Memontum Kota Malang – Di era revolusi industri 4.0, informasi yang bertebaran di dunia maya berkembang tak terkendali. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi netizen (masyarakat pengguna gawai) akan pemahaman berita hoax dan konsekuensinya. Pun sosialisasi UU ITE belum sepenuhnya menjangkau masyarakat di level bawah yang mudah terbawa arus dan emosi.

Menyadari hal ini, Menkominfo RI, Rudiantara, mengajak seluruh masyarakat Kota Malang untuk santun bermedia sosial, dalam acara “Santun Bermedia untuk Pemilu Damai, di Gedung Kesenian Gajayana, jalan Nusakambangan, Kota Malang, Sabtu (16/3/2019). Turut hadir, Walikota Malang Sutiaji, Kapolda Jatim Irjen Lucky Hermawan, Kaukus Media dan Pemilu Agus Sudibyo, Tokoh Pers Nasional Prof. Dr. Bagir Manan, SH, MCL, Ketua Dewan Pers Yosep Stanley Adi Prasetyo, Ketua IJTI Yadi Hendriana, serta bintang tamu Sudjiwo Tedjo, D’Kross, Museum Musik Indonesia (MMI), Topan dan Nanda.

Walikota Malang Sutiaji, berdialog dengan Sudjiwo Tedjo. (rhd)

Menkominfo RI Rudiantara mengatakan, hingga akhir Februari 2019, setidaknya ada sebanyak 700 konten hoaks dan hate speach yang bertebaran di media sosial, terutama terkait pesta politik Pemilu 2019. Menurutnya, dalam bermedia sosial setiap netizen harus berhati-hati, dan tabayun (klarifikasi).

“Kirim dan terima postingan itu sama-sama bayar, jadi jangan sembarangan menerima dan mengirim. Netizen harus hati-hati, jangan sampai ikut menyebarkan konten negatif, hate speach, dan hoaks. Selain rugi data internet, juga berdampak lain seperti rusaknya pertemanan dan sanksi hukum UU ITE,” jelas Rudiantara.

Menkominfo mencontohkan penggunaan kata ‘Jancuk’, di komunitas Jawa Timuran merupakan ungkapan khas masyarakat Surabaya, Malang dan Lamongan. Namun, bisa diartikan umpatan jika di luar komunitas.

“Kalau itu diucapkan dalam satu komunitas tidak akan jadi masalah. Seperti Jancuk di Surabaya dan Malang, Anjing di Bandung. Tapi kalau diucapkan atau di-posting di media sosial, yang notabene di luar komunitas, bisa salah paham dan jadi masalah,” tegasnya, dihadapan Jancukers, penggemar fanatik budayawan Sudjiwo Tedjo.

Secara tegas pengasuh Ponpes Al Islam, H Moch Chozin, menyampaikan pernyataanya pada sejumlah pihak yang sowan ke kediamannya di lingkungan Ponpes, Kamis (21/2/2019).

“Kami perwakilan dari Pondok Pesantren Al – Islam serta teman – teman ulama Lamongan menginginkan sekali proses bernegara agar dalam pemilu ini dapat berjalan dengan damai dan santun. Kami berharap dalam pemilu ini dilaksanakan dengan sebijak mungkin dari rekan – rekan KPU dan Bawaslu Kabupaten Lamongan,” tutur Chozin.

Sementara itu, Chozin mengatakan, tidak ada kesan di masyarakat bahwa pemilu ini dapat dicurangi oleh personal – personal yang menginginkan adanya gejolak. “Oleh karena itu mari kita saling menjaga pemilu yang bersih. Saya selaku pengasuh pondok pesantren akan membantu pelaksanaan Pilpres 2019 berjalan dengan damai,” jelasnya.

Pihaknya mengharapkan, untuk Pemilu yang berjalan lancar nantinya agar senantiasa dapat dipilih pemimpin atau wakil rakyat yang benar-benar menjadi pemimpin dan mampu mewujudkan pemimpin – pemimpin yang dapat diharapkan oleh masyarakat Kabupaten Lamongan dan bangsa Indonesia. Sehingga bisa mensejahterakan masyarakat.(lai/zen/yan)

Untuk mengantisipasi terjadinya keributan di dunia nyata, Muspika Umbulsari mengadakan Deklarasi Damai dengan Lintas agama, semua perangkat desa, Kepala desa, tokoh masyarakat dan Kepemudaan sebanyak kurang lebih 250 orang.

Apel yang diselenggarakan di halaman kantor Desa Sidorejo kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, Jumat (25 / 1/2019) itu juga dihadiri Perwakilan dari Semua Partai Politik yang ada Umbulsari dan PPK Kecamatan Umbulsari.

Kapolsek Umbulsari AKP Sunarto, menyampaikan bahwa, acara ini digelar hanya semata -mata untuk mengamankan Pemilu 2019 yang akan terselenggara pada 17 April 2019 mendatang.

“Ini semua tidak lain hanyalah untuk menunjukkan pada Indonesia bahwa Umbulsari siap mensukseskan agenda Nasional yakni Pileg dan Pilpres 2019 dengan Damai, Aman dan sejuk, ” ujarnya.

Kecamatan Umbulsari ini Sambung Sunarto adalah Indonesia Kecil, semua agama ada di sini dan hidup secara berdampingan dengan damai, aman dan tenteram.

Dalam kegiatan ini dihadiri ratusan peserta laki-laki dan perempuan. Mereka merupakan tokoh masyarakat, tokoh agama, santri dan masyarakat umum. Para jamaah ini bermunajat agar pada Pemilu 2019, terpilih pemimpin yang amanah serta mengerti akan keinginan rakyat Indonesia.

“Siapapun yang terpilih nanti, saya berharap agar semua rakyat Indonesia dapat menerima dan mendukungnya, karena kemenangan merupakan kemenangan seluruh rakyat Indonesia,” terang pengasuh Yayasan Alawy Al Hambali, KH M Mas Hilmi Bin Syaiban kepada Memo X grup Memontum.com, Kamis (10/01/2019) malam didampingi pengurus, H Mario.

Menurut pria yang akrab dipanggil Mas Hilmi ini, masyarakat agar tidak terpengaruh berita-berita berisikan isu sara dan hoax yang dapat memecah belah umat. Selain itu, pihaknya mengajak masyarakat yang memiliki hak pilih agar tidak golput saat Pemilu 2019.

“Saya percaya rakyat sudah pintar dan tidak mudah terprovokasi dan tidak mudah terpancing emosinya. Mereka bisa menentukan hak pilihnya masing-masing,” imbuhnya.

Selama ini, kata Mas Hilmi bangsa ini sudah banyak membangun. Bahkan lebih maju dan merata di seluruh Indonesia. Baginya, sangat disayangkan apabila dirusak karena persoalan menang kalah dalam pemilu 2019 nanti. “Semua harus legowo apabila calon pilihan kalah dalam pemilu 2019 nanti,” tegasnya.

Sementara Kades Krembangan, Kecamatan Taman, Sidoarjo, Kades Krembangan, Muhammad Damri meminta masyarakatnya tidak terpengaruh isu sara. Selain itu meminta 3.600 warga yang terdaftar dalam DPT menggunakan hak pilihnya serta tidak Golput.

“Siapa pun yang menang dan yang kalah harus diterima. Jangan sampai warga terpecah bela gara-gara politik. Semua harus tetap guyub dan rukun menjaga NKRI,” tandasnya. (Wan/yan)

Apel yang dipimpin langsung oleh Kapolres Trenggalek AKBP Didit Bambang Wibowo S, bersama Dandim 0806 Letkol Inf. Dodik Novianto, dan Bupati Dr. Emil Elistianto Dardak, ini turut dihadiri para Pejabat Utama dan Kapolsek jajaran, Forkopimda, Kakan Kesbangpol, Koordinator Pos SAR, dan Ketua KPU, serta Ketua Bawaslu. Sedangkan di barisan peserta Apel, nampak ratusan personel gabungan dari Babinsa dan BKTM se-kabupaten Trenggalek.

Dalam sambutannya Bupati Emil menuturkan, kondisi Kamtibas yang kondusif merupakan tolok ukur kesuksesan bagi terlaksananya pemilihan umum. Hal tersebut sudah dibuktikan oleh jajaran TNI/Polri dimana pelaksanaan Pilgub 2018 yang lalu berjalan dengan aman dan lancar.

Sementara itu, AKBP Didit dalam kesempatan tersebut menyatakan kesiapannya bersama jajaran dalam memberikan jaminan keamanan dalam pelaksanaan pesta demokrasi nanti.

“Di sini kita harus saling support agar masyarakat dapat melaksanakan Pemilu dengan lancar, ” harap Kapolres Trenggalek, Kamis (27/12/2018).

Lebih lanjut Didit menuturkan, kehadiran Babinsa dan BKTM yang merupakan bagian dari 3 pilar memiliki peran penting dalam menjaga situasi Kamtibmas kondusif dengan melaksanakan koordinasi secara berkesinambungan sebagai upaya menanggulangi isu-isu negatif yang dapat memecah belah masyarakat.

Terpisah, Dandim 0806 Trenggalek Letkol Inf. Dodik mengatakan agar seluruh komponen merapatkan barisan bersinergi dengan potensi masyarakat untuk senantiasa menjaga keamanan dan ketentraman.

“Mudah-mudahan kita semakin solid dan kompak dalam menjaga situasi kamtibmas di wilayah kita ini, ” tegas Dodik

Dikatakan Dodik, Kesolidan TNI/Polri dan unsur pemerintah semakin nampak saat makan bersama yang digelar usai apel. Seluruh peserta melaksanakan makan bersama di area pendopo. “Dengan sinergitas ini diharapkan kondisi Kamtibmas di kabupaten Trenggalek, sebelum, pada saat hingga selsai Pemilu 2019 tetap dalam keadaan aman dan kondusif, ” pungkasnya. (mil/yan)

Sebelum berangkat, kirab becak Cinta NKRI ditandai dengan deklarasi yang dilakukan para penarik becak. Isi deklarasi itu yakni Kami Komunitas Becak Sidoarjo Siap Mendukung Kamtibmas dan Pemilu Tahun 2019 yang Sejuk dan Damai. Selain itu, juga berisi NKRI Harga Mati.

“Kegiatan ini menguatkan rasa cinta NKRI dari para penarik becak. Kami siap mengawal Sidoarjo dalam pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 berjalan aman, lancar dan kondusif,” terang Ketua Paguyuban Becak Sidoarjo, Saiful Bachri kepada Memontum.com, Rabu (26/12/2018).

Dalam kirab merah putih ini, dihadiri Kepala Bakesbangpol Pemkab Sidoarjo, Wakapolresta Sidoarjo, Dandim 0816 Sidoarjo, dan Kepala Satpol PP Sidoarjo.

Sementara itu usai menyaksikan kegiatan ini, Wakapolresta Sidoarjo, AKBP Donny Adityawarman mengapresiasi terselenggaranya kegiatan cinta NKRI dari penarik becak Sidoarjo ini. Pihaknya bahkan mengucapkan terima kasih atas terselenggaranya kegiatan ini.

“Terima kasih, ini merupakan wujud rasa cinta terhadap keutuhan NKRI, yang disampaikan para penarik becak. Khususnya dalam menyambut Pemilu 2019 yang damai dan terjaganya Kamtibmas di Sidoarjo yang aman serta kondusif kami mengapresiasi deklarasi ini,” tandas mantan Kapolres Banyuwangi ini. (Wan/yan)

Deklarasi ini tercetus sebagai bukti bahwa elemen perindustrian dan ketenaga kerjaan di Malang Raya terjalin sinergis. Mereka duduk bersama membicarakan problematika hubungan industrian dan juga mencari solusi-solusi yang terbaik.

Serikat buruh yang hadir antara lain SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia) Malang Raya, SBSI (Serikat Buruh Sejahtera Indonesia) Malang, APSM (Asosiasi Pekerja Sejahtera Malan), SBM Malang dan SARBUMUSI (Serikat Buruh Muslim Indonesia) Malang. Selain pengurus, hadir pula anggota buruh Malang Raya, untuk menyampaikan pesan damai dalam deklarasi ini.

Dalam deklarasi itu ada 7 point penting yang dibacakan, yakni menjaga keutuhan NKRI berdasar UUD 1995 dan Pancasila, siap menjunjung tinggi harkat dan martabat bangsa dengan berupaya sekuat tenaga dalam menjaga kerukunan umat beragama, siap merawat keharmonisan hubungan antar warga negara toleransi dan saling menghormati dalam setiap perbedaan. Siap melaksanakan pemilihan presiden pemilihan legislatif tanpa hoax, politisasi sara dan politik uang.

Siap menciptakan iklim politik Indonesia yang aman, damai dan sejuk. Siap berpolitik secara demokratis dan mengedukasi dalam rangka mewujudkan kedaulatan rakyat Indonesia. Point terakhir siap tunduk dan patuh terhadap pelaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Ketua DPC SPSI Kabupaten Malang Kusmantoro Widodo, mengatakan bahwa Malang Raya harus selalu kondusif. ” Malang sebagai barometer di Jawa Timur, harus selalu kondusif. Jangan mudah termakan berita hoax yang menghasut. Harapan kami jelang pemilu jangan memanfaatkan serikat pekerja dan serikat buruh dalam kepentingan politik. Harapan kami jangan mau dimanfaatkan kepentingan politik sesaat. Selalu ciptakan rasa aman, nyaman dan sasana sejuk,” ujar Kusmantoro Widodo.

Dewan Pengupahan dan SDM Apindo Kota Malang Yohanes Haryo Sutrisno, meminta agar buruh dan pengusaha berdemokrasi secara sehat dan kondusif. Pilihan politik adalah hak pribadi masing-masing warga negara. Namun, dia berharap Kota Malang yang sudah aman, tenang dan kondusif ini tidak diusik oleh upaya politisasi buruh.

“Semoga tidak dipolitisir, dan semua pihak bisa bersikap dewasa, karena politik adalah hak pribadi masing-masing warga negara. Ada ungkapan kalau mendapat kasih sayang dadakan, siap siap lah ditinggal dadakan. Kalau ada yang merayu-rayu cobalah untuk dipikir lebih dulu.,” ujar Yohanes.

Kabid Hubungan Perindustrian Disnaker Kabupaten Malang Ahmad Rukmianto yang juga menjadi pembicara menegaskan pula bahwa selama ini konflik yang muncul tidak sampai meluas karena hibungan yang baik dan dapat diselesaikan secara internal. Setiap konflik sudah bisa diselesaikan secara biparti antar serikat buruh dan pengusaha.

” Selama ini komunikasi yang baik dan keharmonisan selalu terjaga. Saya yakin Pemilu 2019 juga bakal berlangsung damai,” ujar nya.

Kasat Intelkam Polres Malang Kota, AKP Budi Winarto sebagai pemateri dalam bidang keamanan dan ketertiban masyarakat, mengatakan bahwa pihaknya terus menyuarakan Kamtibmas.

” Keadaan ekonomi dapat tumbuh bagus manakala Kamtibmas kondusif. Ketahanan menjadi kuat. Melakukan gerakan yang terukur dan proposional. Selama selalu menjaga kerja sama yang baik, kondisifitas akan terjaga, investor tidak lari perekonomian meningkat. Selalu ciptakan Kamtibmas demi menjaga situasi kondusif yang aman dan nyaman,” ujar AKP Budi. (gie/yan)

Dia berharap agar warga memilih dengan hati nurani,dan tidak gampang terprofokasi oleh isu-isu., baik secara langsung, maupun melalui media Karena hal ini dapat memecah belah NKRI.Terutama berita hoax,ujaran kebencian,fitnah yang dilakukan oknum yang sengaja membuat gagal Pemilu.

Lebih lanjut AKP Drs. Hardyantoro menambahkan ,bahwa situasi Kamtibmas secara nasional,masih mendera negara kita dengan munculnya aksi terorisme.belakangan ini ditambah isu Sara, dan berlatar belakang agama. Termasuk adanya ormas Islam yang memiliki prinsip,tidak sesuai dengan ideologi negara kita.

” Kami mengajak tokoh agama dan seluruh elemen masyarakat, bersama bertindak untuk tidak, membiarkan hal tersebut.Karena Negara kita adalah Negara Kesatuan, dengan ragam kebinekaannya,kita teguhkan ikrar kita bahwa NKRI tetap harga mati” ,ungkapnya

Selanjutnya pihaknya menghimbau agar masyarakat selalu bekerjasama,dengan TNI dan Polri.Dengan ikut serta dalam menjaga stabilitas,keamanan wilayah Kabupaten Sidoarjo. Menjelang Pemilu maupun pilpres 2019 tahun ini,

Apabila ada isu yang berkembang mohon bisa disikapi dengan cermat,jangan mudah terprovokasi.Dan jangan mengambil tindakan sendiri-sendiri. ” Mari bersama menjaga stabilitas keamanan.Agar pelaksaan pemilu dan pilpres,berjalan lancar dan kondusif ” terang mantan Kapolsek Sedati. (gus/yan)

“Yang paling utama, agar Pemilu 2019 berjalan damai, KPU harus bersikap adil. KPU tidak boleh berpihak meski partai penguasa memiliki pengaruh besar di Sidoarjo,” terang M Taufiqulbar kepada Memontum.com, Selasa (27/11/2018).

Lebih jauh, Sekretaris Fraksi Golkar Bintang Persatuan ini meminta agar para komisioner KPU Sidoarjo maupun PPK dan KPPS tidak berpihak. Hal ini juga menjadi modal utama agar terealisasi Pemilu 2019 berjalan damai. Bahkan termasuk dalam hal pemasangan spanduk, banner, dan poster para calon maupun partai.

“KPU jangan sampai ada keperpihakan. Ini demi terwujudnya pemilu damai itu. Jadi penyelenggara negara harus membiarkan antar calon bersaing secara sehat untuk menggaet konstituennya masing-masing,” imbuhnya.

Oleh karena itu, untuk menyamakan persepsi agar terwujud pemilu damai, Komisi A DPRD Sidoarjo berencana mengajak hearing KPU Sidoarjo. Hal ini lantaran selama ini hearing (dengar pendapat) antara Komisi A DPRD Sidoarjo dan KPU Sidoarjo belum pernah terselenggara. Padahal, Komisi A DPRD Sidoarjo merupakan mitra KPU Sidoarjo.

“Hearing antara KPU dan Komisi A belum pernah. Tetapi akan diagendakan untuk melihat kesiapan KPU dalam Pemilu 2019 mendatang,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua KPU Sidoarjo, M Zainal Abidin mengakui untuk mewujudkan pemilu damai semua harus taat aturan dan regulasi. Apalagi, seluruh tahapan saat ini ada regulasinya. Selain itu, juga menjaga komitmen dengan para steakholder mulai Bawaslu, petugas keamanan dan lainnya. Termasuk menjaga hubungan baik dengan pemerintah daerah untuk suksesi Pemilu 2019 itu.

“Yang terpenting penyelenggara Pemilu harus baik. Yakni menanamkan netralitas mulai para komisioner KPU Sidoarjo hingga ke petugas di lapangan yakni PPK dan KPPS. Karena untuk menghasilkan out put yang baik harus dimulai dari penyelenggara yang baik dan bersikap netral itu,” tandasnya. (Wan/yan)