Sejumlah tim penyidik anti rasuah yang datang dengan menggunakan mobil, itu pun langsung menuju ke Lantai II, guna melakukan penggeledahan. Di Lantai II itu, merupakan ruang kerja dari Bupati Bangkalan, Abdul Latif Amin Imron dan ruang kerja Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, serta ruang kerja Sekda dan Asisten Bupati Bangkalan.

Belum diketahui rinci, ruang siapa saja yang menjadi sasaran penggeledahan. Namun, lebih dua jam, petugas melakukan pemeriksaan.

Baca juga :

• Wali Kota Malang Pastikan Harga Bahan Pangan Turun
• Bupati Lumajang Ajak Masyarakat Taat Pajak dan Tertib Laporan SPT Tahunan
• 1.270 Pedagang Pasar Induk Gadang Direlokasi Swadaya ke Lahan Sewa
• Soroti Masalah Pendidikan di Kabupaten Malang, Bupati Sanusi Terima Audiensi bersama BEM
• Tinjau Relokasi Pasar Induk Gadang, Pemkot Malang Pastikan Pedagang Pindah Usai Lebaran

Usai melakukan penggeledahan, sejumlah penyidik KPK, pun ke luar gedung dengan membawa sedikitnya enam koper. Saat meninggalkan lokasi, tidak satupun petugas yang memberikan keterangan terkait penggeledahan itu.

Wakil Bupati Bangkalan, Mohni, saat dikonfirmasi membenarkan adanya penggeledahan itu. Bahkan, salah satu ruang yang digeledah, adalah ruang kerjanya.

“Ruang lain saya tidak tahu. Karena saat itu, saya sedang mengikuti rapat virtual dengan Menteri Dalam Negeri,” ujarnya.

Hingga berita ini ditulis, belum diketahui pasti, dugaan korupsi apa menjerat Pemkab Bangkalan. Karena, selain Kantor Pemkab, rumah dinas (Rumdin) Bupati Bangkalan, pun diinformasikan turut dilakukan hal yang sama. Sementara itu, Juru Bicara (Jubir) KPK, Ali Fikri, saat dikonfirmasi juga belum memberikan keterangan. (gie)

Hal tersebut disampaikan oleh Mohni, Wakil Bupati Bangkalan. Ia mengatakan, pihaknya segera mengirimkan berkas tersebut ke gubernur agar dievaluasi.

“Setelah itu maka jadi Perda dan untuk pemilihan kades tahun depan sudah bisa menggunakan Perda tersebut,” jelasnya,(4/7/2020).

Adapun tiga Raperda tersebut yakni aturan pemilihan kepala desa, aturan perlindungan petani serta aturan tentang perlindungan perempuan dan anak. Sementara satu Raperda yang dihapus yakni pengelolaan sungai sebab telah menjadi program provinsi dan bekerjasama dengan pemkab setempat.

Sedangkan untuk teknis tiap Raperda, Mohni mengatakan menunggu hasil evaluasi dan akan dicantumkan oleh bagian hukum Pemprov Jatim. Kini pihaknya menunggu evaluasi tersebut agar Perda bisa cepat digunakan.

“Nanti kalau sudah jadi Perda, maka bagian hukum akan menetapkan bagaimana secara detail masing-masing Perda,” tutupnya. (isn/nhs/man)

Ishak Sudibyo kepala dinas PUPR yang dalam program ini menduduki posisi sebagai pembina program mengaku belum mengetahui tahapan realisasi program ini. Bahkan, ia tak mengetahui berapa rumah yang disediakan untuk subsidi rumah bagi pegawai di Bangkalan itu.

“Untuk penyediaan rumah nanti tergantung pengajuan, kita belum mengajukan. Yang pasti harapan kami realisasi tahun ini,” ucapnya, Selasa (28/7/2020).

Ia juga mengaku tak mengikuti secara detail program subsidi rumah tersebut. Bahkan, pihaknya belum mengetahui berapa kebutuhan pegawai terhadap rumah subsidi tersebut.

“Secara detail kami tidak mengikuti. Untuk kebutuhan juga kami belum tau,” singkatnya.

Berbeda dengan Ishak, General Manager Perumahan Wisma Pangeranan Asri, Bambang Slamet Utomo sebagai penyedia rumah subsidi mengaku telah melakukan MoU dengan pemkab Bangkalan. Bahkan, nota kesepakatan itu ditandatangani oleh bupati langsung.

“Sudah dilakukan MoU beberapa waktu yang lalu dengan Bupati Bangkalan dan juga pihak bank,” ucapnya.

Ia mengatakan, dalam program ini sebanyak 200 unit disiapkan untuk rumah subsidi pegawai dan juga masyarakat berpenghasilan rendah. Di tahap pertama, ada 20 rumah disiapkan untuk dijual.

“Kami sediakan 200 rumah. Untuk tahap awal 20 rumah kami siapkan,” ungkapnya.

Sementara itu, Bupati Bangkalan R Abdul Latif Amin Imron mengaku belum mengetahui jumlah rumah yang akan disediakan. Pihaknya masih akan melakukan koordinasi terkait hal tersebut.

“Kita masih perlu mendata dulu kebutuhannya berapa, tiap OPD ada berapa THL. Untuk realisasi juga akan kami koordinasi kan lebih lanjut,” singkatnya. (Isn/nhs/yan)

Kendati masih 15 unit mobil ambulance desa yang baru diserahkan di wilayah Pantai Utara (Pantura), Kepala Desa dan masyarakat sudah merasakan manfaatnya. Terutama, Kades di bagian Utara.

Salah satunya, Kepala Desa Blaban, Kecamatan Batumarmar, Maimuna mengatakan, dampak positif keberadaan mobil sehat di yang diserahkan pada tanggal 20 Mei 2020, sangat luar biasa. Selain memudahkan pemerintahan desa juga meningkatkan pelayanan kesehatan, masyarakat sudah merasakan manfaatnya.

“Tugas maupun layanan kami (pemerintah desa) sangat terbantu. Masyarakat dapat merasakan secara langsung keberadaan mobil sehat, dan itu gratis,” kata Maimuna, 14 Juni 2020.

Maimuna berharap kepada Bupati-Wakil Bupati Pamekasan segera mengurus sekaligus mendistribusikan mobil sehat ke desa-desa yang belum menerima. Sehingga, sama-sama berjuang meningkatkan pelayanan kesehatan di masing-masing desa yang mereka pimpin.

“Kami sampaikan terimakasih kepada Bupati dan Wakil Bupati Pamekasan, yang sudah merealisasikan mobil sehat. Keberadaan mobil sehat ini sudah dirasakan manfaatnya,” katanya.

Program mobil sehat desa adalah janji pasangan Baddrut Tamam-Raja’e alias BerBaur untuk memberikan pelayanan gratis saat masa kampanye. Selain penyerahan mobil sehat desa atau ambulance desa kepada Kepala Desa di Pamekasan secara bersamaan pasangan BerBaur juga melaunching Pamekasan Call Care (PCC) atau layanan kesehatan antar jemput secara online.

Call care yang merupakan satu kesatuan dengan mobil sigap atau mobil sehat yang didistribusikan ke desa-desa terpusat di ruang control yang akan dijaga petugas kesehatan selama 24 jam.

Penyerahan mobil sehat atau ambulance desa itu merupakan yang terobosan daerah pertama di Jawa Timur. Semua pelayanan kesehatan akan dilayani. Mulai dari yang sekit, kecelakaan, melahirkan dan sejenisnya. Rencananya semua desa akan mendapatkan mobil pelayanan kesehatan desa tersebut. (adi/yan)

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, penerapan protokol kesehatan ini sebagai bentuk sinergi untuk mempersiapkan kondisi new normal. Tak hanya itu, diharapkan perekonomian segera memulih dan angka terinfeksi Covid-19 segera menurun.

“Hari ini kami resmikan mall dan industri tangguh. Ini sebagai bentuk sinergi dari bidang perekonomian yang siap menghadapi tatanan baru dengan menerapkan protokol kesehatan,” ujarnya, Kamis (11/6/2020).

Diketahui, dua lokasi tersebut yakni di Bangkalan Plaza dan juga PT Adiluhung Saranasegara Indonesia. Ia mengatakan, nantinya akan segera meresmikan pasar tangguh agar kondisi di berbagai segmen normal dan pulih.

Sementara itu, Kapolres Bangkalan, AKBP Rama Samtama Putra mengatakan, menyiapkan tempat disiplin protokol kesehatan perlu dilakukan untuk mendukung pemutusan mata rantai penyebaran Covid-19.

“Kita sudah launching kampung tangguh, pesantren tangguh, mall tangguh industri tangguh dan lokasi lain. Ini sebagai bentuk disiplin yang memang harus diterapkan agar kondisi segera membaik dan bisa berjalan normal kembali,” ujarnya.

Ia menegaskan, penerapan disiplin menjadi salah satu kunci memutuskan penyebaran virus asal Cina tersebut. Sehingga, seluruh segmen memiliki daya cegah dan daya tanggal terhadap virus tersebut. (isn/nhs/yan)

Meningkatnya jumlah positif Covid-19 di Bangkalan terus bertambah dan kebutuhan APD meningkat sehingga, H Muhammad Imron Tohir mengaku turut prihatin dengan kondisi ini terlebih banyak tenaga medis yang kewalahan menangani pasien.

“Angka positif sudah lebih dari 100. Tenaga medis memiliki kekuatan terbatas, sementara angka terus naik. Sedikit bantuan ini semoga bisa membantu mencegah penyebaran Covid-19,” tuturnya, Kamis (11/6/2020).

Diketahui, pada bantuan keduanya ini sebanyak 200 google glass dan 50 face shield diberikan ke Pemkab Bangkalan dan diterima langsung oleh Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron.

Dalam penyaluran bantuan ini ia tak berangkat sendiri namun ditemani beberapa mahasiswa. Ia berharap, seluruh pihak tergerak ambil bagian dalam pencegahan penyebaran Covid-19 terutama para pemuda.

Sementara itu, Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengucapkan terimakasih atas kepedulian tersebut. Ia berharap pandemi segera mereda dan seluruh aktifitas dapat berjalan normal.

“Alhamdulillah, terimakasih kepada pak Muhammad Imron Tohir atas bantuan yang diberikan pada Bangkalan, ini sangat bermanfaat dan semoga pandemi segera berakhir agar seluruh masyarakat dapat beraktifitas normal dan lebih produktif,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Bupati Bangkalan sekaligus ketua satgas percepatan penanganan Covid-19, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, pihaknya siap memberikan bantuan untuk kesiapan kedatangan santri.

“Kami ada bantuan untuk ponpes diantaranya vitamin, masker, tempat cuci tangan dan juga sterilisasi ponpes,” ucapnya, Kamis (4/6/2020).

Ia mengatakan, tak mengharuskan ponpes memulai proses belajar mengajar di pondok. Hal tersebut dikarenakan tergantung pada kesiapan masing-masing pondok baik dari segi penanganan kesehatan maupun para pengajar.

“Kami bebaskan tergantung kesiapan masing-masing, untuk pondok dengan jalur pendidikan formal melalui Kemenag dan Disdik akan mengacu pada keputusan yakni masuk tanggal 13 juli mendatang kalau tidak ada perubahan,” terangnya.

Sementara itu KH Nasih Ascal salah satu pengasuh ponpes Syaikhona Moh Kholil Bangkalan pihaknya telah menyiapkan panduan penerimaan santri baik santri baru atau santri lama. Namun demikian, ia mengaku ada himbauan dari persatuan ponpes NU untuk menunda santri masuk.

“Dari Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI) mengimbau untuk penundaan santri. Namun, akan kembali pada kesiapan masing-masing ponpes,” tuturnya.

Ia menambahkan, konsep kembalinya santri akan dilakukan secara bertahap agar tidak terjadi penumpukan. Selain itu, beberapa ponpes menerapkan peraturan agar para santri membawa surat sehat saat masuk ke pondok.

“Sekali lagi tergantung masing-masing pondok, ada yang mengharuskan membawa surat sehat ada yang tidak. Yang pasti ponpes akan menaati penerapan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah,” pungkasnya. (isn/nhs/yan)

Dua lokasi tersebut yakni dua gedung asrama pelatihan milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja yang terletak dalam satu komplek perkantoran dinas tersebut. Dua asrama tambahan itu terbagi atas asrama putra dan putri.

Dua gedung yang jarang digunakan itu nampak perlu perbaikan, sebab beberapa plafon bocor dan rusak. Melihat hal tersebut, Bupati meminta untuk segera memperbaiki agar layak untuk digunakan oleh para pemudik yang dikarantina.

“Ini ada 20 kamar tambahan. Masing-masing kamar ada dua tempat tidur. Untuk asrama putri bisa digunakan, namun untuk yg putra masih perlu perbaikan,” ucapnya.

Dengan gedung tambahan tersebut, Pemkab saat ini telah memiliki ruang karantina sebanyak 46 ruang. Dari berbagai ruangan tersebut, nantinya para pemudik yang di karantina akan terlebih dahulu menggunakan gedung balai diklat.

“Kalau di balai diklat penuh, baru nanti disini dipakai,” ungkapnya.

Ia mengatakan, para pemudik yang datang ke Bangkalan akan terus diperiksa dengan ketat. Tak hanya di terminal, namun di sekitar pos petapan juga telah disiapkan lokasi pemeriksaan untuk pemudik dengan menggunakan kendaraan pribadi. (Isn/nhs/yan)

Bupati Bangkalan, R Abdul Latif Amin Imron mengatakan, tempat karantina ini merupakan balai diklat pemkab Bangkalan. Dikatakan, tempat ini sudah mulai bisa difungsikan mulai rabu nanti.

“Jadi nanti bagi pemudik yang mengalami gejala awal batuk dan lainnya, akan kami karantina disini,” ucapnya, Senin (6/4/2020).

Ia mengatakan, para pemudik nantinya akan di karantina selama 14 hari. Di lokasi tersebut juga disediakan kamar mandi disetiap kamar dan juga alat kesehatan.

“Disini ada 26 kamar. Setiap kamar ada dua kasur. Nanti kita juga akan gunakan Balai Latihan Kerja, jika memang diperlukan,” lanjutnya.

Tak hanya itu, untuk mengantisipasi pemudik yang menggunakan mobil pribadi, pihaknya juga telah menyiagakan pasukan di perempatan akses suramadu, Pos Petapan. Di lokasi tersebut, seluruh akses pemudik akan dijaga dan diperiksa oleh petugas.

“Kalau yang menggunakan bus bisa diperiksa ke terminal, sedangkan yang menggunakan mobil pribadi di pos petapan,” pungkasnya. (Isn/nhs/yan)