Dalam kesempatan itu, Bupati bertekad, tetap akan memulai pendidikan tatap muka pada awal semester Januari 2021. “Kami sudah sejak awal merencanakan pembelajaran tatap muka ini meski saat itu belum ada ketentuan dari pemerintah pusat. Kami sudah mengundang berbagai institusi terkait hal itu. Mungkin kami satu-satunya, Pemerintah Kabupaten yang sudah merencanakan lebih dahulu dengan Mlmenyusun konsep Perbup,” kata Sambari.

Dalam merencanakan pembelajaran tatap muka ini, tim hukum Pemkab Gresik tengah mempersiapkan konsep peraturan bupati (Perbup) untuk mendiskusikan antara Forkopimda, lembaga pendidikan mulai dari tingkat SD sampai SMTA, komite sekolah serta para pimpinan OPD yang membawahi pendidikan di Gresik. Satu persatu, pasal dibacakan untuk mendapat masukan dan persetujuan.

Seperti yang disampaikan Bupati, untuk memulai pembelajaran tatap muka yang sangat perlu disiapkan sarana dan prasarananya. Pengaturan siswa yang masuk sesuai kapasitas serta bangku yang ada dalam ruang kelas.

“Kewajiban sekolah untuk melaksanakan sarana prasarana tersebut mulai dari pengaturan dan penyiapan kebersihan kelas termasuk penyemprotan dengan desinfektan. Penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir serta pengaturan menjaga jarak antar siswa,” ujar Bupati

Pelaksanaan pembelajaran tatap muka, hanya diikuti oleh 50 persen murid maksimal 16 murid pada setiap kelompok. Setiap sesi pembelajaran, hanya 3 jam tanpa ada istirahat dan 3 hari dalam seminggu. Maksudnya, setiap kelompok efektif belajar dua hari dan satu hari mengerjakan tugas. Selanjutnya berganti kelompok yang lain.

“Karena belajar selama 3 jam tanpa istirahat, jadi setiap siswa harus sudah sarapan dari rumah. Karena tidak diperkenankan membawa makanan. Siswa hanya boleh membawa minuman. Penjualan makanan dan minuman di lingkungan sekolah, tidak diperkenankan. Siswa juga tidak diperkenankan naik kendaraan umum,” kata Bupati.

Kebijakan untuk para guru, Bupati meminta agar seluruh guru yang mengajar di Kabupaten Gresik harus berdomisili Gresik. “Kami sarankan guru yang dari luar kota untuk kost di Gresik. Kalaupun terpaksa, kami mewajibkan untuk rapid test, swab dan pemeriksaan lainnya untuk memastikan para guru tersebut sehat saat mengajar di Gresik,” tambah Sambari.

Bupati juga tidak melarang, apabila ada orang tua murid yang melengkapi putera puterinya yang belajar, misalnya ada orang tua yang menambah jaket serta pakaian pelindung yang lain. Namun demikian, Bupati juga mewanti-wanti agar pakaian seragan sebagai identitas sekolah juga harus dipakai.

“Kami juga tidak melarang apabila ada orang tua yang keberatan pelaksanaan pembelajaran tatap muka dan lebih menginginkan daring. Terutama bagi siswa yang sekolahnya melewati wilayah tertentu berzona merah,” kata Bupati.

Bahkan Bupati siap menutup kembali sekolah apabila sekolah tersebut ada klaster baru atau salah satu murid dan gurunya terkonfirmasi positif covid-19. Penutupan sekolah juga dilakukan apabila zona merah kembali melanda. (sgg/ono/sit)

Penyerahan piagam sendiri, diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, pada acara Launching Ceremony Jawa Timur Belanja Online (Jatim Bejo), pada Kamis (19/11). Piagam tersebut, diterima oleh Sekda Gresik, Abimanyu Pontjoatmojo Iswinarno, mewakili Bupati Gresik.

Menurut Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Pahlevi, di bawah kepemimpinan Bupati Gresik Sambari Halim Radianto, penghargaan tersebut menjadi penilaian tersendiri terhadap pengadaan barang atau jasa yang diterapkan Pemkab Gresik yang selalu mengalami modernisasi dan selalu update sesuai aturan perundangan yang berlaku.

“Dengan diterimanya penghargaan tersebut, maka sesuai mandat UU Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja, berarti belanja pengadaan untuk Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Gresik harus lebih ditingkatkan lagi,” katanya.

Indikator lain, yaitu penilaian meliputi tingkat kematangan unit kerja pengadaan barang atau jasa yang telah mencapai tingkat tertentu. Indikator tersebut yakni soal kualifikasi dan kompetensi sumber daya manusia (SDM).

“Pemkab Gresik dinilai mampu meningkatkan kapasitas kemampuan SDM pengadaan barang atau jasa (PBJ). Termasuk, secara aktif menyelenggarakan uji kompetensi terutama untuk pejabat fungsionalnya. Keaktifan ini diperhitungkan sejak diamanatkan melalui Perpres Nomor 16 Tahun 2018,” ujar Kabag Humas. (kom/sit)

Memontum Gresik – Untuk perlindungan pekerja di tengah Pandemi COVID-19, BPJS Ketenagakerjaan dan Pemkab Gresik bekerjasama mengadakan Focos Group Disscusion (FGD). FGD yang dihadiri oleh beberapa stakeholder ketenagakerjaan berlangsung di tempat pertemuan Durung Bawean Kantor Bupati Gresik, Selasa (11/8).

Pada kegiatan FGD tersebut, Wakil Bupati Gresik Dr. Mohammad Qosim membuka sekaligus memberikan materi tentang pencegaan penyebaran COVID 19 di Gresik dan pemberlakukan protokol kesehatan dimasa pandemi COVID-19 sesuai Perbup 22 Tahun 2020.

Dikatakan oleh Wabup Qosim, saat ini Gresik tengah masuk Zona oranye dari sebelumnya yang terkategori zona merah. Namun demikian, sampai hari ini jumlah masyarakat Gresik yang terkonfirmasi positif COVID-19 sebanyak 2.102 kasus. Jumlah kesembuhan di Gresik juga sudah beranjak tinggi tercatat 1.420 sembuh.

“Saya berterimakasih kepada semua pihak terutama petugas kesehatan di Gresik yang sudah berhasil meningkatkan kesembuhan sampai lebih dari 70 prosen. Keadaan ini yang membuat Gresik keluar dari zona merah menuju oranye. Insyaallah kedepan akan semakin baik,” tandas Qosim.

Wabup juga berterima kasih kepada semua pihak terutama BPJS Ketenagakerjaan yang sangat aktif membantu Pemerintah dalam pencegahan COVID-19 ini.

“Kami membuka diri setiap saat dengan siapapun untuk pencegahan COVID 19 ini, terutama dengan BPJS ketenagakerjaan. Kuncinya kita harus saling mendukung dan berjalan seiring serta membangun sinergitas seperti sekarang ini,” tandasnya.

Deputi Direktur BPJS Ketenagakerjaan Wilayah Jawa Timur Dodo Suharto yang didampingi Kepala Cabang BPJS Ketenagakerjaan Gresik Ahmad Fauzie Usman mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kepedulian BPJS Ketenagakerjaan ke para pekerja dan dunia usaha dan Pemkab Gresik.

Pada kesempatan itu, BPJS Ketenagakerjaan menyerahkan bantuan kepada Pemkab Gresik berupa paket alat pelindung diri (APD) lengkap sebanyak 70 paket, 300 masker dan 50 box sarung tangan. Bantuan APD Jasa Konstruksi juga diserahkan kepada PT Waskita Karya, PT Waskita Beton Precast.

“Bantuan APD Jasa Konstruksi ini diberikan kepada Perusahaan tersebut karena saat ini mereka tengah beraktivitas melaksanakan pekerjaan Jalan Tol KLBM yaitu Krian-Legundi-Bunder-Manyar. Ini bentuk dukungan kami” tandas Dodo Suharto. (sgg/ono)

Pada hari ketiga pemantauan, Rabu (4/8), disiplin PNS di masa pandemi ini patut dipertanyakan. Mereka masih saja ada yang terlambat. Sampai jam 08.00 dihitung sejak jam 07.31 sudah ada 21 ASN terlambat datang.

Jumlah ini menurun dibanding dua hari sebelumnya, pada hari pertama Senin, ada 179 ASN terlambat dan pada hari kedua ada 62 ASN terlambat datang.

“Setiap ASN yang terlambat datang akan dikumpulkan di depan kantor Bupati Gresik untuk diberi pembinaan. Seperti dua hari sebelumnya. Mereka diharuskan mengikuti apel khusus. Untuk apel yang ketiga ini mereka akan diapelkan pada siang hari,” tandas Edi Hadi Siswoyo, Kepala Inspektorat Kabupaten Gresik.

Mengutip yang disampaikan Bupati, sanksi untuk ASN yang terlambat tidak hanya diapelkan di halaman kantor Bupati, namun juga diikuti sanksi yang lain yaitu pengurangan tunjangan tambahan penghasilan (TTP) ASN.

“Untuk ASN yang punya eselon, catatan keterlambatan ini akan dijadikan bahan rapat baperjakat untuk penempatan seseorang dalam menduduki jabatan eselon di Pemkab Gresik,” katanya.

Menurutnya, penertiban ini akan terus dilakukan oleh Bupati serta jajaran penegak disiplin ASN Pemkab Gresik.

“Di masa new normal ini, kita tetap harus memberikan layanan maksimal kepada masyarakat. Kita harus mengaktifkan kembali pelayanan seperti keadaan normal. Tentunya harus mengikuti protokol kesehatan dan Peraturan Bupati Nomer 22 Tahun 2020,” papar Edi.

Sementara Kepala Bagian Humas dan Protokol Pemkab Gresik, Reza Pahlevi mengatakan, sesuai yang disampaikan Bupati untuk pengaturan kinerja ASN di masing-masing OPD diserahkan kepada Kepala OPD masing-masing.

“Silahkan para Kepala OPD tersebut mengatur anak buahnya sesuai efektifitas kinerjanya, yang penting pelayanan masyarakat harus tetap berjalan. Sambil kita menunggu keputusan lebih lanjut dari pemerintah Provinsi maupun Pemerintah pusat,” jelas Reza. (sgg/syn)

Dengan disiplin para karyawan dari 7 OPD tersebut membentuk barisan dengan mengambil jarak 2 bentangan lengan. Hal ini sesuai instruksi Bupati yang mengacu pada penegakan disiplin protokol Kesehatan.

“Hari ini adalah apel perdana setelah sekian lama kita vakum karena kasus Covid-19. Kami sengaja mengumpulkan karyawan Pemkab Gresik dari beberapa OPD ini untuk mengecek kondisi Kesehatan seluruh karyawan, yang alhamdulillah semuanya sehat karena hamper dihadiri oleh seratus persen karyawan,” katanya.

Pada kesempatan ini, Bupati memberikan sosialisasi terbaru terkait Covid 19 serta sosialisasi Peraturan Bupati nomer 22 tahun 2020 yang baru ditandatangani oleh Bupati pada Kamis pekan lalu. Bupati didampingi oleh Wakil Bupati Gresik, Dr. Mohammad Qosim dan PJ Sekda Gresik, Nadlif serta beberapa Kepala OPD menyatakan bangga, karena apel perdana kali ini dihadiri oleh karyawan dari 7 OPD dan semuanya tertib menggunakan masker. Memang sengaja hanya mengikutkan 7 OPD, hal ini menurut Sambari untuk memberi jarak phisikal distancing.

“Saya akan melaksanakan apel ini sebagai sosialisasi Peraturan Bupati nomer 22 tahun 2020 tentang pedoman masa transisi menuju tatanan normal baru pada kondisi pandemi corona COVID-19 di Gresik. Setidaknya seminggu sekali apel ini dilaksanakan dengan peserta tidak lebih dari 50 orang. Kalau satu OPD jumlahnya lebih dari 50 orang, maka apel tersebut hanya dilakukan dengan satu OPD dimaksud,” tandas Sambari.

Bupati meminta agar seluruh Karyawan Pemkab Gresik mensosilaisasikan Perbup tersebut kepada masyarakat sekitarnya dilingkungan desa, RW dan RT.

“Menuju tatanan new normal menurut Bupati bukan berarti anda bebas seperti dahulu misalnya bebas berwisata kesana kemari, tidak. Tetapi anda harus mengeterapkan kehidupan baru dengan disiplin menegakkan protocol Kesehatan. Kebebasan anda tidak seperti dulu lagi. Memakai masker, phisikal distancing, selalu cuci tangan dan mengikuti Gerakan hidup bersih dan sehat harus selalu dilaksanakan setiap saat,” jelas Sambari.

Bupati Sambari berjanji akan melaksanakan apel sebagai Inspeksi mendadak (sidak) dengan memanggil OPD yang perlu diberi pengarahan dan informasi. (sgg/yan)

Hal ini disampaikan Bupati Gresik Dr. Sambari Halim Radianto saat pers converence dengan para awak media yang berlangsung di Ruang Puteri Cempo Kantor Bupati Gresik pada Selasa (9/6/2020).

Bupati yang saat itu didampingi oleh Pejabat Sekda Gresik yang juga ketua Harian Gugus Tugas Pencegahan COVID-19 Kabupaten Gresik Nadlif, Kepala Dinas Kesehatan Gresik Syaifudin Ghozali, Asisten III Gresik, Tusilowanto Hariogi.

“Tindak lanjut tentang COVID-19 ini merupakan tanggung jawab kita bersama. Saya minta bantuan kepada semuanya agar hal ini bisa disampaikan ke masyarakat dan masyarakat bisa meningkatkan disiplin. Kami tengah Menyusun Peraturan Bupati tentang menuju transisi new normal dengan peningkatan penegakan disiplin protokol kesehatan” tandas Bupati Sambari.

Ditambahkan oleh Bupati, bahwa pasca PSBB ini pihaknya tengah melaksanakan tugas yang amat berat dan dirasakan lebih berat dari saat PSBB dulu.

“Meski kita sudah memberikan keleluasaan untuk membuka Perusahaan, pertokoan, tempat ibadah, pariwisata, warung-warung, perkantoran dan lain-lain, tapi kita tidak boleh seenaknya. Yang penting perekonomian tetap berjalan lancar. Pemantauan harus dilakukan terus menerus dengan tetap penegakan pelaksanaan protocol kesehatan” tandasnya.

Ketika ditanya tentang keberlanjutan chek point, Bupati menyatakan bahwa pada saat ini masih dalam tarap pembahasan dan akan dievaluasi.

“Sore ini kami akan membahas lebih dalam tentang keberlanjutan chek point. Apakah akan diperbantukan pada chek point pedesaan atau atau bagaimana nanti akan dituangkan dalam Perbup yang akan kami keluarkan. Tapi intinya, kami akan memperkuat chek point ditingkat desa” tegasnya.

Tentang kebijakan untuk memulai masuk sekolah, Bupati akan menunggu keputusan Menteri Pendidikan dan Keputusan Menteri Agama. (sgg/yan)

Meskipun sempat ada penolakan dari warga sekitar beberapa waktu yang lalu, Pemkab menjamin protokol super ketat akan diterapkan disekitar lokasi.

Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gresik Reza Pahlevi mengatakan stadion Gejos hanya diperuntukkan bagi pasien yang kondisinya baik serta selesai masa perawatan di rumah sakit.

“Jadi bukan untuk pasien yang sakit. Namun, pemanfaatan Gejos hanya rehabilitasi. Misal ada pasien yang sudah selesai perawatan namun tinggal nunggu hasil swab kedua,” katanya, Senin (8/6/2020).

Dijelaskan Reza, untuk petugas kesehatan nanti, lanjut dia, pihaknya juga menyediakan tempat khusus. Mulai penginapan, ruang sterilisasi, hingga fasilitas pendukung lain.

“Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, sebab tempat rehabilitasi itu untuk pasien Covid-19 yang akan dipualngkan atau tingkat kesembuhan tinggi,” imbuhnya.

Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Gresik dr Aslucul Alif mendukung pemanfaatan Gejos untuk tempat rehabilitasi pasien. Dijelaskan dia, dewan dan pemkab sepakat penggunaan tempat tersebut.

Jika sudah ada tempat rehabilitasi, ungkap Alif, nantinya rumah sakit khusus merawat pasien konfirmasi positif maupun PDP (Pasien dalam pengawasan) dengan bawaan penyakit lainnya atau kondisi beresiko tinggi.

“Bahkan, kita sudah sepakati anggaran untuk penggunaan itu. Nanti disana akan disiapkan bed dan saya kira disana banyak juga ruangannya,” ungkapnya.

Alif juga meminta masyarakat tak perlu khawatir soal pemanfaatan Gejos sebagai tempat rehabilitasi pasien Covid-19. Sebab, Satgas Covid-19 Gresik tentunya akan melakukan protokol ketat.

“Jadi perlu diingat. Pemanfaatan Gelora Joko Samudro sebagai tempat rehabilitasi pasien Covid-19 sebelum pasien tersebut dipulangkan dan hasil swab kedua keluar, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan,” imbuh dia. (sgg/yan)

“Nantinya akan diusulkan kepada Gubernur tentang gagasan pembatasan yang kami rancang berupa penegakan protokol kesehatan yang kita lakukan ini sebagai pengganti PSBB. Sejatinya, kita telah melaksanakan new normal lebih awal” tandas Sambari saat Rapat Koordinasi Forkopimda yang berlangsung di Ruang Mandala Bakti Praja pada Jum’at (5/6/2020) kemarin.

Dalam merancang PPK ini, Bupati Sambari bersama anggota Forkopimda Gresik juga mengundang Ketua Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik, Kementerian Agama Kabupaten Gresik, perwakilan dari beberapa perusahaan yang ada di Gresik serta beberapa perwakilan kelompok organisasi yang ada di Gresik.

Pada rapat bersama tersebut, Sekda Gresik Nadlif yang juga Ketua Pelaksana Harian Satuan Gugus Tugas Penanggulangan dan Pencegahan COVID-19 Kabupaten Gresik bertindak sebagai moderator.

“Untuk pelaksanaan Penegakan Protokol Kesehatan yang akan diberlakukan di Kabupaten Gresik, saya meminta kesepakatan melalui pakta integritas dari semuanya. Termasuk dari Dewan Masjid, kementerian Agama serta seluruh Perwakilan Perusahaan yang ada di Gresik,” pinta Bupati.

Ditambahkan oleh Bupati bahwa, kalau sebelumnya pihaknya sudah mencanangkan Desa Tangguh Covid, pasar Tangguh covid. Nantinya akan ada Perusahaan tangguh covid dan masjid dan tempat ibadah tangguh covid dengan penegakan protocol kesehatan (PPK).

Gagasan Bupati ini sangat didukung oleh pihak Dewan Masjid Indonesia (DMI) Kabupaten Gresik. hal ini disampaikan oleh Ketuanya, Zainal katanya,

“Sebelumnya kami telah Menyusun berbagai hal terkait new normal yang akan diberlakukan di seluruh masjid di Kabupaten Gresik. Tentunya kami sangat bersyukur apabila Bapak Bupati memberikan tambahan yang tentunya harus sesuai dengan protocol Kesehatan dan akan kami sampaikan kepada 2.207 Masjid se Kabupaten Gresik,” tandasnya.

Hal senada disampaikan oleh perwakilan dari PT Indospring yang juga pengurus Appindo Gresik. Dia berjanji akan mendukung dan siap membantu mengkoordinasikan pakta integritas PPK kepada beberapa perusahaan anggota Appindo yang lain.

Beberapa anggota Forkopimda yang hadir juga sangat mendukung PPK yang digagas Bupati Gresik. Kapolres Gresik AKBP Arief Fitrianto siap mendukung dan berharap PPK ini membentuk Budaya baru yang baik dan sehat.

Komandan Kodim 0817 Gresik Letkol Inf Budi Handoko juga menyampaikan dukungan dan meminta kepada semua yang hadir untuk memberi dukungan sesuai tugas dan kapasitasnya. Dukungan Kajari Gresik Heru Winoto juga disampaikan yaitu dengan tahapan membuka secara bertahap. Masjid dan tempat ibadah lebih dahulu dibuka dan sekolah dibuka setelah semuanya siap, hal ini untuk melindungi generasi bangsa. (sgg/yan)

Pencairan BLT-DD ini sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah tertinggal , dan Transmigrasi nomer 6 tahun 2020 tentang perubahan atas Peraturan nomer 11 tahun 2019 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2020 dan Perauran Menkeu nomer 40/PMK.07/2020.

Wabup Gresik Qosim saat menyerahkan bantuan secara simbolis

Empat desa tersebut yaitu Desa Sidorejo Bungah, Desa Baron Dukun, Desa Dadapkuning dan Desa Kambingan Keduanya di Kecamatan cerme.

Wakil Bupati Gresik Dr. Mohammad Qosim secara simbolis menyerahkan BLT-DD kepada penerima di Balai Desa Sidorejo Bungah dan Balai Desa Dadapkuning-Cerme, Kamis (30/4/2020). Di kedua desa tersebut, Wabup Qosim didampingi oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Malahatul Fardah beserta Camat setempat.

Dalam sambutannya Wabup Qosim berpesan agar penerima BLT DD ini memanfaatkan uang tersebut untuk membeli kebutuhan pokok.

“Belilah beras dan kebutuhan pokok yang lain. Yang penting kebutuhan pangan selama sebulan kedepan bisa aman. Jangan dimanfaatkan untuk keperluan yang tidak penting” ujar Wabup mengingatkan.

Wabup juga menyampaikan beberapa hal penting untuk menghindari tertularnya COVID-19. Disebutkan oleh Wabup bahwa masyarakat selalu cuci tangan pakai sabun, selalu menggunakan masker, jaga jarak dan menghindari kerumunan massa.

“Pemkab Gresik saat ini tengah melaksanakan Pembatasan Sosial Berskala Besar atau PSBB. Bila saat ini pada setiap pos cek poin hanya sekedar memberikan himbauan dan teguran, maka mulai besok akan ditegur dan diberi Tindakan” tegas Wabup.

Pada kesempatan ini Wabup juga meminta kepada para Kepala Desa dan masyarakat, agar jangan sampai ada tetangganya yang kelaparan. Silahkan laporan kepada apparat bila menjumpai warga yang kelaparan.

Camat Bungah Kiki Nuryadi yang mendampingi Wabup saat pembagian BLT-DD di wilayahnya mengatakan bahwa jumlah penerima di Desa Sidorejo sebanyak 45 KK. Dia masih mengusulkan 69 KK lagi untuk diajukan untuk mendapatkan dana dari APBD Pemda Pemkab Gresik.

Sementara Camat Cerme Suyono mengatakan bahwa sehari ini saja pihaknya sudah mencairkan BLT-DD di dua Desa yaitu Dadapkuning sebanyak 100 KK dan desa Kambingan sebanyak 89 KK.

“Kami sudah melaksanakan Musyawarah desa pada semua desa sebagai syarat pencairan Dana BLT-DD ini. Sampai saat ini semua data Penerima di Kecamatan Cerme sudah terdata di Bank Jatim. Tinggal nunggu waktu giliran saja.” Tandasnya. (sgg/yan)