“Itu kan masih akan dibahas dari Kemendagri juga sebagai tindak lanjutnya. Karena tidak serta merta. Jadi nanti akan ada regulasi lagi,” kata Wali Kota Wahyu, Sabtu (09/08/2025) tadi.

Putusan MK Nomor 80/PUU-XXII/2024 memutuskan Pemilu daerah, termasuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota digelar maksimal 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu nasional. Perubahan tersebut akan mempengaruhi siklus pemerintahan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca juga :

Wali Kota Wahyu menyebut, pihaknya akan menyesuaikan RPJMD Kota Malang yang saat ini berlaku hingga 2030. Termasuk jika masa jabatan kepala daerah mengalami perpanjangan karena masa transisi.

“Kalau ini nanti ditambah satu tahun, ada transisi, berarti nanti akan ada regulasi lagi. Di transisi itu pasti akan ada seperti kemarin, ada Pj. Ada aturan lagi sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan di tahun tersebut,” jelasnya.

Meski belum dapat memastikan dampak efektivitas pemisahan Pemilu, Wali Kota Wahyu menilai MK tentu memiliki alasan kuat dalam mengambil keputusan tersebut. “Ada pertimbangan hukum, pertimbangan di lapangan yang memang pelaksanaan Pemilu bisa diputuskan seperti itu,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Ketua KPU Kota Malang, Muhammad Toyyib, menyampaikan bahwa kerawanan dalam Pilkada harus dipahami dari berbagai sisi. Sehingga penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh.

“Berbagai kerawanan itu menjadi masukan bagi kami, terutama dari Bawaslu, Bakesbangpol dan Polresta Malang Kota. Sehingga koordinasi ini penting untuk dilakukan guna memastikan Pilkada Kota Malang dapat berjalan dengan lancar dan aman,” kata Toyyib, Rabu (04/09/2024) tadi.

Salah satu potensi kerawanan yang menjadi perhatian pada masa kampanye, ujarnya, seperti terjadi pengumpulan massa pendukung. Dalam hal ini, KPU berkoordinasi dengan Polresta Malang untuk mengatur jadwal, tempat dan jumlah massa yang ideal agar tidak terjadi gangguan ketertiban.

Baca juga :

“Pembatasan massa dan penjadwalan kampanye perlu diatur dengan baik untuk menghindari konflik,” ungkapnya.

Selain itu, masa penetapan keputusan calon Wali Kota yang memenuhi persyaratan, juga dianggap sebagai titik rawan yang dapat memicu ketegangan di masyarakat. Karena itu, Toyyib menegaskan bahwa KPU Kota Malang akan mendasarkan setiap keputusannya pada regulasi yang kuat.

“Selain itu juga melakukan komunikasi serta sosialisasi kepada pihak-pihak terkait untuk mengurangi potensi konflik yang terjadi itu,” tambahnya.

Ditegaskannya, bahwa KPU Kota Malang tidak akan mengambil keputusan berdasarkan pemahaman internal saja. Melainkan, akan berkonsultasi dengan KPU Jawa Timur dan KPU RI sebagai pembuat regulasi.

“Meski begitu, aspek sosial dan respons masyarakat juga tetap menjadi perhatian utama dalam menjaga kondusivitas selama pemilu,” imbuh Toyyib. (rsy/sit)

Musyarawah penyelesaian sengketa digelar, karena Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) Wali Kota dan Wakil Wali Kota Malang yang melalui jalur perseorangan, Heru Cahyono dan Rizky Wahyu Utomo, sebelumnya telah mengajukan permohonan sengketa kedua, karena diketahui hasil verifikasi dan faktual (verfak) dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) oleh KPU Kota Malang. Namun, dalam hal ini Bapaslon yang melalui jalur perseorangan tersebut mencabut permohonannya. Sehingga penyelesaian sengketa dinyatakan gugur.

“Ini merupakan permohonan penyelesaian sengketa proses perbaikan kedua. Nah klien kami, Bapaslon Heri Cahyono dan Rizky Boncel mencabut permohonan itu, karena diketahui bahwa Heri Cahyono sudah dipinang oleh PDIP dan dicalonkan oleh PDIP,” jelas Kuasa Hukum Calon Perseorangan, Susianto.

Apalagi, menurutnya Heri Cahyono telah mendapatkan surat rekomendasi dari Ketua Umum DPP PDI-P, Megawati Soekarno Putri dengan ditandangani oleh Sekjen PDI-Perjuangan. Sehingga, memutuskan untuk mencabut sengketa proses yang sudah didaftarkan di Bawaslu Kota Malang.

Baca juga :

“Jadi memang beliau melalui PDI-Perjuangan dan akhirnya klien kami Heri Cahyono memutuskan mencabut sengketa proses tersebut,” tambahnya.

Diketahui, bahwa Heri Cahyono atau yang kerap disapa Sam HC, ini memang telah mendaftar ke KPU Kota Malang menjadi Bakal Calon Wali Kota Malang bersama dengan pasangannya yakni Ganis Rumpoko, Kamis (29/08/2024) kemarin.

Sementara itu, Ketua Majelis Sidang Penyelesaian Sengketa Pilkada Bapaslon Perseorangan, Iwan Sunaryo, menyampaikan bahwa putusan tersebut dinyatakan gugur. Karena sesuai Pasal 53 ayat 1 ada tiga hal yang mengakibatkan permohonan itu gugur.

“Nah salah satunya itu apabila permohonan dicabut maka dinyatakan gugur. Sehingga dalam proses penggugurannya juga harus formil melalui sidang majelis,” imbuh Iwan. (rsy/sit)

Dalam sambutannya, Nanang Kosim menyampaikan terima kasih kepada sejumlah teman media yang telah bekerja sama dengan KPU dalam menyampaikan informasi kepada publik. Sehingga, informasi mengenai kegiatan KPU dapat tersampaikan dengan baik kepada masyarakat Kabupaten Kediri.

Baca juga :

Di tempat yang sama, Divisi Perencanaan Data dan Informasi, Moh Isnaini, pun menyampaikan hal serupa. Termasuk, berharap media tetap bersinergi dengan KPU dengan memberikan informasi-informasi kepada publik, yang berkaitan pada setiap penyelenggaraan Pemilu.

Ditambahkannya, bahwa untuk partisipasi pemilih di Kabupaten Kediri, sudah melampaui target nasional dengan partisipasi baik untuk Pilpres, Pileg dan DPD serta DPRD di atas 80 persen. Yang mana, partisipasi pemilih di Kabupaten Kediri lebih dari 1 juta pemilih.

“Kami menghimbau, nantinya warga Kabupaten Kediri untuk bisa hadir di TPS pada 27 September dalam pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati,” ujarnya. (pan/gie)

Ditegaskan Aminah, bahwa dari hasil pemeriksaan tersebut amar putusan MK tidak dapat diterima. Itu karena, tidak merubah dari hasil rekapitulasi yang sudah ditetapkan sebelumnya.

“Tidak ada perintah dari MK untuk melakukan rekapitulasi ulang. Dengan demikian, hasil rekapitulasi yang dilakukan beberapa waktu lalu itu bersifat tetap, tidak berubah. MK juga sudah bersurat kepada KPU Kabupaten/Kota agar dilakukan penetapan kursi dan anggota terpilih DPRD Kota Malang,” kata Aminah, Selasa (28/05/2024) tadi.

Kemudian, dikatakannya bahwa MK sebagai lembaga peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sengketa hasil pemilu. Sehingga dengan demikian, tidak ada lagi upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menguji hasil rekapitulasi yang sudah dilakukan sebelumnya.

Baca juga :

“Maka pada hari ini, Selasa (28/05/2023) KPU Kota Malang melakukan rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi partai politik dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Malang 2024,” tambahnya.

Sebagai informasi, bahwa yang dipermasalahkan dalam sengketa tersebut yakni perolehan suara anggota DPRD Dapil 5 Lowokwaru. Di mana, PSI mengklaim bahwa adanya perselisihan suara yang melibatkan partai lain, seperti Nasdem, PDI-Perjuangan dan PKS.

“Ini pengajuan dari PSI saja. Yang dipermasalahkan ya perselisihan hasil suara. Yang mengajukan dari partai peserta Pemilu kemarin,” katanya.

Dikutip dari laman mkri.id, sidang PHPU Legislatif atas Perkara Nomor 228-01-15-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, PSI dalam permohonannya meminta MK membatalkan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilu 2024 yang diumumkan pada Rabu 20 Maret 2024 pukul 22.19 WIB untuk pengisian calon anggota DPRD Dapil Kota Malang 5. (rsy/sit)

Beberapa peserta aksi berorasi, menyuarakan aspirasinya sembari membentangkan spanduk. Bahkan, peserta aksi mengenakan pakaian serba hitam, dengan hiasan aksesoris merah putih, puluhan massa nampak membawa maket keranda serta spanduk bertuliskan Dukung Hak Angket.

Koordinator lapangan, Nur Suwito, mengatakan bahwa aliansi ini mendesak DPRD Trenggalek sebagai wakil rakyat, untuk menyampaikan aspirasi ini ke DPR RI. Mereka menilai, adanya dugaan kecurangan-kecurangan yang terjadi selama pelaksanaan Pemilu 2024 yang harus segera diusut.

“Kami, Aliansi Wong Nggalek Menggugat, hadir di sini sebagai suara bersatu masyarakat Trenggalek. Tuntutan kami bukanlah sekadar keinginan, melainkan panggilan untuk perubahan yang nyata. Kami mendesak DPRD Trenggalek untuk menjadi perwakilan setia aspirasi ini ke DPR RI. Saatnya mengatasi permasalahan harga sembako, mendorong hak angket untuk kontrol yang lebih efektif dan memastikan bahwa semangat Reformasi 98 kembali berkobar untuk demokrasi dan konstitusi yang kuat,” ucap Suwito, Jumat (08/03/2024) siang.

Selain mendukung hak angket, massa aksi juga meminta masyarakat untuk menekan harga sembako, terutama beras di pasaran. Dirinya mengingatkan, bahwa isu sembako mahal tidak akan mengalihkan perhatian masyarakat pada pelaksanaan Pemilu 2024 yang dinilai curang.

Baca juga :

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Trenggalek, Doding Rahmadi, menyatakan komitmen pihaknya untuk meneruskan suara aspirasi tersebut ke tingkat nasional. “Saya, sebagai Wakil Ketua DPRD Trenggalek, mengakui pentingnya suara rakyat dalam membentuk kebijakan. Kami akan meneruskan suara aspirasi ini ke DPR RI,” kata Doding.

Soal hak angket, Doding mengatakan, hak angket adalah bertanya kepada pemerintah untuk menyelidiki hasil kinerja pemerintah terhadap proses pemilu. “Sebenarnya kalau di DPR RI soal hak angket, interpelasi, itu sudah biasa, artinya itu mengenai kinerja baik dan buruk. Kalau kinerjanya buruk kan ada rekomendasi-rekomendasi. Ya baguslah kalau masyarakat ini menanyakan soal kinerja di DPRD Kabupaten atau DPR RI,” paparnya.

Dalam aksinya itu, masa aksi juga menyuarakan beberapa aspirasi. Diantaranya, turunkan harga sembako. Aliansi menyoroti perlunya penurunan harga sembako, sebagai langkah kritis untuk meringankan beban ekonomi masyarakat Trenggalek. Mereka menekankan pentingnya menjaga stabilitas harga bahan pokok guna menjamin kesejahteraan masyarakat.

Aspirasi lain, yaitu mendukung hak angket untuk segera dilaksanakan. Dalam mendukung tindakan kontrol terhadap pemerintah, aliansi ini memberikan dukungan penuh terhadap inisiatif hak angket. Tuntutan agar hak angket segera dilaksanakan bertujuan memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam pengambilan kebijakan.

Aspirasi lain, yaitu pemulihan semangat reformasi 98 untuk demokrasi dan konstitusi yang kuat. Urgensi pemulihan semangat reformasi 98 dengan menegakkan prinsip demokrasi dan konstitusi. Tuntutan ini merupakan panggilan agar prinsip-prinsip dasar demokrasi dan konstitusi dihormati dan diterapkan sepenuhnya. (mil/sit)

Ketua Ikatan Wartawan Lumajang, Anwar Sanusi, mengatakan bahwa pelaksanaan ini selain sebagai tasyakuran peringatan HPN, juga merupakan tasyakuran pelaksanaan Pemilu di Kabupaten Lumajang, yang berjalan aman dan sukses. Karenanya, berkaitan dengan pelaksanaan Pemilu yang sudah rampung itu, seyogyanya kerukunan pasca Pemilu tetap dijaga.

Anwar Sanusi menambahkan, dalam kaitannya momen HPN, dirinya berharap agar awak media seyogyanya bisa menjaga marwah dunia kejurnalistikan. Tentunya, dengan tetap bertumpu pada kode etik jurnalistik yang ada. Sehingga, bisa meluruskan informasi yang sampai pada masyarakat atau sesuai dengan kaidah yang ada.

Baca juga :

“Tetap kedepankan kode etik yang ada. Sehingga, informasi yang sampai kepada masyarakat benar-benar berimbang atau cover both side,” ujarnya.

Sementara itu, Ketua Pelaksana Kegiatan, Ahmad Nizar Zulmi, mengucapkan terima kasih pada semua pihak yang terlibat dan mendukung acara. Sehingga, pelaksanaan bisa berjalan lancar. Termasuk, tentunya tanpa mengurangi tujuan bersama-sama untuk menjaga Kabupaten Lumajang, aman dan kondusif.

“Semoga sinergitas antara pers dan semua pihak di Kabupaten Lumajang, akan terus terbina. (kom/adi/sit)

Diharapkan, acara yang dikemas dalam bentuk olah raga bersama ini, mampu membangun suasana akrab satu sama lain. Termasuk, semua membaur menjadi satu seolah tanpa sekat.

Tidak hanya itu, di tengah halaman Mapolres juga sudah disiapkan sebuah panggung berukuran cukup besar, sebagai hiburan lengkap dengan ratusan hadiah doorprize menarik. Sementara di sisi timur, berbagai macam menu sarapan pagi maupun jajanan tradisional dan pesta durian siap menyambut para peserta.

Kapolres Trenggalek, AKBP Gathut Bowo Supriyono, mengatakan bahwa acara panggung prajurit ini merupakan bentuk apresiasi kepada seluruh anggota TNI-Polri, yang beberapa waktu terakhir telah bekerja keras dalam mengamankan rangkaian tahapan Pemilu 2024. Sehingga, pelaksanaan dapat berjalan aman, lancar dan kondusif.

“Tujuan utamanya adalah meningkatkan soliditas, sinergitas dan memupuk persaudaraan TNI Polri di Kabupaten Trenggalek. Dengan kegiatan ini, diharapkan anggota menjadi lebih fresh dan lebih bersemangat lagi dalam mengamankan tahapan Pemilu 2024 dan apa yang menjadi tanggung jawabnya bisa dilaksanakan dengan baik,” kata Kapolres Gatut saat dikonfirmasi, Selasa (27/02/2024) tadi.

Baca Juga :

Dirinya menambahkan, sinergitas antara TNI Polri dapat dilihat sejak awal tahapan Pemilu hingga puncaknya pada pemungutan suara di TPS. Dimana anggota TNI Polri selama beberapa hari tanpa lelah saling bahu membahu melaksanakan pengamanan, bahkan sampai istirahat di TPS dan tidur di meja.

“Tentunya ini merupakan kebanggaan kita semua, bagi seluruh anggota. Saya selaku Kapolres bersama Dandim 0806, mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada seluruh anggota. Kesuksesan Pemilu, selain dari partisipasi masyarakat juga tidak lepas dari peran serta para petugas pengamanan dari TNI-Polri,” imbuhnya.

Kapolres juga mengajak semua anggota TNI Polri untuk tetap menjaga kekompakan. Bukan hanya dalam acara formal, namun di luar itu kekompakan dan soliditas harus tetap dijaga.

“Kita manfaatkan kegiatan ini untuk lebih mendekatkan diri antar anggota, tidak terpaku pada kegiatan yang formal. Kita lanjutkan terus kekompakan ini dan jangan sampai terputus,” kata Kapolres Gatut.

Acara ini sambungnya, juga bertujuan memberikan semangat seluruh anggota baik, dari Kodim 0806 maupun Polres Trenggalek dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga, dengan terselenggaranya acara ini bisa lebih memupuk rasa persaudaraan antar anggota. 

Dirinya juga berpesan kepada seluruh masyarakat, agar selama proses Pemilu untuk tidak terpengaruh maupun terprovokasi atas berita atau informasi yang justru bisa memecah belah kerukunan antar sesama. “Kami (TNI dan Polri, red) siap melakukan pengamanan dalam rangka melindungi dan mengayomi seluruh masyarakat, utamanya saat pelaksanaan Pemilu dimulai hingga berakhir nantinya,” paparnya.

Selain olah raga bersama, dalam acara panggung prajurit tersebut juga digelar donor darah dengan menggandeng PMI Kabupaten Trenggalek. Termasuk, pemeriksaan mata gratis oleh klinik KMU serta penyerahan hadiah Sukses Pemilu 2024 berupa sepeda motor kepada pemenang undian bagi masyarakat yang menyalurkan hak pilihnya 14 Februari 2024 kemarin. Adapun pemenang undian tersebut atas nama Miswanto, warga Desa Margomulyo Kecamatan Watulimo Kabupaten Trenggalek. (mil/sit)

“Saya mengapresiasi kinerja dari penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, karena sudah melaksanakan Tupoksinya dengan baik. Meskipun, di sana-sini masih ada sedikit kekurangan dan itu adalah hal yang lumrah,” terangnya, kepada memontum.com, Senin (26/02/2024) tadi.

Menurut Politisi Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB ini, segala bentuk kekurangan yang ada, tentu nantinya menjadi evaluasi bersama. Sehingga, pelaksanaan berikutnya menjadi kian lancar.

Baca juga:

“Kita sebagai bagian dari pemerintahan yang ada di Kabupaten Lumajang, tentunya akan berusaha dan berupaya untuk memperbaiki proses-proses itu. Meski teknisnya, semua itu ada di penyelenggara negara. Tapi paling tidak, kami sebagai kontrol bisa memberikan saran masukan terhadap proses Pemilu yang diharapkan oleh masyarakat,” ujarnya.

Dijelaskan Eko, secara pelaksanaan atau kontestasi Pemilu, sudah berakhir dan tinggal menunggu hasil KPU. Karenanya, pihaknya mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat khususnya warga Lumajang, untuk tetap menjaga kondusifitas keamanan.

“Apapun hasil Pemilu nanti, tentunya harus kita hormati dan kita junjung tinggi sebagai suara rakyat. Hal yang paling penting, sudah pasti bagaimana kerukunan kita bersama tetap terjaga,” paparnya. (adi/sit)