Dalam kegiatan tersebut, KPU Kabupaten Kediri juga menggelar pameran seni lukisan bertema ‘Demokrasi’. Kegiatan itu, bekerja sama dengan jajaran pemerintah daerah, media dan berbagai pemangku kepentingan lain.

Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menjelaskan bahwa pihaknya melibatkan seniman lokal untuk menyuarakan pesan demokrasi melalui karya seni. “Demokrasi bukan hanya tentang angka atau menang dan kalah. Banyak ruang seni rupa yang bisa turut menggambarkan demokrasi. Pagelaran ini menunjukkan bahwa demokrasi juga dapat diwujudkan melalui goresan tinta. Terima kasih kepada para seniman Kediri Raya yang telah mendukung,” kata Ketua KPU Nanang.

Baca juga :

Dirinya juga mengungkapkan rasa syukur atas peningkatan partisipasi pemilih di Pilkada 2024, yang mencapai 72,15 persen, atau naik 7 persen dibandingkan Pilkada sebelumnya. Angka tersebut, melebihi rata-rata partisipasi pemilih di tingkat provinsi maupun nasional.

“Hari ini adalah wujud apresiasi kami kepada seluruh warga Kabupaten Kediri. Partisipasi yang tinggi ini, tidak hanya menunjukkan kesadaran demokrasi yang meningkat, tetapi juga menjadi langkah awal menuju kemajuan daerah,” jelasnya.

Dirinya berharap, pencapaian ini menjadi pijakan untuk kemajuan yang lebih besar di masa depan. “Semoga masyarakat Kabupaten Kediri semakin sejahtera, makmur, maju, dan tetap berbudaya,” paparnya.

KPU Kabupaten Kediri sendiri akan melanjutkan tahapan Pilkada 2024 dengan menggelar rapat pleno penetapan bupati dan wakil bupati terpilih pada 9 Januari 2025. (pan/gie/adv)

Kondisi itu, juga berlaku untuk seluruh Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), yang turut mengenakan topi khas ulang tahun.

Ketua KPPS 15, Resha Ardiyanto, menyampaikan bahwa konsep tersebut merupakan inovasi untuk menarik minat warga agar menggunakan hak pilihnya. “Kami diinformasikan oleh PPS untuk berinovasi. Karena waktu persiapan sudah mepet, kami cari ide yang cepat, mudah, tapi juga tetap menarik. Awalnya ada rencana pakai janur, tapi prosesnya panjang. Jadi, kami pilih tema ulang tahun ini saja,” jelas Resha, Rabu (27/11/2024) tadi.

Untuk persiapannya sendiri, urainya, itu dimulai sejak Senin (25/11/2024) malam dan berlanjut hingga Selasa (26/11/2024) malam. Untuk dana yang digunakan menghias, menggunakan dana operasional TPS.

Baca juga :

“Selain menarik perhatian, ini juga strategi agar warga semangat datang ke TPS. Kalau di Pemilu lalu kami sempat menggunakan photobooth, tapi kali ini waktunya terlalu singkat,” tambahnya.

TPS 15 tersebut juga sempat dikunjungi oleh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kota Malang, menurutnya juga mendapatkan apresiasi atas kreativitas panitia.

“Iya tadi sempat datang kesini, katanya ide ini unik dan sangat menarik,” ucapnya.

Hingga siang tadi, antusiasme warga menurutnya cukup baik. Hingga pukul 13.00 WIB, sudah ada sekitar 70 persen dari 587 Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang sudah memberikan suara.

“Sebelum jam 13.00 WIB kami masih layani, tapi kalau sudah lewat, kami tutup, jadi sedapatnya DPT ini. Karena warga di sini harus didekati secara personal, seperti mengingatkan undangan melalui Whatsapp,” imbuhnya. (rsy/sit)

Anggota Komisioner KPU Kota Malang, Fitria Yuliani, mengatakan sosialisasi dilakukan untuk memberikan pemahaman pentingnya suara dalam pemilihan. Terutama, pemahaman kepada generasi muda.

Baca juga :

“Sosialisasi kepada pemilih pemula sudah sering dilakukan. Mulai dari Goes to School, Goes to Campus dan lainya. Dan saat ini, sosialisasi kami lakukan di MCC, karena tempat ini mudah dijangkau, dikenal di anak anak muda dan mereka sering kumpul-kumpul di sini,” kata Fitria. 

Dalam Malang Fest 20024 itu, menghadirkan sejumlah hiburan dari berbagai komunitas. Diantaranya, sholawat, musik gamelan, diskusi, doa bersama, serta sejumlah penampilan lainya yang menghibur dengan pesan ajakan kepada generasi muda untuk sukseskan Pilkada damai 2024.

“Banyak komunitas yang kita tampilkan. Kami berharap Pilkada Kota Malang integrasi dan harmoni, berjalan dengan damai. Karena itu, jangan lupa tanggal 27 November ambil hak suara dengan mendatangi TPS yang telah ditentukan,” tambahnya. (gie)

Dalam gelaran yang menetapkan jumlah DPT sebanyak 1.254.964 pemilih, dihadiri sejumlah anggota KPU Provinsi Jatim Divisi SDM dan Litbang, Komisioner KPU Kabupaten Kediri, Forkopimda Kabupaten Kediri, Kepala Bagian Pemerintahan, Bawaslu, Bakesbangpol, Kabag Pemerintahan Kabupaten Kediri, Dispendukcapil Kabupaten Kediri, LO Tim Pemenangan Bakal Paslon, Ketua partai politik se-Kabupaten Kediri hingga Badan Adhock PPK se-Kabupaten Kediri.

Anggota KPU Provinsi Jawa Timur Divisi SDM dan Litbang, Eka Wisnu Wardhana, dalam sambutannya menyampaikan apresiasinya kepada Badan Adhoc dan jajaran Komisioner KPU Kota Kediri, khususnya dari Divisi Rendatin, karena telah membantu menyusun pemutakhirkan daftar pemilih mulai dari awal turunnya DP4 di Bulan Mei dari Mendagri. Yakni, mulai melakukan Coklit, menetapkan DPS sampai pada tahapan penetapan DPT di tingkat Kabupaten Kediri.

Dalam Sidang Pleno Terbuka Rekapitulasi dan Penetapan DPT itu, gelaran juga dibuka Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim dan dilanjutkan dengan pembacaan DPT oleh Ketua PPK.

Baca juga :

Dalam kesempatan itu, Ketua KPU Nanang Qosim menjelaskan bahwa jumlah DPT untuk Pilkada di Kabupaten Kediri ada sebanyak 1.254.964 pemilih. “Total jumlah keseluruhan DPT adalah 1.254.964 pemilih, dengan rincian pemilih laki-laki sebanyak 630.299 dan pemilih perempuan sebanyak 624.665 orang,” katanya.

Lebih lanjut Nanang menjelaskan, untuk jumlah TPS di Kabupaten Kediri, ada sebanyak 2.344 TPS reguler dan 4 TPS lokasi khusus, di Pondok Ploso Kecamatan Mojo. Jadi, total seluruhnya sebanyak 2.348 Tempat Pemungutan Suara (TPS) reguler dan TPS Loksus yang tersebar di 344 desa.

“Dengan ditetapkannya DPT ini, diharapkan seluruh masyarakat Kabupaten Kediri yang mempunyai hak pilih dapat berpartisipasi aktif dalam Pemilu serentak yang diselenggarakan 27 November 2024 mendatang,” ujarnya.

Untuk jumlah DPT Pemilu dengan Pilkada nanti, ujarnya, mengalami penurunan karena ketika Pemilu kemarin Loksus lebih dari 20 TPS. Sedangkan, Pilkada 2024 hanya ada 4 TPS Loksus.

“Saat Pemilu kemarin, seluruh warga Negara Indonesia memiliki hak pilih. Namun Pilkada tahun ini, hanya warga Jawa Timur yang memiliki hak pilih dalam pemilihan Gubernur dan warga Kabupaten Kediri, yang memiliki hak pilih untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kediri,” tambahnya. (pan/sit/adv)

Film yang dibintangi oleh Cut Mini, Ibnu Zamil, Bima Zeno dan deretan beberapa artis lainnya ini, penuh pesan moral kontestasi Pilkada. Film ini, juga diharapkan mampu meningkatkan partisipasi pemilih.

Komisioner KPU RI Divisi Data dan Informasi, Betty Epsilon Idroos, yang hadir langsung pada Nobar ini mengatakan film ini merupakan persembahan KPU untuk masyarakat Indonesia. Terlebih, untuk memberi edukasi politik.

Baca juga :

“Ini semua adalah metode yang digunakan KPU untuk memberikan pendidikan politik bagi warga dalam jangka panjang. Semoga pesan moralnya dapat tersampaikan di masyarakat,” kata Betty.

Kota Malang sendiri, menjadi daerah ke 3 dari 5 daerah di Indonesia untuk pemutaran film Tepatilah Janji. Namun nantinya, film ini juga akan segera bisa diakses publik dengan mudah.

“Nantinya akan diputar di bioskop-bioskop dan nantinya bisa mudah ditonton oleh masyarakat. Film ini adalah pesan moral yang tepat untuk Pilkada 2024. Film ini menceritakan proses pencalonan dari seorang kepada desa yang mencalonkan diri sebagai bupati, dimana ada dinamikanya,” ujar Ketua Divisi SDM dan Litbang KPU Provinsi Jatim, Eka Wisnu Wardana. (gie)

Disampaikan Dika-sapaannya, bahwa target partisipasi Pilkada 2024 itu merupakan target pencapaian di atas Pilkada tahun 2020. “Jadi, harus lebih tinggi dari Pilkada kemarin (2020). Untuk angkanya, kami belum bisa menyebutkan secara pasti karena harus menyesuaikan target dari KPU RI,” kata Dika.

Ditambahkannya, bahwa KPU Kabupaten Malang terus melakukan ikhtiar guna meningkatkan partisipasi pemilih di Pilkada 2024. Salah satu ikhtiar yang dilakukan KPU Kabupaten Malang, yakni dengan mengadakan penerimaan kirab maskot Pilkada tersebut. Pada kesempatan itu, juga disosialisasikan pelaksanaan Pilkada.

Baca juga :

Yakni, bahwa ada dua pemilihan yang dilakukan masyarakat. Yaitu Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jatim dan Pemilihan Wali Kota atau Pemilihan Bupati.

“Maskot ini akan kami kirab selama tujuh hari di seluruh kecamatan di Kabupaten Malang. Tujuannya, untuk menyampaikan sosialisasi kepada masyarakat Kabupaten Malang, dalam menghadapi Pilkada serentak,” tambahnya.

Disampaikan Dika, sosialisasi memang dibuat semenarik mungkin agar menjadi perhatian. “Sosialisasi kami kemas sedemikian rupa agar mudah diterima dan disampaikan kemana-mana,” ujarnya.

Dalam pelaksanaan itu, selain dihadiri KPU dan Bawaslu Kabupaten Malang, juga hadir Forkopimda, diantaranya Wabup Didik Gatot Subroto. Maskot dikirap oleh KPU Kabupaten Blitar diberikan kepada KPU Kabupaten Malang. Selama pelaksanaan, berbagai kegiatan memeriahkan acara. (sit)

Dalam sambutannya, Ketua KPU Nanang Qosim menyampaikan bahwa rapat pleno ini digelar bertujuan untuk menetapkan DPS hasil rekapitulasi data dari perbaikan yang dilakukan di tingkat desa dan kecamatan. “Hari ini kita akan menetapkan daftar pemilih sementara untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati Kediri di tingkat Kabupaten Kediri,” katanya.

Nanang menjelaskan, jumlah DPS yang ditetapkan sebanyak 1.257.231 pemilih dengan total 2.348 Tempat Pemungutan Suara (TPS). Dari jumlah tersebut, 2.344 TPS merupakan TPS reguler, sementara 4 TPS lainnya merupakan TPS lokasi khusus yang berlokasi di Pondok Pesantren Ploso Mojo, Kabupaten Kediri.

Baca juga :

“Pondok Pesantren Ploso memenuhi standar untuk penetapan TPS lokasi khusus dengan jumlah pemilih minimal 300 orang. Sementara pondok-pondok lain dengan jumlah pemilih di bawah 300 orang, akan difasilitasi untuk melakukan pemilihan di TPS-TPS tingkat desa dan kecamatan,” jelas Nanang.

Nanang juga mengungkapkan, bahwa jumlah TPS lokasi khusus pada Pilkada ini menurun dibandingkan Pemilu sebelumnya. Hal ini, disebabkan karena Pilkada hanya diikuti oleh warga Jawa Timur dan Kabupaten Kediri. Di mana dari 1.600 pemilih di lokasi khusus, hanya 200 orang yang merupakan warga Kabupaten Kediri, sementara sisanya berasal dari luar Kabupaten Kediri.

Setelah penetapan DPS, ujarnya, KPU akan melanjutkan proses pemutakhiran data pemilih yang akan dilakukan secara berkelanjutan hingga penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada September 2024. “Proses pemutakhiran data ini dimulai dari Coklit, DP4, perbaikan data setelah DPS dan terakhir penetapan DPT yang akan menjadi data final untuk Pilkada serentak 2024,” papar Nanang. (pan/gie)

Diterangkan, dari jumlah tersebut nantinya masih akan dilakukan verifikasi lebih lanjut. Yakni mulai dari rangkaian pleno, hingga pengumuman penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT).

“Proses coklit dari hasil sinkronisasi 24 Juli lalu, sudah 100 persen. Dengan total ada 662.155 jiwa yang sudah terdata, hasilnya pun dari yang 100 persen itu juga macam-macam,” kata Toyyib, melalui pesan singkatnya, Senin (29/07/2024) tadi.

Dalam coklit tersebut, ujarnya, ditemukan bahwa beberapa pemilih ada yang telah meninggal dunia. Untuk memastikan data kematian, KPU Kota Malang melakukan pengecekan surat keterangan kematian.

Baca juga :

“Kalau tidak memiliki surat keterangan kemarin tersebut, keluarga harus mengurus surat keterangan di tingkat RT atau kelurahan. Begitu juga kalau tidak ada orangnya (penghuni rumah) kami pastikan stiker tidak ditempel. Karena ditempel stiker itu kan membuktikan coklit sudah dilakukan. Untuk difabel pun sudah ada penanda di stikernya,” ujarnya.

Selanjutnya, tahapan yang akan dilakukan yakni pleno daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS) dari 1 hingga 3 Agustus 2024, diikuti oleh pleno serupa oleh Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) pada 5 hingga 7 Agustus 2024 dan pleno rekapitulasi serta penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) oleh KPU kabupaten/kota pada 9 hingga 11 Agustus 2024.

“KPU provinsi akan melakukan pleno rekapitulasi DPS pada 15 hingga 17 Agustus 2024. Kemudian, pengumuman DPS dan periode masukan atau tanggapan masyarakat berlangsung dari 18 hingga 27 Agustus 2024 lalu untuk proses analisis data ganda atau invalid serta sinkronisasi hasil ke PPK/PPS akan berlangsung dari 18 Agustus hingga 4 September 2024,” jelasnya.

Lebih lanjut, untuk proses perbaikan dan olah data oleh PPS akan berlangsung dari 28 Agustus hingga 1 September 2024, dengan penetapan DPT oleh KPU provinsi pada 22 hingga 23 September 2024 dan pengumuman DPT pada 22 hingga 30 September 2024. Tahap terakhir adalah pleno rekapitulasi DPT oleh KPU RI pada 15 hingga 17 Oktober 2024, dengan penyampaian DPT pemilih tambahan (DPTb) ke KPU RI pada 20 November 2024. (rsy/sit)

Mas Dhito-sapaan akrabnya mengatakan bahwa 27 November 2024 akan menjadi momen bagi masyarakat untuk menentukan masa depan Kabupaten Kediri dan Jawa Timur, untuk lima tahun ke depan. Karena di tanggal itu, akan dilaksanakan Pilkada serentak. Warga Kabupaten Kediri akan melakukan pemilihan bupati dan wakil bupati, sekaligus gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur.

Bupati muda ini juga berharap, agar Pilkada 2024 nantinya menghasilkan pemimpin yang dapat membangun Kabupaten Kediri, maupun Jawa Timur. “Semoga Pilkada yang akan diselenggarakan 27 November nanti, akan menghasilkan pemimpin yang betul-betul memiliki niat yang tulus membangun daerahnya. Baik itu Kabupaten Kediri maupun Jawa Timur,” kata Mas Dhito.

Untuk mendapatkan pemimpin yang diharapkan itu, ujarnya, masyarakat harus mencari pemimpin dengan rekam jejak yang jelas dan tidak tersandung masalah. “Memilih pemimpin jangan coba-coba. Harus dilihat track recordnya, harus dilihat apakah yang bersangkutan mampu atau tidak dan bagaimana kalau dihadapkan pada kondisi-kondisi tak terduga,” tambahnya.

Baca juga :

Sebagaimana diketahui, dalam acara peluncuran maskot dan jingle pemilihan bupati dan wakil bupati Kediri tahun 2024, KPU Kabupaten Kediri juga mengundang perwakilan partai politik. Pelaksanaan sendiri, berlangsung lancar.

Sementara itu, Ketua KPU Kabupaten Kediri, Nanang Qosim, menyampaikan bahwa Pemilu bukan hanya hajat KPU maupun Bawaslu semata. Karenanya, masyarakat agar dapat bersama mensukseskan Pemilu 2024 dengan menggunakan hak pilihnya.

“Satu suara akan menentukan masa depan Jawa Timur dan Kabupaten Kediri. Jangan sampai Golput,” tegasnya.

Untuk itu, Nanang juga meminta kepada masyarakat Kabupaten Kediri yang telah berusia 17 tahun ke atas, atau belum 17 tahun namun telah menikah, untuk menggunakan hak pilihnya pada 27 November 2024 mendatang. (kom/pan/sit)