Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang, Arif Tri Sastyawan, menyebut secara prinsip dirinya sepakat apabila kedua urusan tersebut berdiri sebagai dinas mandiri. Itu karena, menurutnya beban tugas dan tanggung jawab urusan ketenagakerjaan tergolong sangat besar, sehingga idealnya dikelola oleh perangkat daerah tersendiri.

Namun, jika Disnaker dipisah, maka DPMPTSP juga harus berdiri sendiri sesuai amanah undang-undang. “Kalau Naker berdiri sendiri, PMPTSP juga harus berdiri sendiri. Karena undang-undang memang mengamanatkan bahwa perangkat daerah yang mengampu perizinan tidak boleh digabung dengan dinas lain,” ujar Arif, Selasa (23/12/2025) tadi.

Meski terpisah secara kelembagaan, Arif menekankan pentingnya kolaborasi yang tetap harmonis antara Disnaker dan DPMPTSP. Dirinya mencontohkan, sejumlah daerah di Jawa Timur yang mengalami kendala akibat buruknya koordinasi antar dua dinas tersebut.

“Ketika investasi masuk, ada daerah di mana Kepala Disnaker-nya tidak tahu karena tidak ada komunikasi dengan PMPTSP. Akhirnya seperti orang buta di jalan, tidak tahu izinnya sudah keluar atau belum,” katanya.

Baca juga :

Arif juga menilai, kondisi itu berpotensi merugikan pengawasan ketenagakerjaan, terutama dalam pemenuhan kewajiban penyerapan tenaga kerja lokal pada proyek investasi. Terkait kebutuhan anggaran, dirinya memperkirakan setiap dinas yang berdiri sendiri, membutuhkan alokasi sekitar Rp 15 miliar hingga Rp 20 miliar pertahun.

Sementara khusus untuk DPMPTSP, anggaran operasional Mal Pelayanan Publik (MPP) dipastikan tetap, yakni sekitar Rp 1,5 miliar pertahun. “Anggaran MPP itu sudah fixed, untuk operasional satu tahun, termasuk karyawan, kebersihan, keamanan, listrik, air dan internet,” tambahnya.

Jika pemisahan terealisasi, Arif menyebut tugas dan fungsi akan tetap sama, hanya dipisahkan secara institusional. Unit kerja terkait ketenagakerjaan nantinya akan sepenuhnya menjadi tanggung jawab Kepala Disnaker.

“Target saya, kalau nanti 2030 diteruskan ke Kepala Disnaker yang baru, tanggung jawab itu sudah bukan di saya lagi,” lanjutnya.

Lebih lanjut, menurutnya pembahasan terkait pemekaran tersebut sudah dilakukan bersama DPRD Kota Malang. Namun, untuk kepastian waktu pelaksanaannya dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada Bagian Organisasi Setda Kota Malang.

“Rumahnya sudah disiapkan, kantor juga sudah dinilai apakah memungkinkan. Tinggal proses kebijakannya saja,” imbuh Arif. (rsy/sit)

“Itu kan masih akan dibahas dari Kemendagri juga sebagai tindak lanjutnya. Karena tidak serta merta. Jadi nanti akan ada regulasi lagi,” kata Wali Kota Wahyu, Sabtu (09/08/2025) tadi.

Putusan MK Nomor 80/PUU-XXII/2024 memutuskan Pemilu daerah, termasuk pemilihan gubernur, bupati dan wali kota digelar maksimal 2 tahun 6 bulan setelah pelantikan presiden dan wakil presiden hasil Pemilu nasional. Perubahan tersebut akan mempengaruhi siklus pemerintahan daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

Baca juga :

Wali Kota Wahyu menyebut, pihaknya akan menyesuaikan RPJMD Kota Malang yang saat ini berlaku hingga 2030. Termasuk jika masa jabatan kepala daerah mengalami perpanjangan karena masa transisi.

“Kalau ini nanti ditambah satu tahun, ada transisi, berarti nanti akan ada regulasi lagi. Di transisi itu pasti akan ada seperti kemarin, ada Pj. Ada aturan lagi sebagai pedoman untuk melaksanakan kegiatan di tahun tersebut,” jelasnya.

Meski belum dapat memastikan dampak efektivitas pemisahan Pemilu, Wali Kota Wahyu menilai MK tentu memiliki alasan kuat dalam mengambil keputusan tersebut. “Ada pertimbangan hukum, pertimbangan di lapangan yang memang pelaksanaan Pemilu bisa diputuskan seperti itu,” imbuh Wahyu. (rsy/sit)

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika, menyampaikan bahwa pemisahan dinas tersebut akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang. Hal itu juga untuk memaksimalkan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Malang.

“Awal tahun 2024 nanti kita bahas, jadi sebelum LKPJ nanti kita selesaikan itu dulu. Disnaker harus berdiri sendiri, PMPTSP sendiri. Nomer klatur sendiri. Begitu juga dengan Damkar harus berdiri sendiri,” jelas Made, saat dikonfirmasi Sabtu (09/12/2023) tadi.

Baca juga:

Untuk saat ini, pihaknya bersama dengan bagian hukum Pemkot Malang juga akan mengkaji, apakah akan dibuat dinas sendiri. Kepala Bagian (Kabag) di bawah kesekretariatan Pemkot Malang atau pun Unit Pelaksana Teknis (UPT). “Beberapa anggota tidak setuju, kalau dibuat Kabag. Karena itu di bawah Sekda, padahal Sekda sudah menangangi bagian hukum, pemerintahan dan banyak hal. Sehingga, tidak akan bisa fokus. Nanti akan kita buat Pansusnya sudah terbentuk. Saya minta Komisi A yang menangani. Itu hanya merubah sedikit pasal bukan menjadi perda baru,” ungkapnya.

Kemudian, pihaknya juga menyampaikan jika nantinya akan ada perekrutan atau open biding untuk pemimpin dinas tersebut. Apabila ketentuan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menurut Made harus pejabat Eselon II.

“Kalau melihat aturannya dari Kemendagri, itu seharusnya Eselon II. Karena kebijakannya supaya tinggi. Jadi, kalau Eselon II nanti akan memberi kesempatan untuk dibawahnya itu naik. Pj Wali Kota boleh melakukan mutasi, tetapi tidak bisa serta merta, harus ada izin dari Kemendagri,” imbuhnya. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa dr Eko, itu menyampaikan jika kedua bayi tersebut sudah lepas dari alat bantu pernafasan sejak Minggu (13/08/2023) lalu. Bahkan, keduanya juga telah diberikan susu formula. Sehingga, dimungkinkan satu hingga dua hari ke depan akan dicoba untuk diberikan Makanan Pengganti Air Susu Ibu (M-PASI).

“Secara keseluruhan, untuk aspek infeksi tidak ada masalah. Keduanya juga sudah lepas bantuan alat oksigen dan kemarin juga sudah dicoba bonding dengan orang tuanya dan itu cukup menenangkan kondisi bayi. Kemudian untuk aspek sistem sirkulasi jantung itu dalam keadaan baik,” jelas dr Eko, dalam konferensi pers tadi.

Baca juga :

Sementara itu, tim dokter spesialis anastesi, dr Wiwi Wijaya, menyampaikan jika pasca dilakukan operasi pemisahan tersebut kondisi bagian hati atau liver kedua bayi cukup bagus. Sampai hari ini pun pihaknya bersyukur dan berharap kondisinya pemulihan bisa berjalan dengan cepat serta membaik.

“Pasca operasi kondisi keduanya stabil dan baik, tapi salah satunya memang ada observasi yang diperlukan. AS itu bagus, tapi ada faktor inflamasi atau trauma operasi. Ini yang harus kita tangani supaya tidak menjadi infeksi. Makanya, bayi AS masih kita tinggal di ICU tapi secara umum lukanya sudah bagus. Butuh waktu paling sekitar 1-2 hari, asalkan faktor lain tidak menyertai. Nanti akan ada tim dokter yang mengevaluasi khusus,” tambah dr Wiwi.

Lebih lanjut, Direktur RSUD Dr Saiful Anwar Malang, dr Bachtiar Budianto, mengatakan jika bayi tersebut dipindahkan ke ruangan, maka akan tetap dilakukan pemantauan dalam tumbuh kembangnya. “Karena selama usia 10 bulan lalu, pasti ada masalah dalam tumbuh kembang anak. Mungkin masalah berjalan, atau lainnya. Informasi juga, bahwa bayi sudah bisa minum dan bisa buang air besar, artinya bahwa fungsi pencernaan berjalan dengan baik,” ucap dr Bachtiar.

Untuk saat ini, pihaknya pun juga telah berkomunikasi langsung dengan orang tua pasien. Terlebih, ketika pasien sudah mulai lepas dari alat bantu pernafasan. Hal tersebut menurutnya juga memberikan dampak positif bagi kedua bayi. (rsy/sit)

Pria yang kerap disapa dr Bachtiar itu, menyampaikan jika pada pelaksanaan operasi pemisahan bayi kembar siam tersebut telah berhasil dilakukan selama satu jam. Yakni pada pukul 09.05 WIB hingga pukul 10.10 WIB.

“Alhamdulillah, hari ini kami sudah melakukan tindakan operasi pemisahan bayi kembar siam yang kemarin sudah kami sampaikan. Persiapan memang cukup panjang, mulai subuh tadi pagi sudah di kamar operasi. Saat ini juga sedang dilakukan proses penutupan kulit,” jelas dr Bachtiar.

Ditambahkannya, jika mulai dari dilakukan operasi hingga saat ini, kondisi pasien juga masih stabil dan berjalan dengan terkontrol. Pada proses penutupan kulit tersebut dibutuhkan kehati-hatian, agar hasil yang diberikan dalam jaitan kulit terasa halus.

Baca juga:

“Karena ini bayinya perempuan, jadi yang menjahit adalah temen sejawat bedah plastik. Jadi, kita membuat tali pusar supaya jaitannya alus dan tidak boleh sembrono njaitnya. Hal yang penting itu adalah bayi ini sudah terpisahkan dengan baik kurang dari satu bulan,” tambahnya.

Tentu ke depan, segala bentuk antisipasi terus diberikan. Terlebih dalam masa recovery (penyembuhan) tim dokter akan terus memantau. Sebab kondisi stabil akan membutuhkan beberapa waktu.

“Dalam masa recovery, dokter tim lengkap mulai anastesi akan memantau. Nanti, kita insyaallah akan memberikan update. Mohon doa dari teman teman semuanya. Recovery juga tergantung dari kondisi, meskipun sudah stabil kita tetap melakukan observasi sampai nanti dari tim itu mengatakan kondisi benar-benar stabil. Proses ini masih berlangsung. Kita prediksi insyaallah nantu akan membaik dalam waktu satu sampai dua hari,” katanya.

Lebih lanjut, mengenai kemungkinan lainnya yang menempel pada bayi kembar siam tersebut tidak ditemukan, hanya organ hati atau liver saja. Namun tetap keduanya memiliki organ tersebut sendiri-sendiri. Hanya sedikit menempel dan juga kulitnya.

“Hal lain tidak ditemukan, jadi hanya organ hati atau liver dengan peralatan yang digunakan disebut harmonic scapel. Dengan alat tersebut kita dapat memotong dinding perut hanya dengan waktu satu jam, di RSUD dr Saiful Anwar sendiri juga sudah punya,” imbuhnya. (rsy/sit)

Direktur RSUD Dr Saiful Anwar yang kerap disapa dr Bachtiar, menyampaikan jika operasi tersebut akan dilaksanakan Sabtu (12/08/2023) lusa dan sebelum melakukan pelaksanaan operasi, tentu banyak persiapan-persiapan yang harus dilakukan. Mulai dari Sumber Daya Manusia (SDM) hingga sarana prasarana.

“Ini adalah pertama kalinya dilakukan di Malang Raya, untuk operasi kembar siam. Tentunya, kami siapkan dokter-dokter yang berpengalaman dalam bidang-bidangnya. Insyaallah, level kompetensinya sudah nasional dan internasional. Selain itu, juga akan didampingi langsung oleh dokter-dokter dari dr Soetomo, Surabaya, yang juga telah berpengalaman,” jelas dr Bachtiar.

Baca juga:

Ditambahkan Bachtiar, jika orang tua dari bayi kembar tersebut tidak akan mengeluarkan biaya, karena pasien termasuk peserta BPJS. Tentunya, kebutuhan sarana prasarana yang diberikan sesuai dengan standart pelatanan dan dicover seluruhnya.

“Kami tidak membeda-bedakan pasien. Mulai dari persiapan SDM, dokter, perawat, bidan, sampai dengan gizi, obat obatan dan seluruhnya akan kita optimalkan semaksimal mungkin,” tambahnya.

Sementara itu, dokter spesialis anak, dr Satrio Wibowo, menyampaikan jika kedua bayi tersebut telah lahir pada 15 September 2022 lalu dan dilahirkan di RSUD dr Saiful Anwar. Kondisi bayi mulai lahir hingga saat ini mengalami dempet pada bagian perut atau istilahnya omphalofagus.

“Jadi selain kulit yang menempel, ada bagian lain yaitu tulang dada dan sebagian organ hati atau liver yang menempel, tetapi untuk livernya sendiri itu terpisah masing-masing ada sendiri. Itu yang diketahui saat ini,” kata dr Satrio.

Selama ini menurutnya pasien selalu melakukan kontrol rutin dan terus dipantau oleh pihak dokter RSUD dr Saiful Anwar Malang. Selain itu, juga melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit lain yang menjadi faskes pertama dari pasien tersebut.

“Jadi Rumah Sakit lain itu menjadi faskes pertama mereka untuk suntik vaksinasi atau imunisasi, tetapi kami tetap mengontrol dan terus memantau kondisinya,” lanjut dr Satrio.

Selain itu, salah satu dokter spesialis anastesi, dr Wiwi Wijaya, menyampaikan alasan operasi tersebut baru dilakukan pada usia 11 bulan itu karena disesuaikan dengan perkembangan kondisi pasien.

“Jadi kita lihat perkembangan janin, sebenernya dari usia 0 sampai 6 bulan itu ada fungsi-fungsi organ yang belum optimal, itu yang mendasari kenapa kita pilih di usia 11 bulan ini,” ucap Wijaya.

Lebih lanjut, dikatakan oleh wakil ketua tim kembar siam, dr Widanto, jika operasi yang akan dilakukan tersebut kurang lebih memakan waktu 10 hunga 12 jam. Maka dari itu, pihaknya juga meminta dukungan penuh serta doa agar operasi bayi kembar siam yang akan dilakukan dapat berjalan dengan lancar, berhasil dan sukses.

“Kami mohon doanya karena ini yang pertama kalinya akan dilakukan di Malang Raya dan tentunya berharap mendapatkan hasil yang terbaik,” imbuhnya. (rsy/sit)