Tim ini terdiri dari berbagai unsur mulai pemerintah daerah, perbankan, jasa keuangan, dan lainnya.

Dalam susunan TP2DD tersebut, Bupati Banyuwangi, Ipuk Fiestiandanj, didaulat sebagai ketua. Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember, Hestu Wibowo, didapuk sebagai wakil ketua, Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi, Mujiono, sebagai ketua pelaksana harian, dan Kepala Badan Pendapatan Daerah, Alief Rahman Kartiono, sebagai sekretaris.

Sebagai anggota, Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jember, Pimpinan Cabang Bank Jatim Banyuwangi, Pimpinan BNI Cabang Banyuwangi, serta  Pimpinan SKPD terkait.

Baca Juga:

• Kota Malang Masuk 31 Besar Program LSDP Kemendagri, Proyek RDF Ditarget Mulai 2027
• Polres Situbondo Ungkap Praktik Pembuatan Petasan dan Amankan 5,1 Kg Bubuk Mercon
• Mudik Lebaran 2026 Diprediksi Turun, Dishub Kota Malang Siapkan 7 Pos dan Rekayasa Lalin Situasional
• Ramadan Kondusif, Rutan Situbondo Perketat Pengamanan Lewat Sidak Blok Hunian
• Evaluasi Penataan Lalin Jalan Merdeka Selatan, Dishub Kota Malang Tak Tutup Permanen saat Ramadan

“Saya berharap, anggota TP2DD dapat segera menjalankan amanahnya dalam mendorong akselerasi digitalisasi di Banyuwangi. Khususnya di sektor ekonomi dan keuangan daerah,” kata Ipuk.

Pembentukan TP2DD tersebut sesuai dengan amanat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 3 Tahun 2021 tentang Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD).

Tim ini bertugas mendorong percepatan dan perluasan pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), yang merupakan upaya mengubah transaksi pendapatan dan belanja pemerintah daerah dari cara tunai menjadi non tunai berbasis digital. Tujuannya, untuk meningkatkan tata kelola dan potensi penerimaan daerah.

“ETPD menjadi keniscayaan bagi daerah. Implementasinya harus diperluas guna meningkatkan kualitas kecepatan transaksi keuangan, transparansi, serta mempercepat keuangan digital ,” kata Ipuk.

Di Banyuwangi sendiri, menurut Ipuk, saat ini telah mengembangkan berbagai ETPD baik dari sisi penerimaan maupun pengeluaran daerah. Misalnya dari sisi penerimaan daerah, Banyuwangi meluncurkan beragam aplikasi berbasis digital, seperti E-PAD (sistem pembayaran pajak daerah online berbasis web service), e-Tax (aplikasi monitoring penerimaan pajak dan retribusi daerah), dan Si Bambang (Sistem Informasi Bersama Manajemen Pajak Daerah Banyuwangi).

Sementara dari sisi pengeluaran daerah, Banyuwangi membuat sistem diantaranya SP2D online, aplikasi pencairan SP2D terintegrasi dengan aplikasi Bank Jatim. Juga Payroll System, aplikasi pembayaran massal sehingga lebih efektif dan efisien. Banyuwangi juga mengembangkan fintech Osingpay dengan menggunakan QRIS (Barcode Indonesia standart) untuk pembayaran retribusi dan lainnya. 

“Kami terus berupaya meminimalisir transaksi penerimaan daerah secara tunai. Selain memanfaatkan ETPD yang telah berjalan saat ini, kami juga terus melakukan perluasan kanal pembayaran digital,” kata Ipuk.

“Kami juga terus mendorong pelaku UMKM agar melek teknologi informasi. Kami dorong mereka mulai melakukan transaksi online dengan sistem pembayaran non tunai,” tambah Ipuk.

Sementara Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Jember, Hestu Wibowo mengapresiasi dikukuhkannya TP2DD Banyuwangi. Menurutnya selain bisa meningkatkan PAD, mendorong perekonomian, juga mencegah terjadinya kelalaian keuangan di lapangan yang terkait dengan pajak dan retribusi.

“Ini sudah dibuktikan oleh banyak daerah di Indonesia. Karena non tunai pastinya semua sudah terdaftar sehingga lebih transparan. Semoga dengan dibentuknya TP2DD di Banyuwangi, potensi PAD Banyuwangi bisa tergali lebih optimal,” kata Hestu.

Selain bagi pemerintah daerah, kata Hestu, pelaksanaan ETPD juga memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam melakukan pembayaran pajak maupun kewajiban lainnya.

“Masyarakat lebih praktis, nyaman, dan aman karena tidak perlu membawa uang tunai. Terlebih di masa pandemi, juga lebih sehat karena meminimalisir kontak saat transaksi,” kata Hestu.

Hestu menyatakan siap mendukung TP2DD Banyuwangi untuk melakukan percepatan digitalisasi ekonomi. Salah satunya dengan penandatanganan MoU dan perjanjian kerja sama antara BI dan Pemkab banyuwangi terkait dengan pelaksanaan ETP. (kom/ed2)

“Untuk APBD tahun 2019 kami akan memprioritaskan pembenahan jalan, baik jalan desa maupun jalan kecamatan,”kata bupati Anas.
Menurut Anas, skala prioritas ini, melihat jalan desa maupun jalan kecamatan sudah banyak yang rusak, perlu ada perbaikan-perbaikan.
“Jika kita datang ke desa-desa, kita melihat banyak jalan yang sudah rusak, perlu ada perbaikan agar tidak menghambat laju perekonomian di Banyuwangi,”paparnya.

Jika pada APBD tahun sebelumnya, skala prioritas di khususkan pada peangunan sarana irigasi dan pembangunan embung, untuk meningkatkan produksi pertanian. Bahkan dengan dibangunnya sarana irigasi dan embung di setiap Desa, para petani mampu mengoptimalkan hasil pertaniannya.

“Untuk pembangunan irigasi dan embung, saya rasa sudah cukup. Para petani sekarang ini sudah pada senang, tidak ada yang mengeluh masalah irigasi, makanya pada tahun mendatang, kita akan membenahi jalan desa maupun jalan kecamatan,”kata Anas. (tut/nay)