Penghargaan tersebut, diserahkan langsung Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa kepada Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, pada Selasa (06/04) malam. Penyerahan itu, bersamaan dengan Agenda Three In One yaitu Penyerahan Penghargaan Kepada Bupati/ Wali Kota selaku Pembina K3 dan Perusahaan Yang Mencapai Kecelakaan Nihil, SMK3 serta Pencegahan dan Penanggulangan HIV-AIDS di tempat kerja Provinsi Jawa Timur tahun 2021. Penghargaan Kepada Mitra Kerja, Institusi, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan Dalam Melakukan Pencegahan Perkawinan Anak dan Penandatanganan Pakta Integritas Pencegahan Perkawinan Anak di Jawa Timur. Serta Penyerahan Penghargaan Dalam Rangka Peringatan Hari Kesehatan Nasional Ke 56.

Posyandu Kesehatan Jiwa Desa Bongkot, Kecamatan Peterongan, sendiri dinilai sebagai Inovator Posyandu Kesehatan Jiwa Berbasis Masyarakat.

Baca Juga :

• Pemkot dan DPRD Kota Malang Jemput Dukungan Pusat untuk Penanganan Pasar Besar
• Bupati Lumajang Pastikan Pembangunan KKDMP Berjalan Tertib dan Memiliki Kepastian Hukum
• Bahas Masalah Incenerator Waste To Energy, Bupati Malang Audensi bersama Rektor Universitas Brawijaya
• Peringatan Nuzulul Quran, Sekda Kabupaten Malang Ingatkan Pentingnya Pembangunan Spiritual Masyarakat
• Masuki Pertengahan Ramadan, Kiriman Uang PMI via Kantor Pos Malang Turun Rp 1,8 Miliar

Bupati Jombang, Hj Mundjidah Wahab, menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi atas capaian kinerja seluruh pengelola dan pembina Posyandu Kesehatan Jiwa Desa Bongkot Peterongan. Termasuk Forkopimcam, Kades Bongkot, Kader Kesehatan Jiwa Bongkot dan semua unsur pendukung berlangsungnya Posyandu Kesehatan Jiwa. Sehingga, mampu dan berhasil mendapatkan apresiasi atau penghargaan dari Gubernur Jawa Timur, yang diberikan dalam rangka Hari Kesehatan Nasional Ke 56.

“Semoga apresiasi ini semakin memotivasi dan meningkatkan peran serta seluruh masyarakat untuk dapat berinovasi dan berkontribusi disegala sektor di Kabupaten Jombang, guna mewujudkan Jombang yang Berkarakter dan Berdaya Saing,” kata Bupati Jombang. (kom/zul/sit)

Memontum Jombang – Pemerintah Kabupaten Jombang menerima penghargaan Anubhawa Sasana Desa/Kelurahan Sadar Hukum di Balaikota Malang, Rabu (21/11). Penghargaan ini adalah apresiasi pemerintah pusat atas kerja kolektif pemerintah Kabupaten Jombang dalam membina dan mengembangkan desa/kelurahan sebagai desa/kelurahan sadar hukum.

Wakil Bupati Jombang yang hadir dalam kesempatan tersebut mengatakan, di 2018 sebanyak 112 desa/kelurahan di Provinsi Jatim yang ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, yang terdiri dari 74 desa dan 38 kelurahan. Termasuk 3 desa di kabupaten Jombang. “Alhamdulillah, kita mendapatkan penghargaan dan apresiasi dari Menteri Hukum dan HAM di Kota Malang kemarin, semoga apresiasi ini  mampu memotivasi desa-desa lainnya, dan kesadaran hukum masyarakat kita semakin meningkat,” ujar  Sumrambah saat ditemui memontum, Kamis (22/18)

Menurutnya, setiap tahun desa sadar hukum di wilayah Kabupaten Jombang  juga terus bertambah.  “Untuk tahun 2018 ini yang menerima penghargaan Kecamatan Tembelang, yaitu  diraih oleh Desa Mojokrapak dan Pulogedang serta Kecamatan Ngoro diraih oleh Desa Badang sebagai Desa Sadar Hukum Tahun 2018,”  ungkap Sumrambah.

Menteri Hukum dan HAM RI, Yasonna H. Laoly  menyampaikan apresiasi dan selamat kepada para penerima penghargaan. Pencapaian prestasi dan predikat ini menurut Yasonna  tidaklah mudah. Sebab  harus memenuhi kriteria empat dimensi, yakni dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, serta dimensi regulasi dan demokrasi. “Saya mengapresiasi para penerima penghargaan ini, semoga ke depan dapat dipertahankan dan ditingkatkan supaya masyarakat benar-benar sadar hukum,” tutur Menkumham Yasonna.

Penetapan desa/kelurahan sadar hukum sebagai upaya menguatkan negara  Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai langkah preventif untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Dimana, wujud negara hukum terlihat dari tingkat kepatuhan dan kesadaran masyarakat. Hal ini sebagai kunci dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai.  “Tingkat kesadaran hukum masyarakat berkorelasi positif pada kemajuan suatu bangsa. Tidak perlu jauh-jauh lihat negara Eropa, cukup lihat sekitar kita seperti Jepang, China, Singapore bahkan Malaysia. Konsistensi Malaysia sangat baik,” tuturnya.

Ke depan, Menkumham  berharap adanya peningkatan kesadaran hukum baik dalam adat maupun budaya sehingga hukum harus menjadi bagian yang sangat penting. Ia juga berharap kepada para kepala desa sbagai ujung tombak paling bawah dapat membangun kesadaran hukum bagi masyarakat.

Selain menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jatim, dalam kesempatan ini Menkum HAM Yasonna Laoly juga menyerahkan penghargaan kepada beberapa bupati/walikota, diantaranya Walikota Malang, Walikota Madiun, Bupati Trenggalek, Bupati Pacitan, Bupati Tuban dan Bupati Jombang. (ham/ono)