Roadshow ini, sebagai langkah awal memperkenalkan diri sekaligus memperkuat sinergi lintas sektor dalam menjaga Kamtibmas di Kota Malang. Kegiatan ini, dimulai dari Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, Kepala Kejaksaan Negeri Kota Malang, Ketua DPRD Kota Malang dan Dandim 0833.

“Kunjungan ini dengan tujuan menyamakan persepsi, memetakan dinamika sosial, serta memperkuat kolaborasi pengamanan daerah Kota Malang yang memiliki karakter sebagai miniatur Indonesia,” tegas Kombes Pol Putu Kholis.

Saat berkunjung ke Wali Kota Malang, mantan Wadir Reskrimum Polda Metro Jaya, ini membahas penguatan keamanan kawasan publik, pengelolaan lalu lintas, aktivitas mahasiswa, serta pengamanan agenda pemerintahan dan event masyarakat agar tetap kondusif. “Kami ingin memastikan Polresta Malang Kota sejalan dengan kebijakan Pemkot, terutama dalam pengamanan ruang publik, lalu lintas, serta deteksi dini potensi gangguan Kamtibmas,” ujar Kombes Putu Kholis.

Kunjungan sendiri, dilanjutkan ke Kejaksaan Negeri Kota Malang, dengan fokus pada sinkronisasi penegakan hukum, percepatan penanganan perkara dan transparansi pelayanan hukum agar kepercayaan publik tetap terjaga. “Sinergi Polri dan Kejaksaan penting untuk menjamin kepastian hukum sekaligus menjaga stabilitas sosial masyarakat,” jelasnya.

Sementara saat berkunjung ke Ketua DPRD Kota Malang, Kapolresta membahas dukungan kebijakan, pengamanan kegiatan legislatif, serta pengelolaan aspirasi masyarakat agar tidak berkembang menjadi potensi konflik sosial. “Aspirasi masyarakat harus dikelola dengan baik. Polresta siap mendukung agenda legislatif dengan pengamanan yang profesional, persuasif, dan komunikatif,” tegasnya.

Baca juga :

Kunjungan kerja dan silaturahmi selanjutnya Kombes Putu Kholis ke Kodim 0833/Kota Malang, diterima langsung oleh Dandim 0833/Kota Malang, Letkol Inf Dedy Azis, dengan tujuan memperkuat komunikasi, sinergi dan soliditas antara Polri dan TNI.

“Kami membahas situasi Kamtibmas terkini di Kota Malang, pola pengamanan wilayah, penanganan potensi konflik sosial, serta kesiapsiagaan bersama menghadapi agenda masyarakat maupun dinamika perkotaan,” urainya.

Menurutnya, hubungan yang kuat antara Polresta dan Kodim menjadi kunci keberhasilan pengamanan. Dirinya menambahkan, sinergi TNI–Polri harus terus dijaga tidak hanya saat ada permasalahan, tetapi juga secara preventif dan preemtif.

“Dengan komunikasi yang intens dan soliditas yang terbangun, kami optimistis situasi Kamtibmas Kota Malang tetap aman, kondusif dan masyarakat bisa beraktivitas dengan tenang,” imbuhnya.

Dari seluruh rangkaian kunjungan tersebut, Kombes Pol Putu Kholis menekankan pola pengamanan preventif, preemtif dan humanis melalui patroli dialogis, pelayanan cepat, serta penguatan peran Bhabinkamtibmas sebagai ujung tombak Polri. “Silaturahmi ini bukan hanya perkenalan, tetapi menyatukan langkah Forkopimda agar bergerak bersama menjaga Kota Malang tetap aman, tertib dan nyaman,” tambahnya.

Roadshow Forkopimda yang dilakukan Kombes Pol Putu Kholis pada awal masa jabatan ini menjadi fondasi penguatan komunikasi, pemetaan isu Kamtibmas dan soliditas lintas sektor, demi menjaga stabilitas keamanan untuk mendukung pendidikan, pemerintahan dan sosial masyarakat Kota Malang secara berkelanjutan. (gie)

Hal itu disampaikan Gubernur Khofifah, dalam rapat koordinasi (Rakor) evaluasi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) dan manajemen talenta, di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Kamis (24/07/2025) tadi.

“Pemprov Jatim telah memetakan lebih dari 34 ribu Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) menggunakan metode pendekatan dari metode talent DNA. Jadi manajemen talenta ini dibantu oleh tim melalui talent DNA. Ini menjadi pintu masuk dalam mengidentifikasi karakter masing-masing ASN maupun PPPK,” kata Gubernur Khofifah.

Baca juga :

Menurutnya, pendekatan tersebut tidak hanya menyasar kalangan birokrasi, tetapi juga diperluas ke sektor pendidikan. Saat ini, sebanyak 200 mentor telah diterjunkan untuk mendampingi penguatan karakter peserta didik di berbagai jenjang, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK.

“Kami ingin memastikan bahwa identifikasi talenta anak-anak sudah bisa dilakukan sejak dini. Harapannya, Jatim bisa menjadi lumbung talenta bukan hanya dari ASN dan PPPK, tetapi juga dari peserta didik,” tambahnya.

Ditambahkannya, bahwa talent DNA yang dikembangkan bersama ESQ Corporation, sangat membantu dalam proses pemetaan potensi dan kompetensi, baik pada individu maupun institusi. Penerapannya, pun akan diperluas ke sekolah-sekolah swasta agar pemerataan pengembangan potensi dapat tercapai secara lebih luas.

“Tentunya dengan komitmen dari kepala daerah yang hadir hari ini, bupati dan wali kota se Jatim menunjukkan bahwa konsolidasi yang kami bangun untuk meningkatkan efektivitas kerja birokrasi mulai membuahkan hasil,” imbuh Khofifah. (rsy/sit)

Dalam hal ini, pihaknya juga telah mengumpulkan data dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dan Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kota Malang. Kemudian, berencana untuk melakukan rapat teknis lanjutan sebelum merumuskan target spesifik yang harus diselesaikan dalam masa jabatannya.

“Target saya belum bisa dirumuskan secara spesifik saat ini, namun saya akan memetakan prioritas program yang harus dituntaskan. Berdasarkan paparan dari kepala dinas, saya akan mengidentifikasi isu-isu utama yang harus ditangani,” kata Pj Wali Kota Iwan, Selasa (20/08/2024) tadi.

Baca juga :

Tidak hanya itu, Pj Wali Kota Iwan juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak. Termasuk pemerintah provinsi, pusat serta pelaku usaha yang memiliki program Corporate Social Responsibility (CSR). Pihaknya juga melihat, bahwa ada potensi besar dalam CSR untuk mendukung realisasi program fisik yang berdampak langsung pada masyarakat.

“Selain mengandalkan anggaran dari APBD Kota Malang, saya berencana menginisiasi sumber pendanaan lain, termasuk dari CSR. Namun, langkah awalnya adalah memetakan mana yang menjadi prioritas, sebelum berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait,” tambahnya.

Diakhir, Pj Wali Kota Iwan juga berkomitmen untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selama menjabat menghasilkan output yang nyata dan bisa menjadi acuan bagi pemimpin definitif selanjutnya.

“Minimal ada langkah strategis, ada potensi penyelesaian dan minimal di tahun 2025 nanti bisa sebagai referensi untuk pejabat kepala daerah definitif yang akan melaksanakan, sebagai bentuk kerja saya inilah output yang harus kita lakukan,” imbuhnya. (pro/rsy/sit)

Dalam proses ini, Bawaslu melakukan upaya pencegahan dengan mengidentifikasi dan memetakan potensi kerawanan pada Pemilu 2024 sebelumnya. Hal ini dilakukan, melalui pengumpulan data awal yang diperoleh dari Panwaslu Kecamatan di wilayah Kabupaten Malang.

“Data yang dikumpulkan mencakup berbagai kejadian sejak tahap Pendaftaran Peserta Pemilu hingga Rekapitulasi di Tingkat Kecamatan. Data ini sangat penting, sebagai bahan evaluasi dan analisis yang kemudian disusun menjadi Laporan Indeks Kerawanan untuk Pemilihan Serentak 2024,” kata Kordiv Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas Bawaslu Kabupaten Malang, Muhammad Hazairin.

Adapun hasil dari analisis Bawaslu Kabupaten Malang yang didasarkan pada data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) Tahun 2024, yang dirilis oleh Bawaslu Republik IndonesiaTahun 2022, yaitu dari 61 indikator yang dikeluarkan, Kabupaten Malang memetakan sebanyak 20 indikator kerawanan yang masuk dalam Pemilu 2024. Diantaranya, seperti ‘Adanya Bencana Non Alam (Pandemi Covid-19) Keamanan Semua Tahapan’, ‘Adanya Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralitasan

ASN/TNI/POLRI atau Netralitas ASN Kampanye’, ‘Adanya Laporan tentang Politik Uang yang dilakukan oleh Peserta/Tim Sukses/Tim Kampanye Pemilu atau Politik Uang Kampanye’ dan ‘Adanya materi kampanye Hoax di sosial media (Grup WA/Facebook) atau Kampanye Tidak sesuai ketentuan Kampanye’.

Kemudian, ada pula yaitu ‘Adanya penghitungan suara ulang di Pemilu/Pilkada dalam Proses Pemungutan Suara’, ‘Dan Adanya gugatan atas hasil Pemilu/Pilkada atau Keberatan Calon’, ‘Adanya keberatan dan atau sengketa proses Pemilu atau Pilkada Keberatan Calon dalam Pencalonan’ hingga ‘Adanya himbauan dan/atau tindakan untuk memilih calon tertentu dari pemerintah lokal Intimidasi Kampanye’, serta ‘Adanya Pemungutan suara susulan di Pemilu/Pilkada Proses Pemungutan Suara Pemungutan Suara’.

Baca juga :

Setelah melalui proses identifikasi berdasarkan hasil pengawasan dan mempertimbangkan indikator, maka berdasarkan fakta pengawasan dalam tahapan Pemilu tahun 2024, maka yang terjadi di Kabupaten Malang meliputi adanya bencana alam yang mengganggu tahapan. Kemudian, keamanan dalam semua tahapan. Lalu intimidasi terhadap penyelenggara Pemilu, serta rekomendasi Bawaslu terkait perubahan suara pada proses rekapitulasi. Otoritas Penyelenggara Pemilu Pemungutan dan Penghitungan Suara, juga Rekomendasi Bawaslu terkait ketidaknetralan ASN/TNI/POLRI.

Sementara delapan indikator dalam pemetaan kerawanan Pemilihan Serentak 2024, diantaranya ‘Adanya surat suara yang kurang pada Pemilu/Pilkada’, ‘Adanya perusakan Alat Peraga Kampanye’, ‘Adanya Logistik selain surat suara yang kurang pada

Pemilu/Pilkada’, ‘Adanya Pemilih yang terdapat pada DP4 tapi bukan penduduk setempat’. Kemudian, juga ‘Adanya Pemilih Disabilitas yang tidak tercatat/tidak ingin dicatat sebagai disabilitas’, ‘Adanya penggunaan fasilitas negara dalam kampanye calon tertentu’, ‘Adanya Pemilih yang tidak ingin terdaftar sebagai Pemilih’ dan ‘Adanya intimidasi terhadap pelapor pelanggaran pemilu atau pemilihan’.

“Langkah antisipasi (Mitigasi dan Pencegahan), salah satu tujuan dilakukannya pemetaan kerawanan Pemilihan Serentak Tahun 2024 adalah untuk melakukan mitigasi potensi kerawanan Pemilihan 2024 dengan mengidentifikasi isu dan tahapan yang paling rawan berbasis pada data IKP 2024. Sehingga menjadikan hasil pemetaan kerawanan Pemilihan 2024 sebagai basis strategi pencegahan,” terang Hazairin.

Dirinya juga menambahkan, Bawaslu Kabupaten Malang juga telah mengklasifikasikan 10 isu yang dianggap rawan dalam Pemilihan Serentak 2024. Untuk menghadapi potensi kerawanan tersebut, Bawaslu Kabupaten Malang bersama stakeholder mengambil langkah-langkah mitigasi dan pencegahan melalui berbagai metode.

“Beberapa metode yang kita lakukan seperti melakukan himbauan kepada peserta pemilihan dan melakukan sosialisasi secara massif kepada Masyarakat. Melakukan pengawasan melekat pada saat pelaksanaan Kampanye. Memberikan saran perbaikan secara tertulis apabila terdapat dugaan pelanggaran,” terangnya. (sit)

Kepala Pelaksana BPBD Kota Batu, Agung Sedayu, mengatakan bahwa tanah longsor saat musim hujan merupakan bencana yang mendominasi. Karenanya, sangat penting dilakukan mitigasi.

“Memasuki musim penghujan ini, kami melakukan pemetaan daerah rawan bencana,” terangnya, Senin (06/11/2023) tadi.

Ditambahkannya, bahwa selama tahun 2023 atau terhitung sejak Januari hingga September, ada sebanyak 123 kejadian bencana. Dengan uraian, rencana tanah longsor mencapai 59 kejadian, angin kencang 24 kejadian, kebakaran rumah bangunan 14 kejadian dan sisanya yakni pohon tumbang, Karhutla hingga banjir.

“Hasil pemetaan secara bertahap sudah kami lakukan. Yang kami atensi, itu di daerah-daerah rawan longsor seperti di Kecamatan Bumiaji, yaitu di Desa Sumber Brantas, Dusun Brau, Desa Tulungrejo, Desa Gunungsari sampai Desa Sumbergondo,” tambahnya.

Baca juga :

Bahkan, ujarnya, khusus longsor juga ada titik langganan bencana itu. Diantaranya, seperti di jalur kawasan Payung, Kelurahan Songgokerto hingga wilayah Malang Barat seperti sepanjang Jalur Pujon, Ngantang dan Kasembon.

“Sebagai antisipasi, 11 unit EWS (Early Warning System) diaktifkan kembali agar meminimalisir jumlah korban karena telat evakuasi. Dan, EWS kita ini rata-rata banyak ditempatkan di Desa Gunungsari, Brau, Desa Punten dan Desa Sumber Brantas,” urainya.

Sementara itu, paparnya, untuk potensi banjir terjadi di kawasan padat penduduk seperti Kelurahan Ngaglik, Sisir dan Temas. Untuk mengantisipasi terjadi banjir ini, pihaknya sudah berkoordinasi dengan dinas terkait dalam hal ini Dinas PUPR

“DPUPR telah melakukan normalisasi sungai di Kali Paron di Dusun Banaran, Desa Bumiaji, yang juga menjadi atensi utama karena pernah terjadi banjir. Ini disebabkan sungai di sana mengalami penyempitan sedimen akibat sampah dan lain-lain,” jelasnya. (put/gie)

Kepala Bidang Tenaga Kerja Disnaker Kota Batu, Suyanto, mengatakan bahwa meningkatnya angka pengangguran selama tiga tahun terakhir karena dipicu dua faktor. Yaitu, keengganan lulusan Kota Batu untuk bekerja di luar kota dan PHK yang dilakukan akibat pandemi Covid-19 beberapa waktu lalu.

“Kami melakukan pemetaan, itu dengan tujuan untuk menekan laju angka pengangguran,” terangnya, Senin (30/10/2023) tadi.

Tren yang ada sekarang, paparnya, kebanyakan lulusan sekolah enggan untuk keluar dari Kota Batu. Salah satu alasannya, mungkin karena mereka terlalu nyaman dengan udara atau vibes Kota Batu. Bahkan, para pencari kerja (Pencaker) dari kota lain, juga menargetkan Kota Batu.

Baca juga :

“Dengan adanya kondisi itu, membuat posisi Pencaker dari Kota Batu, terdesak dengan para Pencaker-pencaker dari kota lain. Sedangkan lowongan pekerjaan yang tersedia di Kota Batu, juga kebanyakan tidak sebanding dan tidak sejalan dengan keahlian dan ijazah lulusan sekolah yang ada,” urainya.

Suyanto menambahkan, salah satu hasil dari pemetaan, yaitu mengenai banyaknya lowongan kerja yang ada di bidang perhotelan dan dunia pariwisata. Sementara, angka lulusan terbanyak di Kota Batu, ada di bidang pertanian. Sedangkan lowongan di sektor pertanian, untuk lowongan kerjanya lebih sempit.

Bahkan, tercatat para pendaftar kartu pra kerja tahun 2020 dan 2021 lalu, rata-rata pendaftar tersebut merupakan karyawan yang ter-PHK imbas efisiensi pegawai. Salah satunya, karena adanya Covid-19. Sebagian besar yang di PHK, itu berasal dari pekerja di area wisata.

“Pemetaan ini dilakukan untuk mengetahui di mana ada peluang pekerjaan yang bisa memberikan kesempatan bekerja bagi pengangguran. Di sisi lain, kami juga mencari faktor penyebab utamanya,” tambahnya.

Berdasarkan data BPS Kota Batu, tahun 2020 ada sekitar 7.079 jiwa masyarakat Kota Batu, yang menganggur. Kemudian di tahun 2021, menjadi sebanyak 8.101 jiwa. Di tahun 2022, ada sebanyak 11.199 jiwa dan tahun 2023, angka pengangguran mengalami sedikit penurunan yaitu 10.400 jiwa. (put/sit)