahan sejak dini, tingkatkan integritas dan budaya anti korupsi serta percepatan digitalisasi pengawasan. “Yang mana ditujukan agar meminimalisir adanya kesalahan, terlebih Pemerintah Kabupaten Lamongan telah meraih 9 kali berturut-turut Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” jelasnya.

Disampaikan Inspektur Kabupaten Lamongan, Ahmad Farikh, pada tahun 2025 rekap hasil pengawasan terdapat jumlah sebanyak 139 temuan. Angka tersebut mengalami penurunan dari tahun 2024 yakni 148 temuan. (kom/son/gie)

Kegiatan ini, menjadi langkah penting dalam memperkuat sinergi antar daerah untuk menciptakan ruang digital yang sehat, aman dan produktif. Penandatanganan PKS ini mencakup kerja sama dalam bidang komunikasi, informatika, statistik dan persandian.

Adapun 10 daerah yang ikut menandatangani PKS bersama Diskominfo Provinsi Jatim, diantaranya Kabupaten Bangkalan, Blitar, Gresik, Mojokerto, Sidoarjo dan Tuban. Termasuk, Diskominfo Sumenep, Kota Mojokerto, Pasuruan dan Kota Probolinggo.

Kepala Diskominfo Provinsi Jawa Timur, Sherlita Ratna Dewi Agustin, menyampaikan apresiasi kepada para kepala dinas dan peserta forum atas komitmen mereka dalam memperkuat kolaborasi digital di tingkat daerah. “Sepuluh PKS yang ditandatangani hari ini merupakan tahap awal. Kami ingin mereplikasi keberhasilan Program Klinik Hoaks yang sudah berjalan di Jawa Timur dan memperluasnya ke bidang komunikasi, informatika, persandian, keamanan informasi, serta data dan statistik,” kata Sherlita.

Baca juga :

Dirinya menambahkan, bahwa kerja sama ini akan berlanjut pada tahap kedua dan ketiga hingga melibatkan 38 kabupaten dan kota di Jawa Timur. “Langkah ini merupakan tindak lanjut dari pembaruan MoU antara Gubernur Jawa Timur dengan para bupati dan wali kota. Kami ingin kerja sama riil di lapangan juga dituangkan dalam bentuk PKS yang konkret,” imbuhnya.

Setelah penandatanganan dan pemberian apresiasi kepada daerah aktif dalam pencegahan judi online, acara dilanjutkan dengan seminar bertema ‘Infrastruktur Pemerintah Digital’. Nara sumber utama pelaksanaan itu, Kepala Tim Kerja Kemitraan Digital Kota Inovatif dan Karakteristik Mandiri di bawah Direktorat Kecerdasan Artifisial dan Ekosistem Teknologi Baru Kementerian Komunikasi dan Digital RI, Diah Utami, memaparkan sejumlah topik strategis.

Dalam pemaparan itu, Diah membahas penguatan infrastruktur TIK daerah, keamanan siber, serta pemanfaatan teknologi baru seperti Artificial Intelligence (AI), Internet of Things (IoT) dan big data untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data.

Forum Pemerintahan Digital Jawa Timur sendiri menjadi bukti nyata komitmen Pemprov Jatim untuk mempercepat transformasi digital yang inklusif, aman dan adaptif terhadap kemajuan teknologi. Melalui kolaborasi lintas daerah, Jawa Timur meneguhkan langkahnya menuju ‘Gerbang Baru Nusantara’, sebuah ekosistem pemerintahan digital yang terintegrasi dan berdaya saing tinggi. (kom/sby/gie)

Pakar Pemerintahan dan Otonomi Daerah salah satu PTN, Ria Casmi Arrsa, menyampaikan bahwa Pemerintah Kota (Pemkot) Malang harus lebih dahulu memastikan kejelasan status Prasarana, Sarana dan Utilitas Umum (PSU), yang akan digunakan sebagai jalur tembus tersebut. Hal itu dinilai penting, agar langkah pelaksanaan tidak menimbulkan persoalan hukum di kemudian hari.

“Sebelum masuk tahap eksekusi, langkah paling awal yang harus dilakukan Pemkot yaitu memastikan status hukumnya. Kalau sudah ada Berita Acara Serah Terima (BAST), maka PSU itu otomatis menjadi aset Pemkot Malang,” jelas Arrsa-sapaannya, Senin (28/10/2025) tadi.

Dari informasi yang didapat, penyerahan PSU di kawasan Griya Shanta sudah pernah dilakukan melalui beberapa dokumen BAST sejak tahun 1997, 2020, hingga 2024. Dengan begitu, secara administratif lahan tersebut telah tercatat sebagai aset Pemkot Malang yang bisa dimanfaatkan untuk kepentingan publik, termasuk pembukaan jalan tembus.

Baca juga :

Arrsa menekankan, walaupun statusnya sudah sah menjadi milik Pemkot Malang, namun rencana pembangunan tetap perlu memperhatikan aspek tata ruang dan lingkungan. Termasuk analisis dampak lalu lintas serta kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW).

“Setelah jadi aset Pemda, pemanfaatannya jangan asal bangun. Harus selaras dengan rencana tata ruang dan memperhatikan kenyamanan warga sekitar,” tambahnya.

Diketahui, jalan tembus Griya Shanta tersebut merupakan salah satu dari 14 titik jalur penghubung yang telah tercantum dalam RTRW Kota Malang. Pembukaan jalan-jalan baru diperlukan untuk mengurai kemacetan yang semakin sering terjadi di kawasan padat permukiman.

Meski begitu, Arrsa mengingatkan pentingnya mengelola dampak sosial di lapangan. Sebab, peningkatan mobilitas di kawasan perumahan juga berpotensi menimbulkan gangguan pada ketertiban dan keamanan lingkungan. “Membuka akses baru memang solusi kemacetan, tapi juga bisa menimbulkan dinamika baru di masyarakat. Itu yang perlu diantisipasi Pemkot sejak awal,” imbuhnya. (rsy/sit)

Ketua DPRD Oktafiani menilai, pelantikan tersebut menjadi upaya memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional dan berintegritas. “ASN harus menjadi pelayan masyarakat yang tulus, cepat dan berorientasi hasil,” tegasnya.

Baca juga :

Melalui momentum yang dilakukan itu, Pemkab Lumajang berkomitmen mewujudkan birokrasi yang transparan, akuntabel dan semakin dekat dengan rakyat. Bahkan, Bupati Lumajang, Indah Amperawati, saat memimpin kegiatan itu menegaskan bahwa jabatan merupakan amanah publik yang harus dijalankan dengan keikhlasan dan tanggung jawab, bukan sekadar simbol status.

“ASN harus benar-benar hadir memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujar Bunda Indah-sapaan Bupati Lumajang. (adi/gie)