Mak Rini-panggilan akrab Bupati Blitar, pun memerintahkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Blitar untuk melakukan pendataan rumah warga yang rusak untuk dilakukan perbaikan. Dirinya juga meminta kepada dinas terkait, untuk membuka dapur umum serta posko kesehatan yang diperuntukan bagi warga terdampak.

Selain melihat kondisi riil di lokasi, bupati juga menyerahkan bantuan Sembako kepada sejumlah korban terdampak ledakan. Disampaikan juga, bahwa Pemkab Blitar telah melakukan evakuasi korban, mendirikan posko kesehatan, dapur umum dan assesmen bangunan yang rusak berat, sedang dan ringan, untuk segera dilakukan perbaikan, serta mendata korban luka-luka.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Dari Dinas Sosial sudah mendirikan dapur umum, Dinkes mendirikan posko kesehatan. Kemudian kita melakukan assesmen rumah-rumah mana yang perlu kita bantu. Mulai dari rusak ringan, sedang dan rusak berat,” kata Bupati Rini Syarifah.

Lebih lanjut bupati Rini menyampaikan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Perkim, BPBD, Dinsos dan kepolisian untuk melakukan hal-hal yang cepat dilakukan. “Untuk assesmen mulai hari ini mulai dilakukan. BPBD sudah saya perintahkan melakukan pendataan rumah warga yang rusak ringan, sedang, maupun rusak berat, untuk segera dilakukan perbaikan,” paparnya.

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Blitar, dr Christine Indrawati, menambahkan bahwa ke 23 korban luka-luka tersebut diantaranya, 1 balita 4 tahun mendapat perawatan intensif di RSUD Srengat, karena mengalami cedera kepala yang dikhawatirkan mengalami gegar otak. Sementara 22 orang lainnya, melakukan rawat jalan.

“Satu balita berusia 4 bulan terpaksa harus rawat inap di rumah sakit Srengat, untuk observasi. Karena balita ini mengalami cedera kepala, walaupun katagori ringan. Tetapi karena masih bayi dan perlu observasi lebih lanjut,” jelas dr Christine Indrawati.

Lebih lanjut Christine menyampaikan, Dinkes Kabupaten Blitar juga telah mendirikan Pos Kesehatan di lokasi. “Pasca kejadian kami langsung mengirim ambulance dan membuka pos kesehatan. Nanti kami siapkan paling tidak hingga 1 minggu ke depan,” paparnya.

Sebagaimana diberitakan, ledakan akibat mercon terjadi di rumah seorang warga yang teridentifikasi bernama Darman, warga Dusun Tegalrejo, Desa Karangbendo, Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar, Minggu (19/02/2023) sekitar pukul 22.30 WIB. Akibat kejadian itu, mengakibatkan empat orang meninggal, 23 orang luka dan 23 rumah mengalami kerusakan. (jar/sit)

Penggiat lingkungan hidup yang juga warga desa setempat, Kinan, mengatakan bahwa kejadian ini sudah sekitar seminggu terakhir. Sumber mata air warga untuk di Dusun Modong dan Bonsinyo, yang berada di kawasan Perkebunan Sengon, kondisinya keruh berwarna kecoklatan dan berbau tletong (kotoran sapi, red).

“Ini karena adanya resapan limbah PT Greenfields, yang dibuang ke Perkebunan Sengon. Warga pun mengeluhkan kondisi air yang biasanya bersih dan bisa digunakan sebagai air minum, justru berubah. Kini kondisinya berwarna kecoklatan dan berbau,” kata Kinan, Kamis (12/01/2023) tadi.

Lebih lanjut Kinan menyampaikan, perubahan kondisi air yang demikian, menunjukkan adanya resapan limbah yang mencemari tiga sumber mata air bersih yang selama ini digunakan puluhan KK di dua dusun tersebut. “Sumber mata air ini dialirkan melalui tiga pipa ke penampungan air bersih yang berada di dua dusun. Karena kondisinya keruh kecoklatan dan berbau tletong, maka warga menghentikan pemakaiannya. Hingga kini, warga kesulitan air bersih untuk konsumsi sehari-hari,” jelasnya.

Baca juga:

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Untuk menunjukkan adanya dugaan kuat pencemaran sumber mata air tersebut, Kinan merekam dengan video berdurasi 38 detik. Selain itu, video berdurasi 36 detik, yang menunjukkan air dari penampungan yang berwarna kecoklatan dan berbau kotoran sapi.

Kinan mengungkapkan, bahwa kondisi seperti ini tidak terus menerus terjadi. Namun, insidentil ketika Greenfields mengalirkan limbahkan ke Perkebunan Sengon dan terjadi turun hujan. Kemudian, terjadi resapan hingga mencemari sumber mata air warga.

“Meskipun terlihat bersih, tidak berwarna dan berbau, siapa yang bisa menjamin tidak mengandung bakteri berbahaya bagi kesehatan warga yang mengkonsumsinya,” ujarnya.

Terkait kejadian ini, Kinan mendesak agar Pemkab Blitar dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup (DLH), bertindak sesuai dengan hasil keputusan pengadilan dan sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). “Kalau Greenfields terus mengabaikan sanksinya dan tetap membuang limbah, sementara Pemkab tidak segera bertindak, jangan salahkan warga yang akan bertindak sendiri,” tegasnya.

Sementara itu, pihak PT Greenfields melalui Humas, Miftahudin, ketika dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp terkait dugaan tercemarnya sumber air warga Desa Tegalasri, mengatakan bahwa kondisinya sudah normal. “Kemarin ada pipa lepas yang dikelola oleh Perkebunan Sengon. Mungkin, bisa konfirmasi juga ke pihak Perkebunan Sengon,” tulisnya.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Blitar, Achmad Cholik, ketika dikonfirmasi terpisah membenarkan adanya dugaan pencemaran sumber air di Perkebunan Sengon Desa Ngadirenggo. “Yang pernah ke lokasi, melaporkan penyebabnya karena Perkebunan Sengon memanfaatkan limbah PT Greenfields. Sehingga, mempengaruhi sumber air yang dimanfaatkan warga Dusun Modong,” kata Achmad Cholik.

Achmad Cholik menegaskan, jika pihaknya akan melaporkan kejadian tersebut kepada Bupati Blitar. Serta, melaporkan juga kepada DLH Provinsi Jatim dan Kemen LHK melalui dirjen Gakkum. “Cara pengolahan limbah dengan mengalirkan ke Perkebunan Sengon semacam ini, itu sudah tidak diperbolehkan. Intinya, sampai sekarang PT Greenfields belum final melaksanakan pemenuhan sanksi dari pemerintah,” terangnya.

Sebagaimana diketahui, persoalan pencemaran limbah Greenfields dan warga, sudah berlangsung lama. Bahkan pada 2021, telah dilakukan gugatan Class Action perwakilan warga yang terdampak pencemaran limbah peternakan sapi perah tersebut ke Pengadilan Negeri (PN) Blitar. Dimana, selama hampir setahun proses persidangan, memutuskan Greenfields bersalah dan mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Timur. Hasilnya, Greenfields kembali kalah, namun tidak ada tindakan kongkrit untuk menghentikan pencemaran lingkungan tersebut sampai saat ini. (jar/sit)

Di depan Mak Rini-panggilan akrab Bupati Blitar, Gendro menyampaikan persoalan carut-marut proses redistribusi (redis) lahan eks Perkebunan Karangnongko Desa Modangan, Kecamatan Nglegok, Kabupaten Blitar sejak tahun 2021. “Kasus di Karangnongko adalah contoh redis tanah yang carut-marut tidak karuan dan mengadu domba warga satu kampung. Makanya, Bupati Blitar harus tahu, kalau redis di Karangnongko ini carut-marut. Masalah ini harus menjadi bahan evaluasi,” kata Gendro Wulandari.

Lebih lanjut Gendro menyampaikan, jika dirinya ingin mendengarkan langsung keterangan dari Bupati Blitar, soal carut-marutnya proses redistribusi lahan eks Perkebunan Karangnongko sejak tahun 2021. “Bagi saya, setiap warga berhak menemui bupati yang dulu dipilihnya. Bupati harus bertanggung jawab atas nasib warganya. Bukan hanya orang kaya atau pejabat saja yang bisa menemui Mak Rini. Kami juga berhak menemui mak Rini,” jelasnya,

Gendro menginginkan, agar dilaksanakannya Putusan Pengadilan Negeri Blitar Nomor : 68/Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 20 Januari 2000 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur Nomor : 412/PDT/2000/PT. SBY Jo Putusan Makamah Agung RI Nomor : 2191 K/PDT/2001 tanggal 20 November 2007 Jo Putusan Peninjauan Kembali Makamah Agung RI Nomor : 615 PK/Pdt/2011 tanggal 20 Mei 2013. Penetapan Nomor : 68/Pen.Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 12 Juni 2008, Berita Acara Eksekusi Nomor : 68/BA.Pdt.G/1999/PN.Blt tanggal 27 Oktober 2008.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Sementara Ketua Lembaga Pengawal Kebijakan Pemerintah dan Keadilan (LP KPK) Blitar, Suharyono, mengatakan dalam pertemuan dengan Bupati Blitar tadi, Gendro ingin menggaris bawahi, pertama tindak oknum-oknum yang melakukan penjarahan terhadap hasil panen di atas tanah seluas 120 hektar yang diklaim oleh oknum-oknum dan  PT yang HGU nya belum ada. “Itu obyeknya sudah diputuskan pengadilan dan dimenangkan oleh penggugat. Clear kan. Nah, tanah yang ini sekarang dirusak oleh oknum, dibajak dengan alat berat, kemudian diambil hasilnya,” kata Haryono.

Lebih lanjut Haryono menyampaikan,  untuk menyelesaikan semua ini memang perlu yang namanya Tim Pencari Fakta (TPF) independen dari berbagai elemen. “Diharapkan dalam pembentukan TPF independen, Bupati Blitar bisa melibatkan tokoh masyarakat, akademisi, birokrasi, LSM, media, komnas ham, yang betul-betul independen untuk melakukan verifikasi data pemohon redis yang sudah berjalan,” jelasnya.

Ditambahkannya, kalau memang ada persoalan hukum, ada celah untuk membatalkan agar dibatalkan saja demi penegakan hukum. “Saya mohon kepada APH jangan sampai ada masyarakat yang dizolimi. Dan hentikan pengrusakan supaya tidak ada konflik baru,” imbuhnya.

Haryono menambahkan, sedangkan tanggapan Bupati Blitar terkait hal tersebut, pada intinya menyerap aspirasi Gendro, karena selama empat hari tiga malam sudah menginap di halaman Kantor Pemkab Blitar di Kanigoro. “Aksi Mbak Gendro menjadi sorotan nasional, sehingga mungkin membuat Ibu Bupati Blitar trenyuh. Dan akhirnya memberikan waktu untuk ketemu dan menyampaikan terkait dengan persoalannya. Dan Bupati menerima usulan pembentukan Tim Pencari Fakta independen, kemudian meminta Kapolres untuk menindaklanjuti,” paparnya. (jar/sit)

Bupati Rini Syarifah dalam sambutannya mendorong agar anggota Korpri lebih profesional dalam bekerja, lebih berkreatif, berkarya dengan cerdas dan terus melayani masyarakat. “Momentum HUT Ke-51 Korpri ini, menjadi motivasi bagi ASN Kabupaten Blitar untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat,” kata Rini Syarifah.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Lebih lanjut Rini Syarifah menyampaikan, kegiatan ini bisa memberikan support dalam rangka memberikan pelayanan maksimal kepada publik. Hal tersebut, selaras dengan tema HUT Ke-51 Korpri yakni ’Korpri Melayani, Berkontribusi dan Berinovasi Untuk Negeri’.

“Ini artinya, seluruh anggota Korpri di Indonesia harus meningkatkan semangat profesionalitas, memantapkan fungsi organisasi Korpri sebagai perekat pemersatu bangsa, memantapkan netralitas seluruh anggota, meningkatkan kesehatan jasmani dan rohani, meningkatkan kepedulian sosial dan lingkungan dalam bentuk kegiatan olahraga, bakti sosial, penghijauan, pembinaan mental/rohani, pertemuan ilmiah, kegiatan lomba dan lain-lain,” jelasnya.

Diakhir sambutannya, Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar, meminta seluruh anggota Korpri dan tenaga kesehatan bisa menjadi agent of change sekaligus influencer, agen perubahan dan penyampai pesan dalam Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS). “Saya minta seluruh ASN untuk menjaga dan mengkampanyekan kesehatan kepada masyarakat secara luas. Mari kita bangkitkan semangat untuk hidup sehat. ASN harus menjadi influencer kesehatan untuk mewujudkan Kabupaten Blitar sehat,” ujar orang nomor satu di lingkungan Pemkab Blitar. (jar/gie)

Kegiatan dalam rangka mendukung pengembangan usaha produktif alternatif dan sebagai salah satu upaya pengentasan kemiskinan tersebut, diikuti sekitar 45 peserta dari warga desa Rejowinangun dan Tuliskriyo.

Kepala Bidang (Kabid) Budidaya Peternakan Disnakkan Kabupaten Blitar, Indriawan Wicaksono, mengatakan bahwa kegiatan ini melibatkan peserta dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) pada Dinas Sosial. Dengan tujuan, mengurangi pengangguran dan angka kemiskinan.

Baca Juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

“Kegiatan ini dibiayai DBHCHT. Salah satunya, bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan,” kata Indriawan Wicaksono.

Indriawan menambahkan, selain pelatihan, peserta juga diberikan bantuan produktif berupa ternak Menthok dan Jangkrik. Dan setiap peserta diberikan modal awal untuk mengembangkan usahanya.

“Jangan sampai bantuan dari pemerintah tidak ada hasilnya. Kami akan selalu monitor dengan melakukan pendampingan sampai benar-benar usaha yang dijalankan bisa berjalan dengan maksimal,” imbuhnya.

Lebih lanjut Indriawan menyampaikan, kegiatan tersebut, digelar selama dua hari. Dimana untuk hari pertama materi motivasi, sedangkan hari kedua pelatihan teknis.

“Kami berpesan kepada peserta untuk melaksanakan kegiatan ini dengan sungguh-sungguh,” paparnya. (jar/sit/adv)

Bupati Blitar, Rini Syarifah, bersama kepala OPD melakukan sambang desa di Kelurahan Tangkil dan Kelurahan Beru, Kecamatan Wlingi, Selasa (25/10/2022) tadi. Dalam kesempatan ini, Bupati Blitar juga meninjau rumah UMKM budidaya Nila, rumah produksi madu, bank sampah dan rumah kerajinan kayu.

Dalam kunjungan di wilayah Kecamatan Wlingi tersebut, Bupati Rini Syarifah didampingi sejumlah kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan asisten, serta anggota DPRD Kabupaten Blitar, Panoto. Di Kelurahan Tangkil, Mak Rini-sapaan akrab Bupati Blitar, mengapresiasi potensi produk UMKM ataupun olahan makanan yang ada. Diantaranya, produk stainles, kerajinan tangan, sambel pecel, olahan kripik, minuman Toga, batik, beras dan sayuran.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Mak Rini juga mengatakan, melihat potensi yang ada di Kelurahan Tangkil, dirinya meminta OPD untuk terus mengawal dan mendampingi. Sehingga, produk yang dihasilkan, dapat tercipta dan terus berinovasi.

“Saya minta OPD untuk terus mengawal dan mendampingi. UMKM yang belum memiliki izin agar segera mengurus karena banyak sekali manfaat yang didapat. Kalau ada misi dagang produknya sudah lengkap izinnya, nanti bisa ikut pameran produk,” kata Mak Rini.

Selain di Kelurahan Tangkil, Mak Rini juga mengunjungi Kelurahan Beru, yang memiliki potensi unggulan olahan kripik, minuman Toga, sovenir, brownis, batik, beras. “Saya mengimbau kepada para pelaku UMKM yang ada di Kelurahan Beru agar segera mengurus izin,” ujarnya.

Mak Rini juga menambahkan, hal tersebut guna memudahkan produk untuk dipasarkan ke masyarakat secara luas. “Izinnya segera diurus, lalu kemasan produk ditingkatkan lagi dan terus berinovasi,” ujar Bupati Blitar. (jar/gie)

Bupati Rini Syarifah mengatakan, pasca bencana di Kabupaten Blitar, pemerintah daerah akan terus berupaya dan berkolaberasi membantu masyarakat terdampak bencana alam akibat cuaca ekstrem. Salah satunya, berkolaberasi dengan Satgas Bencana Nasional BUMN Wilayah Jawa Timur.

“Kami menerima bantuan dari Tim Satgas BUMN, berupa sembako sebanyak 500 paket. Bantuan ini, akan segera disalurkan ke mereka yang membutuhkan. Akan tetapi, ini harus dilakukan pendataan secara berkala, agar tepat sasaran dan tidak terjadi data ganda penerima,” kata Bupati Rini Syarifah.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Bupati Blitar yang akrab disapa Mak Rini ini menambahkan, kepada petugas agar mendata masyarakat terdampak bencana banjir secara efektif. “Mengingat, musibah bencana alam menimpa banyak orang. Sehingga, harus diperhatikan,” terangnya.

Lebih lanjut Mak Rini menyampaikan, bantuan dari BUMN, ini diantaranya berasal dari PNM, Pegadaian dan Petrokimia serta beberapa perusahaan lain. “Bantuan ini akan segera disalurkan kepada masyarakat terdampak, yang berada di sembilan kecamatan,” jelasnya.

Orang nomor satu di lingkungan Pemkab Blitar ini berharap, CSR atau tanggung jawab sosial perusahaan ini menjadi bentuk sinergi yang berkelanjutan. Selain itu, agar nantinya CSR dapat juga berupa pendampingan, agar menjadi kebangkitan ekonomi. “Kita harapkan, bantuan semacam ini agar dilanjutkan. Kita kan saling membantu,” paparnya.

Usai menerima bantuan CSR berupa 500 paket Sembako dari Satgas Bencana Nasional BUMN Wilayah Jawa Timur, Mak Rini beserta rombongan meninjau lokasi tanah gerak di Desa Balerejo, Kecamatan Panggungrejo, Kabupaten Blitar. (jar/sit)

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar, Muhammad Rifa’i, didampingi Wakil Ketua, Mujib, tersebut diikuti 33 anggota dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi dan telah menandatangani daftar hadir.

Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar, Hj Rini Syarifah, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah).

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Pandangan Umum Fraksi Partai Golkar-Demokrat DPRD Kabupaten Blitar, melalui juru bicaranya, Indah, mendesak pemerintah daerah untuk segera membuka obyek wisata Kolam Renang Penataran. “Kami menyarankan untuk mengalihkan pengelolaannya kepada pihak ketiga agar kerusakan fasilitas dan kerugian tidak terus menerus terjadi. Apabila dirasa pihak ketiga lebih mampu mandiri dari segi finansial untuk pendanaan operasional. Hal ini berdampak positif pada meningkatnya pendapatan asli daerah,” jelasnya.

Selain itu, Fraksi Partai Golkar-Demokrat menilai, PAD belum dapat direncanakan secara optimal. Hal ini, dikarenakan belum akuratnya data dukung objek dan subjek pajak maupun retribusi daerah.

“Pemerintah diharapkan mengevaluasi dan mengintruksikan data dukung objek dan subjek pajak maupun retribusi daerah, agar pajak dan retribusi yang diterima dapat terserap dengan baik,” paparnya. (jar/sit)

Hal itu, disampaikan dalam rapat paripurna dengan agenda Penyampaian Pandangan Umum (PU) Fraksi-fraksi atas Penjelasan Bupati Blitar terhadap Nota Keuangan Rancangan APBD Kabupaten Blitar Tahun Anggaran 2023, Selasa (04/10/2022) malam, di ruang Graha Paripurna DPRD Kabupaten Blitar.

Lebih lanjut Aryo Nugroho menyampaikan, selain wisata Kolam Renang Penataran, stadion milik pemerintah Kabupaten Blitar di Nglegok harus diperjelas kemanfaatannya. “Hal ini, agar keberadaan stadion yang menelan biaya milliaran rupiah tersebut bisa memberikan hasil positif bagi pemda dan masyarakat Kabupaten Blitar,” jelasnya.

Baca juga :

• Sasar 224 Pemudik, Dishub Kota Malang Tambah Kuota Mudik Gratis Jadi Enam Bus
• Musrenbang RKPD 2027, Bupati Ipuk Sebut Fokus Penguatan SDM, Ekonomi Berbasis Hirilisasi dan Pariwisata
• Wali Kota Malang Pastikan Sanksi Tegas untuk SPPG yang Langgar SOP
• Diduga Korupsi Pengadaan Jasa Outsourcing, KPK Tetapkan Bupati Pekalongan sebagai Tersangka
• Terdakwa Dugaan Penggelapan Emas Rp 3,3 Miliar Minta ‘Diskon’ Hukuman

Fraksi PDI-Perjuangan meyakini, pemerintah daerah bisa merealisasikan PAD lebih besar dari target, dengan cara mengoptimalkan potensi pos-pos baru. “Contoh hal yang bisa diwujudkan adalah mengoptimalkan potensi tambang galian C. Selama ini, PAD dari usaha pertambangan sangatlah minim, bila dibandingkan dengan besarnya volume hasil tambang yang dipasarkan,” jelasnya.

Fraksi PDI-Perjuangan juga meminta Pemda agar duduk bersama berkoordinasi dengan stakeholder. Jika ini dilakukan dengan sungguh-sungguh, maka PAD bisa meningkat dengan signifikan.

“Misalnya Forkopimda dan aparat penegak hukum untuk melakukan penertiban dan optimalisasi terhadap usaha pertambangan galian C,” paparnya.

Rapat Paripurna yang dipimpin langsung Wakil Ketua DPRD Kabupaten Blitar Muhammad Rifa’i, didampingi Wakil Ketua Mujib tersebut, diikuti 33 anggota dari 50 jumlah anggota DPRD dari lima unsur fraksi, dan telah menandatangani daftar hadir. Hadir dalam rapat paripurna tersebut, Bupati Blitar Hj Rini Syarifah, Wakil Bupati Blitar Rahmat Santoso, Forkopimda, Sekda Kabupaten Blitar Izul Marom, Assisten, Staf Ahli, Kepala OPD (Organisasi Perangkat Daerah). (jar/sit)