Berbekal kemenangan itu, tegasnya, menghadapi Pemilu 2024, tiga pilar partai saat ini terus bekerja keras. Termasuk pihaknya, yang ada di eksekutif.

“Termasuk teman-teman struktural dan yang ada di DPRD, kita bekerja terus dan yang kongkrit itu terus menjaga bagaimana teman-teman yang ada di desa-desa. Karena, kekuatan PDI-Perjuangan adalah kekuatan yang ada di desa-desa,” kata Mas Dhito, seusai mengikuti rapat konsolidasi akbar pemenangan Pilpres 2024 di Surabaya, Sabtu (06/05/2023) tadi.

Mas Dhito berkomitmen, untuk bekerja keras minimal dapat mempertahankan perolehan suara pada Pemilu 2019 lalu. Dengan kekuatan mesin partai yang ada dan telah berjalan baik saat ini, pihaknya optimis Pilpres 2024, PDI-Perjuangan Kabupaten Kediri akan memenangkan Ganjar Pranowo.

Baca juga:

• Pemkot Malang Rencanakan Bangun Skywalk di Dua Lokasi dari Dana Bank Dunia
• Objek Wisata Banyuwangi 2026 Perkuat Seni dan Budaya Masyarakat
• Cara Unik UMKM Malang Kenalkan Gamis Bordir, Gandeng Petugas Kebersihan Jadi Model Ramadan
• Kecamatan Lumbang dan Potensi Produksi Madu yang Dihasilkan
• Antisipasi Pewarna Makanan Berlebih, Wali Kota Malang Siapkan Tes Sampel di Pasar Takjil

“Saya imbau, untuk seluruh kader PDI-Perjuangan Kabupaten Kediri jangan lupa untuk mempertahankan suara kemenangan Pilpres di 2019 dan ini harus kita torehkan lagi di 2024. PDI-Perjuangan Kabupaten Kediri mendapatkan 80 sampai 85 persen,” pesan Mas Dhito.

Sementara itu, dalam konsolidasi di Surabaya atau di hadapan ribuan kader PDI-Perjuangan yang hadir, Ganjar Pranowo mengajak untuk tetap menjaga spirit gotong royong guna mencetak kemenangan hattrick pada Pemilu 2024 mendatang.

“Mari kita laksanakan tugas partai ini dengan sebaik-baiknya dan tentu saja dengan satu tarikan nafas kita mesti Metal. Menang total,” tegas Ganjar.

Pelaksanaan Pemilu 2024 yang semakin dekat, tidak dipungkiri menjadikan suhu politik tanah air semakin menghangat. Karenanya, Ganjar mengajak semua kader banteng bersiap, bekerjasama, kolaborasi untuk pemenangan 2024.

“Ketika hangat suasananya, mari kita panaskan, karena waktu tidak lama. Maka kita panaskan, jangan sampai dingin, jangan sampai pernah dingin,” ucap Ganjar memompa semangat kader PDI Perjuangan. (pan/sit)

Karena itu, KPU Sidoarjo sebagai penyelenggara Pemilu menyampaikan Laporan Pelaksanaan Hasil Pemilu 2019 dan Sosialisasi Tahapan Pilkada 2020. Dalam kegiatan ini, sekaligus memberikan penghargaan kepada semua elemen yang terlibat dalam pelaksanaan Pemilu di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (19/9/2019).

PENGHARGAAN – Ketua KPU Sidoarjo, M Iskak memberikan penghargaan ke Bupati Sidoarjo atas suksesnya penyelenggaraan Pileg dan Pilpres Tahun 2019 di Pendopo Delta Wibawa, Kamis (19/9/2019)

Sejumlah penghargaan itu diberikan KPU untuk sejumlah lembaga. Diantaranya Pemkab Sidoarjo, Pimpinan Forkopimda, Bakesbangpol, Dispendukcapil, Satpol PP, Bawaslu Sidoarjo serta Camat se Sidoarjo.

Ketua KPUD Sidoarjo, Mukhamad Iskak mengatakan Pileg Tahun 2019 tidak ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK). Karenanya, KPU Sidoarjo bisa menetapkan anggota DPRD dan kursi partai terpilih tepat 22 Juli 2019.

“Memang ada gugatan kemarin di Pilpres saja, tetapi di Mahkamah Konstitusi menganggap gugatan itu tidak memenuhi syarat,” katanya.

Lebih jauh, Iskak menguraikan jumlah pemilih di Sidoarjo pada Pemilu 2019 ada sebanyak 1.460.991 pemilih. Jumlah ini termasuk DPT dan pemilih dengan membawa identitas KTP atau pemilih pindahan dari luar kota. Sedangkan tingkat partisipasi masyarakat yang ikut pemilihan sebesar 1.200.703 pemilih atau sebesar 82,18 persen.

“Ini merupakan jumlah partisipasi masyarakat paling besar sepanjang pelaksanaan Pemilu di Sidoarjo setelah reformasi. Rata-rata di masing-masing kecamatan partisipasi pemilih pada Pemilu 2019 kemarin di atas 80 persen. Partisipasi terbesar di Kecamatan Tarik mencapai 88,16 persen,” tegasnya.

Sementara Bupati Sidoarjo, Saiful Ilah merasa bersyukur. Alasannya karena Pemilu Tahun 2019 yang dilaksanakan secara serentak berlangsung aman dan damai. Baginya, hal itu merupakan hasil kerja keras semua elemen masyarakat, pemerintah dan penyelenggara Pemilu.

“Kesuksesan ini patut diapresiasi bersama. Hal ini dapat dijadikan motivasi bagi penyelenggara pemilu (KPU Sidoarjo) untuk dapat mempertahankan kinerja yang baik,” tandas Abah Ipul, sapaan akrab Bupati Sidoarjo. Wan/yan

Ketua Bawaslu Bangkalan, Ahmad Mustain Saleh mengatakan, pihaknya menyayangkan berbagai pelanggaran yang terjadi. Salah satunya yakni tidak adanya pihak terkait yang melakukan penurunan baliho dengan ukuran besar.

“Pihak terkait yakni pihak perijinan dan pihak caleg tersebut. Sampai saat ini, tidak ada koordinasi dari perijinan berapa nominal pemasangan baliho tersebut dan bagaimana perjanjiannya. Giliran pasang dengan harga tinggi mereka hadir paling depan, tapi giliran menurunkan tak ada satupun yang bisa dihubungi,” keluh Mustain.

Tak hanya itu, pelibatan anak dibawah umur dan juga ASN juga masih banyak terjadi. Selain itu, pelanggaran juga masih banyak terjadi yakni pemasangan banner yang berada di lokasi yang tidak tepat.

Ia juga mengatakan, banyak berbagai pelanggaran administatif yang menerapkan sanksi ringan. Hal tersebut dinilai tidak membuat jera para pelanggar kebijakan. Seharusnya, sanksi dibuat tegas agar seluruh peserta pemilu dapat melakukan berbagai kegiatan dengan tertib.

“Sanksi yang banyak selama ini hanya berupa teguran. Untuk mencapai pidana itu harus pelanggaran yang berat. Dampaknya, pelanggaran ringan berlalu lalang tanpa diperhatikan dengan serius,” tegasnya.

Mustain menilai, kegiatan pemilu yang berlangsung masih minim dukungan pemerintah daerah dan juga partisipasi masyarakat masih rendah. Sehingga, proses pemilu berjalan dengan kurang baik dan juga digerakkan beberapa orang saja.

“Kegiatan kampanye itu kan sebagian besar difasilitasi oleh KPU, tapi Caleg dan Parpol lebih mempercayakan pada tokoh sentral. Akibatnya kampanye minim, blusukan minim dan partisipasi masyarakat juga rendah,” terangnya.

Senada dengan Mustain, Ketua KPU Bangkalan Zainal Arifin mengamini kurangnya pemanfaatan media kampanye oleh para peserta pemilu. Dikatakan, hingga saat ini masih banyak Alat Peraga Kampanye (APK) berada di kantor KPU yang tidak dimanfaatkan peserta pemilu.

“APK sampai saat ini masih ada yang belum diambil. Padahal kami fasilitasi itu,” Ungkapnya.

Ia berharap, evaluasi ini akan menjadi perbaikan pada badan KPU sebagai penyelenggara pemilu dalam menghadapi pemilu yang akan datang. Seluruh saran dan masukan sebagai bentuk perhatian untuk membangun demokrasi yang lebih baik.

“Seluruh kritik saran dan masukan merupakan bahan kami untuk semakin baik kedepan. Seluruhnya kami tampung dan kami kaji untuk menghadapi pemilu yang akan datang,” tegasnya. (isn/nhs/yan)

Diketahui rencananya sidang perdana gugatan sengketa Pilpres 2019 ke MK yang dilakukan Calon presiden (Capres) nomor urut 02, Prabowo Subianto akan digelar pada Jumat (14/6/2019) mendatang.

Wakil Ketua PCNU Jember. (ist)

Untuk itu sejumlah pemuka agama di Kabupaten Jember dan tokoh masyarakat mengajak dan menghimbau masyarakat khususnya masyarakat Jember dan umumnya masyarakat Jawa timur tidak mudah terprovokasi untuk berdemo dan menolak sidang serta keputusan MK.

Seperti halnya ajakan dan himbauan yang dilakukan oleh Pengasuh Pondok Pesantren Al-Qodiri KH Ahmad Muzakki Syah dan Wakil Ketua PCNU Jember KH Misbahus Salam.

“Saya pengasuh PonPes Al-Qodiri Jember mengajak semua pengurus pondok pesantren dan kaum Nahdliyin jangan sampai terprovokasi atau demo ke terkait Pemilu,” himbaunya.

Secara pribadi Pengasuh Ponpes Al-Qodiri tersebut anti kekerasan, maka setiap malam, di bulan ramadan dengan lima ribu jamaahnya, berdoa memohon kepada Allah SWT untuk keamanan, keselamatan bangsa dan negara Republik Indonesia.

“Bersama warga semua dan para kiai di Jawa Timur ini, bersama-sama untuk mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI),” ungkapnya.

Sementara itu Wakil Ketua PCNU Cabang Jember KH Misbahus Salam juga menyampaikan hal yang sama, sehubungan dengan adanya sidang sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi.

“Kami atas nama pengurus Darus Salam Center Education Empage Institute mengajak dan menghimbau kepada seluruh masyarakat Indonesia untuk menjaga stabilitas keamanan dan menjaga persatuan dan kesatuan bangsa,” terangnya.

Kata wakil ketua PCNU Jember yang akrab disapa Kiai Misbah itu mengatakan Jangan sampai terprovokasi, untuk melakukan tindakan-tindakan anarkis, baik pada saat sidang di Mahkamah Konstitusi, maupun setelah adanya keputusan di Mahkamah Konstitusi.

“Mari kita serahkan sepenuhnya keputusan kepada yang ada di Mahkamah konstitusi, demi kemaslahatan negara Republik Indonesia,” tegasnya. (gik/yud/oso)

Razia gabungan ini dengan cara memeriksa para penumpang bus dan barang bawaannya. Sasarannya adalah bus jurusan Jakarta. Razia ini untuk mengantisipasi para pelaku kriminal dan pelaku teror yang akan memanfaatkan momentum pengumuman Hasil Pemilu 2019.

Razia gabungan di Terminal Purabaya, Bungurasih ini dipimpin langsung Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho dan Kasat Brimob Polda Jatim, Kombes Pol Ketut Wijatmika.

“Pemeriksaan penumpang bus yang keluar dan masuk di Terminal Bungurasih ini dalam rangka cipta kondisi menjelang pengumuman hasil pemilu 2019 dan pengamanan menjelang Hari Raya Idul Fitri,” terang Kapolresta Sidoarjo, Kombes Pol Zain Dwi Nugroho, Sabtu (18/05/2019) malam.

Lebih jauh, Zain menjelaskan dalam pengecekan penumpang serta barang bawaannya ini juga melibatkan personel Brimob Polda Jatim, TNI, dan Dinas Perhubungan. Upaya ini sebagai langkah antisipasi terhadap gangguan terorisme berupa gangguan Kamtibmas menjelang dan saat pengumuman resmi hasil Pemilu pada 22 Mei 2019 besok.

“Kami menghimbau masyarakat Sidoarjo tidak berangkat dan menunda keberangkatan ke Jakarta. Karena keselamatan diri jauh lebih penting. Himbauan ini karena adanya potensi kegiatan aksi ditumpangi pelaku teror yang akan mengganggu Kamtibmas di kantor KPU 22 Mei 2019 mendatang,” tegasnya.

Sementara patroli dan razia gabungan ini juga dilakukan di beberapa titik rawan lainnya. Seperti di Stasiun Kereta Api Sidoarjo. Di stasiun petugas gabungan juga disiagakan 24 jam.

“Dalam razia ini Polresta Sidoarjo menyiagakan personel gabungan 24 jam di posko pemeriksaan penumpang di terminal dan stasiun kereta api,” paparnya.

Sementara dalam razia itu, belum ditemukan rombongan massa yang akan berangkat ke Jakarta.

“Kalau ada penumpang ke Jakarta, mereka itu hanya melaksanakan kepentingan pribadi. Bukan untuk tujuan lainnya,” tandasnya. (Wan/yan)

Wakil Bupati (Wabub) yang kerap disapa Kiai Muqit mengatakan, buka puasa bersama yang digagas Polres Jember dan Bhayangkari merupakan kegiatan yang bagus untuk menyatukan masyarakat, karena sebelum bulan Ramadan, semua telah melalui bulan politik.

“Dengan adanya buka bersama ini diharapkan akan tercipta persaudaraan semua komponen dan semua elemen masyarakat, ” terangnya usai acara.

Kita sering mengatakan cinta NKRI,maka kecintaan itu hendaknya dapat diwujudkan, siapapun atau kelompok manapun yang akan mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu yang mendistorsi bangsa dan negara, masyarakat jangan mau mengikuti.

“Sangat arif apabila kita semua mempertemukan persamaan-persamaan, saling membantu, mengingatkan. Dan, jangan sekali-kali saling membantu hal hal yang akan merusak tatanan kehidupan berbangsa,” tuturnya.

Mengenai pernyataan Kapolres tentang people power, Wabup mengingatkan negara ini adalah negara hukum, oleh karena itu sesuatu yang terjadi ini kembalikan kepada kepada hukum, semua sudah ada aturannya,semua ada yang mengatasi apabila terjadi persoalan.

“Apabila sudah terjadi people power itu berarti sudah melanggar hukum,” tegas Wabup yang Juga Pengasuh Pondok Pesantren di Kecamatan Silo ini.

Kepala Kepolisian Resort Jember AKBP Kusworo Wibowo, SH, SIK. menyampaikan buka puasa bersama merupakan wadah untuk melepas rindu dan memperkuat tali silaturahmi, karena di bulan Ramadhan ini semua berupaya untuk menjaga kehidmatan masyarakat dalam beribadah.

“Karena di tahun ini, bulan Ramadhan bersinggungan (bertepatan) dengan agenda politik yakni pemilu 2019. Karena itu, semua harus saling menjaga, utamanya menjaga masjid agar terhindar dari agenda politik, masjid disterilkan, dijauhkan dan dihindarkan dari ajakan people power,” ungkapnya.

Kata Kusworo, seandainya ada kecurangan-kecurangan dalam pemilu 2019, lanjutnya, gunakan mekanisme yang ada, Bawaslu siap untuk menerima laporan kecurangan yang ada dan akan ditindaklanjut. (gik/yud/oso)

Hal itu disampaikan saat menghadiri undangan buka bersama Polres Jember di halaman Mapolres Jember.

“Gerakan tersebut dapat memecah belah kerukunan, persatuan dan kesatuan bangsa, untuk itu dengan tegas kami dari Kencong Jember menolak, ” ujar Ketua PC NU Kencong Gus Ghulam, Selasa (15/05/2019) siang.

Sosok ulama yang kharismatik ini menyatakan, mendukung penuh kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (BAWASLU) dalam menjalankan tugasnya sebagai lembaga negara penyelenggara Pemilu 2019 sesuai amanah Undang-Undang.

Gus Ghulam mengatakan Pesta Demokrasi pemilihan Presiden, DPR, DPD, DPRD Propinsi dan Kabupaten/ Kota sudah selesai, masyarakat telah menggunakan hak pilihnya sebagai warga Negara yang baik.

“Keputusan resmi KPU akan diumumkan pada hari Rabu tanggal 22 Mei mendatang, ” katanya

Dirinya meminta kepada masyarakat Jember agar tetap tenang dengan hasil putusan apapun.

“Masyarakat Kabupaten jember diminta tetap tenang, menghormati dan menerima apapun hasilnya,” ujarnya.

Meskipun kemarin berbeda pilihan dengan saudara, tetangga, dan lainnya, Pria yang mengenakan songkok hitam itu menghimbau untuk tetap menjaga persatauan dan kesatuan.

“Pemilu 2019 telah usai, meskipun berbeda pilihan, namun masyarakat harus tetap bersatu menjaga ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah Wathoniyah usai Pemilu ini,” tutur Gus Ghulam.

Siapa pun pemimpinnya sambung Gus Ghulam semoga kedepan bisa membawa negara Indonesia lebih baik lagi.

“Kita harus mendukung, semoga dapat mengemban amanah rakyat dan mampu membawa bangsa Indonesia lebih baik,” tandasnya. (gik/yud/oso)

Terlebih, Sunaryo (56) meninggal dunia pada saat 3 hari sebelum pemungutan suara PEMILU (2019) atau tanggal Minggu 14 April 2019, jauh sebelum hasil atau proses penghitungan perolehan suara. Sunaryo, diketahui adalah Kepala Panitia Pemungutan Suara (PPS) di desanya tinggal.

Selasa (14/5/2019) siang, sejumlah tokoh mendatangi rumah keluarga almarhum Sunaryo. Sujatwati, selaku istri korban menyambut kedatangan para tokoh, termasuk perangkat desa dan salah satu tim pemenangan.

Di hadapan para tokoh dan Samsul, Kades setempat, Sujatwati menceritakan riwayat kesehatan sang suami. Sunaryo, selama beberapa minggu sebelumnya diketahui mengidap kanker usus.

“Pernah dirawat di Puskesmas desa suami saya,” ungkap Sujatwati. Senada Samsul juga menyebut jika Sunaryo, warganya sempat dirawat di puskesmas. “Benar dirawat di puskesmas. Karena sakit kanker usus, meninggal sebelum bertugas jadi PPS,” sebut Samsul.

Terkait adanya wacana atau isu bongkar makam, keluarga kemudian menyatakan protes dan menolak keras. Pihak keluarga, meyakini adanya Kehendak Tuhan YME terkait meninggalnya Sunaryo.

Pihak keluarga juga mengecam jika ada pihak tertentu menuding atau menghembuskan isu tidak sedap menyangkut meninggalnya Sunaryo. Di hadapan tim pemenangan seorang paslon presiden, keluarga menyatakan tegas meyakini meninggalnya Sunaryo murni karena takdir dari Allah SWT. (sos)

Dalam acara yang digelar menjelang buka puasa Ramadhan itu, selain diselingi sambutan panitia acara juga diselingi sejumlah tausiyah dari kalangan para kiai dan habib. Selain itu, juga meneriakkan takbir berulang kali.

“Kegiatan ini, selain Tasyakuran dan Doa Bersama untuk Kemenangan Prabowo – Sandi juga untuk menyambung tali silaturrahik antara ulama, habaib, kiai dan tokoh masyarakat,” terang Ketua Panitia Pelaksana Acara, M Ismail kepada Memo X, Sabtu (11/05/2019) petang.

Selain itu, lanjut Ismail acara itu sekaligus untuk menggelorakan para pendukung Prabowo – Sandi agar tetap mengawal hasil perhitungan suara. Yakni mulai tingkat PPS, PPK, Kabupaten, Propinsi dan bahkan hingga pengumuman di tingkat KPU Pusat.

“Hasil perhitungan suara itu harus dikawal terus. Karena kami tak mau ada kecurangan dalam Pemilu 2019 ini,” pintahnya.

Sedangkan dalam kegiatan ini, kata Ismail yang juga menjabat Ketua Aliansi Relawan Se Sidoarjo diikuti sekitar 20 organisasi. Kegiatan ini merupakan kedua di Jatim.

“Sebelumnya kegiatan yang sama juga digelar di Surabaya. Jadi di Sidoajo ini yang kedua kalinya,” tandasnya.

Sementara itu, dalam acara ini juga dilengkapi acara deklarasi dan pernyataan sikap yang dibacakan secara bersama-sama. Isinya diantaranya memperjuangan untuk kemenangan Prabowo – Sandi, meyakini pasangan Prabowo – Sandi masih unggul dan bersyukur atas kemenangan itu. (Wan/yan)